Ejournal Universitas Warmadewa
Not a member yet
5210 research outputs found
Sort by
Perencanaan dan Perancangan Ruang Pamer dan Pusat Produksi Patung dan Ukiran di Desa Singapadu Kaler, Gianyar, Bali
Indonesia adalah Negara yang kaya akan keanekaragaman keseniannya, satunya adalah seni kerajinan patung. Bali merupakan salah satu pulau yang mempunyai banyak kesenian dan kebudayaan salah satunya adalah Desa Singapadu Kaler yang memiliki ciri khas berupa kerajinan patung yang berbahan dasar dari batu padas. Masyarakat Desa Singapadu Kaler menekuni pekerjaan sebagai pengerajin dan penjual patung, berdasarkan dari data penduduk dengan jumlah 1.324 orang dengan pekerjaan sebagai pematung atau pengerajin patung dan ukiran sebanyak 662 orang, jadi 50% dari masyarakat di wilayah Singapadu Kaler. Permasalahan yang cukup penting juga dimiliki masyarakat pengerajin patung, saat ini kerajinan patung Desa Singapadu Kaler mengalami penurunan dari segi penjualan ataupun kedatangan wisatawan ke Singapadu Kaler. Permasalahan tersebut disebabkan karena hasil kerajinan patung belum memiliki fasilitas yang dapat memajangkan hasil-hasil kerajinan mereka. Metode pendekatan perancangan menggunakana pendekatan ekonomi, dengan metode pendekatan perancangan yang dilakukan, diharapkan mampu memenuhi fungsi, persyaratan ruang dan estetika dalam tampilan arsitektur secara keseluruhan. Maka dari itu diusulkan Pusat Kerajinan Patung dan Ukiran dengan konsep dasar Industri Seni Menyenangkan, Dinamis dan Kreatif. Tema yang digunakan adalah Arsitektur Kontemporer yang dimana Penggunaan Arsitektur Kontemporer ini bertujuan untuk menciptakan bangunan yang menarik sekaligus menjadi iconic di Singapadu Kaler.Indonesia is a country that is rich in artistic diversity, one of which is sculpture. Bali is one of the islands that has a lot of arts and culture, one of which is Singapadu Kaler Village which has a characteristic in the form of sculptures made from solid stone. The people of Singapadu Kaler Village work as craftsmen and sellers of statues, based on population data with a total of 1,324 people with jobs as sculptors or sculpture and carving craftsmen as many as 662 people, so 50% of the people in the Singapadu Kaler area. An important problem is also owned by the sculptor community, currently the sculpture craft of Singapadu Kaler Village has decreased in terms of sales or tourist arrivals to Singapadu Kaler. This problem is caused by the fact that the sculptures do not yet have facilities that can display their handicrafts. The design approach method uses an economic approach, with the design approach being carried out, it is expected to be able to fulfill the function, space requirements and aesthetics in the overall architectural appearance. Therefore, the Center for Sculpture and Carving Crafts is proposed with the basic concept of Fun, Dynamic and Creative Industries. The theme used is KontemporerArchitecture where the use of Contemporary Architecture aims to create an attractive building as well as become an icon in Singapadu Kaler
Perencanaan dan Perancangan Perpustakaan Milenial di Kota Denpasar
In Indonesia, the literacy level of the people is quite low. This is because people, especially millennials, are still reluctant to visit the library, because they are considered rigid, formal and monotonous. In addition, the many locations of libraries that are less strategic make the building less accessible to the public. With this issue, it is hoped that there will be a library facility in Denpasar City with an atmosphere that gives an image like young people, which is comfortable, flexible but still attracts attention. With several supporting facilities to attract public interest, especially millennials, to visit to read, express creativity, or as a medium of entertainment.Di Indonesia tingkat literasi masyarakatnya tergolong cukup rendah. Hal ini dikarenakan masyarakat khususnya para milenial masih enggan untuk mengunjungi perpustakaan, karena dianggap terkesan kaku, formal dan monoton. Selain itu banyaknya lokasi dari perpustakaan yang kurang strategis menjadikan bangunan kurang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dengan adanya isu tersebut, maka nantinya diharapkan adanya sebuah fasilitas perpustakaan di Kota Denpasar dengan suasananya yang memberikan citra sebagaimananya anak muda, yaitu nyaman, fleksibel tapi tetap menarik perhatian. Dengan beberapa fasilitas penunjang guna menarik minat masyarakat khususnya para milenial agar berkunjung untuk membaca, menuangkan kreativitas, ataupun sebagai media hibura
Perencanaan Dan Perancangan Fasilitas Rest Area di Kecamatan Selemadeg Tabanan
The Denpasar - Gilimanuk highway route crosses the coastal area in the Selemadeg area, Tabanan district. The national road that crosses this coastal area is a road that connects Tabanan Regency & Denpasar City, Bali Province and is an accident-prone route, where there are lack of road facilities such as signs and street lighting at night. The number of bumpy roads accompanied by a forest situation that is often assumed by local people to be a scary situation motivates traffic accidents in this area. When crossing the Denpasar - Gilimanuk highway, there are sporadic locations that provide stopovers or rest areas. Gas stations are also difficult to find along this road. Because of that, Rest & Service Areas (TIP) or generic claims to use a rest area are one of the facilities that must be found on a provincial road. As the name implies, this rest area is used as a resting place for road users. In addition to making human rest, the facilities in the rest area can also be used as a place to rest vehicles. The rest area that you want to build is a type B rest area where the facilities are ATM centers, toilets, stalls or kiosks, minimarkets, prayer rooms, restaurants, green open spaces, & parking lots. This rest area also has natural & culinary tourism, apart from resting, visitors can also enjoy the natural scenery and take selfies in this area.Jalur jalan raya Denpasar - Gilimanuk ini melintasi Kawasan pantai pada wilayah selemadeg, kabupaten tabanan. Jalan nasional yang melintasi Kawasan pantai ini merupakan jalan yang menghubungkan kabupaten Tabanan & kota denpasar provinsi bali dan merupakan jalur rawan kecelakaan, dimana minimnya fasilitas jalan seperti rambu-rambu dan lampu penerangan jalan saat malam hari. Banyaknya jalan yang bergelombang disertai situasi hutan yang tak jarang diasumsikan orang setempat menjadi situasi menyeramkan memotivasi terjadinya kecelakaan lalu lintas pada wilayah ini. Saat melintasi jalan raya Denpasar - Gilimanuk sporadis ditemukan loka yang menyediakan persinggahan ataupun rest area. SPBU pun sulit ditemui disepanjang ruas jalan ini. Lantaran itu Tempat Istirahat & Pelayanan (TIP) atau generik diklaim menggunakan rest area adalah galat satu fasilitas yang harus terdapat pada sebuah jalan Provinsi. Sesuai namanya, rest area ini difungsikan menjadi tempat beristirahatnya para pengguna jalan. Selain buat istirahat manusia, fasilitas pada rest area juga bisa sebagai tempat mengistirahatkan kendaraan. Rest area yang ingin dibuat merupakan rest area tipe B dimana fasilitasnya seperti ATM center, toilet, warung atau kios, minimarket, mushola, restoran, ruang terbuka hijau, & loka parkir. Rest area ini juga mempunyai pariwisata alam & kuliner, selain beristirahat pengunjung bisa juga menikmati pemandangan alam & berswafoto pada area ini
Legislation That Limits Economic Law Implementation
The goal of government intervention is to protect society's interests. The government acts in accordance with prevailing laws and regulations. The goal of economics is to earn as much money as possible. As a result of government intervention, corporate players' incomes will be reduced. The research aim is to examine the impact of government intervention in the form of laws and regulations on economic principle. This study employs a normative legal approach. The result shows that the profit maximization principle, which claims that business actors should maximize profits, does not apply to commodities or important societal requirements. Conditions influence the community's basic requirements. Masks and Covid-19 medications are essential items for the community during the Covid-19 pandemic. The government's intervention must be based on prevailing law and regulations. When it comes to market circumstances, government involvement isn't always effective
Urgence of Special Education for Commissioners of the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK)
Progress in science and technology, including telecommunications and information, have resulted in an increase in the variety and quality of the production of goods and services, including an increase in the space for transactions that cross national boundaries. The aims research is to know what are the methods of problem solving by the Consumer Dispute Settlement Agency and to know what is the urgency of special education for commissioners of the Consumer Dispute Settlement Agency. The result shows that The Consumer Dispute Settlement Agency has the duties and authorities as stipulated in Article 52 UUPK and the Decree of the Minister of Industry and Trade Number 350/MPP/Kep/12/2001, dated December 10, 2001, concerning the Implementation of the Duties and Authorities of the Consumer Dispute Settlement Agency, namely carrying out the handling and settlement of consumer disputes by conciliation, mediation, and arbitration. To support the performance of The Consumer Dispute Settlement Agency members, which consists of three different elements, special education, and training are needed to build the professionalism of The Consumer zDispute Settlement Agency members. Considering that The Consumer Dispute Settlement Agency itself has the scope of authority to resolve consumer disputes using conciliation, mediation, and arbitration, it can support the effectiveness of The Consumer Dispute Settlement Agency 'S performance in resolving issues related to consumer disputes
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Persfektif Kesadaran Hukum Masyarakat
Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum dalam jumlah dan kualitas yang cukup, manusia tidak akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Masalah pangan juga menyangkut keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Keamanan pangan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Setiap orang berhak atas makanan dan bahan yang sehat dan aman. Ini harus dilindungi oleh pemerintah dan harus dipenuhi oleh semua produsen. Namun banyak produsen yang mencari keuntungan dengan cara yang tidak baik. Bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya. Untuk menghindari dampak yang merugikan bagi keselamatan masyarakat sebagai konsumen dalam mengkonsumsi makanan dan minuman, diperlukan kesadaran masyarakat untuk melapor ketika menemukan dan menjadi korban makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya. Namun kesadaran masyarakat untuk melapor ketika menemukan dan menjadi korban makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya masih rendah, yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (a) Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah; (b) Sistem penegakan hukum birokrasi; (c) Ketimpangan kedudukan antara produsen dan konsumen; (d) Daya beli masyarakat yang relatif rendah
Peranan Bumdes dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Desa Baha Kabupaten Badung
BUMDes is a pillar of economic activity in the village that functions as a social and commercial institution. The development of the welfare of rural communities requires strategies that are in accordance with regional conditions which cover all aspects of the potential of the region or village. Based on this background, this research discusses the role of BUMDes in increasing local revenue in Baha Village, Badung Regency and how BUMDes efforts overcome obstacles in increasing PAD in Baha village, Badung Regency by using an empirical legal research method that examines law that is conceptualized as real treatment. The formation of BUMDes is a way to take advantage of laws that give authority to village governments to innovate in village development. The establishment of village-owned enterprises is accompanied by efforts to strengthen capacity and is supported by regional (district/village) policies that participate in facilitating and protecting village community businesses from the threat of competition from large investors. villages independently, so that they can improve the village economy, and can improve the welfare of the community. The existence of BUMDes is expected to reduce poverty levels so that the community's economy can increase.BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Pengembangan kesejahteraan masyarakat desa memerlukan stategi yang sesuai dengan kondisi wilayah yang meliputi semua aspek potensi wilayah atau desa. Berdasarkan latar belakang tersebut dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana peranan BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli daerah Desa Baha Kabupaten Badung dan bagaimana upaya BUMDes dalam mengatasi kendala-kendala dalam meningkatkan PAD di desa Baha Kabupaten Badung dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perlakuan nyata. Pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa. Pendirian badan usaha milik desa disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten/desa) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar.Dengan kehadiran BUMDes pemerintah desa beserta masyarakat dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di desa secara mandiri, sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. adanya BUMDes ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat
Peningkatan Pengetahuan dan Pelatihan Pencegahan Low Back Pain pada Lansia
One of the musculoskeletal complaints is Low back pain (LBP) or pain in the lower back that becomes epidemic, complained about 80% of the public, at least this complaint is felt once in his life. The elderly population according to the WHO category over 60 years old is a potential community group to experience LBP complaints in their daily lives, so that understandable efforts and assistance are needed in the elderly group, creating a physical and non-physical condition in reducing the incidence and complaints of LBP so as to improve the quality of life and welfare.
The purpose of this community partnership program is to assist government programs in improving the quality of life of the community with active learning methods to increase knowledge of LBP symptoms, prevention and daily behaviors that can prevent and reduce LBP complaints implemented at Tabanan Hospital then assistance and visits to monitor complaints and provide assistance in the form of LBP corsets and supplements. The results obtained are increasing knowledge and changes in daily behavior so as to reduce complaints of LB
Reconstruction of Customary Criminal Law Based on Balinese Hindu Local Wisdom
Law is a set of rules that bind and compel society. The implementation process must be enforced by imposing sanctions so that the objectives of the law can be achieved. The purpose of the law is to provide universal benefits, namely how to create peace and tranquility in the community that can be felt concretely by all levels of society. Indonesia already has original law as a regulator of life that is born from the soul of the community which is called customary law. Customary law cannot be separated from the formation and development of national law, including criminal law. The criminal law of the Dutch colonial heritage which is not in accordance with the values of the life of the Indonesian people needs to be renewed by constructing the values of customary law so that it can apply effectively and ideally, which is known as customary criminal law because in customary law there are regulations on customary criminal law. In the legal system, especially those related to legal substance or legal products, both written and unwritten, as well as decisions from judicial institutions, can be extracted from legal sources in the form of local wisdom, especially those in Bali. One of them comes from the lontar which is then explored the values, principles and legal concepts. Regarding Law, Politics and Institutions, it is also contained in Balinese Hindu lontars which are spread in almost all corners of the region in Bali. This is important in the development and renewal of customary law and criminal law in synergy as a legal reconstruction based on Balinese Hindu local wisdom
EFL Teachers’ Perceptions of Implementing Higher-Order Thinking Skills During English Online Learning
This present study aims to explore the English as a Foreign Language (EFL) teachers’ perceptions of implementing the Higher Order Thinking Skills (HOTS) and their strategies in their English online learning and teaching during the COVID-19 outbreak. A qualitative descriptive design was applied for the present study. Five EFL teachers (1 male and 4 females) from SMKN 1 Seyegan, Yogyakarta were involved in the data gathering process. The data were obtained from a semi-structured interview conducted face to face, and the data were analyzed descriptively. The findings of the present study revealed that teachers' perceptions of implementing HOTS in English online learning and teaching during the COVID-19 outbreak were varied among them. Furthermore, three respondents: Mr. S, Mrs. ECU, and Mrs. IL found it hard to fully implement HOTS in their online learning and teaching due to several factors such as students' low level of English knowledge, the nature of the topic delivered, and digital literacy. The findings also revealed that there are four strategies applied by the EFL teachers in conducting HOTS during their English online learning, they are through the activities of 1) reading a text; 2) watching videos; 3) creating the learning products, and 4) stimulating questions