Ejournal Universitas Warmadewa
Not a member yet
5210 research outputs found
Sort by
Sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual yang mengidap penyimpangan seksual dalam fenomena fetisisme
No full textPelecehan seksual merupakan tindakan yang melibatkan perilaku tidak pantas terhadap seseorang yang menjadi korban dan tidak disetujui atas perilaku maupun lelucon, tindakan bahkan komentar yang bersifat seksual. Pelecehan yang dilakukan oleh pengidap fetisisme ini melibatkan bahan, situasi, atau objek yang tidak lazim. Penelitian ini akan membahas beberapa permasalahan diantaranya yaitu: Bagaimana Pengaturan Hukum Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Yang Mengidap Penyimpangan Seksual Dalam Fenomena Fetisisme Dalam Tindak Pidana? dan Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Dapat diperoleh hasil dari penelitian menunjukkan bahwa belum ditemukannya suatu aturan hukum untuk dapat menjadi landasan yang sah dalam mengatur pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap fetisisme. Sanksi yang dapat diberikan pada pelaku pelecehan seksual pengidap fetisisme yaitu pidana penjara serta denda, oleh karena tindakan tersebut dilakukan dengan penggunaan alat transmisi (handphone) serta terdapat unsur yang memuat pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang arahkan secara personal kepada korban
Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tabanan
No full textLicensing is an important aspect of public services, one of which is business licensing. The innovation of business services provided by the government is Online Single Submission (OSS) which makes it easier for business actors to take care of business licensing. The implementation of this new system has obstacles to implementation, the fact that OSS is not widely known by the public and is not evenly distributed in the local government sector. The method used in this research is empirical juridical. The results showed that the DPMPTSP of Tabanan Regency in carrying out the implementation of business licensing referred to the Job Creation Law and Government Regulation No. 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing. Risks are classified into low, low medium, high medium, and high risks. The implementation of accelerated licensing at the DPMPTSP of Tabanan Regency consists of the implementation of registration, legality, data collection, risk analysis, permit issuance, facilities, and supervision. The obstacles that occur in the implementation are divided into two, namely internal aspects and external aspects. Internal aspects are Human Resources (HR) and Infrastructure Facilities and external aspects are OSS website barriers, supporting regulations and supervision
Aturan Hukum Rekayasa Genetika di Indonesia dan Beberapa Negara
No full textRekayasa Genetikaa atau genetical modified organism merupakan sebuah hal yang baru di Indonesia sehingga masih perlunya pengaturan yang jelas agar terhindarnya dari hal-hal yang berbahaya seperti adanya keracunan, kerusakan tanah, dan munculnya penyakit. Dalam perkembangannya sampai saat ini, telah dikeluarkannya beberapa aturan dalam ruang lingkup Undang-undang, Peraturan pemerintah, dan juga beberapa aturan-aturan yang mengatur tentang penggunaan rekayasa genetika di Indonesia, Saat ini pengaturan tentang rekayasa genetika belum di atur didalam suatu undang-undang yang khusus padahal produk-produk rekayasa genetika ini sudah banyak di temukan di Indonesia mulai dari produk olahan sampai dengan tumbuhan yang merupakan hasil rekayasa genetika. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan melihat aturan apa saja yang telah ada di Indonesia terkait dengan rekayasa genetikaa dan bagaimana negara-negara maju dalam mengatur penggunaan rekayasa genetikaa.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan mengkaji berbagai sumber sumber bacaan baik secara primer ataupun sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan topik permasalahan Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan untuk pengaturan penggunaan rekayasa genetikaa di Indonesia dengan melihat implementasi negara-negara maju yang lebih dahulu menggunakan rekayasa genetikaa di negaranya
Eksekusi Hipotek Kapal Laut Sebagai Objek Jaminan Pelunasan Hutang Pada Perbankan
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan seputar eksekusi hipotek atas kapal dan perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur (bank) apabila menggunakan kapal sebagai jaminan pelunasan utang. Dokumen aktual yang menjamin tagihan hutang disertai dengan hipotek kapal yang tercatat atau terdaftar, yang merupakan hak substansial atas sebuah kapal. Meskipun kapal secara teknis dianggap sebagai benda tidak bergerak dalam jaminan hipotek, namun dalam praktiknya lebih seperti benda bergerak yang sewaktu-waktu dapat dipindahkan. Hal ini menimbulkan masalah karena hipotek atas kapal tidak mungkin dialihkan. Pelaksanaan Eksekusi Hipotek Kapal dapat terhambat oleh dua asas, yaitu Asas Rijdende Beslag dan Asas Kebebasan Menguasai dan Menggunakan Kapal. Sesuai dengan asas Rijdende Beslag, debitur diperbolehkan untuk menyimpan kapal beserta fasilitasnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan tergugat maupun operasional kapal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Menerapkan kedua prinsip ini membuat pelaksanaan penjualan lelang menjadi sangat menantang. Metode penelitian yang dipakai ialah jenis yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif yang didukung bahan hukum primer berupa UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, KUHD, KUHPerdata, dan HIR/RBG/Rv. Bahan sekunder berupa buku teks, kamus hukum dan jurnal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak persoalan yang sedang berlangsung terkait eksekusi hipotek atas kapal yang digunakan sebagai jaminan pembayaran utang bank. Selain itu, kerangka hukum yang ada saat ini tidak secara komprehensif melindungi kreditor dengan menjamin kepastian dan keamanan yang mereka perlukan dalam menagih piutang dari para pihak terutang secara finansial
Politik Kriminal Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Revenge Porn
No full textPornografi balas dendam atau revenge porn sedang marak terjadi, dan banyak anak dibawah umur sebagai korbannya. Revenge porn adalah tindak pidana pornografi motif balas dendam pelaku kepada korban dengan menyebarluaskan konten asusilanya di sosial media. Optimalisasi perlindungan hukum kepada anak korban revenge porn sangat diperlukan mengingat anak adalah sosok yang lemah, dan dampak negatif yang ditimbulkan akan sangat menggangu kesehatan fisik seperti rasa lelah dan tegang otot akibat cemas berlebih, serta terganggunya psikologis anak yang menimbulkan stress berlebih dan trauma berat. Revenge porn pada anak akan mengganggu kelanjutan hidup anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi anak sebagai korban revenge porn dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UU TPKS. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dikaji menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini diketahui, terdapat beberapa tantangan dalam ketentuan UU TPKS yang dapar menjadi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban revenge porn. Diperlukan pelaksanaan politik criminal untuk mengoptimalisasikan perlindungan hukum terhadap korban revenge porn, terutama anak. Politik kriminal terdiri dari kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Dengan mengimplementasikan setiap ketentuan hukum yang mengatur revenge porn, disertai dengan pelaksanaan dari politik kriminal merupakan bentuk pencegahan terjadinya revenge porn, dan sebagai bentuk optimalisasi perlindungan hukum terhadap korban revenge porn, terutama pada anak dibawah umur
Perlindungan Hukum Terhadap Pencantuman Merek Terdaftar Pada Packing Snack Kiloan di Marketplace Shopee Perspektif Fatwa MUI Nomor I/Munas VII/MUI/5/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual
No full textPenelitian mengenai pentingnya perlindungan hukum kepada kepemilikan merek, adanya merek digunakan pada produsen agar menjadikan perbedaan dengan produk lainnya. Hak atas merek berupa hak ekslusif (khusus) yang diberi negara bagi pemilik merek yang sudah mendaftarkan mereknya agar tidak bisa dipergunakan kelompok lainnya baik berupa tanda yang sama. Tujuan adanya penelitian ini agar diketahuinya perlindungan hukum yang dimiliki oleh pemilik merek jika terjadi pemalsuan merek. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif lewat melakukan analisis dari data primer dan sekunder dan menganalisis berbagai literatur sebagai sumber bacaan. Penyalahgunaan merek dalam hal penggunaan merek terdaftar pada packing snack kiloan dapat dijumpai dan banyak beredar pada marketplace seperti aplikasi shopee dengan ciri khusus kemasan plastik bening dan tambahan potongan merek terkenal yang dicantumkan sangat tidak sesuai dengan ketentuan akan pengemasan produk yang telah ditentukan pengaturannya oleh Badan Pengawas Obat serta Makanan (BPOM) sesampainya jelas dan lengkap informasi mengenai suatu produk. Berdasarkan hasil penelitian, hak atas merek mendapatkan perlindungan dan kegiatan pelanggaran merek dalam hal ini adalah pemalsuan merek berupa suatu tindakan yang haram menurut Fatwa MUI Nomor I/MUNAS VII/MUI/5/2005 terkait “ Hak Kekayaan Intelektual HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana maal (kekayaan)â€. Selain fatwa MUI, perlindungan hukum juga diaturkan pada UU Nomor 20 Tahun 2016 terkait “Merek dan Indikasi Geografis juga menjelaskan tentang bagaimana aturan terhadap perlindungan merek melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represifâ€
Perlindungan Hukum terhadap Pihak Swasta pada Kontrak Build Operate Transfer dalam Sengketa Pembatalan Kontrak Sepihak dari Pemerintah
No full textThe Build Operate Transfer (BOT) scheme has become the primary choice for governments in financing infrastructure due to its significant benefits for both the government and the private sector. However, there are often associated problems and risks, especially regarding unilateral contract cancellations. Hence, legal protection for the parties involved in BOT contracts is crucial due to the substantial investments in long-term infrastructure projects. The type of research used in this study is normative legal research. The author employs approaches including statutory and case law analysis. The author utilizes qualitative juridical data analysis techniques, involving the interpretation of legal materials as an initial step, typically conducted in normative legal research. The results of this study indicate that although BOT contract law in Indonesia has been regulated, there are still several issues in its implementation, often leading to disputes and unilateral contract cancellations. The government must ensure legal certainty for investors and other private sector entities so that the investment climate, including through BOT contracts, can thrive in Indonesia. This principle is then developed into regulations governing legal protection provisions for unilateral contract cancellations. Indonesia's legal framework for BOT contracts is detailed, but some additions are necessary to enhance its effectiveness. Therefore, future BOT legal frameworks are recommended to include general provisions related to BOT projects, tender offers and negotiations, agreement mechanisms, signing processes, and project monitoring.Skema Build Operate Transfer (BOT) menjadi pilihan utama pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur karena memberikan keuntungan signifikan bagi pihak pemerintah maupun pihak swasta. Namun, seringkali terdapat masalah dan risiko yang terkait, terutama dalam konteks pembatalan kontrak secara sepihak. Sehingga, perlindungan hukum bagi para pihak dalam konteks kontrak BOT menjadi sangat penting karena melibatkan investasi yang besar dalam proyek infrastruktur jangka panjang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan pendekatan-pendekatan yang diantaranya adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Penulis menggunakan teknik analisis data yuridis kualitatif. Teknik ini melibatkan interpretasi bahan-bahan hukum sebagai langkah awal, yang umumnya dilakukan dalam penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah meskipun hukum kontrak BOT di Indonesia telah diatur sedemikian rupa, terlepas dari hal tersebut masih terdapat beberapa hal yang menjadi problematika dari penerapannya sehingga sering kali menimbulkan sengketa pembatalan kontrak sepihak. Pemerintah harus dapat menjamin kepastian hukum bagi investor maupun pihak swasta lainnya agar iklim investasi yang termasuk dalam kegiatan penanaman modal melalui kontrak BOT dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia. Prinsip ini kemudian dikembangkan menjadi suatu peraturan yang selanjutnya digunakan sebagai pengaturan mengenai ketentuan perlindungan hukum terhadap pembatalan kontrak secara sepihak. Pengaturan hukum kontrak BOT di Indonesia sejatinya telah cukup konkret dalam membahas setiap aspek terkait, namun beberapa hal perlu ditambahkan untuk meningkatkan efektifvitasnya. Oleh karena itu, pengaturan hukum BOT di masa depan disarankan untuk dapat mengatur tentang ketentuan-ketentuan umum yang berkaitan dengan proyek BOT, penawaran tenderisasi dan negosiasi, mekanisme perjanjian hingga penandatanganan perjanjian, serta monitoring proyek
Efektivitas Pembimbingan Kemasyarakatan Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual di Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar
No full textSexual harassment is a criminal offense that can cause harm in the form of trauma or embarrassment to the family or society. Children as perpetrators of criminal acts of sexual harassment who are still underage, need to receive serious attention from all walks of life.This is done to improve the mindset of the perpetrators, teach the perpetrators to do good and help the perpetrators meet the prevailing standard of living. This study uses empirical legal research methods. There are internal, external, and other factors that contribute to children committing sexual harassment offenses. External factors include emotional power and age, external factors consist of education, environment, alcohol and drugs, economy, and the internet. Meanwhile, other factors that support children to commit crimes of sexual harassment are children's low understanding of religion and the absence of parental oversight. The study's findings indicate that, in accordance with the applicable laws and regulations, social counseling for child sexual harassment perpetrators has been working well and effectively. The absence demonstrates this repetition of criminal acts or recidivism. This happens because the process of guiding and supervising children who commit crimes of sexual harassment by social counselors has been running according to the rules that apply
Kebijakan Hukum Dalam Menghadapi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Sebagai Suatu Penyimpangan Perilaku di Indonesia
No full textDeviant behavior in the form of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) seems unavoidable. This behavior can target children, teenagers and even adults. With this phenomenon, it has negative impacts on community life. The problem is getting stronger when the phenomenon is published through social media and television shows. At least there are perpetrators of LGBT couples and other LGBT actions in Indonesia. This study uses a research method that is a normative legal research type. In normative legal research, the data used is secondary data. The secondary data contains primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Then the materials that have been collected are analyzed using a statute approach and a case approach. This study answers a problem, namely first. The implications of LGBT behavioral deviations in Indonesia can have an impact on the health, social, education and security of the Indonesian state. The factors can be caused by internal factors originating from oneself and the family environment and external factors originating from the external environment and social media and television or community groups and second. In the provisions of the existing laws and regulations, there are limits for LGBT, although they are not regulated concretely and explicitly, and future regulations will regulate deviant behavior for LGBT groups who intentionally commit sexual harassment in public, but there is still a need for comprehensive regulations that regulate LGBT
ELT Solutions: Marketing Strategies for Effective Language Teaching and Education Management
No full textCommunity service research in English Language Teaching (ELT) is instrumental in evolving language education and refining management strategies. This research aims 1) to conduct a comprehensive assessment of the current landscape of language education, 2) to identify the diverse needs and preferences of language learners across various demographics, and 3) to develop marketing approaches that foster inclusivity in language education. The research methodology leverages the Zoom platform, offering a versatile virtual environment for stakeholder consultations, remote workshops, training sessions, and community engagement. The integration of Zoom proves effective in maintaining consistent communication, monitoring progress, and gathering real-time insights from diverse perspectives. The results of the community service activities are impactful, achieving a comprehensive assessment of the current language education landscape, identification of diverse learner needs, and the development of inclusive marketing approaches. The virtual nature of Zoom workshops facilitates the dissemination of inclusive strategies, contributing to a collaborative and supportive community within language education. In conclusion, ELT Solutions’ community service research, guided by innovative marketing strategies and facilitated by Zoom, significantly contributes to the improvement of language instruction, identification of diverse learner needs, and the development of inclusive practices. As a beacon for ongoing evolution in language education, this research positively impacts global language proficiency and intercultural communication skills, emphasizing the importance of adaptability in effective language teaching and education management