Elektronik Jurnal Universitas Musamus Merupakan
Not a member yet
116 research outputs found
Sort by
Akibat Hukum Bug Hunter Yang Melakukan Illegal Access Terhadap Aplikasi
Get PDFFinding gaps or bugs in a system or application is a positive activity that is very helpful for application owners who benefit from these findings. Bug hunters who have the ethics to report information on bug findings on a system or application but enter the system or application without the permission of the application owner are still a problem. Activities carried out by Bug Hunter who enters the application system without the developer's permission to find bugs or security holes are done intentionally and knowingly. This research uses a normative legal research method which is carried out by searching and examining library materials or secondary data, finding legal rules, legal principles, by collecting legal materials in the form of legal norms and principles which are then analyzed to provide answers related to the legal issues at hand. The intentionality that became the basis for Bug Hunter in carrying out this action is what resulted in Bug Hunter being caught in Illegal Access even though it was based on good ethical motives, the element of intentionality carried out by Bug Hunter and entering the application system without the permission of the application owner is what resulted in Bug Hunter being caught in Illegal Access.Menemukan celah atau bug terhadap suatu sistem atau aplikasi merupakan kegiatan yang positif yang sangat membantu bagi pemilik aplikasi yang diuntungkan dengan temuan tersebut. Bug hunter yang memiliki etika untuk melaporkan informasi hasil temuan bug terhadap suatu sistem atau aplikasi tetapi memasuki sistem atau aplikasi tanpa seizin pemilik aplikasi masih menjadi persoalan. Kegiatan yang dilakukan oleh Bug Hunter yang memasuki sistem aplikasi tanpa seizin developer untuk menemukan bug atau celah keamanan dilakukan dengan sengaja dan mengetahuinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti bahan pustaka atau data skunder, menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dengan mengumpulkan bahan hukum berupa norma dan asas-asas hukum yang kemudian dianalisis untuk memberikan jawaban terkait isu hukum yang dihadapi. Kesengajaan yang menjadi dasar bagi Bug Hunter dalam melakukan aksinya inilah yang mengakibatkan Bug Hunter terjerat Illegal Access walaupun dilandasi dengan motif etika yang baik tetapi unsur kesengajaan yang dilakukan Bug Hunter dan memasuki sistem aplikasi tanpa seizin pemilik aplikasi inilah yang mengakibatkan Bug Hunter terjerat Illegal Access
SANKSI HUKUM MENDIRIKAN BANGUNAN TANPA IZIN DIATAS TANAH HAK MILIK ORANG LAIN
Get PDF
Abstrak
Pemenuhan kebutuhan terhadap tanah merupakan hak dasar bagi setiap manusia, yang diwariskan secara turun temurun. Disamping tanah mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial oleh sebab itu pasti sitiap orang maupun kelompok masyarakat akan memepertahankan tanah yang dimilikinya dengan berbagai cara jika ada yang mengancam ataupun menganggu kepemilikan tanahnya. Pentingnya tanah sehingga Pemerintah membuat peraturan-peraturan yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan konflik pertanahan yang dialami masyarakat, untuk memberi efek jerah bagi para pelanggar. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Dari permasalahan tersebut ditarik kesimpulan bahwa ada berbagai aturan yang dapat dipakai dalam membrikan sanksi bagi pelanggar yang memanfaatkan tanah tanpa adanya ijin dari pihak yang berhak. adapun juga penyebab terjadinya pelanggaran penggunaan tanah tanpa ijin yang berhak atas tanah dilatarbelakangi oleh faktor kebutuhan hidup, sehingga terdorong melakukan perbuatan yang melanggar hukum
Abstract
Fulfilling the need for land is a basic right for every human being, which is passed down from generation to generation. Besides land having economic value it also has a social function, therefore it is certain that every person or community group will defend the land they own in various ways if someone threatens or disturbs their land ownership. The importance of land is so that the Government makes regulations that can be used in resolving land conflicts experienced by the community, to give a deterrent effect to violators. This research is a normative research using a statutory approach, historical approach, and conceptual approach. From these problems it can be concluded that there are various rules that can be used in imposing sanctions on violators who use land without permission from the rightful party. As for the causes of violations of land use without permission, those who are entitled to land are motivated by the necessity of life, so that they are compelled to commit acts that violate the law.
Keywords: Legal Sanctions, Property Rights, Land.
 
Pembatasan Nilai Perkara Yang Dapat Diajukan Banding Dan Kasasi Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Cepat Sederhana Biaya Ringan
Get PDFCourts as a means that are widely used by citizens in resolving problems are of course expected to become institutions that can satisfy the desires and desires of citizens seeking justice. However, in practice in court, things are often found that are obstacles in the judicial system that are not effective and efficient, the resolution of cases takes years, the process is long, the law can be submitted for a long time starting from appeal, cassation and judicial review, after it has permanent legal force, The execution was again violated by verzet law. Apart from the long process and expensive costs, resolving disputes through litigation also causes an accumulation of cases in court. The adage that states that justice is fast, simple and low cost is felt to be ineffective for justice seekers in Indonesia. The aim of this research is to determine the role of the Supreme Court institution in realizing the principles of fast, simple and low-cost justice. Normative legal research was chosen as the type of research in this writing with secondary data consisting of primary and secondary legal materials being the scope of the type of data studied. The data collection tool used was a literature study and a legal political approach was used to analyze the data. Data analysis uses a deductive method which is then described qualitatively descriptively in the conclusion. The results of this research conclude that in order to reduce the buildup of civil cases at the Supreme Court, especially those with a certain (small) case value in order to realize the principle of fast, simple, low-cost justice, restrictions on legal remedies have been implemented in the form of laws, statutes, PERMA and SEMA, and the Supreme Court has made blueprint for limiting the value of cases that can be taken as cassation.Pengadilan sebagai sarana yang banyak dipakai oleh warga negara dalam menyelesaikan masalah tentunya diharapkan dapat menjadi lembaga yang dapat memuaskan keinginan dan kehendak dari warga pencari keadilan. Namun dalam praktiknya di pengadilan seringkali ditemukan hal yang mengganjal dalam sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien, penyelesaian perkara memakan waktu bertahun-tahun, proses yang lama, dapat diajukan hukum yang berkepanjangan mulai dari banding, kasasi dan peninjauan kembali, setelah berkekuatan hukum tetap, eksekusi dibenturkan lagi hukum verzet. Selain proses yang lama dan biaya mahal, penyelesaian sengketa melalui litigasi juga menimbulkan penumpukan jumlah perkara di pengadilan. Adagium yang menyatakan peradilan cepat, sedehana dan biaya ringan dirasakan tidak efektif bagi para pencari keadilan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari lembaga Makamah Agung untuk mewujudkan asas perdilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Penelitian hukum normatif dipilih sebagai jenis penelitian pada penulisan ini dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder menjadi lingkup jenis data yang dikaji. Alat pengumpul data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan dalam analisis data dilakukan pendekatan politik hokum. Analisis data menggunakan metode deduktif yang kemudian diuraikan secara deskriptif kualitatif dalam kesimpulannya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengurangi penumpukan perkara perdata di Makamah Agung khusunya yang nilai perkara tertentu (kecil) demi mewujudkan asas peradilan cepat sederhana biaya murah, maka telah dilakukan pembatasan upaya hukum dalam bentuk undang, undang, PERMA dan SEMA, dan MA telah membuat cetak biru untuk melakukan pembatasan nilai perkara yang bisa dilakukan upaya hukum kasasi
Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Get PDFNarcotics abuse is an act that is contrary to laws and regulations. Currently narcotics abuse covers all levels of society whether poor, rich, old, young, and even children. Seeing the facts of the case, what are the factors that cause the crime of narcotics abuse and how are the efforts to deal with the crime of narcotics abuse. The research method used is empirical juridical. The research results show that Factors causing the crime of narcotics theft in Merauke district are economic factors, family factors, environmental factors, educational factors, and sociological factors as well as several other factors, namely, selfish feelings, the will to be free, mental turmoil, and a sense of awareness. Efforts to deal with narcotics crimes by the Merauke resort police are preventive efforts in the form of counseling and outreach through universities, schools, mass media. And repressive efforts in the form of law enforcement.Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Melihat fakta kasus yang terjadi maka Apa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalagunaan narkotika dan Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kabupaten Merauke yaitu, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor Pendidikan, dan faktor sosiologis serta ada beberapa faktor lain yaitu, perasaan egois, kehendak ingin bebas, keguncangan jiwa, dan rasa keingintahuan. Bentuk upaya penanggulangan tehadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh kepolisian resort Merauke yaitu, upaya preventif berupa penyuluhan dan sosialisasi melalu
Analisis Yuridis Tata Kelola Perangkat Daerah Provinsi Papua Selatan Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022
Get PDFUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjut disebut UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dan sentrum bagi penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. UUD 1945 secara ekspresif menegaskan di dalam Pasal 1 Ayat 1 bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal 18 UUD 1945 Ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang dan Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata kelola Perangkat Daerah Provinsi Papua Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan sejauh ini telah sesuai dengan regulasi dalam pembentukannya. Metode penelitian yuridis empiris (Empirical Legal Research/Empirisch Juridisch Onderzoek). Kemudian pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penelitian pustaka. Berdasarkan spektrum argumentasi yang telah diuraikan bahwa Provinsi Papua Selatan memiliki kekhususan dalam menata dan mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah karena Provinsi Papua Selatan diberi otonomi khusus oleh negara sehingga dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah tidak hanya didasari pada peraturan perundangan-undangan yang bersifat nasional tetapi juga yang bersifat kompartemen.The Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, referred to as the 1945 Constitution, is the highest law and the center for the administration of the Indonesian state. The 1945 Constitution expressively affirms in Article 1 Paragraph 1 that the Indonesian state is a unitary state in the form of a Republic. Article 18 of the 1945 Constitution Paragraphs 1 and 2 explain that the Unitary State of the Republic of Indonesia is divided into Provinces. The Provinces are divided into Regencies and Municipalities, each of which has a Regional Government, which is regulated by Law; the Regional Government of Provinces, Regencies, and Municipalities regulate and manage their government affairs according to the principle of autonomy and assistance duties. The purpose of this study is to determine the governance of the Regional Apparatus of South Papua Province based on Law Number 14 of 2022 concerning the Establishment of South Papua Province so far by the regulations in its formation. This research used empirical juridical research methods (Empirical Legal Research / empirical juridisch onderzoek). Based on the spectrum of arguments that have been described that South Papua Province has a specialty in organizing and managing government affairs that become regional authorities because South Papua Province is given special autonomy by the state so that in carrying out regional government affairs, it is based on not only national laws and regulations but also compartments
Penegakan Hukum Terhadap Delik Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Polewali Mandar
Get PDFTujuan penelitian ini untuk menganalisis penegakan hukum delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini dilakukan di Polres Polewali Mandar, Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, dan Pengadilan Negeri Polewali Mandar, menggunakan tipe penelitian normatif empiris dengan pengumpulan data melalui kepustakaan dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Polewali Mandar belum efektif karena pihak penyidik dalam melalukan memeriksaan terhadap salah satu pelaku anak yang telah melakukan delik kesusilaan yaitu penyidik melakukan pengehentian penyidikan dengan alasan pelaku mengalami gangguan jiwa sehingga tidak dapat melakukan pertanggungjawaban pidana, jadi hal yang dilakukan penyidik tersebut adalah diluar dari kewenangannya karena yang berwenang menentukan seseorang tidak dapat melakukan pertanggungjawaban pidana karena mengalami gangguan jiwa adalah majelis hakim.The purpose of this research is to analyze the law enforcement of decency offenses is committed by children in Polewali Mandar Regefncy. This research was conducted at Polewali Mandar Regional Police, Polewali Mandar District Attorney, and Polewali Mandar District Court, using an empirical normative research by collecting data through literature and interviews afterwards analyzed qualitatively. The result showed that the law enforcement against decency offenses which is committed by children in Polewali Mandar Regency have not been effective because of the investigator in carrying out examinations towards one of the child perpetrators who had committed decency offenses where the investigator terminates the investigation for the reason that the perpetrator has a mental disorder so that child cannot carry out criminal responsibility. Therefore that matter is beyond the authority of the investigator. While, the panel of judges who has the authority to determine whether a person cannot carry out a criminal responsibility due to a mental disorder
Upaya Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Di Kota Gorontalo
Get PDFHak pilih merupakan salah satu hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan disempurnakan dengan pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pemilihan Umum 2019 terdapat 437 data pemilih disabilitas, terdiri dari 239 laki-laki dan 198 perempuan. Kemudian yang menggunakan hak pilih disabilitas sebanyak 349 orang, terdiri dari 168 laki-laki dan 181 perempuan. Namun masih terdapat 88 pemilih disabilitas yang tidak menggunakan hak pilih pada Pemilhan Umum tahun 2019. Sehingga tidak terpenuhinya hak konstitusional penyandang disabilitas dapat menjadi salah satu faktor tidak terpenuhinya perolehan suara secara menyeluruh dalam pelaksanaan pemilihan umum. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum dalam pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kota Gorontalo. Adapun tujuan penelitian yakni mengkaji upaya Komisi Pemilihan Umum dalam pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas di Kota Gorontalo. Metode penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum memastikan pemilih disabilitas yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih dan menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih disabilitas guna memberikan hak pilih disertai dengan pendidikan politik oleh relawan demokrasi.
The right to vote is one of the constitutional rights guaranteed by Article 28D of the 1945 Republic of Indonesia Law and enhanced by Article 43 paragraph (1) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. In the 2019 General Election there were 437 data on disabled voters, consisting of 239 men and 198 women. Then there were 349 people who exercised their right to vote with disabilities, consisting of 168 men and 181 women. However, there are still 88 voters with disabilities who do not exercise their right to vote in the 2019 General Election. So that the constitutional rights of persons with disabilities are not fulfilled can be one of the factors in not fulfilling the overall vote acquisition in the implementation of general elections. So that the formulation of the problem in this research is how the efforts of the General Election Commission in fulfilling the constitutional rights of persons with disabilities in general elections in the City of Gorontalo. The research objective is to examine the efforts of the General Election Commission in fulfilling the constitutional rights of persons with disabilities in the City of Gorontalo. This research method is empirical research using an empirical juridical approach. The results of this study indicate that the General Election Commission ensures that voters with disabilities who meet the requirements are registered as voters and guarantee the availability of supporting facilities and infrastructure for voters with disabilities to grant their right to vote accompanied by political education by democracy volunteers.
 
Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Merauke
Get PDFPerlindungan kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Merauke. Dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Merauke. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai tolak ukur serta melihat fakta dan fenomena di lapangan. Hasil penelitian Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten ini adalah pihak kepolisian melakukan penanganan cepat untuk ditindaklanjuti, upaya rehabilitasi terhadap anak korban, upaya perlindungan identitas dari pemberitaan melalui media massa, dan penyediaan jaminan keselamatan bagi anak korban sesuai dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga penulis berpendapat, perlu adanya rumah aman (shelter) bagi anak korban kekerasan seksual. Serta perlunya penambahan petugas di lembaga perlindungan anak khususnya di wilayah Kabupaten Merauke. Protection of sexual violence for children is regulated in Law Number. 35 of 2014 on amendments to Law Number. 23 of 2002 concerning Child Protection. The purpose of this research is to find out the form of legal protection for children as victims of sexual violence in Merauke Regency. And to find out the inhibiting factors in the implementation of legal protection for children as victims of sexual violence in Merauke Regency. This study uses an empirical juridical method that uses laws and regulations as a benchmark and looks at facts and phenomena in the field. The results of research on Legal Protection for Children as Victims of Sexual Violence in the Regency are that the police carry out fast handling to be followed up, rehabilitation efforts for children as victims, efforts to protect identity from reporting through the mass media, and providing safety guarantees for child victims in accordance with the Law. Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The implementation of legal protection for children as victims of sexual violence needs to be supported with adequate facilities and infrastructure. So the authors argue, that it is necessary to have a safe house (shelter) for children who are victims of sexual violence. As well as the need for additional officers in child protection institutions, especially in the Merauke Regency area
Legalitas Hak Cipta Atas Konten Eksploitasi Anak Dalam Media Sosial Tiktok
Get PDFPerkembangan media sosial sangat pesat karena setiap orang ingin memiliki media mereka sendiri. TikTok sebagai salah satu aplikasi hiburan yang saat ini sangat populer di kalangan remaja Indonesia berusia 13 hingga 21 tahun. TikTok juga memberikan dampak positif bagi remaja yang mungkin belum banyak diketahui orang. Atas dasar keuntungan ekonomi maka pengguna Tiktok memproduksi video yang menggunakan anak-anak terlebih khusus anak-anak disabilitas sebagai pemeran dengan tujuan mendapat apresiasi dari penonton berupa komentar dan like pada video tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana legalitas hak cipta atas konten eksploitasi anak dalam media Tiktok. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum normativ atau biasa disebut normative law research. Penelitian hukum normativ merupakan bentuk penelitian hukum yang menggunakan studi kasus normativ berupa pencarian atas bentuk perilaku hukum seperti kajian undang-undang.
Hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa Legalitas hak cipta harus memenuhi beberapa kondisi yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yakni otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Atas video eksploitasi anak yang diunggah pada aplikasi Tiktok, secara mutatis mutandis bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam Undang-undang tersebut melarang bentuk eksploitasi kepada anak baik berupa eksploitasi ekonomi, sosial dan seksual, atas tindakan tersebut, seseorang akan mendapat sanksi pidana. Dengan demikian maka video eksploitasi anak pada media Tiktok tidak akan mendapatkan hak cipta, karena tidak memenuhi kondisi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.The development of social media is very rapid because everyone wants to have their own media. TikTok as an entertainment application is currently very popular among Indonesian teenagers aged 13 to 21 years. TikTok also has a positive impact on teenagers that many people may not know about. On the basis of economic benefits, Tiktok users produce videos that use children, especially children with disabilities as actors with the aim of getting appreciation from the audience in the form of comments and likes on the video.
This study aims to find out how the legality of copyright for child exploitation content in Tiktok media is. The research method used by the author is normative legal research or so-called normative law research. Normative legal research is a form of legal research that uses normative case studies in the form of searching for forms of legal behavior such as the study of laws.
The results of the research conducted by the author show that the legality of copyright must meet several conditions that have been regulated in Law Number 28 of 2014 concerning copyright, namely automatically based on declarative principles, creations are realized in real form and do not conflict with laws and regulations. For child exploitation videos uploaded to the Tiktok application, it is mutatis mutandis against Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning child protection. The law prohibits exploitation of children in the form of economic, social and sexual exploitation. For this action, a person will receive criminal sanctions. Thus, videos of child exploitation on Tiktok media will not get copyright, because they do not meet the conditions and do not conflict with statutory regulations
Perisai Keadilan Korban Kesalahan Pemberitaan Oleh Pers
Get PDFThe existence of this study is intended to analyze concretely factual problems of restoring the rights of victims of misreporting by the Press in constitutional and constitutional terms and other laws and regulations. This research will be carried out with normative legal research methods accompanied by a statute approach and a conceptual approach (conceptual approach) which of course is based on primary, secondary, and tertiary legal materials that still have relevance to the topic of discussion with legal reasoning techniques. In fact, the media does have the power to have an impact on what it has been informed that can affect the attitudes and behavior of a person or group in the sense of society so that it has views in accordance with the information obtained. The media can influence people's views in forming public opinion and this will cause a lot of losses, where victims who receive these losses experience difficulties in the mechanism to restore their rights that have been harmed because the binding legal basis is still not contained in existing regulations. So it is necessary to carry out preventive efforts as a form of protection and law enforcement by carrying out prevention through regulations in legal products regarding the restoration of the rights of victims of wrong reporting by the press.
Keywords: restorative, press, preachin