Ejournal Universitas Warmadewa
Not a member yet
5210 research outputs found
Sort by
Efektivitas Pelayanan Perizinan Pariwisata Melalui OSS (Online Single Submission) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Denpasar
No full textSaat ini pelayanan perizinan mengalami kemajuan dengan penggunaan elektronik yang dikelola dengan OSS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Kota Denpasar, adapun permasalahannya adalah 1) Bagaimana Efektivitas Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) dalam pengurusan Izin Pariwisata pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Denpasar? dan 2) Faktor apa sebagai penghambat dalam pelayanan perizinan Pariwisata pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Upaya Penanggulangannya? Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yaitu melakukan penelitian lapangan. Penerapan Sistem OSS dalam pengurusan Izin Pariwisata pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Denpasar belum efektif disebabkan masyarakat yang tidak memahami dalam akses system OSS dan kurangnya sarana prasarana. Faktor penghambat dalam pelayanan perizinan Pariwisata pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu berbagai faktor seperti hukumnya, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Upaya penanggulangannya memberikan penyuluhan cara akses melalui elektronik OSS dan melakukan regulasi aturan antara NSPK terhadap PP OSS. Saran dalam penelitian ini diharapkan memperbaiki system OSS agar tidak berbelit-belit
Penanganan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat (Noodweer) Sebagai Upaya Pembelaan Diri
No full textTindak pidana pembunuhan, suatu tindakan melawan hukum yang memiliki tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Rumusan masalah yang dibahas penelitian ini mengenai bagaimana pengaturan dan bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam keadaan darurat (noodweer). Adanya prosedur menggunakan studi kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum digunakan dalam penelitianyang normatif ini. Hasil dari pembahasan, pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam keadaan darurat (noodweer) diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyebutkan barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan dalam keadaan darurat (noodweer), tidak dijatuhkannya pidana dikarenakan penghapusan yang diberikan dengan adanya alasan bahwa dibenarkan dan dimaafkan, pelaku tindak pidana mendapatkan alasan penghapusan pidana jika telah memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaks
Pertanggungjawaban j&t express atas kerusakan barang selama expedisi, (studi pada j&t express cabang sunset road, kuta badung)
No full textJ&T Express wajib mengantarkan barang titipan ke tempat tujuan. Ini termasuk memastikankeselamatan dan keamanan kiriman selama transportasi. J&T Express juga harus mengatur transportasi yangaman hingga barang diserahkan kepada penerimanya. Proyek ini mengkaji akibat hukum dari J&T Expressyang melanggar kontraknya secara default. Setelah memeriksa prosesnya, peneliti menetapkan bahwaperusahaan jasa pengiriman seperti J&T Express bertanggung jawab secara hukum atas kerusakan barang yangmereka kirim. Ini karena mereka menggunakan metode hukum seperti analisis undang-undang, metodepenelitian empiris dan fakta yang dikumpulkan dari sumber lain. Kesimpulan yang didapat adalah J&T Expressmenghadapi konsekuensi hukum jika menempatkan barang yang tidak aman di transportasi. Selain itu,pengangkut harus mengganti semua biaya, mengkompensasi keuntungan yang hilang dan membayar biayahukum karena Pasal 1243 1246 KUH Perdata. Selain itu, hal yang sama berlaku untuk item yang ditempatkandi transportasi secara default
Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penganiayaan di kota denpasar (studi kasus putusan nomor 363/pid.b/2022/pn.denpasar)
No full textPenganiayaan merupakan bentuk kejahatan terhadap tubuh, tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tingkat tindak Pidana penganiayaan di Kota Denpasar bersifat fluktuatif. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak Pidana penganiayaan?, Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan berdasarkan perkara Nomor 363/Pid.B/2022/P.N Denpasar?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan penganiayaan terjadi karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor dalam diri pelaku, bakat dalam diri pelaku, umur, spiritual, nafsu, dan emosional. Faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan, ekonomi, pendidikan, minuman keras atau beralkohol, kurangnya kesadaran terhadap hukum dan faktor dari korban itu sendiri. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu dengan melihat fakta-fakta dan alat bukti yang terdapat dalam persidangan tersebut. Sehingga Hakim dapat memutus Hukuman yang akan dijatuhi kepada terdakwa, Hakim telah terikat oleh surat dakwan yang telah dibuat oleh jaksa penuntut umum. Hakim mengadili perkara tersebut dengan penuh keadilan dan rapat permusyawaratan, dengan mengadili bahwa terdakwa terbukti bersalah karena telah melakukan tindak Pidana penganiayaan sebagaimana dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) tentang tindak Pidana penganiayaan dan menjatuhkan hukuman penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
Peningkatan Kemampuan Digital Marketing dan Kreativitas Pembuatan Konten The Taran Villas Lembongan, Nusa Lembongan, Klungkung
No full textNusa Lembongan has experienced rapid development in the tourism sector. However, behind the development of the world of technology and tourist accommodation in Nusa Lembongan, partners are still unable to utilize digital marketing as an effort to increase their revenue. The problem faced is the lack of knowledge about the importance of promotion through digital platforms. The second problem is the lack of awareness about the importance of promotional strategies. Third, the lack of skills in using information technology. Fourth, the lack of ideas in creating interesting content. The last problem is the lack of updates on current social media developments. The solution we provide for the first problem is to socialize the importance of digital marketing. The solution to the second problem is to conduct socialization and content creation assistance. For the third problem, assistance in the use of information technology in the form of application-based digital marketing models and websites as portfolios. The solution to the fourth problem is to provide assistance in creating content as well as providing training in creating content that can become advertisements that attract consumers. For the last problem, provide training on advertising language in attracting the right target market. The success of the activity is measured using indicators: achievement of training objectives, achievement of planned targets, and program sustainability. The level of achievement of these three indicators shows an average value above 75 percent so that this community service activity has gone well. The programs in this community service activity need to be maintained by improving the quality of active promotion on the internet and social media, focusing on the target market, maintaining product content engagement on Instagram social media, redeveloping caption ideas with good advertising language, adding skills to create attractive visual and audiovisual content on other social media.Nusa Lembongan telah mengalami perkembangan pesat dalam sektor pariwisata. Namun, di balik perkembangan dunia teknologi dan akomodasi wisata yang terdapat di Nusa Lembongan, mitra masih belum mampu memanfaatkan digital marketing sebagai upaya untuk meningkatkan revenue mereka. Adapun masalah yang dihadapi yaitu kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya promosi melalui platform digital. Masalah kedua adalah kurangnya kesadaran mengenai pentingnya strategi promosi. Ketiga, kurangnya skill dalam menggunakan teknologi informasi. Keempat, kurangnya ide dalam membuat konten yang menarik. Masalah terakhir yaitu kurangnya update terhadap perkembangan media sosial jaman sekarang. Solusi yang kami berikan untuk masalah pertama adalah dengan sosialisasi pentingnya digital marketing. Solusi masalah kedua melakukan sosialisasi serta pendampingan pembuatan konten. Untuk masalah ketiga melakukan pendampingan penggunaan teknologi informasi berupa digital marketing model berbasis aplikasi dan website sebagai portofolio. Solusi masalah keempat adalah melakukan pendampingan dalam membuat konten sekaligus memberikan pelatihan dalam membuat konten yang dapat menjadi iklan yang menarik konsumen. Untuk masalah terakhir memberikan pelatihan bahasa iklan dalam menarik target pasar yang tepat sasaran. Keberhasilan kegiatan diukur menggunakan indikator: ketercapaian tujuan pelatihan, ketercapaian target yang telah direncanakan, dan keberlanjutan program. Tingkat ketercapaian ketiga indikator ini menunjukkan nilai rata-rata di atas 75 persen sehingga kegiatan pengabdian ini telah berjalan baik. Program-program dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini perlu dijaga keberlanjutannya dengan meningkatkan kualitas promosi yang aktif di internet serta media sosial, memfokuskan target pasar, mempertahankan engagement konten produk di media sosial Instagram, mengembangkan kembali ide-ide caption dengan bahasa iklan yang baik, menambah skill pembuatan konten visual dan audiovisual yang menarik pada media sosial lainnya
Pengendalian Sampah Plastik, Penanggulangan Banjir, dan Penguatan Kapasitas UMKM di Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung
No full textGetasan Village is one of the seven villages in Petang District. In addition to plantations, Getasan Village also has potential in the livestock sector. From the observation results, there are a number of problems faced by Getasan Village, the first is the lack of public awareness in utilizing plastic bottle waste. Second, the lack of water infiltration in the area of Village Temple and Dalem Temple, Getasan Village. Finally, many small MSMEs still cannot use social media to promote their businesses. The solution we provide for the first problem is to provide early education to elementary school children. The solution to the second problem is the installation of biopores around the Village Temple and Dalem Temple areas of Getasan Village. The solution to the last problem is the socialization of marketing strategies using social media, specifically Instagram. The success of activities is measured using indicators: the achievement of training objectives, the achievement of planned targets, and the sustainability of the program. The level of achievement of these three indicators shows an average value of above 75 percent so that this service activity has been running well. Programs in these community service activities need to be maintained in sustainability with cooperation between the government and the community so that they can increase awareness in recycling plastic bottle waste to provide more benefits, pay attention to the biopores that have been installed so that they are properly maintained, socialization about strategies in marketing products online must also be emphasized periodically so that MSME actors can continue to maintain their social media always update
Peralihan Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia
No full textDalam konteks perbankan dan pembiayaan, perjanjian kredit pada umumnya berbentuk perjanjian baku yang sedemikian rupa disiapkan oleh pihak bank. Selain itu perjanjian kredit tidak berdiri sendiri melainkan biasanya dibarengi perjanjian asuransi serta perjanjian agunan. Permasalahan nantinya dapat timbul ketika debitur tidak dapat melunasi sisa kreditnya misal karena meninggal dunia. Maka nantinya ini menjadi dasar dari peralihan tanggung jawab hukum untuk menyelesaikan sisa kredit tersebut. Segala kemungkinan yang dapat terjadi seperti adanya peralihan kepada ahli waris hingga tanggungan dari asuransi, tergantung dari beberapa kondisi yang dihadapi. Maka dari itu masalah yang diteliti adalah Bagaimanakah pengaturan konsep klausula baku yang mengikat para pihak dalam perjanjian kredit bank yang bersifat standar, dan Bagaimanakah peralihan tanggung jawab hukum perjanjian kredit bank oleh karena debitur yang meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan dalam rangka penyusunan abstrak ini.Dalam konteks perbankan dan pembiayaan, perjanjian kredit pada umumnya berbentuk perjanjian baku yang sedemikian rupa disiapkan oleh pihak bank. Selain itu perjanjian kredit tidak berdiri sendiri melainkan biasanya dibarengi perjanjian asuransi serta perjanjian agunan. Permasalahan nantinya dapat timbul ketika debitur tidak dapat melunasi sisa kreditnya misal karena meninggal dunia. Maka nantinya ini menjadi dasar dari peralihan tanggung jawab hukum untuk menyelesaikan sisa kredit tersebut. Segala kemungkinan yang dapat terjadi seperti adanya peralihan kepada ahli waris hingga tanggungan dari asuransi, tergantung dari beberapa kondisi yang dihadapi. Maka dari itu masalah yang diteliti adalah Bagaimanakah pengaturan konsep klausula baku yang mengikat para pihak dalam perjanjian kredit bank yang bersifat standar, dan Bagaimanakah peralihan tanggung jawab hukum perjanjian kredit bank oleh karena debitur yang meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan dalam rangka penyusunan abstrak ini
Problematika Penggunaan Rangka Enhanced Smart Architecture Frame Pada Sepeda Motor yang Cacat Produksi (Studi Kasus Kerusakan Rangka Motor Matic Honda)
No full textA problem to the use of Enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) in motorcycles that suffer from manufacturing defects. The eSAF framework is an innovation in the motorcycle industry. However, in some cases, defects occur in the frame, which can cause accidents and losses to consumers. This research method uses juridical-normative, by using literature studies of data, positive law, and other legal materials. This research purposes to analyze aspects of consumer legal protection and producer responsibility of the defective eSAF frames with a case study on damaged frames. This research show that consumers who experience accidents due to eSAF frames have not received legal protection as Article 4 of the UUPK hasn’t been fulfilled. Consumers are entitled to receive compensation for losses caused by product use and KUHPer Articles 1504 - 1512 related to defective products. In addition, PT AHM has also not carried out its responsibilities properly, because it has rejected the claims of losses suffered by consumers and withdrawn its products, which is contrary to UUPK Article 7 Jo.. Article 8. Regarding the use of eSAF frames on motorcycles that have production defects, BPKN as government representaion should investigate the case as a step to prevent accidents and provide strict sanctions for business actors who are proven to harm the public as consumers. PT AHM must immediately withdraw all its products that use the eSAF frame as a form of responsibility and compensate for the losses suffered by consumers when accidents occur when using its products.Terdapat suatu problematika terkait penggunaan rangka Enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) pada sepeda motor yang mengalami cacat produksi. Rangka eSAF telah diperkenalkan sebagai inovasi desain dalam industri sepeda motor. Namun, dalam beberapa kasus, terjadi kerusakan pada rangka tersebut, yang dapat menyebabkan kecelakaan dan kerugian pada konsumen. Metode penelitian ini menggunakan yuuridis-normatif, yakni dengan menggunakan studi kepustakaan dari data-data, hukum positif, dan bahan hukum lainnya. Tujuan penelitian ini menganalisis aspek perlindungan hukum konsumen serta tanggung jawab produsen terkait penggunaan rangka eSAF yang cacat dengan studi kasus pada kerusakan rangka motor matic Honda. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsumen yang mengalami kecelakaan akibat penggunaan rangka eSAF belum mendapatkan perlindungan hukum karena belum terpenuhinya Pasal 4 UUPK yaitu konsumen berhak menerima ganti rugi kerugian yang diakibatkan penggunaan produk dan KUHPer Pasal 1504 - 1512 terkait produk cacat. Disamping itu PT. AHM juga belum menjalankan tanggungjawabnya dengan baik, karena telah menolak tuntutan kerugian yang dialami oleh konsumen dan menarik produknya sehingga bertentangan dengan UUPK Pasal 7 jo. Pasal 8. Terkait penggunaan rangka eSAF pada sepeda motor yang mengalami cacat produksi, seharusnya BPKN sebagai kepanjangan pemerintah melakukan penyelidikan atas kasus tersebut sebagai langkah pencegahan terjadinya kecelakaan dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang terbukti merugikan masyarakat sebagai konsumen. PT. AHM selaku pelaku usaha harus segera melakukan penarikan segala produknya yang menggunakan rangka eSAF sebagai bentuk tanggung jawabnya dan mengganti kerugian yang dialami konsumen ketika kecelakaan terjadi saat penggunaan produknya
Problematika Kejurusitaan dalam Menangani Perkara Pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bangli
No full textThe legal system in Indonesia is based on colonial, ethnic and religious law. This regulation forms the basis for all court decisions, including general courts, state administrative courts, and religious courts. As for the problems: 1) How is the process for implementing jurors based on article 103 of the Republic of Indonesia Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts at the Bangli Regency Religious Court office? 2) What are the inhibiting factors for adversity in handling cases at the Bangli Regency Religious Court office? The purpose of this study is to understand the implementation of jursita based on article 103 of Law No. 7 of 1989 concerning the Religious Courts at the Bangli District Religious Court and to understand the supporting and inhibiting factors of slump at the Bangli Religious Courts, to then find a solution. This study uses empirical methods. Empirical method used by the writer based by the data obtained by the writer from those people whom directly connected with the case matters written on the subject of this study. The bailiff must comply with the direction of the Chief Justice and submit announcements, reprimands, and court decisions in accordance with statutory provisions. If the parties do not provide accurate information, bailiffs may experience difficulties in carrying out their duties. However, they can still be informed about subpoenas by the local village head
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Oleh Bank Dalam Transaksi Melalui Internet Banking
No full textTechnological advances have been able to give birth to services that facilitate daily activities such as the presence of internet banking services. However, there are still many problems related to the unprotection of customer personal data. The formulation of the problem from this study is how to legally protect the security of customer personal data by banks in internet banking services and how bank accountability in terms of personal data belonging to customers is not protected due to the use of internet banking services. The research method used in this thesis research is a normative type of legal research with a type of statutory and conceptual approach. The data sources used are prime, secondary, and tertiary data sources. The collection of legal materials is carried out through a library study. The results showed that the form of preventive legal protection was carried out by providing socialization through the platform to inform about the protection of customer personal data and the applicability of the ITE Law and the Telecommunications Law which provides a protection to prevent disputes against customers. The form of repressive legal protection is carried out through the existence of the Consumer Protection Law which is the basis for the fulfilment of consumption rights. The form of bank liability to customers in the event of a data leak is that the bank will provide compensation if it is proven that it is true that the data leak is not caused by the customer's negligence or mistake