Ejournal Universitas Warmadewa
Not a member yet
5210 research outputs found
Sort by
Implikasi Pemberlakuan Kebijakan Visa Pada Rumah Kedua (Second Home Visa) di Indonesia)
No full textKebijakan visa rumah kedua atau second home visa menimbulkan sejumlah kritik. Pada kebijakan visa rumahkedua atau second home visa akan resmi diberlakukan pada tanggal 24 Desember yaitu sejak 60 hari sejak suratedaran diterbitkan pada tanggal 25 Oktober lalu. Permasalahan dari penelitian ini mengenai bagaimana pengaturanhukum kebijakan visa pada rumah kedua di Indonesia dan bagaimana implikasi terhadap pemberlakuan kebijakanvisa pada rumah kedua di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Jenispendekatan menggunakan konseptual, pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini pun membuktikanbahwasanya pengaturan kebijakan visa ini sejalan dengan surat edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 terkait pemberian visa dan kitas rumah kedua dinyatakan bahwasanya pemohonsecond home visa diwajibkan memenuhi syarat proof of fund setidaknya Rp. 2 Milyar. Adapun dampak yuridisdari kebijakan ini yaitu dampak langsung bagi perekonomian Indonesia berupa daya tariknya wisman untukberbelanja pada produk lokal di destinasi, dan dampak non yuridis dari kebijakan ini fenomena migrasi orangasing ke Indonesia
Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Hukum Perjanjian Kerja Secara Lisan Antara Pekerja dan Perusahaan
No full textPerjanjian kerja yang didasarkan pada komunikasi lisan kerap kali memunculkan masalah hukum ketika pekerjatidak menyadari status pekerjaannya dengan pengusaha atau perusahaan tempat ia bekerja. Maka dari itu, pekerjadalam hubungan kerja seperti ini mungkin tidak sepenuhnya mengetahui hak-hak mereka sebagai pekerja.Masalah dengan penelitian ini adalah bagaimana dilakukan ketentuan syarat sah perjanjian kerja yang dibuatsecara lisan antara perusahaan dengan pekerja dan bagaimana akibat hukum dari hubungan kerja yang berdasarkanpada perjanjian kerja secara lisan. Menggunakan metode secara normatif dan juga melakukan pendekatan secaraberkonsep dan juga melalui peraturan perundang – undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa persyaratanuntuk membuat perjanjian kerja secara lisan antara pekerja dan perusahaan memegang kekuatan hukum yangpenting karena diakui keabsahannya oleh hukum, selama adanya pemenuhan syarat yang ada dalam Pasal 52Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga adanya Pasal 1320 KUH Perdata berjalan secara satu tujuan dansahnya ketentuan sudah dilaksankan. Adanya kewajiban harus membuat surat pengangkatan untuk secara harfiah,perjanjian kerja yang memenuhi persyaratan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Meskipunperjanjian kerja lisan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis, perusahaan harus tetapmengeluarkan surat pengangkatan untuk membuktikan hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan
Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Lansia
No full textSalah satu bentuk kejahatan yang sedang berkembang di masyarakat serta sebuah tindak pidana ialah penganiayaan. Penganiayaan adalah kejahatan yang berkembang dari waktu ke waktu, seperti bisa dilihat dari pelaku bukan orang dewasa tapi anak-anak. Peneliti memaparkan rumusan masalah yaitu bagaimanakah pengaturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap lansia? serta bagaimanakah sanksi pidana kepada anak yang melakukan penganiayaan terhadap lansia? Penelitian ini memakai tipe penelitian hukum normatif sebagai acuan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian anak yang melaksanakan perbuatan pidana tergolong hukum yang khusus mengesampingkan hukum umum atau menganut asas lex specialis derogat legi generali. Dasar hukum pemidanaan kepada anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 perihal “Sistem Peradilan Pidana Anakâ€. Sanksi terhadap anak tidak hanya memberikan sanksi dan efek jera saja namun perlu perlu mendapatkan perlindungan juga terhadap proses rehab, Kesehatan mental serta psikis karena anak merupakan generasi penerus bangs
Tinjauan Hukum Pidana tentang Fenomena Cyberbullying yang Dilakukan oleh Remaja
No full textBullying dulu dikenal dengan istilah perundungan sekarang di era teknologi yang berkembang ini dikenal dengan istilah cyberbullying. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap fenomena cyberbullying yang semakin merajalela di kalangan remaja di Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyelidiki tinjauan Hukum Pidana Indonesia terhadap tindakan cyberbullying yang dilakukan oleh remaja. Dalam konteks ini, penelitian akan mengulas aspek-aspek hukum yang relevan yang terkait dengan tindakan cyberbullying, serta bagaimana regulasi hukum tersebut dapat diterapkan untuk melindungi individu yang menjadi korban. Selain itu, penelitian ini juga akan memfokuskan perhatian pada upaya konkret yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana cyberbullying tersebut. Selanjutnya, penelitian akan mengeksplorasi efektivitas dan peran cyber patrol yang dilakukan oleh kepolisian sebagai upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana cyberbullying. Penelitian ini dikaji secara yuridis normatif yang akan menggaji berbagai macam literatur yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini sehingga mendapatkan gambaran yang komprehensif dan juga dapat membuat paham mengenai tindak pidana cyberbullying ini. Untuk melakukan analisis terhadap fenomena cyberbullying yang dilakukan oleh remaja, bahan hukum yang menjadi pijakan utama adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah tindak pidana cyberbullying diancam di dalam hukum Indonesia dan siapapun yang melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Upaya cyber patrol yang dilakukan oleh kepolisian dapat mencegah adanya penghinaan tersebut karena hal tersebut terintegrasi ke dalam media sosial dan dapat mencegah terjadinya cyber bullying tersebut
Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum
No full textPeraturan Daerah (Perda) adalah instrumen hukum yang berperan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran strategis Perda dalam konteks otonomi daerah di Indonesia dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengaturan Perda. Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis literatur dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan terkait Perda. Temuan penelitian, dalam meningkatnya kompleksitas dan jumlah Perda di Indonesia, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih antar regulasi. Hal ini bisa menjadi hambatan bagi pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat daerah. Perlunya penerapan prinsip taat azaz (rule of law) dan taat prosedur dalam proses pembuatan Perda untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan hukum. Implikasi yang diajukan meliputi perluasan koordinasi, peningkatan transparansi, evaluasi regulasi yang ada, pendidikan hukum, dan penyederhanaan regulasi untuk memastikan bahwa Perda berkontribusi positif pada pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat daera
Studi Komparatif Penggunaan Analogi dalam Hukum Pidana Indonesia dengan Sistem Hukum Common Law dan Syariah
No full textPerbincangan mengenai penggunaan analogi dalam metode interpretasi hukum telah mengalami perkembangan yang beragam seiring waktu, perbedaan sistem hukum, dan variasi di antara negara-negara yang menganutnya. Perbedaan dalam paradigma, substansi norma, teknis hukum, dan tujuan berhukum telah menyebabkan perbedaan pandangan terhadap penggunaan analogi menjadi tak terhindarkan. Namun, dengan munculnya perkembangan kontemporer dalam hukum pidana Indonesia yang bersifat eklektis, peran analogi mengalami transformasi baru setelah pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian ini mengadopsi metode yuridis-normatif, dengan fokus pada analisis terhadap pasal-pasal UU No. 1 Tahun 2023 yang berkaitan dengan penggunaan analogi. Pendekatan perbandingan dipilih untuk menemukan relevansi dan perbedaan dalam penggunaan analogi antara sistem hukum Indonesia kontemporer, common law, dan syariah. Temuan penelitian menunjukkan adanya dualisme dalam penggunaan analogi di Indonesia pasca pengesahan KUHP Nasional. Penggunaan analogi dilarang dalam kasus yang melibatkan penegakan asas legalitas formil, namun diperbolehkan dalam penegakan asas legalitas materiil. Selanjutnya, sistem hukum common law mengizinkan penggunaan analogi dalam rangka menemukan relevansi dari yurisprudensi berdasarkan asas stare decisis. Di samping itu, dalam sistem hukum syariah, analogi digunakan sebagai qiyas, yaitu metode untuk menentukan hukum dalam kasus yang belum diatur oleh nash (perundang-undangan). Penggunaan analogi dalam asas legalitas formil di Indonesia berkorelasi dengan sistem civil law seperti dalam KUHP Lama, sedangkan dalam asas legalitas materiil berkorelasi dengan common law dengan tujuan mencapai keadilan substantif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran analogi dalam hukum pidana, sehingga dapat menjadi pedoman bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mewujudkan penerapan hukum yang berkeadilan di Indonesi
Transparansi dan Efisiensi dalam Pendaftaran Tanah Melalui Era Undang-Undang Cipta Kerja
No full textTechnological developments mean that the government must also participate in advancing forms of community services, one of which is in the land registration services sector. Land registration is the most important process in land activities, which is a form of creating legal certainty for the community. Because one of the most cases in Indonesia concerns land, a system is needed that can at least reduce land cases and create legal certainty for the community. Electronic land registration was realized through the Job Creation Law on October 5 2020, Indonesia is one of the countries that has just used an electronic land registration system. Singapore was one of the countries that first used an electronic registration system. Singapore realized that there was a need for an integrated land and building system for planning. The electronic system creates various conveniences, with the applications and websites provided by BPN making it easy for people to carry out land activities anywhere and at any time. With this convenience, it will create efficiency and transparency for the community, so that legal certainty will also be fulfilled.
Perkembangan teknologi membuat pemerintah juga harus turut serta memajukan bentuk-bentuk pelayanan kepada masyarakat, salah satunya pada bidang pelayanan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah merupakan proses terpenting dalam kegiatan pertanahan, yang merupakan wujud terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat. Karena salah satu kasus terbanyak di Indonesia adalah pertanahan, maka diperlukan suatu sistem yang setidaknya dapat mengurangi kasus pertanahan dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Pendaftaran tanah secara elektronik diwujudkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang baru menggunakan sistem pendaftaran tanah secara elektronik. Singapura merupakan salah satu negara yang pertama kali menggunakan sistem registrasi elektronik. Singapura menyadari perlunya sistem pertanahan dan bangunan yang terintegrasi dalam perencanaannya. Sistem elektronik menciptakan berbagai kemudahan, dengan adanya aplikasi dan website yang disediakan BPN memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas pertanahan dimana saja dan kapan saja. Dengan kemudahan tersebut akan tercipta efisiensi dan transparansi bagi masyarakat, sehingga kepastian hukum juga akan terpenuhi
Kebijakan Hukum Pengaturan Penggunaan Kendaraan Listrik Dalam Penguatan Ketahanan Energi Nasional
No full textA number of government policies to accelerate the use of electric vehicles are outlined in a number of statutory provisions. The legal umbrella for the use of electric vehicles was first outlined in Presidential Regulation Number 55 of 2019 concerning the Acceleration of the Battery-Based Electric Motorized Vehicle Program. Based on the background above, researchers are very interested in studying: 1) How are electric vehicles currently regulated in Indonesia? and 2) What is the ideal arrangement for electric vehicles to strengthen sustainable energy security in Indonesia? The type of research used in this research is normative legal research. The legal material analysis technique applied in this research involves describing what is the problem, explaining the problem (explanation), examining the problem (evaluation) and providing arguments from the results of the evaluation. The regulation of electric vehicles in Indonesia is currently regulated in Presidential Decree No. 55 of 2019, which is the initial regulation that became the legal umbrella for Indonesian electric vehicles, then derivatives such as PP No. 73 of 2019 which regulates the imposition of Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM). Regulation of electric vehicles is ideal in strengthening sustainable energy security in Indonesia by advancing and regulating the biofuel industry, lithium battery industry and electric vehicles. In the future, the government can target public transportation vehicles to switch to using electric power with batteries.
 
Pattern of Partai Solidaritas Indonesia Candidacy In the Selection of DPRD DKI Jakarta Member Candidates In 2024’s General Election
No full textThis study discussed about the pattern of PSI candidacy in candidates selection for DPRD DKI Jakarta member in 2024’s General Election. This study was motivated because PSI can implementing high degree of participation in their candidacy process. That’s mean the candidacy process of PSI not only an area for elite but also all of the voters. That behavior, has been shown by PSI in the midst of political party situation which trapped in pragmatism. The method of this study is qualitative research with case study research type. Simultaneously, the theory which used in this study is Candidacy Theory who proposed by Gideon Rahat and Reuven. Y Hazan. The result of this study shown that the pattern of PSI candidacy is at a democratic level. It’s said democratic because PSI is able to act inclusively both in nominating candidates and candidates selection process. PSI doesn’t set the special requirements which difficult to fulfill, the PSI’s selectorate involves all of the voters, and the candidates selection is not only an area for a elite. Even though, the candidates nominations seems exclusive, but the most important of inclusive determination is voters involvement in candidacy process.This study discussed about the pattern of PSI candidacy in candidates selection for DPRD DKI Jakarta member in 2024’s General Election. This study was motivated because PSI can implementing high degree of participation in their candidacy process. That’s mean the candidacy process of PSI not only an area for elite but also all of the voters. That behavior, has been shown by PSI in the midst of political party situation which trapped in pragmatism. The method of this study is qualitative research with case study research type. Simultaneously, the theory which used in this study is Candidacy Theory who proposed by Gideon Rahat and Reuven. Y Hazan. The result of this study shown that the pattern of PSI candidacy is at a democratic level. It’s said democratic because PSI is able to act inclusively both in nominating candidates and candidates selection process. PSI doesn’t set the special requirements which difficult to fulfill, the PSI’s selectorate involves all of the voters, and the candidates selection is not only an area for a elite. Even though, the candidates nominations seems exclusive, but the most important of inclusive determination is voters involvement in candidacy process
Tindak Tutur Ekspresif pada Kolom Komentar YouTube KompasTV Berdasarkan Perspektif Cyberpragmatics
No full textThe background of this research is expressive speech act in social media to describe and elaborate the function of expressive speech act based on cyberpragmatics perspective. This study uses a qualitative approach to the content analysis method. The source of data in this study is all language activities contained on the comment page uploaded on September 25, 2023 with a total of 5,832 speeches. The data in this study are all expressive speech acts contained in the comments column totaling 366 utterances. Data collection techniques used are listen, documentation, and record techniques. The research was conducted through YouTube because it makes it easier for netizens to express their speech through the comments column. Based on the analysis, 9 functions of expressive speech acts were found to praise, criticize, congratulate, welcome, accuse, complain, berate, insult and support. The function of speech acts that often arise is the function of praise because it is a form of admiration for someone by the speaker. Speech act the function criticizing serves to provide direction or constructive criticism, function congratulating the form of congratulations on an achievement, function welcoming is expressed when receiving something with a feeling of pleasure, function accusing arises because there is a feeling of dislike for the interlocutor, function complaining expresses a complaint against something, function berating is expressed berating interlocutor, function insulting lowers the degree of speech partner, and function supporting providing support to speech partner. In this study did not find the function of speech acts to thank, sympathize, yell, apologize, forgive, and express condolences