Elektronik Jurnal Universitas Musamus Merupakan
Not a member yet
116 research outputs found
Sort by
Kajian Yuridis Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Pailit
Get PDFThis research discusses the application of the Principle of Business Continuity in Debt Payment Suspension in Indonesia over the last three years. The Principle of Business Continuity is a bankruptcy law principle that allows companies to address financial difficulties through restructuring rather than bankruptcy. This study analyzes the Principle of Business Continuity in the context of Debt Payment Suspension and the influencing factors, including financial conditions, future prospects, restructuring plans, creditor support, and management. Practical recommendations include enhancing transparency, consulting legal and financial experts, and maintaining effective communication with creditors. The research also highlights the role of research in applying the Principle of Business Continuity in Debt Payment Suspension. It is expected that this research will provide guidance for companies, the government, creditors, and relevant parties in addressing financial and legal challenges with the aim of preserving business continuity and fairness in Debt Payment Suspension.Penelitian ini membahas penerapan Asas Keberlangsungan Usaha dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia selama tiga tahun terakhir. Asas Keberlangsungan Usaha adalah prinsip dalam hukum kepailitan yang memungkinkan perusahaan mengatasi kesulitan keuangan dengan restrukturisasi daripada pailit. Penelitian ini menganalisis prinsip Asas Keberlangsungan Usaha dalam konteks PKPU dan faktor-faktor yang memengaruhinya, termasuk kondisi keuangan, prospek masa depan, rencana restrukturisasi, dukungan kreditur, dan manajemen. Rekomendasi praktis termasuk peningkatan transparansi, konsultasi dengan ahli hukum dan keuangan, serta komunikasi yang baik dengan kreditur. Penelitian juga menyoroti peran penelitian dalam mengaplikasikan Asas Keberlangsungan Usaha dalam PKPU. Diharapkan Penelitian ini memberikan panduan bagi perusahaan, pemerintah, kreditur, dan pihak terkait dalam menghadapi tantangan keuangan dan hukum, dengan tujuan menjaga kelangsungan usaha dan keadilan dalam PKPU
Peran Pemerintah Dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Suku Bajo Di Desa Torosiaje Laut
Get PDFTujuan hukum yang mendekati realitas adalah kepastian hukum, kepastian hukum merupakan sesuatu yang harus di berikan oleh setiap warga Negara Indonesia agar Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum , Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat suku bajo yang ada di desa torosiaje laut terkait mengenai hak atas rumah atau bangunan yang mereka tempati. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris Dalam metode penelitian hukum Empiris peneliti melakukan penelitian lapangan dengan memfokuskan perhatian pada isu hokum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan laranan (das sollen) yang termuat dalam berbagai peraturan. Hasil yang diperoleh adalah rumah atau bangunan yang mereka tempati belum memiliki kepastian hukum, hal ini dikarenakan kantor BPN Pohuwato belum menerbitkan sertifikat dengan alasan belum ada aturan atau Perda untuk masyarakat suku bajo terkait dengan kepemilikan tanah dan juga belum ada izin dari dinas kelautan terkait aturan KPR untuk rumah atau bangunan di Desa Torosiaje laut. Untuk mengatasi permasalahan dalam memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat suku bajo terkait atas rumah atau bangunan di atas laut kepada masyarakat suku bajo olehnya itu, Pemerintah daerah dalam hal ini DPRD Kabupaten Pohuwato sudah seharusnya melahirkan Perda terkait pemanfaatan wilayah laut untuk pemukiman penduduk, dan juga dinas kelautan memberikan izin dan mengatur luas KPR pemukimanya sehingga BPN Pohuwato bisa mengeluarkan setifikat hak pakai untuk masyarakat Suku Bajo Di Desa Torosiaje Laut.The purpose of law that is close to reality is legal certainty, legal certainty is something that must be provided by every Indonesian citizen so that legal relations between people, including legal entities, with earth, water and space and authorities derived from legal relations, this paper aims to determine the role of local governments in providing legal certainty to the Bajo tribal community in Torosiaje Laut village related to the right to a house or the building they occupy. The research method used is normative legal research where the problems studied are studied and analyzed based on statutory provisions, books, articles and various journals. The result obtained is that the house or building they occupy does not have legal certainty, this is because the BPN Pohuwato office has not issued a certificate because there are no regulations or local regulations for the Bajo tribe community related to land ownership and there is also no permit from the marine service related to mortgage rules for houses or buildings in Torosiaje Laut Village. To overcome the problem in providing legal certainty to the Bajo tribe community related to houses or buildings on the sea to the Bajo tribal community by him, the local government in this case the Pohuwato Regency DPRD should have issued a Regional Regulation related to the use of sea areas for residential areas, and also the marine service provides permits and regulates the area of KPR settlers so that BPN Pohuwato can issue a certificate of right to use for the Bajo Tribe community in the village Torosiaje Sea
Perlindungan Hukum Terhadap Investor Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
Get PDFPerkembangan ekonomi digital mengubah cara masyarakat dalam berinvestasi dengan menggunakan fasilitas internet. Investasi yang dilakukan secara online saat ini tengah beredar di masyarakat dengan iming-iming keuntungan yang besar tanpa mengetahui akibat yang akan ditimbulkan bagi para investor. Sehingga perlunya perlindungan bagi investor dalam melakukan investasi secara online agar terhindar dari risiko kerugian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan. Kemudian pengumpulan data melalui perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, putusan pengadilan, dan hasil penelitian di analisis secara kualitatif serta disajikan secara deskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan kedudukan investor online dalam melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia adalah, kedudukan investor online sama dengan investor lainnya yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 UU 25/2007. Dengan mengedepankan asas kepastian hukum, ketentuan yang terkait dalam undang-undang ini kedudukan investor online menjadi bagian dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan investasi di Indonesia. Kemudian bentuk perlindungan hukum atas kerugian investor online terdapat dalam Pasal 14 huruf (a) UU 25/2007 berupa jaminan perlindungan terhadap investor dalam sengketa yang terjadi.The digital economy's development changes how people invest by using internet facilities. Investments made online are circulating in the community with the lure of large profits without knowing the consequences that will be caused to investors. So investors need protection in investing online to avoid the risk of loss. This study aims to understand online investors’ position in conducting investment activities in Indonesia and how the form of legal protection for online investor losses according to Law number 25 of 2007 concerning Investment. Research using normative juridical methods, namely literature research. Then data collection through legislation, books, journals, court decisions, and research results are analyzed qualitatively and presented descriptively. From the results of the research conducted, the position of online investors in conducting investment activities in Indonesia is the same as other investors mentioned in Article 1 number 4 of Law 25/2007. Then the form of legal protection for online investor losses is contained in Porigin 14 letter (a) of Law 25/2007 in the form of guarantees of provided repressively for disputes in the field of investment for investors as capital owners of legal rights and interests as a form of guarantee provided by the state
Efektivitas Pembentukan Peraturan Desa Melalui Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Bulango Selatan
Get PDFThe Village Consultative Body (BPD) as a manifestation of democracy in the administration of village government, accommodates and channels the aspirations of the community. With the existence of BPD, it is hoped that a synergistic relationship will be established between BPD as a representative of the village community and the village head as the head of village government. Because the community has a place to convey aspirations. So that the interests of the people can be accommodated in the formulation of village regulations. However, some functions and tasks of the Village Consultative Body (BPD) have not been implemented properly or even in accordance with established procedures.
The method in this study is a method that combines elements of normative law supported by the addition of empirical data.
The results showed that the process of planning, formulating and determining the formation of Village Regulations in South Bulango sub-district carried out by BPD and the Village Government process/stages was not in accordance with the provisions of Permendagri 110 of 2016 concerning Village Consultative Bodies and Permendagri 111 of 2014 concerning technical guidelines for regulations in villages. The process carried out by BPD seems to be effective only at the stage of its determination without regard to the makenism that has been arranged so that the hope of promoting good governance has not been fully effective. Thus, strategic policies are needed for the implementation of good government, such as providing technical guidance, increasing the level of formal education, procuring infrastructure facilities and supporting operations for BPD to carry out its functions and roles in the implementation of village governmentBadan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan terjalin hubungan yang sinergis antara BPD sebagai representasi dari masyarakat desa dengan Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa.Karena masyarakat memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi.Sehingga kepentingan rakyat dapat terakomodir dalam perumusan peraturan desa. Namun, dibeberapa fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum terimplementasi dengan baik bahkan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
Metode pada penelitian ini adalah metode yang menggabungkan unsur hukum normative yang didukung dengan penambahan data empiris.
Hasil penelitian menunjukan bahwa proses perencanaan, perumusan dan penetapan pembentukan Peraturan Desa di kecamatan Bulango Selatan yang dilaksanakan oleh BPD dan Pemerintah Desa proses/tahapan tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Permendagri 111 tahun 2014 tentang pedoman tehnis peraturan didesa. Proses yang dilakukan oleh BPD terlihat hanya efektif pada tahap penetapannya saja tanpa memperhatikan makenisme yang sudah diatur sehinga harapan untuk memujudkan Pemerintahan yang baik belum sepenuhnya efektif. Dengan demikian diperlukan kebijakan strategis demi terselenggaranya pemerintah yang baik, seperti memberikan bimbingan teknis, peningkatan jenjang Pendidikan formal, pengadaan sarana prasarana serta dukunga operasional bagi BPD untuk menjalankan fungsi dan perannya dalam penyelenggaraan pemerintah desa
Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Get PDFPada masa sekarang ini masih banyak anak yang menjadi korban tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak dapat menyembabkan dampak pada kesehatan anak dan trauma yang berkepanjangan bahkan sampai anak tersebut tumbuh dewasa. Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu dengan memberikan restitusi terhadap anak tersebut. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dan untuk mengetahui penerapan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Merauke. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data secara kepustakaan, dan lapangan serta menganalisis data secara kualitatif.
Hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa dasar hukum untuk melaksanakan permohonan restitusi adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Kepada pemerintah atau penegak hukum dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan tentang tindak pidana kekerasan seksual pada anak. bahwa anak yang telah menjadi korban tindak pidana memiliki hak-hak yang telah diatur dalam Perundang-Undangan. Dan di Kabupaten Merauke untuk penerapan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual masih belum terpenuhi, karena masih ada terdapat beberapa kendala salah satunya yaitu di Kabupaten Merauke sendiri belum adanya LPSK yang membuat penuntut umum kesusahan untuk menentukan jumlah biaya dari restitusi. Pemerintah diharapkan dapat membuka perwakilan LPSK di Kabupaten Merauke sehingga pemberian kompensasi dan/atau restitusi ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. There are still many children who are victims of crime, one of which is the crime of sexual violence. Sexual violence against children can impact children's health and cause lasting trauma even until the child grows up. The form of legal protection for children who are victims of crime is by providing restitution for the child. Restitution is a compensation payment charged to the offender based on a court decision with permanent legal force.
This study aims to determine how restitution is arranged for children who are victims of sexual violence and to find out the application of the right of restitution to child victims of sexual violence in the Merauke Regency. This research is a type of empirical juridical research, with bibliographical and field data collection techniques and analyzing data qualitatively.
The results of the research conducted by the author show that the legal basis for carrying out requests for restitution is Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Government Regulation Number 43 of 2017 concerning Implementation of Restitution for Children who are Victims of Crime. The government or law enforcers can provide socialization to the public regarding the rules regarding criminal acts of sexual violence against children. Children who have become victims of criminal acts have rights regulated in laws and regulations. And in Merauke Regency, the implementation of the right of restitution for child victims of sexual violence has not yet been fulfilled because there are still several obstacles, one of which is that in Merauke Regency itself, there is no LPSK which makes it difficult for the public prosecutor to determine the amount of the cost of restitution. The government is expected to be able to open LPSK representatives in Merauke Regency so that the provision of compensation and reimbursement can run effectively and efficiently
EKSISTENSI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS NON SUMBER DAYA ALAM
Get PDFEksistensi hukum yang kuat dalam memberikan jaminan kesejahteraan dan menjaga keutuhan lingkungan hidup melahirkan regulasi yang memberikan tanggung jawab pada korporasi guna memberikan kontribusi nyata, kepada masyarakat di daerah lingkungan sekitarnya berdirinya korporasi. Jika berkaitan dengan lingkungan regulasi ini mungkin akan dianggap relevan di jika penerapaanya kepda korporasi yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam karena korporasi memiliki objek yang jelas serta dampak yang di timbulkan, akan tetapi jika di berlakukan kepada setiap perseroan terbatas maka ini tidak relevan dan tidak sejalan dengan prinsip tanggung jawab itu sendiri. Untuk itu ratio legis lahirnya regulasi ini lebih menitik beratkan pada tanggung jawab korporasi yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam atau kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya alam. Polemic Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terhadap Perseroan Terbatas Non Sumber Daya Alam adalah adanya penerapan regulasi yang sama terhadap setiap korporasi baik itu korporasi yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam maupun korporasi non sumber daya alam yang mengatur mengenai Corporate Social Responsbility dan dan tanggung jawab lingkungan Terbatas dimana dalam penguraiannya menimbulkan ketidakpastian, diskriminatif serta menyebabkan iklim usaha tidak efisiein dan tidak berkeadilan, padahal jika di gali lebih dalam Konsekuensi Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial akan bermakna sebatas upaya pencegahan dari dampak negatif atas keberadaan perusahaan di lingkungan sekitarnya sebab tidak akan berdampak apapun terhadap lingkungan kegiatan usaha perseroan terbatas non sumber daya alam.
Kata Kunci: Eksistensi, Tanggung Jawab, SDA.
 
IMPLEMENTATION OF LEGAL PRODUCT AGREEMENT PT. ALLIANZ LIFE INDONESIA INSURANCE (SMARTLINK FLEXI ACCOUNT PLUS)
Get PDFAbstract
The aims of this article is to analyze the law of the product agreement "SmartLink Flexi Account Plus" at PT. Allianz Life Indonesia Insurance. Where the product program provides life insurance protection for the insured by having two benefits at once, namely life insurance benefits and investment value. The research method used in this study is a normative juridical research method, carried out by examining primary data obtained/collected directly from related parties, namely the company and customers of PT. Allianz Life Indonesia Insurance Jayapura Branch. In this study, two approaches were used, namely the law approach and the case approach. The sources of legal materials in this study are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the research results obtained,
the life insurance customers "Smartlink Flexi Account Plus" are guaranteed life insurance benefits up to the age of 100 years/for life, additional insurance benefits (riders) and the benefits of an all in onethe life insurance customers "Smartlink Flexi Account Plus" are guaranteed life insurance benefits up to the age of 100 years/for life, additional insurance benefits (riders) and the benefits of an all in one policy investment value. With the implementation of an agreement between the Insurer and the Insured, in which the insurance company or insurer is obliged to pay insurance compensation in the event of insurance risk to the insured and return the investment value formed, the Insured's obligation is to pay a premium. The form of the agreement is written in the insurance policy book.Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hukum perjanjian produk “SmartLink Flexi Account Plus†di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia. Dimana program produk memberikan perlindungan asuransi jiwa bagi tertanggung dengan memiliki dua manfaat sekaligus, yaitu manfaat asuransi jiwa dan nilai investasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh/dikumpulkan langsung dari pihak-pihak terkait yaitu perusahaan dan pelanggan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Jayapura. Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, nasabah asuransi jiwa “Smartlink Flexi Account Plus†mendapatkan jaminan manfaat asuransi jiwa sampai dengan usia 100 tahun/seumur hidup, manfaat asuransi tambahan (riders) dan manfaat nilai investasi polis all in one. Dengan dilaksanakannya perjanjian antara Penanggung dan Tertanggung, dimana perusahaan asuransi atau penanggung berkewajiban untuk membayar ganti rugi asuransi apabila terjadi risiko asuransi kepada tertanggung dan mengembalikan nilai investasi yang terbentuk, maka kewajiban Tertanggung adalah membayar premi. . Bentuk perjanjian tertulis dalam buku polis asuransi
PENAFSIRAN PASAL 156 KUHP TERHADAP PENGHINAAN ATAS SUATU DAERAH DALAM KASUS TEMPAT JIN BUANG ANAK
Get PDFInsult to an area in the case of "where the genie throws children" is interpreted by Article 156 of the Criminal Code. Looking at the facts of the case, it can be seen that it is true that the expression "jinn throws away children" is a derogatory idiom or expression, but the object in that expression is a certain place or area or region, not the group of people who are there. As for the object referred to in Article 156 which becomes the object of the offense is a person or ethnicity, ethnicity or population group. The research method used is normative research. The results of the study show that in the case of the statement where the genie disposes of the child, even though the words are demeaning, the statement cannot be applied as an offense against a tribe, race or class, because the statement is addressed to a region or region not to a particular community. However, it is possible to apply Article 14 paragraph (2) or Article 15 of Law Number 1 Year 1946.Penghinaan atas suatu daerah dalam kasus ‘’tempat jin buang anak’’ditafsirkan dengan Pasal 156 KUHP. Melihat fakta kasus yang terjadi maka dapat diperoleh gambaran bahwa memang benar ungkapan “jin buang anak†adalah merupakan idiom atau ungkapan yang merendahkan, namun yang menjadi objek dalam ungkapan tersebut adalah suatu tempat atau daerah atau wilayah tertentu, bukan kelompok orang yang ada di situ. Adapun yang menjadi objek yang dimaksud dalam Pasal 156 yang menjadi objek delik adalah orang atau suku, etnik atau golongan penduduk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kasus pernyataan tempat jin buang anak meskipun kata-kata yang bersifat merendahkan, pernyataan tersebut tidak dapat diterapkan sebagai delik penghinaan kepada suatu suku, ras atau golongan, karena pernyataan tersebut ditujukan kepada suatu wilayah atau daerah bukan kepada masyarakat tertentu. Namun demikian, dapat saja kemungkinan penerapan Pasal 14 ayat (2) atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946
PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA PADA LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM FUNGSI PENYIDIKAN
Get PDFKedudukan sentral Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia, sebagai salah satu sub sistem hukum yang berada dalam suatu kesatuan yang terartur dan terintegral, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan sub sistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem hukum tersebut. Dilihat dari aspek kewenangannya jaksa memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan penuuntutan, namun bagian pertama dalam fungsi melakukan penydikan kewenangan jaksa terbatas hanya pada tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana penghasutan, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi. Dalam paper singkat ini penulis mencoba memberikan sedikit sumbangan pemikiran atas pembaharuan sistem peradilan di Indonesia khususnya pada lembaga kejaksaan dalam fungsi penyidikan. Rumusan masalahnya meliputi bagaimanakah sistem pembaharuan lembaga kejaksaan dalam melakukan fungsi penyidikan. Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah jenis penelitian hukum normatif yang bertitik fokus pada peraturan perundang-undangan mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pendekatan sejarah hukum. Pendekatan ini untuk mengetahui sejarah dari tugas jaksa sebagai penyidik. Hasil dari penelitian ini adalah jaksa dalam tugasnya sebagai melakukan penyelidikan Jaksa dapat melakukan penyidikan jika kejahatan-kejahatan yang bersifat kompleks atau tingkat pembuktiannya sulit, misalnya kejahatan dibidang HAM dan korupsi, serta apabila jaksa diberi kewenangan tambahan seperti ikut serta dalam melakukan penyidikan selanjutnya bertindak sebagai penuntut umum bilamana perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan, penulis rasa jaksa dapat mempertanggungjawabkan penuntutan terhadap suatu perkara secarah utuh karena sejak awal terlibat langsung dari proses penyidikan sampai dengan penuntutan, dan dalam proses peyidikan jika jaksa ikut serta maka akan menghilangkan situasi bolak-baliknya berkas antara penyidik dan penuntut umum.The central position of the Indonesian Prosecutor's Office in law enforcement in Indonesia, as one of the legal sub-systems that are in an organized and integrated unit, influences and complements each other with other sub-systems to achieve the objectives of the legal system. Judging from the aspect of its authority, the prosecutor has the authority to carry out investigations and prosecutions, but the first part in the function of carrying out investigations, the prosecutor's authority is limited to certain crimes, such as criminal acts of sedition, economic crimes and criminal acts of corruption. In this short paper, the author tries to give a little contribution to the idea of ​​reforming the justice system in Indonesia, especially at the prosecutor's office in the investigative function. The formulation of the problem includes how the system of reforming the prosecutor's office in carrying out the investigation function. The type of legal research used is the type of normative legal research which focuses on the laws and regulations regarding Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, the approach used is the legal history approach. This approach is to find out the history of the prosecutor's duties as investigators. The results of this study are that in their duties as conducting investigations the prosecutor can conduct investigations if the crimes are complex or the level of proof is difficult, for example crimes in the field of human rights and corruption, and if the prosecutor is given additional authority such as participating in further investigations to act as a prosecutor. In general, if the case is transferred to the court, the author feels that the prosecutor can be responsible for the prosecution of a case in its entirety because from the beginning it was directly involved from the investigation process to the prosecution, and in the investigation process if the prosecutor participates it will eliminate the situation of back and forth between the investigator and the file. public prosecutor
EXECUTION OF CONVICT CONFISCATED EQUIPMENT GOODS OF HUMAN TRAFICKING
Get PDFTrafficking in persons is the worst form of treatment for violating human dignity. The Trafficking in Persons Act pays attention to the suffering of victims as a result of the criminal act of trafficking in persons in the form of restitution rights in order to provide compensation that must be given by the perpetrator. Restitution is calculated by LPSK as an independent institution that objectively assesses material losses to victims and the value of restitution. This study aims to analyze the restitution of victims of the crime of trafficking in persons, and how the ideal arrangements for optimizing the payment of restitution can be made by the Public Prosecutor as the executor in the criminal act of trafficking in persons. This research is a normative legal research, using a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The results of the study is regulations related to restitution for the crime of trafficking in persons have regulated the mechanism for payment of restitution and also technical rules for payment related to restitution itself. However, the execution is constrained because the convict prefers to carry out a substitute sentence in the form of confinement and the public prosecutor has never received an order from the court to make a forced effort in the form of confiscation after the decision has permanent legal force. The ideal arrangement for public prosecutors to optimize the payment of restitution is by optimizing the restitution consignment mechanism which is not limited to cash but also applies to the assets of the convict to anticipate the difficulties of the confiscation mechanism after a court decision.
Keywords: Perdagangan orang merupakan bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Undang-Undang Perdagangan orang memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi guna memberikan ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku. Restitusi dihitung oleh LPSK sebagai lembaga mandiri yang obyektif menilai kerugian materil terhadap korban dan nilai restitusi. Rumusan masalahnya meliputi pengaturan terkait restitusi korban tindak pidana perdagangan orang, dan pengaturan yang ideal guna optimalisasi pembayaran restitusi yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor dalam perkara tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan terkait restitusi tindak pidana perdagangan orang telah mengatur mengenai mekanisme pembayaran restitusi dan juga aturan teknis pembayaran terkait restitusi itu sendiri. Namun terkendala terhadap pelaksanaan eksekusinya karena terpidana lebih memilih untuk menjalankan pidana pengganti berupa kurungan dan jaksa penuntut umum belum pernah mendapat perintah dari pengadilan untuk melakukan upaya paksa berupa penyitaan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Pengaturan yang ideal untuk jaksa penuntut umum guna optimalisasi pembayaran restitusi yaitu dengan mengoptimalkan mekanisme konsinyasi restitusi yang tidak terbatas terhadap uang tunai melainkan juga dilakukan terhadap harta kekayaan terpidana untuk mengantisipasi kesulitan mekanisme penyitaan setelah putusan pengadilan