Ejournal Universitas Warmadewa
Not a member yet
5210 research outputs found
Sort by
Efektivitas E-Court Sebagai Wujud Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Gianyar
No full textHukum elektronik atau disebut juga dengan e-court merupakan Inovasi Mahkamah Agung yang membantu prosesperadilan menjadi cepat, mudah dan terjangkau. Rapat Pengadilan Elektronik dengan Mahkamah Agung RepublikIndonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Perkara Elektronik dan Perkara Peradilan yangmengeluarkan Keputusan No. 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Produk Elektronik. Pengenalan e-court ke dalamsistem hukum telah diterima dengan baik oleh masyarakat dan para petingginya, sejalan dengan tujuan e-courtuntuk mendorong terwujudnya puasa yang hakiki dan efektif. implementasi sederhana dan murah. Eksperimenpenerbitan Dalam karya ini, penulis mengkaji metode empirisme hukum, misalnya. Penelitian yang membantuuntuk melihat hukum dalam arti sebenarnya dan konsekuensinya di masyarakat. Fokus penelitian ini adalahPengadilan Negeri Gianyar yang berhasil meraih Penghargaan Manajemen Perkara Terbaik dan WebsitePengadilan/ Keterbukaan Informasi Publik Terbaik dalam Lomba Pelayanan Peradilan Pengadilan NegeriDenpasar. Berdasarkan hal tersebut, penulis menanyakan bagaimana penerapan E-court di Pengadilan NegeriGianyar dalam PERMA 1 Tahun 2019 bertujuan untuk memproses perkara dan beracara secara elektronik danseberapa efektifkah peradilan online di Pengadilan Negeri Gianyar? Pengadilan Negeri Gianyar perlumeningkatkan pelayanan kotamadya. Tujuan dari penelitian ini adalah implementasi e-court pengadilan negerigianyar sesuai dengan peraturan mahkamah agung no.1 tahun 2019 dan efektivitas e-court pengadilan negerigianyar sebagai wujud asas sederhana, cepat dan biaya ringan khususnya dalam peradilan perdata
Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Elektronik Rekondisi Tanpa Garansi Resmi
No full textBarang elektronik rekondisi adalah barang elektronik bekas yang telah diperbarui atau diperbarui untuk membuatnya kembali berfungsi dengan baik. Industri rekondisi tumbuh dengan cepat, dan minat masyarakat modern untuk membeli barang elektronik rekondisi juga meningkat. Perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen berkontribusi pada popularitas ini. Banyak dari masyarakat cenderung memilih membeli barang elektronik bekas atau yang biasa disebut dengan barang rekondisi untuk memenuhi kebutuhannya, meskipun disamping itu barang rekondisi sering tidak optimal saat dipakai sesuai kebutuhan. Disamping itu pihak toko pun seringkali memberikan jaminan garansi yang berbeda-beda terhadap barang rekondisi yang mereka jual yang bisa digunakan untuk jaminan terhadap barang yang telah dibeli ketika terjadinya kerusakan atau cacat fisik. Salah satu bentuk tanggung jawab yang bisa diberikan penjual terhadap konsumen yaitu adanya garansi terhadap barang tersebut. Dan garansi menjadi nilai tambah dan sangat diperlukan oleh konsumen saat ingin membeli barang bekas atau rekondisi. Rumusan masalah yg dapat diangkat yaitu, Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas barang rekondisi yang dijual tanpa garansi resmi yang merugikan konsumen? Dan bagaimana tanggung jawab penjual dalam jual beli barang rekondisi tanpa garansi resmi yang merugikan konsumen? Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian normatif
Hukum Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam)
No full textPencatatan perkawinan merupakan suatu tugas atau kewajiban yang fundamental bagi calon suami istri yang hendak melaksanakan perkawinan, dikarenakan jika tidak melakukannya maka akan dapat berakibat hukum yang merugikan kedua belah pihak khususnya pihak perempuan. Oleh sebab itu di beberapa negara, pencatatan perkawinan wajib untuk dijalankan bagi seluruh warga negaranya, salah satunya negara Brunei Darussalam. Di Indonesia juga diwajibkan untuk mencatatkan perkawinan, namun tidak menentukan sahnya perkawinan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan. Dalam penelitian ini, masalah yang diangkat, yaitu terkait perbedaan maupun persamaan peraturan hukum pencatatan perkawinan serta akibat hukumnya apabila tidak dicatatkan di Lembaga Pencatatan Sipil baik di Indonesia maupun di Brunei Darussalam. Melalui perbandingan ini ditujukan khususnya bagi pemerintah Indonesia agar dapat melakukan pembaharuan hukum sehingga peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini lebih efektif. Penulisan ini termasuk kedalam penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dan pencatatan kependudukan yang berlaku di Indonesia dan Brunei Darussalam sebagai bahan hukum primer. Penelitian ini juga menggunakan buku, literatur-literatur ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan sebagai bahan hukum sekunder, serta berupa kamus hukum maupun ensiklopedia sebagai bahan hukum tersier. Selaras dengan Brunei Darussalam, WNI diwajibkan untuk mencatatakan perkawinannya dan memiliki sanksi apabila tidak melaksanakannya. Brunei Darussalam melakukan pembaharuan hukum mengenai pencatatan perkawinan dimana seorang imam dapat menjadi pegawai pencatat perkawinan, hal ini dapat menjadi acuan pemerintah Indonesia untuk melakukan pembaharuan hukum mengenai pegawai pencatatan perkawinan dimana kini Indonesia kekurangan pegawai pencatat perkawinan
Penerapan UU No. 35 Tahun 2014 Pada Putusan Hakim Nomor 12/PID.SUS/2020/PN KMN Terkait Tindak Pidana Pencabulan
No full textPencabulan biasanya terjadi akibat beberapa sisi, yakni rasa ingin tahu anak yang berlebihan, menonton video porno, kemajuan teknologi, sisi penyalahgunaan minuman keras, harkat keagaman yang semakin luntur di masyarakat, siaran televisi dan jaringan internet semakin banyak menyediakan website yang tidak cocok untuk anak-anak. Tujuan penulisan ini yakni: Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pencabulan anak dibawah umur terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/Pn Kmn, kemudian untuk mengetahui penerapan UU No. 35 Tahun 2014 terkait perlindungan anak. Metode yang digunakan penelitian ini menggunakan metode normatif. Adapun hasil dari penelitian ini Hakim dalam memutus perkara pidana anak harus berpegang pada nilai dan jiwa Pancasila yang telah diyakini sebagai pemikiran hidup bangsa serta satu-satunya sumber tertib hukum di Indonesia. Hakim sudah menerapkan UU No.35 Tahun 2014, tetapi Hakim tidak dapat memberikan putusan berupa diversi, Hakim hanya bisa memberikan sanksi sesuai pasal 82 ayat 1 UU No.35 Tahun 2014
Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Parkir Atas Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Parkir Menerapkan Klausula Baku dalam Mencapai Keadilan Berkontrak
No full textThe Consumer Protection Act 0.8 of 1999 contains provisions regarding the rights and obligations that consumers and business actors have. For example, consumers who have not received legal justice in standard agreements that create business actors, seeing the phenomenon that occurs, namely agreements made by parking business actors for consumers who use parking services, basically to meet the needs of a significant number of consumers, to make it easier for parking business actors, agreements that made for consumers who use parking services to be printed in bulk in the form of standard clauses contained in parking tickets that are made unilaterally. However, this authority contains the potential for fraud for parking business actors through the existence of a clause that is not permitted. The contents of this clause are based on the UUPK which is a clause that contains the loading of the responsibility of the businessperson for the consumer which is contained under Article 18 paragraph 1. From this it can be said that there are still many parking business actors who, in stipulating standard clause agreements in the form of parking tickets, violate the provisions of the Protection Act. Consumers are related to the discrepancy of the clause in UUPK to obtain contractual justice for consumers. With the existence of an agreement that uses the standard clause it is not allowed so that the legal consequences according to the explanation of Article 18 paragraph 3 UUPK are null and void.
 
Upaya Penyelesaian Praktik Daur Ulang Palsu Limbah B3 Industri di Indonesia Melalui Pendekatan Holistic Zero Waste Management
No full textKonsep daur ulang limbah B3, seringkali disalahartikan dan disalahgunakan oleh perusahaan penghasil dan pengelola limbah B3 untuk meningkatkan jumlah penjualan produk dengan branding sebagai perusahaan ramah lingkungan. Praktik di lapangan, banyak perusahaan tersebut melakukan daur ulang limbah B3 dengan metode penimbunan (dumping), pembakaran melalui incinerator, penampungan, pemanfaatan ulang secara ilegal, dan pembuangan ke tempat pembuangan akhir yang bertentangan dengan konsep daur ulang limbah B3. Data pada Putusan Pengadilan Negeri di Indonesia pada kurun waktu tahun 2017 hingga 2021, setidaknya ada enam putusan pengadilan terkait pelanggaran pengelolaan limbah B3, diantaranya adalah putusan No.566/Pid.Sus/2017/PN.Kwg, No.917/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg. Tujuan penelitian ini adalah membuktikan kelemahan penanganan limbah B3 secara konvensional yaitu kumpulkan, angkut dan buang ke tempat pembuangan akhir dan menawarkan pendekatan holistic zero waste management sebagai solusinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-evaluatif. Ringkasnya, praktik daur ulang palsu limbah B3 di Indonesia dalam kurun tahun 2017 hingga 2021, disebabkan karena paradigma pengelolaan limbah B3 yang masih konvensional. Pendekatan holistic zero waste management, sebagai solusi daur ulang limbah B3 memiliki empat tahapan dalam penerapannya yaitu membuat regulasi yang menekan industri memproduksi limbah B3, melakukan upaya pengelolaan dan pengolahan limbah B3 yang aman bagi lingkungan, membangun kegiatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan, dan penerapan indeks zero waste management sebagai indikator kadar limbah B3 yang di produksi di masyarakat
English Teacher and Students' Experiences in Learning Loss at Upper Secondary School During Online Learning in Indonesia
No full textOnline learning due to the Covid-19 pandemic has been broadly regulated for the past two years in Indonesia. However, there is a limited exploration of the experiences of students and teachers in the English learning loss at upper secondary level students. Thus, this study aimed to fill this gap by exploring the English teacher and students' experiences in learning loss of online English field during the pandemic outbreak. A narrative inquiry was implied to express their voices. Online questionnaire to know students’ demographic background was employed. One English teacher and two third grade students shared their experiences through the narrative interview (NI). The findings showed that English teachers felt students' loss in English subjects rather than the previous cohort. Some students decreased their understanding and motivation in learning English and had to take remedial courses while missing the examination or assignments. Meanwhile, students mentioned they experienced difficulties in learning English through an online classroom. They felt they had degraded their English skills because they did not practice it at home. Moreover, they also lost interest and motivation to join the class and submit the assignments. Those factors initiated the loss in English learning for first-year secondary students
Teacher Creativity in Developing Canva-Based Language Learning Media
No full textThis study aims to examine and enhance teacher creativity in developing Canva-based language learning media at SMK Negeri 3 ALasa. Specifically, it seeks to understand how such media can be designed to better engage students and improve learning outcomes. This research employs a Research and Development (R&D) approach using the 4D model, which includes four stages: Define (identifying needs and goals), Design (planning the media structure and content), Develop (creating and refining the media), and Disseminate (sharing the final product). The learning media were evaluated by a team of media and material experts, focusing on criteria such as visual appeal, multimedia integration, and content customization. The teachers' creativity is evidenced by the attractive visual design, varied multimedia elements, and tailored content that meets students' needs. The media achieved an 88% effectiveness score from user testing and a 92% validation score from material experts. These findings underscore the importance of integrating technology like Canva in creating innovative and engaging learning experiences. This approach not only enhances student understanding but also empowers teachers to explore creative teaching methods. The high validation scores indicate that the Canva-based learning media are effective and well-received, demonstrating significant teacher creativity and potential for broader application in educational settings
An Analysis of Inflectional and Derivational Affixes of the Students’ Academic Writing
No full textThis study investigates the use of inflectional and derivational affixes in the academic writing of second–year English students, identifying the challenges they face in applying these linguistic elements. Using qualitative methods, specifically content analysis, this study examined a sample of 30 students' writings from the 2021C class. The analysis identified a total of 172 affixes: 122 inflectional suffixes, 36 derivational suffixes, and 14 derivational prefixes. Inflectional suffixes, particularly irregular forms, were predominantly used, while derivational affixes primarily served to change grammatical classes, with "–ly" being the most common. Students encountered several challenges, such as errors in inflectional suffix usage (e.g., omission of plural markers and subject–verb agreement issues) and difficulties with derivational affixes (e.g., omissions and incorrect usage of "–ing," "–ment," "–able," "–re," "–un"). These problems were attributed to confusion between bound and free morphemes, forgetfulness, and a lack of awareness. The study recommends tailored teaching strategies, including targeted exercises, detailed explanations, and ample practice opportunities, to improve students' proficiency with affixes, thereby enhancing the quality and clarity of their academic writin
The Influence of Technology on the Development of Indonesian Language among Youth: A Case Study of Language Use in Short Messages and Social Media
No full textThis study aims to determine the influence of social media use on Indonesian language development among adolescents, the influence of the use of short message platforms on Indonesian language development among adolescents. This study uses a qualitative method with a case study approach. The object of the study is the use of Indonesian by adolescents in text messages and social media. The subjects of this study are adolescents in Indonesia aged 13-19 years. The data collection technique is observation and document collection. The instruments used are (use of language, communication norms and ethics, language structure, social interaction, attitudes and language habits). The results of this study show that the use of Indonesian is more frequent, both orally and in writing. Positive Influence is Increasing the Frequency of Indonesian Speaking, Short message platforms allow teenagers to communicate with many people from various regions in Indonesia. Enriching the Vocabulary, the short messaging platform is colored with various slang, abbreviations, and new terms created by its users. Negative Influences, namely Decline in Language Quality, Use of slang, abbreviations, and new terms that are not standard on short message platforms can reduce the quality of the Indonesian language. Spelling and Grammar Mistakes, Because typing on short messaging platforms is usually done quickly, many teens make spelling and grammar mistakes. This can interfere with adolescents' activities and learning