Elektronik Jurnal Universitas Musamus Merupakan
Not a member yet
116 research outputs found
Sort by
Perlindungan Merek UMKM Di Era Digital: Kepastian & Tantangan Penegakan Hukum
Get PDFThis research is conducted to examine the problem of legal protection of MSME brands in the digitalization era in the scope of legislation, challenges and law enforcement processes. This research uses normative juridical research and is descriptive qualitative with a statutory approach, concept approach and comparative approach. The results show that first, the laws and regulations that accommodate the protection of MSME brands include Law No.20 of 2016, Law No.20 of 2008, PP No.7 of 2021 and PP No.28 of 2019. The form of MSME brand protection is carried out by constitutive methods and is carried out by means of collective registration, procurement of cooperation, special relief and provision of financing. Unfortunately, in terms of regulation it has weaknesses in the form of potential ownership of the brand not from the original inventor. This is different from the constitutive system in the United States which uses the consideration of use in commerce and intent to use in commerce in determining the rights to the trademark. Second, the challenges of law enforcement of MSME brand protection in the digital era are the lack of public knowledge regarding trademark registration and trademark infringement to the decline in public enthusiasm and awareness in protecting MSME brands. On this basis, DJKI then conducts law enforcement by following up complaints of trademark infringement, optimizing trademark protection programs, conducting socialization and education, holding cooperation to form a special task force. The protection of MSME brands is crucial because it can prevent brand infringement, support the creative industry and maintain brand originality.Penelitian ini dilakukan untuk menelaah permasalahan perlindungan hukum merek UMKM di era digitalisasi pada cakupan peraturan perundang-undangan, tantangan dan proses penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, peraturan perundang-undangan yang mengakomodir perlindungan merek UMKM meliputi UU No. 20 Tahun 2016, UU No. 20 Tahun 2008, PP No. 7 Tahun 2021 dan PP No.28 Tahun 2019. Bentuk perlindungan merek UMKM tersebut dilakukan dengan metode konstitutif dan dilakukan dengan cara pendaftaran kolektif, pengadaan kerja sama, keringanan khusus dan pemberian pembiayaan pembiayaan. Sayangnya, dari sisi regulasi hal tersebut mempunyai kelemahan berupa potensi kepemilikan merek bukan dari penemu asli. Hal ini berbeda dari sistem konstitusif di Amerika Serikat yang menggunakan pertimbangan use in commerce dan intent to use in commerce dalam menentukan hak atas merek. Kedua, tantangan penegakan hukum perlindungan merek UMKM di era digital yaitu minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pendaftaran merek dan pelanggaran merek hingga menurunnya semangat dan kesadaran masyarakat dalam melindungi merek UMKM. Atas dasar ini, DJKI kemudian melakukan penegakan hukum dengan menindaklanjuti aduan pelanggaran merek, mengoptimalkan program perlindungan merek, melakukan sosialisasi dan edukasi, mengadakan kerja sama hingga membentuk satgas khusus. Perlindungan merek UMKM merupakan hal krusial sebab dapat mencegah pelanggaran merek, mendukung industri kreatif dan menjaga orisinalitas merek
PENGUATAN SISTEM PEMERINTAHAN ADAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT MARIND DI PROVINSI PAPUA SELATAN
Get PDFAbstrak
Penelitian ini mengkaji penguatan sistem pemerintahan adat dalam pemberdayaan masyarakat adat marind di provinsi papua selatan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Punguatan Sistem Pemerintahan Adat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Marind Di Provinsi Papua Selatan. Serta Menemukan Konsep ideal Sistem Pemerintahan Adat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Marind Di Provinsi Papua Selatan. Adapun jenis penelian yang digunakan adalah penelian normative dengan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh yaitu Pertama, Penguatan Sistem Pemerintahan Adat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Marind Di Provinsi Papua Selatan sebagai upaya melestarikan adat dan budaya. Kedua, Konsep Ideal Pemerintahan adat dalam pemberdayaan masyarakat adat marind yaitu dengan dua unsur utama. Pertama, bersifat keaslian pengaturan dan pengembangan sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat adat dalam menjaga dan melestarikan adat budayanya. Kedua, Pemberdayaan, Pemberdayaan Masyarakat adat Marind adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat adat Marind. Pembentukan pusat pendidikan rakyat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, Pemberyaan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan serta Pemetaan wiyalah wilayah adat masyarakat adat marind dalam mewujudkan kepastian hukum.
Kata Kunci: Sistem pemerintahan adat, masyarakat adat marind, Papua selata
Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Benda Produktif (Grab Mobil)
Get PDFThe principle of balance is an important principle in contract law which aims to guarantee justice and equality of rights and obligations for the parties in an agreement, especially in credit agreements for productive objects such as Grab Mobil. Through this, driver partners obtain vehicles financed by financial institutions for productive purposes, but are often faced with terms and conditions that favor creditors. The emergence of this has the potential to cause injustice for driver partners who have a weak bargaining position. Based on articles in the Civil Code (Civil Code), the principle of balance directs contracts that are not only valid, but also pay attention to the principles of propriety and justice. In this discussion, analysis is carried out on the application of the principle of balance through three approaches: the statutory regulation approach to identify the legal basis; conceptual approach to understanding related legal theories; and approaches to studying the implementation of this principle in other legal systems. With this approach, the analysis is expected to provide a comprehensive picture regarding the application of balance in credit agreements for productive objects, in order to create a fair and appropriate agreement for all parties. The principles of pacta sunt servanda and freedom of contract also provide a strong legal basis for the application of the principle of balance. However, the application of the principle of balance in contract law in Indonesia still requires interpretive assessment, in contrast to countries such as the United States and England which have special regulations for measuring balance in consumer credit agreements. Through comparison with other countries, it appears that Indonesia can improve debtor protection with special regulations that ensure consumer rights are protected in credit agreements.
Keywords: balance principle, credit agreement, productive objects.Asas keseimbangan merupakan prinsip penting dalam hukum kontrak yang bertujuan menjamin keadilan dan kesetaraan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam suatu perjanjian, terutama dalam perjanjian kredit benda produktif seperti Grab Mobil. Melalui ini, mitra pengemudi memperoleh kendaraan yang dibiayai oleh lembaga keuangan untuk tujuan produktif, namun sering kali dihadapkan pada syarat dan ketentuan yang menguntungkan kreditur. Ketidakseimbangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi mitra pengemudi yang memiliki posisi tawar lemah. Berdasarkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), asas keseimbangan mengarahkan pada kontrak yang tidak hanya sah, namun juga memperhatikan prinsip kepatutan dan keadilan. Dalam pembahasan ini, dilakukan analisis terhadap penerapan asas keseimbangan melalui tiga pendekatan, pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mengidentifikasi landasan hukum, pendekatan konsep untuk memahami teori-teori hukum terkait, dan pendekatan perbandingan untuk mempelajari implementasi asas ini dalam sistem hukum lain. Dengan pendekatan ini, analisis diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kredit benda produktif, guna menciptakan perjanjian yang adil dan layak bagi semua pihak. Asas pacta sunt servanda dan kebebasan berkontrak juga memberikan dasar hukum yang kuat untuk penerapan asas keseimbangan. Namun, penerapan asas keseimbangan dalam hukum kontrak di Indonesia masih memerlukan penilaian interpretatif, berbeda dengan negara seperti Amerika Serikat dan Inggris yang memiliki regulasi khusus untuk mengatur keseimbangan dalam perjanjian kredit konsumen. Melalui perbandingan dengan negara lain, terlihat bahwa Indonesia dapat meningkatkan perlindungan debitur dengan regulasi khusus yang memastikan hak konsumen terlindungi dalam perjanjian kredit.
Kata Kunci: asas keseimbangan, perjanjian kredit, benda produktif
Kerjasama Pemerintah Dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Barang Atau Jasa Yang Diperdagangkan
Get PDFPenelitian ini berangkat dari maraknya fenomena kerugian yang dialami konsumen di era digital saat ini. Untuk menekan jumlah kerugian yang dialami konsumen, pada UU Perlindungan konsumen telah mengamanatkan pemerintah untuk memberi perlindungan bagi konsumen, yang diwujudnyatakan dengan berdirinya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan LPKSM dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen; dan kerjasama pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan ialah dengan mengginakan metode normatif. Hasil yang diperoleh ialah bentuk pengawasan dengan cara penelitian, pengujian, dan /survei terhadap barang dan jasa yang beredar di pasaran untuk menghindari terjadinya pelaku usaha yang melakukan perbutan curang, dan kerjasama pemerintah dengan LPSKM dalam melakukan pengawasan terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan yakni untuk mengetahui adanya perbuatan pelaku usaha yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen
Sistem Hukum Common Law: Perkembangan Dan Karakteristiknya
Get PDFArtikel ini membahas tentang ciri-ciri dan perkembangan common law sebagai suatu sistem hukum di dunia. Cara yang digunakan untuk menemukan jawaban artikel ini adalah dengan mencari literatur-literatur yang memuat fakta-fakta terkait bagaimana common law berkembang hingga menjadi seperti sekarang ini. Kemudian menganalisis ciri-ciri yang menjadikannya unik. Hasil yang diperoleh adalah perkembangan sistem hukum common law dimulai pada masa feodalisme di Kerajaan Inggris hingga meluas ke Amerika Serikat dan terus dipelajari hingga saat ini. Metode berpikir menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir dari hal yang khusus, dan menarik kesimpulan yang bersifat umum. Ciri-ciri hukum common law, yaitu yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum utama, dianutnya doktrin tatapan decisis, dan adanya sistem adversary dalam proses peradilan
Analisis Sosiolegal Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Di Kabupaten Merauke)
Get PDFPenelitian ini bertolak dari fakta bahwa dalam pendistribusian BBM yang terjadi di lapangan masih di temukannya distribusi minyak secara illegal tanpa adanya rekomendasi dari dinas perikanan kepada nelayan illegal yang tidak mempunyai izin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendistribusian bahan bakar minyak bersubdi kepada nelayan kecil oleh Dinas Perikanan Kabupaten Merauke berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam. Metode penelitian merupakan jenis penelitian menggunakan kajian sosiolegal. Secara yuridis mengkaji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam. Secara empiris melihat kenyataan pada Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Hasil yang didapat ialah Pada tahap pemberian rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi telah sesuai dengan kewenangan dari dinas perikanan akan tetapi secara das sein menunjukan bahwa ketersediaan BBM masih kurang dan terdapat beberapa masalah terkait dengan pembaharuan data kapal dan masalah teknis pendistribusian BBM bersubsidi sehingga dibutuhkan penambahan kuota terhadap subsidi BBM dan mengakomodir penambahan armada kapal nelayan yang semakin bertambah
Analisis Resentralisasi Sebagai Kemunduran Otonomi Daerah Di Indonesia
Get PDFDecentralization has become an agenda in response to the hopes of the people who want equitable development results for all Indonesian people. The implementation of decentralization is the result of a long struggle for democracy, starting from the Dutch colonial era which implemented centralized government to the reform phase which made decentralization the main agenda for equitable development. However, several recentralization policies after decentralization have produced many positive results in the implementation of development, therefore this research outlines the forms of recentralization which indicate a decline in the implementation of regional autonomy and a decline in regional autonomy and decentralization in accelerating regional development. The research method used is normative legal research or what is known as doctrinal law or library legal research. The results of this research show that several regional authorities were taken over by the central government, such as the authority of regional governments in granting mining permits was eliminated. Changes in regulations regarding the authority to determine regional tax rates also narrowed the space for Regional Governments to manage their regions, as well as Special Autonomy for Papua as a grant. wider authority for the province and the Papuan people to regulate and manage themselves within the framework of the Republic of Indonesia, now some of its authority has been withdrawn to the center, the center can now bypass the regional government and the Papuan People's Assembly (MRP) in carrying out the expansion of the province. A number of these policies have the potential to reduce the initiative and creativity of regional governments and local communities. The shift from a centralized paradigm to decentralization which was fought for a long time to manage the country back to a centralized one due to the withdrawal of some of these authorities, the withdrawal of a number of authorities which were once given to the regions by the center is a setback in democracy in Indonesia.Desentralisasi menjadi suatu agenda dalam merespon harapan masyarakat yang menginginkan hasil-hasil pembangunan merata bagi seluruh rakyat Indonesia, terlaksananya desentralisasi merupakan hasil perjuangan panjang berdemokrasi, mulai dari masa koloni belanda yang menerapkan pemerintahan sentralistik sampai fase reformasi yang menjadikan desentralisasi sebagai agenda utama untuk pembangunan yang berkeadilan, namun beberapa kebijakan kembali resentralisasi setelah desentralisasi membuahkan banyak hasil positif dalam penyelenggaraan pembangunan, oleh karena itu penelitian ini menguraikan bentuk-bentuk resentralisasi yang mengindikasikan mundurnya pelaksanaan otonomi daerah dan kemunduran otonomi daerah dan desentralisasi dalam melakukan percepatan pembangunan daerah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif atau yang disebut sebagai hukum doktrinal atau penelitan hukum kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini bahwa, beberapa kewenangan daerah diambil alih oleh pemerintah pusat, seperti Kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pertambangan dihilangkan, Perubahan regulasi terhadap kewenangan penetapan tarif pajak daerah juga mempersempit ruang gerak Pemerintah Daerah dalam mengelola daerahnya, begitupun dengan Otonomi Khusus Papua sebagai pemberian kewenangan yang lebih luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka NKRI, kini beberapa kewenangannya ditarik kepusat, pusat kini dapat melangkahi pemda dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam melakukan pemekaran provinsi. Sejumlah kebijakan itu berpotensi memandulkan daya prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah dan masyarakat di daerah. Bergesernya paradigma yang sentralistik ke desentralisasi yang diperjuangkan panjang untuk mengelola negara kembali sentralistik karena penarikan beberapa kewenangan tersebut, penarik sejumlah kewenangan yang pernah diberikan kepada daerah oleh pusat merupakan sebuah kemunduran dalam berdemokrasi di Indonesia
Analisis Upaya Hukum Bagi Peserta Magang MBKM Dalam Menuntut Hak-Hak Berdasarkan Sistem Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia
Get PDFThe Merdeka Campus Learning Internship Program (MBKM) provides students with the opportunity to gain valuable work experience relevant to their fields of study. However, interns often face challenges in asserting their rights, such as fair wages, appropriate working hours, and adequate legal protections. This study aims to analyze the legal efforts that MBKM interns can undertake to claim their rights based on the labor law system in Indonesia. The type of research used is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. The results show that although interns have certain rights, awareness of these rights remains low. Many interns are unaware that they are entitled to the same legal protections as other workers, resulting in frequent unfair treatment. Additionally, there are shortcomings in the regulations governing the protection of interns, which often leaves them vulnerable to exploitation by companies. Recommendations are made to enhance legal protection for interns, including the need for socialization regarding their rights to students and industry stakeholders. Educational institutions are also expected to play an active role in providing clear information about the rights held by interns. Furthermore, it is important to involve companies in creating a fairer and more transparent internship environment. Thus, it is hoped that interns can be more proactive in asserting their rights and gaining beneficial experience during their internship, contributing to their professional development in the future. This research is expected to serve as a reference for improving internship policies and practices in Indonesia.Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja yang berharga dan relevan dengan bidang studi mereka. Namun, peserta magang sering kali menghadapi tantangan dalam menuntut hak-hak mereka, seperti upah yang layak, jam kerja yang sesuai, dan perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh peserta magang MBKM dalam menuntut hak-hak mereka berdasarkan sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peserta magang memiliki hak-hak tertentu, kesadaran akan hak-hak ini masih rendah. Banyak peserta magang yang tidak mengetahui bahwa mereka berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan pekerja lainnya, yang mengakibatkan mereka sering kali menerima perlakuan yang tidak adil. Selain itu, terdapat kekurangan dalam regulasi yang mengatur perlindungan peserta magang, yang sering kali membuat mereka rentan terhadap eksploitasi oleh perusahaan. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi peserta magang, termasuk perlunya sosialisasi mengenai hak-hak mereka kepada mahasiswa dan pelaku industri. Institusi pendidikan juga diharapkan berperan aktif dalam memberikan informasi yang jelas tentang hak-hak yang dimiliki oleh peserta magang. Selain itu, penting untuk melibatkan perusahaan dalam menciptakan lingkungan magang yang lebih adil dan transparan. Dengan demikian, diharapkan peserta magang dapat lebih proaktif dalam menuntut hak-hak mereka dan mendapatkan pengalaman yang bermanfaat selama masa magang, serta berkontribusi pada pengembangan profesional mereka di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk perbaikan kebijakan dan praktik magang di Indonesia
Efektivitas Penanganan DP3AP2KB Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Merauke
Get PDFViolence is defined as behavior by a person or group that harms a person's bodily or mental integrity. Children and women victims of violence in Merauke Regency are increasingly concerned, most victims experience physical and psychological abuse. Economic demands are one of the main causes of violence. The purpose of this paper is to find out how the effectiveness of DP3AKB Merauke Regency, against violence against women and children in Merauke Regency. The qualitative method used by researchers in this writing. While the case approach used in this writing. Based on the author's analysis, effective steps in women's empowerment, child protection, and family planning are instrumental in helping women and children in Merauke Regency in order to overcome violence. To carry out a prevention, recovery, and resocialization in handling violence against women and children is certainly a serious challenge faced, this is because there is a habit in society that thinks that violence against children and women is a disgrace forbidden for families and schools.To ensure protection for victims can run properly, victims and psychologists must communicate in advance during recovery efforts so that these problems can be addressed, especially in terms of trauma caused by the violence
Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan
Get PDFThis study aims to determine the role of visum et report in preparing the public prosecutor's indictment and to determine the evidentiary power of visum et report as evidence in the case of persecution crime. To support this research, the author uses empirical juridical methods with data obtained through primary and secondary sources; then, the data is analyzed descriptively and qualitatively. From the results of the research conducted, it can be seen that the visum et repertum has a vital role in providing a clear picture of the injuries suffered by the victim by matching the results of the visum et repertum with existing witness testimony. It also plays a role in determining the alleged article to fulfill the criminal elements of the defendant's actions to facilitate the prosecutor in preparing the indictment. The evidentiary power of the visum et repertum as valid evidence in the case of the crime of assault has the same high evidentiary power as other evidence that is also submitted by the public prosecutor in the trial because it refers to the provisions of the criminal procedure law, besides that the visum et repertum does not have binding and non- compelling power for the judge.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran visum et repertum dalam menyusun surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum serta untuk mengetahui kekuatan pembuktian visum et repertum sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana penganiayaan. Untuk mendukung penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan data yang diperoleh melalui sumber primer dan sekunder; kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa visum et repertum memiliki peran penting dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai luka-luka yang dialami oleh korban dengan mencocokkan hasil visum et repertum dengan kesaksian saksi yang ada. Visum et repertum juga berperan dalam menentukan pasal yang disangkakan untuk memenuhi unsur-unsur pidana dari tindakan terdakwa sehingga memudahkan jaksa dalam menyusun surat dakwaan. Kekuatan pembuktian visum et repertum sebagai alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana penganiayaan memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi, setara dengan alat bukti lainnya yang juga diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan, karena merujuk pada ketentuan hukum acara pidana. Selain itu, visum et repertum tidak memiliki kekuatan yang mengikat dan tidak bersifat memaksa bagi hakim