Ejournal Universitas Warmadewa
Not a member yet
5210 research outputs found
Sort by
Program Kemitraan Masyarakat Kelompok Pekerja di Rumah Sakit Umum Prima Medika
No full textSepanjang tahun 2022, kasus COVID-19 masih dilaporkan terjadi di Bali, tetapi jumlah kasus dan tingkat keparahannya sudah tidak mengkhawatirkan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Bali sudah terbuka untuk wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan internasional. Pariwisata mulai bangkit dan perekonomian pun berangsur-angsur pulih. Berbagai kegiatan, yang dikenal dengan sebutan MICE (meeting, incentive, conference, and exhibition), marak diselenggarakan di Bali. MICE akan terus berlangsung hingga puncaknya pada pertemuan G20. Ubud, sebagai salah satu destinasi wisata di Bali, mulai bangkit. Tujuan program kemitraan masyarakat ini adalah mempersiapkan Rumah Sakit Umum Prima Medika untuk membuka klinik wisata (travel clinic), yaitu dengan memberdayakan kelompok pekerja sesuai dengan latar belakang mereka. Mitra pengabdiam masyarakat adalah kelompok pekerja, yang meliputi kelompok klinis dan non klinis. Kelompok klinis meliputi dokter umum, perawat, dan apoteker; sedangkan kelompok non klinis terdiri dari staf administrasi dan pemasaran. Mula-mula dilakukan telusur lapangan, telusur dokumen, dan wawancara kelompok pekerja untuk mendapatkan gambaran umum tentang pelayanan terhadap wisatawan yang sedang berjalan, sehingga masukan atau saran yang diberikan sesuai dengan keadaan di lapangan. Dari analisis situasi tersebut didapatkan bahwa praktik kedokteran pariwisata belum mengacu pada standar internasional. Selain itu, kelompok pekerja juga belum paham tentang kode etik rumah sakit sebagaimana yang ditetapkan oleh Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (KODERSI). Berdasarkan hasil analisis tersebut, selanjutnya dilakukan bimbingan teknis kesehatan pariwisata dengan mengacu pada kerangka keilmuan yang dipublikasikan oleh The National Travel Health Network and Centre (NaTHNaC) bagi kelompok pekerja klinis dan KODERSI bagi kelompok pekerja non klinis
Application of Burden of Proof to Child Labour as Protection of Children's Rights
No full textChild labour should be given legal protection, one form of protection for child labour is to impose a Burden of Proof (Burden of Proof) for child labour in accordance with the provisions of the ILO Convention (International Labor Organization) No. 138 of 1973 on the minimum age to be allowed to work and the ILO (International Labour Organization) Convention No. 183 then 1999 on the abolition of the worst forms of work for. This research aims to examine the philosophical foundation of the burden of proof in the Indonesian legal system and to examine the burden of proof implementation for child labour in Indonesia. This research is legal research using a normative juridical approach, the data used are primary data and secondary data analyzed using quantitative analysis. The results of the study are the first philosophical application of the principle of reverse burden of proof that has been regulated in various legal rules in Indonesia, including Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 40 of 2007 concerning limited Company legal No. 32 of 2009 on the protection and management of the environment and the provisions of the crime of corruption relating to the freezing, expropriation and confiscation of the perpetrators of the crime of corruption in accordance. Both countries have ratified ILO Convention No. 138 of 1973 on the Minimum age to be allowed to work and ILO Convention No. 182 of 1999 on the Prohibition and immediate action on the elimination of the worst forms of Child Labour which affirms the existence of a reverse proof for child labour.
 
The Principles of Tri Hita Karana in Harmonizing Rural Spatial Planning Local Wisdom Based (Study in Bugbug Traditional Village, Karangasem)
No full textIn principle, rural spatial planning local wisdom based on a sustainable spatial planning system is an embodiment of immaterial and material harmonization or balance of life between humans and God, between humans and humans and humans and the environment. Local wisdom on spatial planning in rural areas is interpreted as a system of values, culture, politics, law, economics and religiosity which functions to guide patterns of behaviour in understanding space as a place to live. This study aims to examine legal culture as a value system in the formation of the legal system elements and the principle of Tri Hita Karana as a harmonization of spatial planning in Bugbug traditional village. This study used an exploratory method and this type of research is a qualitative descriptive study of law. The results of this study showed that spatial planning of rural areas local wisdom based is very important as a recognition of the rights of rural communities. In fact, spatial planning arrangements for rural areas with local wisdom aim to protect and manage the environment in a sustainable manner for the benefit of every generation and become the basis for planning, utilizing and controlling sustainable spatial planning. The concept of regulating rural spatial planning local wisdom based in managing rural spatial planning local wisdom based through customary village autonomy in the Bugbug Traditional Village is to create spatial planning in favour of village communities through a rural spatial planning model based on traditional villages through implementing the Tri Hita Karana principle in the spiritual environment, social environment, and natural environment
Strategy for Developing the Ecotourism Attraction of Baturiti Waterfall in the Parigi Moutong Area, Central Sulawesi
No full textBaturiti Waterfall in the Parigi Moutong tourist area, Central Sulawesi offers tourism packaging that prioritizes pristine and natural potential so that it becomes the center of attention of tourists to visit, besides that support from tourism stakeholders for the development of Baturiti Waterfall Ecotourism Attraction is very important to develop the potential that exists in Baturiti Waterfall. This study aims to examine the development strategy of attraction of Baturiti waterfall ecotourism in Parigi Moutong, Central Sulawesi. Data analysis used is SWOT Analysis and Cartesian Diagram Analysis. Based on the results of the research, it shows that by involving local communities in Baturiti Waterfall Ecotourism activities, they can develop sustainable tourism. By developing a good promotion system, it will be able to minimize existing threats and be able to increase the number of tourist visits. Facilities at Baturiti Waterfall also still need to be developed for the convenience of visitors.
 
Efektivitas KPPAD Provinsi Bali Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak
No full textPemerintah Provinsi Bali membentuk Komisi Penyelenggara Perlindungan Daerah sebagai lembaga independen yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak. Namun pada kenyataannya, anak yang berhadapan dengan hukum (untuk selanjutnya disebut dengan ABH) jumlahnya terbilang cukup banyak. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan yakni bagaimanakah peranan KPPAD Provinsi Bali dalam penanganan tindak pidana anak dan bagaimanakah faktor-faktor penghambat KPPAD Provinsi Bali dalam penanganan tindak pidana anak? Metode yang digunakan yakni metode empiris dan bersumber pada data primer dan juga data sekunder. Penelitian ini berlokasi di Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali. Teknik dalam menentukan sampel menggunakan non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Dalam mengumpulkan data digunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil kajian menyatakan KPPAD Provinsi Bali tidak berjalan dengan efektif dikarenakan dalam menjalankan tugas serta wewenangnya dikatakan belum maksimal atau mencapai sasaran, dimana dalam salah satu tugas yaitu melakukan sosialisasi tidak berjalan dengan baik
Legitimasi Jiwa Dana Anak Perempuan Menurut Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus Di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung)
No full textDi bali ketika anak perempuan belum melangsungkan pernikahan ia berhak mendapat Harta warisan dari orang tua nya secara penuh berbeda hal nya jika ia sudah menikah Sebagian besar tidak mendapatkan harta warisan kalaupun ada hal tersebut hanya berupa jiwa dana berupa tetadan (harta bawaan dari orang tua nya) pemberian tersebut berdasarkan keikhlasan dan kemampuan orang tua nya dan tidak dapat ditentukan besarnya Jadi sering kali terjadi ketidaksesuaian antara praktek yang diterapkan oleh masyarakat dengan teori yang ada. Permasalahannya yaitu : 1.) Bagaimanakah Kebijakan pemberian jiwa dana kepada anak perempuan menurut hukum waris adat bali ? dan Bagaimanakah faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya pemberian jiwa dana terhadap anak perempuan dalam hukum waris adat bali di desa kutuh ? tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian hukum empiris dengan mengamati permasalahan yang hendak digunakan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Kesimpulan dari observasi ini yaitu dengan adanya pengaturan mengenai pemberian hak mewaris terhadap anak perempuan merupakan suatu upaya untuk memenuhi kesetaraan hak anak laki- laki serta anak perempuan dengan harapan tidak terjadinya diskriminasi
Justice collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan
No full textJustice Collaborator adalah saksi pelaku yang bekerja sama. Pelaku tindak pidana pembunuhan menawarkan diri menjadi justice collaborator, tentunya terdapat perbedaan kesaksian sebelum dan sesudah menjadi justice collaborator. bagaimana derajat kesaksian seorang justice collaborator dan hakim dalam melihat atau menimbang keterangan mana paling masuk akal dari justice collaborator yang digunakan dalam mengambil keputusan. Penelitian ini membahas bagaimana pengaturan hukum kesaksian justice collaborator dalam pengambilan putusan oleh hakim dan bagaimana dasar pertimbangan hakim jika terjadi perubahan kesaksian seseorang sebelum dan sesudah menjadi justice collaborator. Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan Per UU dan pendekatan konseptual, dilakukan melalui studi literatur. Adapun digunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian bahwa saat ini belum ada pengaturan khusus justice collaborator dalam mengungkapkan tindak pidana pembunuhan, namun beberapa ketentuan dapat menjadi pedoman dan dalam memberikan pertimbangan sanksi pidana akan dijatuhkan terhadap justice collaborator sesuai ringan atau beratnya tindak pidana pembunuhan telah dilakukannya
Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Penghapus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb)
No full textPembelaan terpaksa (noodweer) yang diatur pada Pasal 49 ayat 1 KUHP pada dasarnya mengatur bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa tidak dapat dipidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana karena pembelaan terpaksa, subjek hukum tersebut tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena perbuatan yang pada awalnya bersifat melawan hukum menjadi dapat dibenarkan. Pada kasus putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Namun berdasarkan pertimbangan hakim melalui fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pelaku tidak di jatuhi hukuman pidana karena tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian tersebut adalah suatu perbuatan pembelaan terpaksa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan pembelaan terpaksa (Noodweer) dalam tindak penganiayaan yang menyebabkan kematian dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembelaan terpaksa dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Tipe penelitian ini adalah. Kesimpulan penelitian ini adalah pengaturan pembelaan terpaksa sebagai penghapus tindak pidana haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 KUHP. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembelaan terpaksa tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum
Kepala Desa Perempuan dan Local Strongman: Membunuh Atau Menyuburkan Patriarki di Desa Cijaku Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak
No full textThis article attempts to dissect the election and leadership of women village heads in Cijaku Village by also examining the role of the Local Stongman behind them. Where in an effort to dissect and explore the topic in this paper the author uses several theoretical studies including Joel S. Migdal's theory of Local Strongman and also studies of women's leadership theory. This research used a descriptive qualitative method with interviews and participatory observation. This research resulted in findings in the form of the influence of Local Strongman in Heni Hendrawati's victory as the female village head in Cijaku village. This role was very significant because it succeeded in breaking the chain of leadership from male actors which gave rise to a female leader with a relatively very young age during the victory in the first period, but this victory was also not spared from the role of men as Local Strongman who mobilized the masses by the control he has, the Local Strongman here is Heni's father, known as Ama Ekeng. So the presence of a female village head in Cijaku Village actually used the role of the patriarchy to garner political power. In terms of leadership as a woman, researchers found a finding from direct observation in the form of very little new programs or innovations from Heni Hendrawati to attract women's participation. In fact, the presence of women leaders in Cijaku Village did not make any significant changes, especially in women's empowerment issues or policies. Even when he was the village head for two terms, he never used his authority to make village-scale regulations.
Tulisan ini berusaha membedah keterpilihan dan kepemimpinan kepala desa perempuan di Desa Cijaku dengan juga menelisik peran Local Stongman dibelakangnya. Dimana dalam upaya membedah dan mengupas topic pada tulisan kali ini penulis menggunakan beberapa kajian teori diantaranya teori Joel S. Migdal mengenai Local Strongman dan juga kajian teori kepemimpinan perempuan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara dan observasi partisipatoris. Dari penelitian ini dihasilkan temuan berupa adanya pengaruh Local Strongman dalam kemenangan Heni Hendrawati sebagai kepala desa perempuan di desa Cijaku. Peran tersebut sangat berpengaruh signifikan karena berhasil memutus rantai kepemimpinan dari aktor laki-laki yang memunculkan sebuah pemimpin perempuan dengan usia yang relative sangat muda pada kemenangan di periode pertama, namun kemenangan ini juga tidak luput dari peran laki-laki sebagai Local Strongman yang memobilisasi masa dengan kontrol yang dimilikinya, Lokal Strongman disini adalah ayah dari Heni yang dikenal dengan julukan Ama Ekeng. Jadi kehadiran Kepala desa perempuan di Desa Cijaku justru menggunakan peran dari Patriarki untuk menggalang kekuatan politik. Dari sisi kepemimpinannya sebagai perempuan peneliti menemukan sebuah temuan dari hasil observasi langsung berupa sangat minimnya program atau inovasi baru dari Heni Hendrawati untuk menarik partisipasi perempuan. Kehadiran pemimpin perempuan di Desa Cijaku pada faktanya tidak memberi perubahan signifikan terutama pada isu-isu atau kebijakan pemberdayaan perempuan. Bahkan selama menjadi Kepala Desa selama dua periode, Ia tidak pernah menggunakan kewenangannya membuat peraturan berskala desa
Problematika Komunikasi Politik Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara
No full textThis paper discusses the issue of the policy of relocating the National Capital (IKN) which has raised controversy, lawsuits and rejection from some people, even though it has been supported by the IKN Law Number 3 of 2022. The purpose of writing this article is to answer the question of how to communicate the political communication of the policy of relocating the IKN and why do political communication problems arise regarding funding for the development of the IKN Nusantara? Political communication theory from Pureklolon (2016) and Harold D. Laswell (2016) is used to analyze political communication from actors, the Government, to the media and the public with 'messages' regarding IKN funding. Political economy theory a classical approach from Caporaso (2008) is used to analyze the choice of IKN funding policies that rely on the private sector and foreign investors rather than the state budget. This study uses a qualitative method with inductive and descriptive analytical data analysis, namely building patterns, categories, and themes from the bottom up (inductive), from empirical observations of socio-political phenomena. The results of the discussion of this study show that the problems of political communication in IKN funding arise due to 3 factors, (1) There is no political communication strategy plan for relocating the IKN in the Strategic Plan of the Ministry of Communication and Informatics (Kemkominfo) 2020-2024 even though IKN is a national strategic program. It is not clear who the Government's 'communicator' is and there is no 'single narrative' as the main 'message' of political communication (2) Transparency of IKN funding sources and when funding from investors does not meet expectations is also unclear (3) Crisis communication mitigation is not prepared to overcome political communication with potential investors or the public. The three factors causing the problem of political communication on IKN funding, if left unchecked, will make the public tend to doubt that the issue of IKN funding will be able to be managed properly by the Government.Tulisan ini membahas permasalahan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang memunculkan kontroversi, gugatan dan penolakan dari sebagian masyarakat, meskipun telah didukung dengan Undang-undang IKN Nomor 3 Tahun 2022. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana komunikasi politik kebijakan pemindahan IKN dan mengapa muncul problematika komunikasi politik mengenai pendanaan pembangunan IKN Nusantara? Teori komunikasi politik dari Pureklolon (2016) dan Harold D. Laswell (2016) digunakaan untuk menganalisis komunikasi politik dari para aktor, Pemerintah, kepada media maupun publik dengan ‘pesan’ mengenai pendanaan IKN. Sedangkan teori ekonomi politik dengan pendekatan klasik dari Caporaso (2008) digunakan untuk menganalisis pilihan kebijakan pendanaan IKN yang mendalkan swasta dan investor asing daripada APBN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data secara induktif dan deskriptif analitis, yakni membangun pola-pola, kategori-kategori, dan tema-tema dari bawah ke atas (induktif), dari observasi empirik fenomena sosial politik. Hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan problematika komunikasi politik pendanaan IKN muncul karena 3 faktor, (1) Tidak ada rencana strategi komunikasi politik pemindahan IKN dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) 2020-2024 meski IKN merupakan program strategis nasional. Tidak jelas siapa ‘komunikator’ Pemerintah dan tidak ada ‘narasi tunggal’ sebagai ‘pesan’ utama komunikasi politik (2) Transparansi sumber pendanaan IKN dan bila pendanaan dari investor tidak sesuai harapan juga tidak jelas (3) Mitigasi komunikasi krisis tidak disiapkan untuk mengatasi komunikasi politik dengan calon invetstor ataupun publik. Ketiga faktor penyebab problematika komunikasi politik pendanaan IKN tersebut bila dibiarkan akan membuat publik cenderung meragukan bahwa isu pendanaan IKN akan mampu dikelola dengan baik oleh Pemerintah.