Elektronik Jurnal Universitas Musamus Merupakan
Not a member yet
116 research outputs found
Sort by
PELAKSANAAN AANMANING PADA PERKARA WANPRESTASI PADA PUTUSAN VERSTEK LEMBAGA ARBITRASE DI INDONESIA
Get PDFArbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa alternatif, harus ditentukan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan untuk menggunakan Lembaga Arbitrase pada perkara perdata dikedepannya. Adapun pada penelitian ini akan membahas mengenai, pelaksanaan putusan melalui teguran (aanmaning) berdasarkan Putusan Arbitrase yang diputus secara Verstek. Rumusan masalaha dalam penelitian ini ialah terkait bagaimana proses serta produk hukum atas Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana proses serta produk hukum atas penyelesaian sengketa perdata dan bagaimana pengaturan atas pelaksanaan aanmaning pada perkara wanprestasi dengan Putusan Verstek berdasarkan Lembaga Arbitrase Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pandangan substansial. Hasil dalam penelitian ini bahwa Putusan Arbitrase bersifat bersifat final and binding yang artinya akan langsung menjadi putusan tingkat pertama dan terakhir. Hadir atau tidaknya salah satu pihak dalam persidangan Arbitrase tidak menghentikan persidangan, sehingga memungkinkan untuk Majelis Arbiter dapat memutus perkara secara Verstek. Upaya selanjutnya adalah proses terguran (aanmaning) sebanyak tiga kali, jika lawan tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Hal tersebut penting untuk tetap diterapkan meskipun pada perkara Arbitrase, sebagai upaya dalam melunasi kewajiban pihak yang kalah dalam persidangan.Arbitration as an alternative dispute resolution effort must be determined by the parties based on an agreement to use the Arbitration Institution in civil cases in the future. As for this research, it shall discuss the implementation of the decision through a warning (aanmaning) based on the Arbitration Award which was decided by Verstek. The formulation of the problem in this research is how the process and legal product for the settlement of civil disputes and how the regulation of the implementation of security in default cases with Verstek Decisions based on the Indonesian Arbitration Institute. In this study using normative legal research methods using a substantial view. The results in this study are that the Arbitration Award is final and binding, which means it will immediately become the first and last level decision. The presence or absence of one of the parties in the arbitral tribunal does not stop the trial, making it possible for the arbitral tribunal to decide the case Verstek. The next effort is the process of warning (aanmaning) three times, if the opponent does not carry out the decision voluntarily. It is important to continue to apply this even in Arbitration cases, as an effort to pay off the obligations of the losing party in the trial
MEMINIMALISIR KECANDUAN MELALUI KONSEP REHABILITASI BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA
Get PDFPecandu narkotika dalam persfektif hukum merupakan pelaku pidana, namun bila kita mencermati lebih seksama dapat dikatakan bahwa mereka merupakan korban dari perkumpulan peredaran gelap narkotika. Pecandu narkotika merupakan narapidana yang memerlukan treatment khusus berupa terapi untuk menghilangkan dan menghentikan maksud untuk mengkonsumsi narkotika dan menggantinya dengan perilaku bermanfaat lainnya. Pecandu narkotika membutuhkan penanganan yang berbeda dalam hal proses pemidanaannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melalui Pasal 59 mengamanahkan tanggung jawab untuk menjalani perawatan dan pengobatan atau rehabilitasi bagi para pecandu.
Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui alur pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika dan menemukan sebuah konsep rehabilitasi bagi para pecandu dan korban penyalahguna narkotika dalam meminimalisir ketergantungan akan obat-obatan terlarang Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.
Pelaksanaan rehabilitasi terhadap narapidana narkotika di Kota Gorontalo masih dilaksanakan di Lapas umum dengan tetap berkordinasi dengan BNN dan Rumah Sakit Tombulilato. Konsep dalam hal pelaksanaan rehabilitasi untuk meminimalisir ketergantungan narkotika yaitu dengan cara mengelompokkan berdasarkan tingkat kecanduan narapidana narkotika berdasarkan hasil assessment awal yang telah dilakukan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pascarehabilitasi terhadap para klien narkotika untuk melihat apakah klien tersebut benar-benar sudah sembuh atau tidak.
Narcotics addicts from a legal perspective are criminal offenders, but if we look more closely it can be said that they are victims of narcotics illicit trafficking associations. Narcotics addicts are prisoners who require special treatment in the form of therapy to eliminate and stop the intention to consume narcotics and replace them with other beneficial behaviors. Narcotics addicts require different handling in terms of the criminal process. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics through Article 59 mandates the responsibility to undergo treatment and treatment or rehabilitation for addicts. The purpose of this study was to determine the flow of rehabilitation for addicts and victims of narcotics abusers and to find a concept of rehabilitation for addicts and victims of narcotics abusers in minimizing dependence on illegal drugs. The type of research used in this study is a combination of normative legal research and legal research. empirical. The rehabilitation of narcotics prisoners in Gorontalo City is still being carried out in general prisons while still coordinating with the National Narcotics Agency and the Tombulilato Hospital. The concept in terms of implementing rehabilitation to minimize drug dependence is by grouping based on the level of addiction of narcotics prisoners based on the results of the initial assessment that has been carried out and supervising the post-rehabilitation implementation of narcotic clients to see whether the client has completely recovered or not.
 
KAJIAN YURIDIS PENYEBAB BERKURANGNYA BUDAYA SASI MASYARAKAT ADAT SUKU MARORI MEN GEY
Get PDFThis study discusses the causes of the decline in the Sasi Culture of the Marori Men gey Tribe. The research was conducted on the indigenous people of the Marori Men gey Tribe, which is one of the indigenous peoples in Wasur Village, Merauke District, Merauke Regency. , data collection techniques using observation techniques and interview techniques. The results showed that the sasi culture of the indigenous Marori Men gey tribe slowly began to decrease due to mixed marriages and cultural influences. Sasi culture needs to be preserved by providing local knowledge about sasi culture to the younger generation through formal and non-formal activities.Penelitian dilakukan pada masyarakat asli Suku Marori Men gey yang merupakan salah satu masyarakat adat yang ada di Kampung Wasur Distrik Merauke Kabupaten Merauke Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji penyebab berkurangnya budaya sasi Masyarakat Adat Suku Marori Men gey, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa budaya sasi masyarakat asli suku Marori Men gey secara perlahan-lahan mulai berkurang disebabkan karena perkawinan campur dan pengaruh budaya. Budaya sasi perlu dilestarikan dengan memberikan pengetahuan lokal tentang budaya sasi kepada generasi muda melalui kegiata formal dan non formal
TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI PASCA BERLAKUNYA PERMA NO. 6 TAHUN 2018
Get PDFBerlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka tenggang waktu pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terjadi perubahan karena sebelum diajukan gugatan terlebih dahulu dilakukan upaya administratif. Untuk menghindari perbedaan penafsiran maka Mahkamah Agung RI menerbitkan Perma No. 6 Tahun 2018 yang mengatur tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilanpuluh) hari sejak diterimanya hasil upaya administratif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberi gambaran mengenai praktek batasan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari setelah berlakunya Perma No. 6 Tahun 2018 dan untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim terkait tenggang waktu Upaya Administratif dihubungkan dengan Tenggang Waktu Pengajuan gugatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak dapat membatasi pendaftaran gugatan hanya karena tenggang waktu upaya administatif telah lewat waktu dan Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili mengenai tenggang waktu upaya administratif dihubungkan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2018. Untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) maka diperlukan aturan hukum yang lebih komprehensif berupa Undang-Undang agar dalam penerapan hukum mengenai tenggang waktu upaya administratif dan Tenggang waktu Pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dapat memberikan rasa keadilan masyarakat sesuai tujuan negara hukum
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KASUS BULLYING DI BLITAR (STUDI PUTUSAN NO : 449/ PID.SUS / 2012 / PN.BLT.)
Get PDFDewasa ini kejahatan yang dilakukan oleh anak berkembang cukup pesat. Bullying adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menyudutkan orang lain dengan nada merendahkan, mengolok-olok hingga kekerasan fisik. Proses peradilan terhadap anak seringkali menimbulkan stigmatisasi dan dampak yang merugikan bagi anak, salah satu kelemahannya adalah peraturan perundang-undangan tidak menghalangi anak memasuki peradilan formal sejak dini. Tindak pidana bullying telah banyak menimbulkan kerugian dan keresahan, seperti kasus yang terjadi di Blitar yang berawal dari dua orang anak yang melakukan kekerasan terhadap temannya sendiri (kajian putusan no: 449/ pid.sus/2012/pn. blt.). Perkara berakhir dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, padahal UUSPPA telah mengatur bahwa perlindungan harus diberikan kepada anak, termasuk anak yang melakukan tindak pidana. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris, yaitu dengan menjelaskan peraturan-peraturan yang berlaku dalam mengatur restorative justice dan pelaksanaannya di Kota Blitar serta pertimbangan hakim dalam memutuskan peraturan pidana no. 449/Pidsus/2012/PN.Blt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restoratice justice di Blitar belum terlaksana secara maksimal karena faktor hukum itu sendiri dan budaya masyarakat di daerah tersebut. Salah satu contoh penerapan restorative justice yang belum optimal adalah Putusan Nomor 499/Pidsus/2012/PN.Blt karena hakim menjatuhkan putusan pidana meskipun penjatuhan pidana merupakan upaya terakhir terhadap anak di depan hukum. Namun dengan begitu, Pengadilan Negeri Blitar telah melakukan upaya untuk mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif di Blitar, salah satunya adalah dengan memberikan sosialiasi dan pengenalan kepada masyarakat.Today, crimes committed by children are growing quite rapidly. Bullying is an activity carried out with the aim of cornering other people with condescending tones, making fun of to physical violence. The judicial process against children often causes stigmatization and adverse impacts on children, one of the weaknesses is that the laws and regulations do not prevent children from entering formal justice from an early age. The crime of bullying has caused a lot of harm and unrest, such as the case that occurred in Blitar which started with two children who were violent against their own friends (study of decision no: 449/ pid.sus/2012/pn. blt.). The case ended with the imposition of a crime against the Defendant, even though UUSPPA has stipulated that protection must be given to children, including children who commit criminal acts. This writing uses a type of empirical normative research, namely by explaining the regulations that apply in regulating restorative justice and its implementation in the City of Blitar as well as the judge's considerations in deciding criminal regulations no. 449/Pidsus/2012/PN.Blt. The results of the study indicate that the application of restoratice justice in Blitar has not been carried out optimally because of the legal factor itself and the culture of the people in the area. One example of the application of restorative justice that has not been optimal is Decision Number 499/Pidsus/2012/PN.Blt because the judge handed down a criminal decision even though the imposition of a crime was a last resort against a child before the law. However, the Blitar District Court has made efforts to optimize the application of restorative justice in Blitar, one of which is by providing socialization and introduction to the communit
PERAN DAN LANGKAH MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA
Get PDFPermasalahan perubahan iklim yang dirasakan oleh semua negara termasuk Indonesia menjadi salah satu isu lingkungan yang dapat mengancam kehidupan. Peratifikasian Perjanjian Paris menjadi undang-undang menunjukkan bukti komitmen Indonesia terhadap isu perubahan iklim. Penelitian ini akan membahas peran dan langkah yang dilakukan Indonesia khususnya pada mitigasi perubahan iklim. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Dari permasalahan tersubut ditarik kesimpulan bahwa peran dan langkah kebijakan hukum dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia merupakan hasil transformasi nilai dari perjanjian internasional ke tataran lokal.The problem of climate change that is felt by all countries including Indonesia is one of the environmental issues that can threaten life. The ratification of the Paris Agreement into law shows evidence of Indonesia's commitment to the issue of climate change. This study will discuss the role and steps taken by Indonesia, especially in mitigating climate change. This research is a normative research using a statutory approach, a historical approach, and a conceptual approach. From these problems, it can be concluded that the role and steps of legal policy in mitigating climate change in Indonesia are the result of the transformation of values from international agreements to the local level
Merefleksikan Instruksi Menteri dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang PPKM Darurat
Get PDFKebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat dipilih pemerintah pusat untuk menekan ledakan kasus positif Covid-19. Pembatasan darurat itu diberlakukan untuk wilayah Jawa dan Bali yang memiliki tren pertumbuhan kasus covid 19 yang sangat tinggi. Selain itu bagi daerah kabupaten dan kota yang tidak termasuk ke dalam cakupan PPKM Darurat, tetap memberlakukan Inmendagri yang menetapkan PPKM Berbasis Mikro. PPKM berbasis mikro menimbukan polemic hukum di berbagai daerah mengingat PPKM micro yang dilaksanakan di daerah tidak memiliki keselarasan antara daerah satu dengan yang lain. Tanggung jawab negara akan jaminan Kesehatan dan kesejahteraan melekat pada konstitusi dan di jabarkan dalam undang- undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan akan tetapi dalam impelemntasinya tidak sejalan dengan Amanah konstitusi dan undang undang karantina Kesehatan hal ini di karenakan adanya kebijakan pemerintah belum selarang dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan.
 
Konsep Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Berbasis Konseling dalam Lembaga Pemasyarakatan
Get PDFUndang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah disempurnakan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, mengatur anak yang berkonflik dengan hukum, mereka juga wajib memperoleh haknya berupa dari perlindungan hukum. Tidak terkecuali bagi siswa pemasyarakatan yang masih memiliki hak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, metode pengajaran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian dengan melihat peristiwa dan fakta yang terjadi. terjadi di lapangan. Dampak penempatan anak dalam lembaga pemasyarakatan terkait dengan tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yaitu dampak negatif yaitu dampak psikologis, dampak sosial, dampak fisik dan biologis, putus sekolah dan siswa pemasyarakatan juga berpeluang besar untuk menjadi reseptif. Konsep pembinaan bagi siswa pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke mengacu pada Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995
Efektivitas Pengendalian Patologi Sosial dalam Mencegah Potensi Kejahatan Terhadap Tindakan Hukum di Masyarakat
Get PDFPolemic patologi sosial dalam kehidupan bermasyarakat Potensi kejahatan dapat muncul Ketika seseorang memberikan penilaian terhadap Tindakan masa lalunya Seorang penjahat dari keluarga yang bercerai, mengalami masa kecil yang sulit, hidup di lingkungan sosial yang miskin dan banyak terjadi pelanggaran hukum, tidak memiliki pendidikan yang baik, memiliki gangguan fisik dan mental dan berbagai kesulitan psikososial lainnya, serta mendapatkan tekanan dari lingkungan di sekitarnya mengenai kehidupan masa lalunya keluargannya, hal inilah yang seyogyanya di buat suatu regulasi, meskipun penilain lingkungannya benar akan tetapi ini akan menimbulkan Tindakan yang berpotensi pada kejahatan baik, penganiayaan maupun pembunuhan serta negara berperan dalam menjami kesejahteraan ataupun memberikan keamanan pribadi yang dilakukan oleh negara dan merupakan jaminan terhadap perlindungan hak suatu jaminan akan kepastian hukum terhadap Tindakan penilai orang belum diatur sehingga hal ini tidak memberikan suatu keadilan dan kepastian akan hukum itu sendiri kepada pihak yang merasa dirugikan akan perlindungan pribadi
Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Terhadap Impor Terigu Menurut Prinsip Gatt/Wto di Indonesia
Get PDFTindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Terhadap Impor Terigu Menurut Prinsip-prinsip General Agreement On Tariffs And Trade (GATT)/WTO di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesesuaian tindakan pengamanan perdagangan Indonesia terhadap impor terigu dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam GATT/WTO serta bentuk pelaksanaan tindakan pengamanan tersebut berdasarkan ketentuan GATT/WTO. Penelitian ini bersifat normatif. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Data dianalisis secara kualitatif dan teknik analisis isi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, statuta dan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor terigu Indonesia telah memenuhi syarat yaitu : syarat prosedural berupa tahap penyelidikan, notifikasi dan konsultasi serta syarat substantif berupa pembuktian lonjakan impor terigu, kerugian serius dan unsur hubungan sebab akibat. Tindakan pengamanan perdagangan diterapkan dalam 2 bentuk yaitu tindakan pengamanan sementara berupa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPS) sebesar 20% dari nilai impor dan tindakan pengamanan tetap berupa pembatasan kuota dengan pengecualian negara-negara berkembang yang pangsa pasarnya kurang dari 3% dari total volume impor atau secara kolektif pangsa pasarnya tidak melebihi 9%. Pembatasan kuota tersebut tidak melanggar prinsip penghapusan hambatan kuantitatif mengingat industri terigu dalam negeri mengalami kerugian serius yang sulit diperbaiki akibat lonjakan impor terigu. Adanya pengecualian dalam article XIX GATT 1947 menegaskan bahwa apabila industri negara pengimpor yang mengalami kerugian serius akibat lonjakan impor boleh untuk tidak tunduk pada prinsip iniThe Safeguard measures against the import of wheat flour in accordance with the General Agreement On Tariffs And Trade (GATT / WTO Principles) in Indonesia. This research aimed to investigate whether Indonesia's safeguard measures against the import of wheat flour was in accordance with the Principles set out in the GATT / WTO and how the implementation of such safeguard measures based on GATT / WTO stipulation. The research type was normative, and it used primary and secondary legal materials. The data were analyzed qualitatively using content analysis techniques. The research also applied the case approach, the statute approach and the concept approach. The research result indicated that the Indonesian safeguard measures against the wheat flour import had fulfilled the requirements of both the procedural requirement in the stages of the investigation, notification, and consultation, and the substantive requirement, such as the increases of wheat flour, the serious loss and the cause and effect relationship. The safeguard measures of the trade had been implemented in two forms, i.e. provisional safeguard measures in the form of ad-valorem duty, which was 20% from the value of the imports, and the safeguard measures in the form of quota with the exception of the developing countries whose market share was less than 3% of the total volume of imports or collectively their market share did not exceed 9%. The restriction of the quota had not violated the principle of Prohibition of quantity since the internal wheat flour industry suffered from a serious loss which was difficult to repair as the result of the increase of the wheat flour imports. The exceptions stipulated in article XIX GATT, 1947, had confirmed that if the industry of importing country had suffered from a serious loss as the result of the import increase, then the concerned country may not be subject to this principle