Elektronik Jurnal Universitas Musamus Merupakan
Not a member yet
116 research outputs found
Sort by
Peluang Mewujudkan Tata Kelola Victim Trust Fund Di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Untuk Pemulihan Korban Akibat Tindak Pidana
Get PDFThe Victim Trust Fund (VTF) is an alternative financing mechanism designed to ensure comprehensive restitution for crime victims, particularly when offenders are unable to fulfill restitution obligations. In Indonesia, although the concept has emerged through the Victim Assistance Fund (DBK) under the Sexual Violence Act (UU TPKS), its scope and implementation remain limited. This paper aims to analyze the regulatory framework and governance of VTF across selected countries and international institutions, while assessing its applicability within the Indonesian legal system. The research employs a qualitative approach using normative-empirical methods through legal literature review, comparative study, and focus group discussions. Findings reveal that countries such as the Netherlands, the United States, Norway, and the Philippines have developed victim compensation schemes supported by both state and non-state sources. Internationally, the ICC and the United Nations implement trust fund models that emphasize non-financial restorative services. This study concludes that Indonesia must strengthen its legal and institutional frameworks to establish a sustainable VTF, either through an endowment fund or pooling fund model, to enhance victims’ access to holistic and continuous recovery services.Victim Trust Fund (VTF) merupakan mekanisme pendanaan alternatif yang dirancang untuk menjamin pemulihan korban tindak pidana secara komprehensif, khususnya ketika pelaku tidak mampu membayar restitusi. Dalam konteks Indonesia, meskipun telah terdapat pengaturan melalui Dana Bantuan Korban (DBK) sebagaimana diatur dalam UU TPKS, skema tersebut masih terbatas baik dalam cakupan tindak pidana maupun efektivitas implementasinya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan tata kelola VTF di berbagai negara dan organisasi internasional, serta menilai peluang penerapannya dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-empiris melalui telaah literatur, studi perbandingan, dan diskusi kelompok terarah (FGD). Hasil kajian menunjukkan bahwa beberapa negara seperti Belanda, AS, Norwegia, dan Filipina telah mengembangkan model dana kompensasi korban berbasis negara dan sektor non-negara. Sementara di tingkat internasional, ICC dan PBB telah mempraktikkan Trust Fund dengan orientasi layanan pemulihan non-finansial. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa Indonesia memerlukan penguatan kelembagaan dan regulasi untuk mewujudkan VTF, baik dalam bentuk dana abadi maupun pooling fund, guna memperluas akses korban terhadap layanan pemulihan yang berkelanjutan
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia
Get PDFThis study aims to analyze the forms and mechanisms of legal protection for children as witnesses in the criminal justice process in Indonesia, as well as to identify obstacles and solutions in its implementation. The research method employed is a normative juridical approach with a literature study on relevant legislation and related literature. The results show that legal protection for child witnesses is comprehensively regulated in the Child Protection Act and the Juvenile Criminal Justice System Act, including rights to accompaniment, child-friendly examination, and provision of special facilities. However, implementation in the field faces challenges such as lack of training for law enforcement officers, inadequate facilities, weak inter-agency coordination, and cultural and social factors. Therefore, it is necessary to improve human resource capacity, institutional strengthening, and legal education to the public to ensure effective protection of children as witnesses. This study concludes that legal protection for child witnesses is an important indicator of a fair and civilized justice system in Indonesia.
Keywords: children, witnesses, legal protection, criminal justice, IndonesiaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak saksi sudah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk hak atas pendampingan, pemeriksaan ramah anak, dan penyediaan fasilitas khusus. Namun, implementasi di lapangan masih terkendala oleh kurangnya pelatihan aparat penegak hukum, fasilitas yang belum memadai, koordinasi antar lembaga yang lemah, serta faktor budaya dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta edukasi hukum kepada masyarakat untuk memastikan perlindungan anak sebagai saksi terlaksana secara efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak saksi merupakan indikator penting dari sistem peradilan yang adil dan beradab di Indonesia.
Kata kunci: anak, saksi, perlindungan hukum, peradilan pidana, Indonesia
Kedudukan Hukum Video Game Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia
Get PDFThe rapid growth of the video game industry in Indonesia has transformed the sector from mere entertainment into a significant pillar of the national creative economy. However, the complexity of its internal elements creates juridical challenges regarding how Indonesian positive law provides comprehensive protection. This study aims to analyze the legal standing of video games as multimedia creations within the copyright system and to examine the legal protection of virtual assets and their administrative governance in Indonesia. The research method employed is normative judicial with statutory and conceptual approaches. The results indicate that video games are recognized as independent creations under Article 40 paragraph (1) letter r of Law Number 28 of 2014; however, technically, they constitute multimedia works with multilayered protection encompassing computer code, fine arts, audio, and narratives. From a civil law perspective, virtual assets and game accounts are classified as intangible movable objects possessing real economic value, thereby entitling them to protection against data theft under the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE) and the Personal Data Protection Law (UU PDP). Furthermore, the state exercises administrative intervention through the Indonesia Game Rating System (IGRS) for content classification and the recognition of esports as a performance sport, which mandates the institutionalization of legal entities. The study concludes that video game protection in Indonesia has been integrated through various legal regamees—intellectual property rights, civil law, and administrative regulations—to ensure legal certainty for developers and protection for consumers within the digital ecosystem.Pertumbuhan pesat industri video game di Indonesia telah mentransformasi sektor ini dari sekadar hiburan menjadi pilar ekonomi kreatif nasional yang signifikan. Namun, kompleksitas elemen di dalamnya menciptakan tantangan yuridis mengenai bagaimana hukum positif Indonesia memberikan perlindungan yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum video game sebagai ciptaan multimedia dalam sistem hak cipta, serta mengkaji perlindungan aset virtual dan tata kelola administratifnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa video game diakui sebagai ciptaan mandiri berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf r UU Nomor 28 Tahun 2014, namun secara teknis merupakan karya multimedia dengan perlindungan berlapis pada elemen kode komputer, seni rupa, audio, dan narasi. Dalam perspektif hukum perdata, aset virtual dan akun game diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sehingga berhak atas perlindungan dari pencurian data berdasarkan UU ITE dan UU PDP. Lebih lanjut, negara melakukan intervensi administratif melalui sistem IGRS untuk klasifikasi konten serta pengakuan esports sebagai olahraga prestasi yang mewajibkan institusionalisasi badan hukum. Simpulan penelitian menegaskan bahwa perlindungan video game di Indonesia telah terintegrasi melalui berbagai rezim hukum, baik hak kekayaan intelektual, hukum perdata, maupun regulasi administratif, guna menjamin kepastian hukum bagi pengembang dan perlindungan bagi konsumen dalam ekosistem digital
Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Dalam Penanganan Perkaran Anak
No full textThis study aims to determine the role of Social Counselors and find out the obstacles faced. This research is empirical legal research. The results of the research show that the duties of the Community Counselor are conducting community research, mentoring, mentoring, and supervising children in every criminal justice examination process, namely the pre-adjudication stage, namely investigation, the adjudication stage, namely assistance in post adjudication trials, namely supervision and guidance for children who conflict with the law. Obstacles faced by Community Counselors are a) The rule of law does not yet have strict sanctions if there are violations committed by law enforcers, b) facilities and infrastructure that are still inadequate, c) the work area is very wide) d) coordination between law enforcers who other with Correctional Centers that are still not running well, e) limited budget allocations.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan dan mengetahui kendala yang dihadapi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitan menunjukan bahwa tugas Pembimbing Kemasyarakatan, yaitu melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak dalam setiap proses pemeriksaan peradilan pidana yaitu tahap pra adjudikasi yakni penyidikan, tahap saat adjudikasi yakni pendampingan di persidangan post adjudikasi yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum. Kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah a) Aturan hukum yang belum memiliki sanksi tegas apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum, b) sarana dan prasarana yang masih belum memadai, c) wilayah kerja yang sangat luas) d) koordinasi antara penegak hukum yang lain dengan Bapas masih belum berjalan dengan baik, e) keterbatasan alokasi anggaran
Bingkai Hukum Negara Indonesia Dalam Perlindungan Hak Ulayat Dan Kesejahteraan Masyarakat Adat Di Daerah Perbatasan
Get PDFThis article explores the significance of safeguarding customary rights of indigenous peoples in Indonesia, especially in border regions, with a specific focus on Sota District, Merauke Regency, South Papua. Customary rights, representing the supreme right to land inherited intergenerationally, hold profound social, cultural, and economic value for indigenous communities. Nevertheless, their protection is frequently impeded by agrarian conflicts, deficiencies in the legal system, and the repercussions of climate change. In border areas, customary rights become even more susceptible due to economic interests and the incongruence between government policies and local wisdom. This research employs a qualitative approach, utilizing literature reviews, interviews, field observations, and document analysis, to assess the effectiveness of the legal framework in safeguarding customary rights. Findings indicate that despite a solid legal foundation, the implementation of customary rights protection encounters numerous challenges, necessitating collaborative endeavors from various stakeholders to bolster protection and the well-being of indigenous peoples in border regions.Artikel ini membahas pentingnya perlindungan hak ulayat masyarakat adat di Indonesia, khususnya di daerah perbatasan, dengan fokus pada Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Hak ulayat, sebagai hak penguasaan tertinggi atas tanah yang diwariskan secara turun-temurun, memiliki nilai sosial, budaya, dan ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat adat. Namun, perlindungannya sering kali terhambat oleh konflik agraria, kelemahan sistem hukum, dan dampak perubahan iklim. Di wilayah perbatasan, hak ulayat menjadi semakin rentan akibat kepentingan ekonomi, serta ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dan kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur, wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen untuk mengkaji efektivitas kerangka hukum dalam melindungi hak ulayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada dasar hukum yang kuat, implementasi perlindungan hak ulayat masih menghadapi banyak tantangan, yang memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan masyarakat adat di daerah perbatasan
Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubdi Kepada Nelayan Kecil Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016
Get PDFThis research aims to find out how subsidized fuel oil is distributed to small fishermen by the Merauke Regency Fisheries Service based on Law Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Farmers, and Salt Farmers and find out how Merauke District Fisheries Service monitors the distribution of subsidized fuel oil to small fishermen in Merauke district.This research is empirical juridical research. This research was conducted in the Merauke City Area at the Arafura Buti Street Oil Fuel Station and the Merauke Regency Fisheries Service.The research results in this thesis show that the Fisheries Service regulates the distribution of subsidized fuel oil by distributing fuel using a distribution strategy that is right on target by providing recommendations for purchasing subsidized fuel oil to fishermen. At the supervision stage, the government uses two instruments: control through recommendations given to small fishermen and supervision by assigning employees from the department to carry out supervision.Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubdi Kepada Nelayan Kecil Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam dan mengetahui bagaimana pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubdi Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Merauke kepada nelayan Kecil di kabupaten Merauke.Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Kota Merauke yaitu pada Stasiun Bahan Bakar Minyak jalan Arafura Buti, dan Dinas Perikanan Kabupaten Merauke. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pengaturan dari pendistribusian bahan bakar minyak bersubdi oleh Dinas Perikanan dalam menyalurkan BBM menggunakan strategi pendistribusian yang tepat sasaran dengan cara pemberian rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi kepada para nelayan. Pada tahapan pengawasan, pemerintah menggunakan dua instrument yaitu pengendalian lewat rekomendasi yang diberikan kepada nelayan kecil dan pengawasan dengan menugaskan pegawai dari dinas untuk melakukan pengawasan
Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke, maupun untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang dilakukan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke dengan populasi pembimbing kemasyarakatan. data yang digunakan adalah data yang bersifat primer dan sekunder dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dan dokumentasi yang kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke masih kurang dapat berjalan secara efektif, disebabkan masih terdapat kendala internal maupun eksternal sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke adalah kurangnya sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan, jangkuan wilayah kerja Bapas, kurangnya sarana prasarana, kurangnya partisipasi orang tua dan pelaku, dan lambatnya koordinasi antar lembaga yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum
Analisis Hukum Peraturan Daerah Terhadap Penertiban Kenderaan Becak Motor (Bentor)
Get PDFPembentukan Peraturan Daerah harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam hal pembentukan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaraan angkutan kenderaan Bentor, secara substansi bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi.Tujuan dari Penelitian ini yaitu Untuk Memahami dan Menganalisis Peraturan Daerah Terhadap Penertiban Kenderaan Bentor di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, khususnya pada Peraturan Daerah terkait dengan Bentor. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : Urgensi Materi Muatan Perda Bentor dari segi Persyaratan teknis yang meliputi : konstruksi Bentor yang digerakkan dengan cara didorong, sistem pengereman Bentor yang tidak menggunakan rem utama pada setiap sumbu roda kenderaan, Perlengkapan Kenderaan Bentor yang tidak menggunakan helm SNI atau sabuk pengaman bagi penumpang, Wilayah Operasi Kenderaan Bentor yang tidak diatur jalur melintas, Administrasi Kenderaan Bentor yang tidak sesuai dengan peruntukkan kenderaan penumpang, Perindustrian Kenderaan Bentor yang tidak memiliki Izin Usaha Produksi, standarisasi Pembuatan produksi Bentor, pengawasan dan pengendalian produksi. Kemudian Kenderaan Bentor dari Aspek Sosiologis dijadikan sebagai sumber matapencaharian masyarakat Gorontalo. Sehingganya dalam Perda Bentor perlu untuk ditinjau kembali, agar sesuai dengan perundang-undangan
Dampak Hukum Penetapan Kawasan Pangan Nusantara Di Provinsi Sulawesi Tengah
Get PDFThe Unitary State of the Republic of Indonesia is founded on the unity of the territory of the Provinceand Regency/City as regulated by Article 18 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic ofIndonesia. This article is the constitutional basis for forming Law Number 23 of 2014 concerningRegional Government, which accommodates regulations regarding the division of government affairs,including food affairs. This study aims to identify and describe the legal impact of the determination ofTalaga Village, Dampelas District, Donggala Regency, Central Sulawesi Province as the IndonesianFood Area, which was formed based on the Decree of the Governor of Central Sulawesi Number504/117.1/DBMPR-G.ST/2022 concerning the Determination of Talaga Village, Dampelas District,Donggala Regency, as the Indonesian Food Area for the National Food Provision Improvement Program(Food Estate). This research is normative legal research, using a statute and conceptual approach. Thelegal materials used are laws and regulations at the Central and Regional levels of Central SulawesiProvince and legal concepts taken from the latest legal references. The results of the study concludedthat there are several legal impacts of the determination of the Food Estate in Central Sulawesi Province, in environmental law, forestry law, spatial planning, and agrarian disputes aspects.Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang didirikan di atas kesatuanwilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (1) UndangundangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menjadi landasankonstitusional bagi pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang PemerintahDaerah yang mengakomodir pengaturan mengenai pembagian urusan pemerintahan,termasuk urusan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi dan menguraikandampak hukum penetapan Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala ProvinsiSulawesi Tengah sebagai Kawasan Pangan Nusantara yang dibentuk berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 504/117.1/DBMPR-G.ST/2022 tentangPenetapan Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala sebagai Kawasan PanganNusantara Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate). Penelitian inimerupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundangundangan(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukumyang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat dan di tingkat DaerahProvinsi Sulawesi Tengah, serta konsep-konsep hukum yang diambil dari referensi hukumterkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa dampak hukum penetapanKawasan Pangan Nusantara di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu dalam aspek hukumlingkungan, aspek hukum kehutanan, aspek tata ruang, dan aspek sengketa agraria
Perbandingan Sistem Hukum Perdata Negara Inggris (Common Law System) Dan Negara Indonesia (Civil Law Sytem)
Get PDFComparative law in its content clearly requires a comparison of two or more legal systems, two or more legal traditions. In this world we do not find only one legal system, but more than one legal system, namely the Civil Law System and the Common Law System. Furthermore, in this article what will be studied is the comparison of the civil law system of the English Common Law System and the Indonesian Civil Law System. The formulation of the problem in this article is how the civil law system differs between the English Common Law and the Indonesian Civil Law in terms of the structure of the judicial body, the source of procedural law, the judicial process, the presence or absence of a jury system, and the position of judges and lawyers in the judicial process. The legal research method used is normative legal research method. The results obtained are 1) In England civil cases are generally tried in the Country Court for simple cases and the High Court of Justice for complex cases. Appeals are filed at the Court of Appeal while cassations at the UK Supreme Court. In Indonesia, criminal and civil cases are tried in the District Court, appeals to the High Court and cassations to the Supreme Court. 2) The sources of English law are jurisprudence, statute law, custom, and reason. Indonesian sources of law are legislation, custom, treaties, jurisprudence, and doctrine. 3) In both the UK and Indonesia the first trial is an peaceful attempt, the difference is that in the UK it is presided over by a former barrister or solicitor while in Indonesia it is presided over by a judge. 4) The UK generally does not recognize the jury system, except in complex criminal and civil cases, while Indonesia does not recognize the jury system. 5) In England the judge plays an active role in the trial, while in Indonesia the judge is passive. 6) In England lawyers are divided into two, namely solicitors and barristers, while Indonesia does not recognize two divisions of lawyers.
Keywords: comparative law sytem, common law, civil lawPerbandingan hukum dalam kontennya jelas membutuhkan perbandingan dari dua atau lebih sistem hukum, dua atau lebih tradisi hukum. Di dunia ini tidak kita jumpai satu sistem hukum saja, melaikan lebih dari satu sistem hukum yaitu Civil Law System dan Common Law System. Selanjtnya dalam artikel ini yang akan dikaji adalah perbandingan sistem hukum perdata negara Inggrish Common Law System dan negara Indonesia Civil Law System. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah Bagaimana perbedaan sistem hukum perdata negara Inggris Common Law dan Negara Indonesia Civil Law dalam hal struktur badan peradilannya, sumber hukum acaranya, proses peradilannya, ada tidaknya system jury, dan kedudukan hakim serta lawyer dalam proses peradilan. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil yang didaptkan adalah 1) Di Inggris perkara perdata pada umumnya diadili di Country Court untuk perkara yang simple dan High Court of Justice untuk perkara yang kompleks. Banding diajukan pada Court of Appeal sedangkan kasasi pada UK Supreme Court. Di Indonesia perkara pidana dan perdata diadili di Pengadilan Negeri, banding pada Pengadilan Tinggi dan kasasi pada Makamah Agung. 2) Sumber hukum negara Inggris secara berurutan adalah yurisprudensi, statuta law, custom, dan reason atau akal sehat. Sumber hukum Indonesia adalah peraturan perundang-undangan, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, serta doktrin. 3) Di Inggris dan di Indonesia sidang pertama adalah upaya damai, yang membedakan adalah di Ingris dipimpin oleh bekas barister atau solicitor sedangkan di Indonesia dipimpin oleh hakim. 4) di Inggris pada umunya tidak mengenal sistem juri, kecuali pada perkara pidana dan perdata kompleks, sedangkan di Indonesia tidak mengenal sistem juri. 5) Di Inggris dalam persidangan hakim berperan atau bersifat aktif, sedangkan di Indonesia hakim bersifat pasif. 6) Di Inggris pengacara terbagi menjadi dua yaitu solicitor dan barrister, sedangkan di Indonesia tidak mengenal dua pembagian pengacara.
Kata kunci: Perbandingan sistem hukum, common law sytem, civil law sytem