Ejournal Universitas Warmadewa
Not a member yet
5210 research outputs found
Sort by
Sanksi Hukum Terhadap Tenaga Medis dalam Melaksanakan Tugas Apabila Terjadi Malpraktik di UPT.Puskesmas Kintamani II Kabupaten Bangli
No full textMedical malpractice has specific regulations for doctors regarding medical procedures, and mistakes committed can be punished. The problem is how to apply legal sanctions for medical personnel who commit malpractice in UPT. Kintamani II Health Center, Bangli Regency? dAnd how are the obstacles faced by UPT. Kintamani II Health Center, Bangli Regency, if there are medical personnel who commit malpractice? This study used empirical legal research. Sanctions for medical personnel who commit malpractice at UPT. Puskesmas Kintamani II, has been regulated in Law Number 23 of 1992 concerning health and medical code of ethics. Obstacles faced by UPT. Kintamani II Health Center is an internal constraint on the number of human resources that will be reduced so that services will be less optimal while external lack of public trust in medical personnel on duty
Akibat Hukum Cacat Kehendak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Pinjaman Online Pada E-Commerce
No full textTechnological advancements have transformed the lifestyle of society in various fields, including the economy, education, social aspects, and others. This is evident in the increasing number of internet users, one of which is e-commerce. Transactions conducted on e-commerce platforms are considered valid when there is an electronic contract or other form of agreement indicating the consent of the parties involved. Typically, this electronic contract is represented by the terms and conditions of the e-commerce platform. However, what if the contract contains elements of defective consent, such as fraud, misrepresentation, or coercion? In several prior studies found by the researcher, there has been no discussion of the elements of defective consent in online purchase agreements involving online loans in e-commerce. This research contributes to understanding the legal consequences related to defective consent in online purchase agreements, provides guidance for avoiding potentially problematic transactions, and highlights the need for better supervision of online purchase transactions involving online loans in e-commerce. This study employs a juridical-normative method, and the approach used is the statutory approach and the case approach. The research delves into the validity of purchase agreements involving online loans in e-commerce and their legal implications concerning defective consent. The research discusses the validity criteria of agreements based on the Civil Code and the Electronic Information and Transactions (ITE) Law. In the context of purchase transactions, the agreement's validity is recognized if both subjective and objective criteria are met. However, defective consent, such as misrepresentation and fraud, can affect the validity of the agreement, which can be annulled if the subjective criteria are not met.Pada beberapa penelitian sebelumnya yang telah ditemukan oleh peneliti, belum ada yang membahasa mengenai unsur cacat kehendak dalam perjanjian jual beli dengan pinjaman online pada e-commerce. Tujuan dari dilakukan Studi ini untuk mengidentifikasi jenis cacat kehendak yang paling umum terdapat dalam perjanjian jual beli dengan pinjaman online dan mengevaluasi dampak hukum secara khusus yang timbul akibat cacat kehendak dalam konteks perjanjian tersebut. Selain itu, memberikan kontribusi untuk memahami konsekuensi hukum terkait dengan cacat kehendak dalam perjanjian jual beli online, memberikan pedoman untuk menghindari transaksi yang berpotensi bermasalah. Studi ini mempergunakan metode yuridis-normatif, serta pendekatan statuate approach maupun case approach yang digunakan untuk menggali pemahaman yang holistic dan mendalam terhadap perjanjian jual beli melalui pinjaman online pada e-commerce. Dengan demikian, penggabungan metode yuridis-normatif, pendekatan statuate maupun case approach menjadi penting untuk memberikan tinjauan yang komprehensif terhadap perjanjian jual beli dengan pinjaman online dari perspektif hukum. Studi ini membahas tentang keabsahan perjanjian jual beli dengan pinjaman online pada e-commerce dan akibat hukumnya terkait dengan cacat kehendak dalam perjanjian tersebut. Penelitian mengulas syarat keabsahan perjanjian berdasarkan KUHPerdata. Dalam konteks perjanjian transaksi jual beli, keabsahan perjanjian diakui jika syarat subjektif dan objektif terpenuhi. Namun, cacat kehendak, seperti kesesatan dan penipuan, dapat mempengaruhi keabsahan perjanjian, yang bisa batal bila tidak bisa memenuhi persyaratan subjektif. Dalam suatu perjanjian, keberadaan cacat kehendak menjadi potensi serius yang dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian itu sendiri. Konsekuensinya, pihak yang terdampak memiliki hak mengambil tindakan hukum, terutama melalui pembatalan perjanjian dengan merujuk pada cacat kehendak yang melibatkan unsur atas cacat kehendak
Penelitian Bahasa Inggris dengan Metode Intensive dan Extensive Reading kepada Siswa SMA Negeri 1 Penebel
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan bahasa Inggris dengan metode Intensive Reading yang diselenggarakan oleh Tim PKM Fakultas Sastra Universitas Warmadewa kepada 30 siswa di SMA N 1 Penebel, Tabanan. Metode Intensive dan Extensive Reading dipilih sebagai fokus peningkatan pemahaman dan penguasaan kosakata bahasa Inggris. Pelatihan tiga minggu ini menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan membaca dan memahami teks bahasa Inggris pada siswa.Sampel siswa terlibat dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI dengan karakteristik khusus yang melibatkan tingkat kemampuan bahasa Inggris yang beragam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dengan metode Intensive dan Extensive Reading secara efektif meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca dan memahami teks bahasa Inggris di tingkat SMA
Product Innovation Utilization for building better Sustainable Enterpreneur Performance: Kademangan Villages Community Service Implementation: Product Innovation Utilization for building better Sustainable Enterpreneur Performance: Kademangan Villages Community Service Implementation
No full textSouth Tangerang experienced rapid development of MSMEs after the pandemic, the South Tangerang City Cooperatives and SMEs Service (Tangsel) noted a growing trend in the number of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Data from the South Tangerang City Cooperatives and SMEs Service shows that there were around 40 thousand GENERAL actors, before the pandemic. After the pandemic around 89 thousand. Now it is approaching around 140 thousand. Keranggan Village has a lot of interest in food and beverage products, or it could be said that the sector most involved in by MSME players is culinary. Around 70 percent of MSME players in the culinary sector, starting from roasted nuts, ketapang seeds, banana chips, kembang goyang, and other types of chips. Initially it started with consumption by local people only, but continued to grow outside the Keranggan area, but it is still traditional. Some assistance from the local government and other government institutions to develop MSMEs in Keranggan. There are several superior Keranggan plants that are hampered in their development due to several things, especially supply chain factors, namely the production of roasted peanuts. Several years ago, before the Covid-19 pandemic, these roasted peanuts became a favorite because they entered China, even though they had no product identity. Keranggan roasted peanuts have been famous since the City of South Tangerang was not yet formed. This Keranggan roasted peanut snack tastes different from other roasted peanut snacks. The difference lies in the way it is processed by roasting it using sand, which is its own characteristic. Because the processing method is still traditional, the resulting taste is different from other roasted peanut products. The raw material for peanuts is sent from Central Java and East Java, because in Keranggan there are no residents who grow peanuts because there is no agricultural land anymore. The high cost of raw materials means production is reduced. The results of the production are distributed to stalls and markets around South Tangerang and also marketed to various areas in Jabodetabek
PENGEMBANGAN KONSEP PENATAAN BEJI TELAGA TISTA DI DESA ADAT SIBETAN, KARANGASEM, BALI
No full textDesa Adat Sibetan, Bali, memiliki warisan budaya dan alam yang kaya, terutama Pura Telaga Tista yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan budaya. Tepat bersebelahan dengan Pura Telaga Tista, Beji Telaga Tista, merupakan tempat pemandian. Beji tidak hanya digunakan secara fungsional sebagai tempat pemandian, dalam kaitannya pada umar Hindu dan lokasinya di Bali, beji juga digunakan sebagai tempat suci dan memiliki nilai warisan budaya. Pada konteks lokasi di Beji Telaga Tista ini, kini mulai sepi digunakan oleh masyarakat karena kurangnya penataan pada beji tersebut, sehingga kurangnya privasi dan kenyamanan masyarakat. Proposal ini bertujuan mengembangkan konsep penataan Beji Telaga Tista dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Permasalahan utama melibatkan ketidaknyamanan dan kurangnya fasilitas penunjang di Beji Telaga Tista serta kebutuhan akan konsep penataan ke arah pariwisata yang sesuai. Metode pelaksanaan mencakup penjajakan awal dengan mitra, pengumpulan data melalui survey, wawancara, dan observasi lapangan, pengolahan data secara deskriptif kualitatif, penyusunan konsep pengembangan, FGD untuk mendapatkan feedback masyarakat, revisi dokumen dan penyusunan laporan kegiatan dan luaran. Partisipasi mitra dan masyarakat sangat penting, terutama dalam pengumpulan data dan pendekatan perancangan arsitektur partisipatif. Pengembangan konsep penataan yang diusulkan melibatkan penyusunan masterplan dengan pengembangan fasilitas pendukung, seperti entrance dan penanda, area pemandian, ruang tunggu, ruang ganti, dan area parkir, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai keagamaan dan budaya serupa dengan kondisi eksisting saat ini. Pengembangan konsep penataan ini disusun berdasarkan hasil diskusi dengan pengguna dan perwakilan Desa Adat Sibetan yang menjadi pengelola
Strategi Pelayanan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Denpasar
No full textPublic services in Indonesia in the form of services can be done through the media. Public Broadcasting Institution (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Denpasar is one of the public media agencies that provides services in the form of information. However, as time goes by, many media platforms have emerged that have attracted public attention and the added bureaucratic hierarchy has meant that LPP RRI Denpasar has not been optimal in providing its services. The target of this research is to find out the LPP RRI Denpasar Service Strategy to account for its existence as public media. The formulation of the research problem is: 1) What are the factors causing the LPP RRI Denpasar to not be optimal? 2) What is the service strategy for LPP RRI Denpasar? This research aims to analyze and evaluate the existence of LPP RRI Denpasar as a public media agency whose task is to serve public needs. This type of research is descriptive qualitative with the application of Strategic Management theory according to Fred. R. David. Data collection was carried out using observation, interviews and documentation techniques. The selection of informants used purposive sampling. The research results show that the services of the Public Broadcasting Institution (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Denpasar are not optimal. In carrying out public services, it is a top-down bureaucracy that is still hierarchical, RRI's image still seems stiff and formal in society, and the diversity of public needs cannot be met considering the decreasing availability of human resources. The strategy carried out by LPP RRI Denpasar is to present its broadcast programs on every media platform that is loved by the public, innovating into multi-platform based media.Pelayanan publik di Indonesia dalam bentuk jasa bisa melalui media. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Denpasar menjadi salah satu media badan publik yang memberikan jasa pelayanan berupa informasi. Namun, seiring berkembangnya zaman banyak muncul platform media yang menyita perhatian publik serta ditambah hierarki birokrasi menjadikan LPP RRI Denpasar belum maksimal dalam memberikan pelayanannya. Sasaran penelitian ini berupaya mengetahui Strategi Pelayanan LPP RRI Denpasar untuk mempertanggung jawabkan keberadaannya sebagai media publik. Rumusan masalah penelitian adalah: 1) Apa faktor penyebab belum maksimalnya LPP RRI Denpasar? 2) Bagaimana strategi pelayanan LPP RRI Denpasar? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi keberadaan LPP RRI Denpasar sebagai media badan publik yang memiliki tugas melayani kebutuhan publik. Jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan penerapan teori Manajemen Strategis menurut Fred.R.David. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan cara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan pelayanan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Denpasar belum optimal. Dalam melaksanakan pelayanan public bersifat top-down birokrasi yang masih hierarki, image RRI yang masih terkesan kaku dan formal di masyarakat, dan keberagaman kebutuhan publik yang tidak dapat terpenuhi mengingat keberadaan SDM yang kian berkurang. Strategi yang dilakukan LPP RRI Denpasar yaitu dengan menghadirkan program siarannya pada setiap platform media yang digandrungi publik, berinovasi menjadi media yang berbasis multiplatform
Pengawasan Pemilu Berkarakter Guna Mewujudkan Kedaulatan Rakyat dalam Rangka Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
No full textGeneral elections are a major work of the state which is held periodically every 5 (five) years. In the elections on February 14 2024 to elect the People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR RI), the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI), the President and Vice President of the Republic of Indonesia, and to elect members of the Provincial Regional People's Representative Council (Provincial DPRD), Regency/City Regional People's Representative Council (Regency/City DPRD), as the implementation of people's sovereignty. To guarantee people's rights in the political field and legal certainty, the government regulates this in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections (UU17/2017). Actions at every stage of holding elections can result in violations and criminal acts occurring in the jurisdiction of the Province of Bali, if supervision is not carried out it will result in the people's democratic party not running effectively and efficiently. This research method uses a normative legal research type method, with a statutory approach, namely Law 17/2017 as well as primary and secondary legal materials through literature studies that are appropriate to the problem. The results of this research show that election supervision has an effective character for the realization of people's sovereignty in the implementation of democracy in Indonesia and efficient and effective supervision of future elections by utilizing information technology or digitalization in applying the Industrial Revolution 4.0.
Pemilihan umum (Pemilu) merupakan karya besar negara yang dilaksanakan secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali. Dalam pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Pebruari 2024 untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan untuk melilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat. Untuk menjamin hak rakyat dalam bidang politik dan kepastian hukum, maka pemerintah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU17/2017). Perbuatan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu bisa terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Provinsi Bali, jika tidak dilakukan pengawasan mengakibatkan pesta demokrasi rakyat tidak berjalan secara efktif dan efisien. Metode penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) yaitu UU 17/2017 serta bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan pemilu memiliki karakter yang efektif bagi perwujudan kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan pengawasan pemilu yang akan datang yang efisien dan efektif dengan memnfaatkan teknologi informasi atau digitalisasi dalam mengaplikasikan Revolusi Industry 4.
Challenges Faced by Participants in the In-service Teacher Certification Programme
No full textIn order to better equip teachers for the profession, this research looks at the difficulties encountered by those who take part in Indonesia's Teacher Professional Education Program (PPG). The purpose of this research is to learn about the difficulties encountered by PPG members and the strategies they used to overcome them. A qualitative technique is utilized in this study's methodology. Ten teachers who had finished the PPG program at Ganesha University of Education in 2020 were involved in this research. In this study, internet interviews served as the data collection tool. There were five steps to the data processing process in this study: reading, transcribing, highlighting, keywords, and categorization. Problems with technology adoption and insufficient technical knowledge were identified as difficulties experienced by PPG members in this survey. not having a complete grasp of software expertise, being confused when selecting assessment tools, and having trouble creating lesson plans. Participants work on their problem-solving skills by studying on their own or using the YouTube app. The study's findings suggest that participants might utilize their experiences with the obstacles they faced to better prepare for the future of technology in online education
Code-Mix Analysis on Maudy Ayunda's YouTube Content Titled "The Science of Love-Maudy Ayunda's Booklist"
No full textThis research analyzes the phenomenon of code-switching in the video titled “The Science of Love-Maudy Ayunda's Booklist,†uploaded by Maudy Ayunda on a video-sharing platform. The research methodology involves data collection through video analysis to identify instances of code-switching between Indonesian and English in Maudy Ayunda's discourse. Following identification, an analysis is conducted to understand the reasons behind the use of code-switching and its impact on public communication. The research findings indicate that code-switching is employed to enrich information delivery, emphasize concepts, and reach a broader audience. This phenomenon reflects the cultural and linguistic complexity in multilingual societies. Code-switching also plays a role in social inclusion and effective communication. This study provides valuable insights into cross-cultural and cross-linguistic communication and its relevance in the context of globalization and social media
Expressive Speech Acts in the Kpu.Ri Instagram Comments
No full textThis research delves into the multitude of expressive speech acts evident in the Instagram comment section of the KPU Statement concerning the 2024 Presidential and Vice Presidential Candidate Debate during the 2024 Election, particularly on the official KPU_RI Instagram account. It aims to address the prevalence and nature of these speech acts within the @KPU_RI Instagram comments. Employing a qualitative approach with content analysis methods, this study explores and elaborates on expressive speech acts in response to the KPU_RI Instagram post titled "KPU's Statement Regarding the 2024 Election Debate and Vice Presidential Candidates". Data collection involves extracting comments from KPU statement uploads on the KPU_RI Instagram account containing expressive speech acts, utilizing documentation, listening, and note-taking techniques. Analysis entails coding, data classification to identify relationships, and drawing conclusions. The findings reveal 199 instances of expressive speech acts, including praise, congratulations, criticism, gratitude, blame, and condolences. Notably, criticism emerges as the dominant form, reflecting public dissatisfaction or disagreement with KPU's decisions or policies regarding the 2024 Presidential and Vice-Presidential Election debate. These insights shed light on the dynamics of expressive speech acts in online discourse surrounding electoral processes