Ejournal Universitas Warmadewa
Not a member yet
5210 research outputs found
Sort by
Kinerja Keuangan Perusahaan Industri Barang KonsumsiPada Masa Pandemi Covid-19
No full textCoronavirus disease 2019 (covid-19) has majority impacted the Indonesian economy. Various companies are required to be able to maximize the company's performance in the midst of this condition. Some important factors from within the company that interact in an effort to maximize company performance are the company's use of debt, liquidity and company size. This study aims to analyze the factors that have an impact on company performance as measured by profitability in the consumer goods industry in Indonesia. The sample of this research are 18 companies. By using path analysis, the results of this research are 1) firm size has a significant positive effect on firm performance, 2) firm size has a significant negative effect on capital structure, 3) liquidity has a significant negative effect on capital structure, 4) liquidity has a significant negative effect on firm performance, 5) capital structure has a significant negative effect on firm performancePenyebaran coronavirus diseases 2019 (covid-19) berdampak besar pada perekonomian indonesia. Berbagai perusahaan dituntut mampu memaksimalkan kinerja perusahaan ditengah kondisi ini. Beberapa faktor penting dari dalam perusahaan yang berinteraksi dalam upaya memaksimalkan kinerja perusahaan adalah penggunaan hutang oleh perusahaan, likuiditas dan ukuran perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berdampak terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan profitabilitas pada industri barang konsumsi di Indonesia. Sampel perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian ini berjumlah 18 perusahaan. Dengan mempergunakan analisis jalur, ditemukan hasil penelitian 1) ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan, 2) ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal, 3) likuditas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal, 4) likuditas berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja perusahaan, 5) struktur modal berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja perusahaa
Pengaruh Budaya, Tren dan Perilaku Konsumen Terhadap Niat Pembelian Produk Fashion Online di Zalora
No full textResearch conducted which has gaps in previous research which has differences in previous research. Which aims to be able to test on all the research titles that have been done. As well as being carried out for consumers who can make online purchases on zalora in accordance with a sample of 96 taken using a purposive sampling method using the lemeshow formula. As well as using multiple linear to be able to get all the results for the test results. As well as research results to show answers 1) culture, trends and consumer behavior get positive answers. 2) while culture gets positive results, this means that the better the culture, the higher the purchase intention. 3) and according to the trend obtains positive results, this further increases the trend, the higher the purchase intention. 4) and consumer behavior gets positive answers and the better the consumer behavior, the higher the purchase intention.Riset yang dilakukan yang memiliki kesenjangan pada riset terdahulu yang memiliki perbedaan pada riset sebelumnya. Yang bertujuan untuk bisa menguji pada semua judul riset yang sudah dilakukannya. Serta dilakukan pada konsumen yang bisa melakukan pada pembelian online zalora sesuai dengan sampel yang berjumlah 96 yang diambil yang menggunakan sebuah metode puposive sampling dengan menggunakan rumus lemeshow. Serta menggunakan linear berganda untuk bisa mendapatkan semua hasil untuk hasil uji. Serta hasil yang riset untuk menunjukkan jawaban 1) budaya, tren dan perilaku konsumen mendapatkan jawaban positif. 2) sedangkan budaya mendapatkan hasil positif hal ini berarti bahwa dengan semakin baik budaya maka akan semakin tinggi niat pembelian. 3) dan menurut tren memperoleh hasil positif, hal ini semakin meningkatkan tren maka semakin tinggi niat pembelian. 4) dan perilaku konsumen memperoleh jawaban positif serta dengan semakin baik perilaku konsumen maka akan semakin tinggi niat pembelian
Kesadaran Hukum Orang Tua tentang Hak-Hak Anak: Faktor Penyebab Anak Bekerja pada Sektor Informal
No full textChildren have a number of rights such as getting an education, playing and socializing, having their primary needs fulfilled. His childhood must be filled with positive and useful activities for the child's life in the future. For example, playing and hanging out, following formal education and non-formal education. Thus, the child will become a human being with the ideal personality as expected. Children also have certain values ​​in the family, society, nation and state. For example, (1) children are descendants; (2) children help their parents in their old age; (3) children help complete development work programs in villages or sub-districts; (4) children as leaders in the future. In reality, not all children experience or live life as expected. The fact that is seen in society, there are quite a number of children working in the informal sector. The place where these children do their work is often very dangerous and has a very bad impact on the child's future. The child will be an uneducated person. For example, it is very difficult for them to get a decent job, or it is difficult for them to adjust to the norms that apply in society. Furthermore, this will cause many other social problems in society. If they associate with a bad environment, these children can become criminals or the dregs of society.Anak mempunyai sejumlah hak seperti mengenyam pendidikan, bermain dan bergaul, dipenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya. Masa kecilnya harus diisi dengan berbagai kegiatan positif serta berguna bagi kehidupan anak di masa depan. Misalnya, bermain dan bergaul, mengikuti pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Dengan demikian, anak akan menjadi manusia yang berkepribadian ideal sebagaimana diharapkan. Anak juga memiliki nilai-nilai tertentu dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Misalnya, (1) anak merupakan penerus keturunan; (2) anak membantu ayah-ibu di hari tua; (3) anak membantu menyelesaikan program kerja pembangunan di desa atau kelurahan; (4) anak sebagai pemimpin di masa depan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran hukum orang tua tentang hak-hak tentang hak anak dan factor penyebab anak bekerja pada sector informal. Metode penelitian ini adalah metode penelitian jenis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dalam kenyataan, tidak semua anak mengalami atau menjalani kehidupan sebagaimana diharapkan. Fakta yang terlihat dalam masyarakat, ada cukup banyak anak yang bekerja di sektor informal. Tempat anak-anak tersebut melakukan pekerjaannya sering sangat berbahaya dan membawa dampak yang sangat buruk bagi masa depan anak. Anak akan menjadi orang yang tidak berpendidikan. Misalnya, mereka sulit sekali mendapatkan pekerjaan yang layak, atau sulit menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, hal ini akan menimbulkan banyak masalah sosial lainnya dalam masyarakat. Apabila bergaul dengan lingkungan yang buruk, anak-anak ini dapat menjadi penjahat atau sampah masyarakat
Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Untuk Memajukan Sektor Pariwisata (Studi Kasus: Kantor Satpol Pp Kota Denpasar)
No full textSektor pariwisata merupakan sektor utama yang mempengaruhi pendapatan daerah Kota Denpasar. Salah satu permasalahan yang dapat mengganggu sektor pariwisata Kota Denpasar ialah gelandangan dan pengemis yang jumlahnya semakin meningkat di kawasan Kota Denpasar. Hal ini memicu rendahnya tingkat ketertiban, keamanan, dan kenyamanan kota. Meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis disebabkan oleh adanya arus urbanisasi ke kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan satpol PP dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Ketertiban Umum dalam menertibkan gelandangan dan pengemis guna memajukan sektor pariwisata, dan apa saja faktor penghambat yang dihadapi Satpol PP dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan tersebut, dengan melakukan kajian lanjutan dari peraturan tertulis. Berdasarkan hasil penelitian ini erat kaitannya dengan penertiban gelandangan dan pengemis yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 mengenai ketertiban umum.The tourism sector is the main sector that affects the regional income of Denpasar City. One of the problems that can disrupt the Denpasar City tourism sector is the homeless and beggars whose number is increasing in the Denpasar City area. This triggers a low level of order, security, and comfort in the city. The increase in the number of homeless and beggars is caused by the flow of urbanization to the city. In this regard, the topic of this research problem is, what is the role of Satpol PP in Denpasar City Regional Regulation Number 1 of 2015 concerning Public Order in controlling homeless people and beggars in order to advance the tourism sector? and what are the inhibiting factors faced by Satpol PP in controlling homeless and beggars in Denpasar City? Empirical legal research is a research method used in this study to answer these problems, by conducting further studies of written regulations. The results of this study are closely related to the control of homeless people and beggars contained in the Regional Regulation of the City of Denpasar Number 1 of 2015 concerning Public Order
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Mendapatkan Upah Tidak Sesuai Umr Pada Uluwatu Collective Company
No full textPerusahaan Uluwatu Collective Company merupakan sebuah nama perusahaan di Badung, yang bergerak di bidang gymnasium yang terletak di Kabupaten Badung. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa pekerja di perusahaan tersebut belum mendapatkan upah sesuai dengan UMR. Hal tersebut tentu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya pada pasal 8 yang mengatur mengenai perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan. Peneliti berpandangan adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prakteknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengupahan bagi pekerja di Uluwatu Collective Company dan perlindungan hukum terhadap pekerja yang mendapat upah tidak sesuai UMR di Uluwatu Collective Company. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan konseptual dan sosiologis. Berdasarkan hasil yang didapatkan terhadap pelaksanaan sistem pengupahan adalah perusahaan membayar upah pekerjanya setiap tanggal 7 pada minggu pertama, upah lembur dibayar per-jam. Perlindungan hukum terhadap pekerja yang mendapatkan upah tidak sesuai UMR, yakni pekerja yang sudah bekerja selama 3 bulan atau lebih mendapatkan BPJS.The Uluwatu Collective Company is a company name in Badung, which is engaged in the gymnasium located in Badung Regency. In this case it can be seen that the workers in the company have not received wages in accordance with the UMR. This is certainly contrary to Law Number 13 of 2003 concerning manpower, especially in article 8 which regulates manpower planning and employment information. Researchers are of the view that there is a gap between the applicable laws and regulations with practice. The formulation of the problem raised, namely: How is the implementation of the wage system for workers at the Uluwatu Collective Company? And What is the legal protection for workers whose wages are not in accordance with the UMR at the Uluwatu Collective Company? The research method used is an empirical legal research type with a conceptual and sociological approach. The results obtained from the implementation of the wage system are that the company pays its workers wages every 7th of the first week, and overtime wages are paid hourly. Legal protection for workers whose wages do not match the UMR, namely workers who have worked for 3 months or more with BPJS
Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
No full textPerlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhnya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Tujuan dari penelitian ini yakni guna mengkaji perlindungan hukum kepada seorang anak berupa hak-hak yang terdapat pada diri anak serta upaya pemerintah dalam melakukan pemulihan dalam bentuk fisik, psikologis, social dan restitusi. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yang mengkaji perundang-undangan. Hasil penelitian ini, anak berhak untuk menikmati kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental dan sosial serta berhak atas perlindungan dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan serta pemenuhan hak-haknya, agar implementasi hak-hak yang menyangkut pada anak terpenuhi secara maksimal. Adanya upaya pemerintah dalam pemulihan anak sebagai korban eksploitasi seksual, pemerintah wajib memfasilitasi korban dengan memberikan fasilitas yang lebih baik dalam membantu dan mempercepat proses pemulihan
Legalitas Tanah Garapan Sebagai Objek Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas tanah garapan yang dijadikan sebagai objek jual beli ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Banyak masyarakat yang memanfaatkan tanah garapan yang dalam hal ini tanah bekas HGU PTPN II. Pemanfaatan itu berupa dengan menanaminya, mendirikan bangunan di atasnya, dan bahkan memperjual-belikannya. Dalam menganalisis masalah ini, penulis akan menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kasus dan memakai teori istishab. Temuan yang didapat di lapangan adalah bahwa status tanah bekas HGU PTPN II tersebut merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Untuk itu, tanah bekas HGU PTPN II tidak boleh dijadikan sebagai objek transaksi jual beli jika tidak ada izin dari negara
Urgensi Aspek Ekonomi dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam dan Hukum Positif
No full textDalam keluarga ada berbagai macam masalah. Salah satu masalah yang sering dihadapi pasangan suami istri adalah kebutuhan ekonomi. Tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga dapat memicu ketidakharmonisan yang dapat berujung pada perceraian, ekonomi merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena ekonomi dapat mengantarkan keluarga pada tingkat kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Maka dari itu mempersiapkan keuangan sebelum memulai sebuah keluarga merupakan langkah yang baik, agar kedepannya keluarga mampu memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya aspek ekonomi dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang mempelajari berbagai buku, jurnal, majalah dan hasil penelitian terdahulu untuk mendapatkan landasan teori dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan berkaitan erat dengan pendapatan. Pendapatan yang lebih besar dari tingkat konsumsi berarti keluarga tersebut memiliki tingkat kesejahteraan, sedangkan bagi yang memiliki pendapatan kecil akan berdampak pada kurangnya kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, ekonomi merupakan variabel sederhana yang menentukan kesejahteraan, baik secara individu maupun sebagai rumah tangga dalam mencapai kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, ekonomi dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan keluarga
Sanksi Bagi Notaris Dalam Hal Terjadinya Pelanggaran Ketentuan Pembuatan Akta Autentik
No full textNotaris dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum ketika menjalankan tugas dan kewajibannya, salah satunya adalah pelanggaran ketentuan pembuatan akta autentik. Studi ini menjawab pertanyaan ini dengan pendekatan konseptual dan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu akta notaris dapat dikatakan otentik apabila memenuhi tata cara dan kebiasaan yang telah ditetapkan oleh UUJN. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menimbulkan kerugian hukum dan dapat mengakibatkan empat macam sanksi bagi notaris yaitu teguran, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 40/Pid.B/2013/PN-LSM, notaris terbukti memalsukan isi surat atau dokumen tersebut. autentik dapat dijatuhi hukuman penjara selama 2 bulan. Hukuman tersebut dapat dikurangi jika Notaris tersebut telah menjalani masa penahanan
Pendampingan Masyarakat Dalam Pembentukan Desa Pejeng Kaja Menjadi Desa Wisata
No full textDesa Pejeng Kaja terletak di Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar yang memiliki begitu banyak potensi untuk dikembangkan menjadi Desa Wisata. Keterbatasan anggaran yang dan tuntutan dari Permendagri bahwa setiap Desa diharapkan mandiri secara ekonomi maka perlu adanya solusi terkait permasalahan ini, Secara kasat mata potensi di Desa Pejeng Kaja antara lain 9 Subak, beberapa Pura Cagar Budaya dan Lahan Berdagang. Potensi tersebut apabila lebih diobservasi dan dianalisis maka akan didapatkan hasil yang mendetail mengenai kelebihan dan peluang dari setiap potensi yang ada Desa Pejeng Kaja. Pada program kemitraan masyarakat ini kami bekerja sama dengan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) di Desa Pejeng Kaja untuk turut bersama-masa menyusun dan pengembangkan desa menjadi Desa Wisata. Pokdarwis di desa ini baru terbentuk dengan SDM yang tidak memiliki background dibidang pembangunan, pariwisata dan ekonomi. Oleh sebab itu kami pihak akademisi akan mendampingi mitra dalam mengobservasi, pengukuran, penyusunan, desain, mengadakan Focus Group Disscusion dan sosialisasi hingga menghasilkan gagasan pengembangan Desa Pejeng Kaja menjadi Desa Wisata. Tahap ini merupakan awal dari pembentukan Desa Wisata dengan prospek pengebangan berkelanjutan. Tidak sebatas pembuatan dokumen analisis dan gambar pengembangan desa, pengabdian ini juga memiliki luaran. Luaran PKM ini berupa Jurnal Pengabdian kepada masyarakat, Publikasi media massa online, HKI, dan dokumen studi kelayakan dan perencanaan