Ejournal Universitas Warmadewa
Not a member yet
5210 research outputs found
Sort by
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Untuk Mendapatkan Upah Minimum Menurut Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagimana Pengaturan Perlindungan Hukum bagi para pekerja untuk mendaptkan perlindungan haknya khususnya mengenai Upah Minimum yang seharusnya pekerja terima. Dalam membahas permasalahan ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Para Pekerja mendapatkan perlindungan hukum untuk hak nya sebagai pekerja dalam pengupahan, tertulis dalam PERPPU Cipta kerja No. 2 Tahun 2022 Pasal 88 yang merupakan pembahuruan dari UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana para pemilik usaha di wajibkan membayar Upah Minimum sesuai dengan yang telah pemerintah tetapkan. Apabila pemilik usaha membayar di bawah Upah Minimum di daerahnya maka pekerja dapat menuntut haknya dan apabila tidak di temui kesepakat bersama, maka pemilik usaha dapat dikenakan denda atau sanksi. Undang-Undang merubah kebijakan mengenai pengupahan pekerja yang sebelumnya di atur dalam Undang-Undang KetenagakerjaanPenelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagimana Pengaturan Perlindungan Hukum bagi para pekerja untuk mendaptkan perlindungan haknya khususnya mengenai Upah Minimum yang seharusnya pekerja terima. Dalam membahas permasalahan ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Para Pekerja mendapatkan perlindungan hukum untuk hak nya sebagai pekerja dalam pengupahan, tertulis dalam PERPPU Cipta kerja No. 2 Tahun 2022 Pasal 88 yang merupakan pembahuruan dari UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana para pemilik usaha di wajibkan membayar Upah Minimum sesuai dengan yang telah pemerintah tetapkan. Apabila pemilik usaha membayar di bawah Upah Minimum di daerahnya maka pekerja dapat menuntut haknya dan apabila tidak di temui kesepakat bersama, maka pemilik usaha dapat dikenakan denda atau sanksi. Undang-Undang merubah kebijakan mengenai pengupahan pekerja yang sebelumnya di atur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan
Implementasi Penyelamatan Kredit Bermasalah Melalui Restrukturisasi Kredit (Pt. Bank Ina Cabang Denpasar)
No full textPandemi Covid-19 merupakan keadaan yang tidak terduga dikenal dengan istilah force majeure yang berdampak bagi sektor perekonomian di Indonesia khususnya dalam dunia perbankan, salah satunya fasilitas kredit yang bermasalah. Karena adanya dampak yang ditimbulkan pandemi terhadap sektor perekonomian, maka penulis menyimpulkan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: bagaimana penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 dalam penyelamatan kredit bermasalah terhadap nasabah di PT. Bank Ina Cabang Denpasar dan bagaimana dampak serta hambatan yang ditimbulkan dari penerapan restrukturisasi kredit berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 bagi PT. Bank Ina Cabang Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep hukum dan pendekatan fakta. Kesimpulan yang dihasilkan yaitu kebijakan pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk menjaga kestabilan tumbuh kembangnya perekonomian di Indonesia. Faktor yang memberikan dampak terhadap Bank Ina yaitu kebijakan restrukturisasi berpengaruh pada likuiditas bank. Tidak diterimanya penawaran restrukturisasi, tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan pengajuan restrukturisasi kredit, dan ketidaktaatan debitur terhadap kesepakatan restrukturisasi kredit merupakan beberapa kendala yang dialami oleh Bank Ina
Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Franchise Indomaret
No full textFranchise indomaret sebagai pelopor pertama minimarket di indonesia yang menjadi bisnis favorit para passive income di Indonesia. Franchisor dan franchisee melakukan pengikatan dengan perjanjian franchise indomaret sesuai pasal 1320 Kuhperdata namun, faktanya dilapangan perjanjian franchise dibuat secara sepihak oleh franchisor dimana setiap klausula dituangkan dalam klausula baku sehingga posisi franchisee lemah hanya mempunyai pilihan untuk menerima dan menolak. Hal ini bertentangan dengan teori pelaksanaan perjanjian dalam hukum perdata yaitu perjanjian sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan asas proporsionalitas menekankan bahwa posisi pihak-pihak yang bernegosiasi harus seimbang. Tujuan penelitian ini adalah menginvestigasi implementasi asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas dalam pembentukan klausula perjanjian franchise indomaret. Metode penelitian menggunakan hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dengan analisis data deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dengan bahan utama yaitu perjanjian franchise indomaret. Hasil penelitian memperlihatkan asas kebebasan berkontrak telah diterapkan dengan baik dalam perjanjian franchise Indomaret, kecuali dalam hal penentuan klausula perjanjian karena seluruh perjanjian ditentukan franchisor. Selain itu, dalam penerapan asas proporsionalitas ditemukan terdapat klausula eksonerasi dalam klausula baku perjanjian franchise Indomaret
Upaya Pencegahan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Usaha Bengkel di Kelurahan Sumerta
No full textThe high population correlates with the level of pollution that occurs, considering the high level of mobility of each person makes the need for transportation facilities even greater. The existence of so many workshops affects the surrounding environmental conditions. The formulation of the issues raised is (1) How are the legal protection efforts against the environment from pollution due to workshop business activities in Sumerta Village?, (2) What are the obstacles in environmental protection due to workshop business activities in Sumerta Village? This thesis research uses empirical legal research methods. The results of the study found that there were prevention efforts made to the environment from pollution due to workshop business activities, namely by conducting socialization from the Environment and Hygiene Service and Sumerta Village to workshop business actors. Obstacles in enforcing environmental protection due to workshop business activities in Sumerta Village there are several factors such as factors of legal facilities, law enforcement officials, facilities and facilities, licensing, public legal awareness of the environment, and a large number of workshops and even distribution make supervision difficult.
 
The Planning of Bill of Quantity for the Construction of the Sibetan Village Market
No full textThe village of Sibetan in Bebandem District, Karangasem Regency, has promising potential in the agricultural sector, one of which is the snakeskin fruit. Most of the villagers in Sibetan own snakeskin fruit fields, which serve as their main source of livelihood. The distribution of this snakeskin fruit can be done by selling it at the market. However, the Sibetan village market does not yet have adequate facilities, so planning documents are needed for its development. The Bill of Quantity (BOQ) is one of the documents required to realize the construction. In this activity, the BOQ for the Sibetan village market will be prepared using the design already owned by the village authorities. The unit price method will be used to prepare the RAB for the Sibetan village market. The results of the activity indicate that the construction of the Sibetan village market requires a budget of IDR 701,950,397. The prepared BOQ will later be used to draft funding proposals, serve as a basis for decision-making, contract drafting, and cost control during the construction implementation
Efforts of the Government and the National Commission on Human Rights in Dealing with the Paniai Case: Problems of the Unfinished Grassroots
No full textThis article discusses the roles of the government and the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) in handling severe human rights violation cases in Paniai, Papua. The purpose of this article is to determine whether the National Commission on Human Rights handled the severe human rights violations in Paniai optimally. The article employs a qualitative research method as a research procedure that generates descriptive data in the form of written or oral words from individuals or things observed. For gathering information, interviews were used along with different types of literature, like journals, to look at the steps that the National Commission on Human Rights took and news stories from different media outlets about how they dealt with serious human rights violations in Paniai. This article uses the theory of institutional and institutional roles to examine the roles played by the National Commission on Human Rights. The research findings indicate that handling the severe human rights violation cases in Paniai creates problematic situations between the government and civilians. First, the National Commission on Human Rights attempts to adapt to external and social expectations. Second, the formation of an order between the majority and minority in the uniformity pattern of witness elements during the investigation stage conducted by the Attorney General. Other challenges include the back-and-forth return of investigation files, which hinders the process of handling the Paniai case by the National Commission on Human Rights.Artikel ini bertujuan untuk memperjelas peran pemerintah dan Komnas HAM dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat di Paniai Papua guna melihat sudah sejauh mana Komnas HAM mengadvokasi masalah HAM yang terjadi di Paniai. Dalam proses penelitian, artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau sesuatu yang diamati (Moleong, 1998). Adapun dalam proses pengumpulan data teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan ditunjang dengan beberapa literatur berupa jurnal-jurnal untuk melihat tahapan penanganan yang telah dilakukan oleh Komnas HAM serta laporan dari berbagai media terkait penanganan pelanggaran HAM berat di Paniai. Dalam menganalisa, artikel ini menggunakan konsep HAM bersama dengan konsep gerakan sosial dan politik perbedaan agar menelisik lebih mendalam terkait ranah privat dan publik juga mayoritas dan minoritas kebijakan terkait penanganan kasus Paniai. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa penanganan kasus pelanggaran HAM berat Paniai menciptakan situasi problematis antara pemerintah bersama dengan masyarakat sipil. Pertama, Komnas HAM terbatas untuk mengekspresikan permasalahan HAM Paniai karena adanya batasan antara ranah privat dan publik. Kedua, terbentuknya tatanan antara mayoritas dan minoritas pada pola keseragaman unsur saksi dalam tahap penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Ada pun tantangan lain seperti bolak-balik pengembalian berkas penyelidikan yang menjadi kendala dalam proses penanganan kasus Paniai oleh Komnas HAM
Model Kampanye Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada Era Orde Baru dan Reformasi
No full textPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) is a political party in Indonesia that has gone through an era of change, from the New Order era to the Reform Era. PDI-P has experienced ups and downs in General Election results since the party was founded. PDI-P's continued success to date cannot be separated from the political campaign strategy they implemented. This research discusses the political campaign strategies carried out by the PDI-P using various methods. This research uses a qualitative approach by analyzing various articles discussing the PDI-P political campaign. The results of this research are that the PDI-P experienced a change in campaign strategy between the New Order and the Reformation. PDI-P, which initially had limited means and difficult situations during the New Order era, was able to find various campaign methods since the Reformation era which then led them to success since 2014.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah salah satu partai politik di Indonesia yang telah melewati pergantian era, dari era Orde Baru hingga Era Reformasi. PDI-P mengalami pasang surut hasil Pemilihan Umum (Pemilu) sejak partai ini didirikan. Kesuksesan PDI-P yang bertahan hingga saat ini tidak lepas dari strategi kampanye politik yang mereka terapkan. Penelitian ini membahas tentang strategi kampanye politik yang dilakukan oleh PDI-P yang menggunakan berbagai cara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis berbagai artikel yang membahas mengenai kampanye politik PDI-P. Hasil penelitian ini adalah PDI-P mengalami perubahan strategi kampanye antara Orde Baru hingga Reformasi. PDI-P yang awalnya memiliki sarana yang terbatas dan situasi sulit pada masa Orde Baru, mampu menemuka berbagai cara kampanye sejak era Reformasi yang kemudian mengantarkan mereka pada kesuksesan sejak 2014
The Politeness of Speech Acts in Teaching and Learning Interactions Between Teachers and Students of SD Negeri 4 Sutopati Magelang
No full textThis research aims to identify speech acts at SD Negeri 4 Sutopati school. The research data is the speech of teachers and students at SD Negeri 4 Sutopatiin school learning. The data collection techniques were free listening technique, recording technique, and note-taking technique. The data were obtained directly during classroom learning, as well as recordings of learning dialogues. The data analysis used intralingual and pragmatic methods. In this study, the validity of the data was tested by using the triangulation technique of data sources of students’ and teachers’ speech during learning and teaching which was then analysed based on the psychopragmatic approach. The speech acts found during teaching and learning are directive, representative, and there is politeness consisting of maxims of wisdom, maxims of generosity in the speech. The results of the research of directive speech acts are 9.56%, then representative 19.42%. While the maxim of wisdom is spoken as much as 3.1%, the maxim of generosity as much as 3.5%, which is done by teachers or students during learning. The utterances delivered are often spoken or spoken by students to teachers or teachers to students during learning and teaching, thus causing a speech act delivered in daily activities. Speech acts in SD Negeri 4 Sutopati can be used as Indonesian language learning materials at school
Semiotic Perspectives of Indonesian Horror Movie Posters
No full textThis research investigates the semiotic dimensions of horror movie posters and how they use signs and pictures to communicate their genre-specific messages. The poster was selected for a popular horror movie in Indonesia. The verbal and visual signs on these posters were analyzed using semiotic theory as explained by Chandler (2007), studying the meaning of verbal and visual signs in terms of connotative and denotative meaning by Barthes (1968) and Cerrato's (2012) theory for interpreting the meaning of colors. Observation and note-taking techniques were used to collect data for this study. The data of this research was analyzed using the descriptive qualitative method. This research shows that selected posters effectively use dark, sinister imagery and bold, jagged typography to convey their horror themes. For instance, the use of a giant skull formed by twelve wrapped corpses in the “Siksa Kubur” poster creates a ghoulish and creepy image that resonates with cultural fears of death and the supernatural. The posters expressed both connotative and denotative meanings. Combining these elements creates a persuasive and engaging narrative that resonates with the cultural and supernatural themes prevalent in Indonesian horror. The posters, beyond being elements of the story, also act as marketing tools, effectively capturing and holding the audience's attention by using meaningful cultural symbols and emotions. These discoveries have important implications for filmmakers and marketers, indicating that a thorough grasp of cultural semiotics can improve horror films' narrative impact and market appeal
Analysis of Illocutionary Acts in Instagram Captions about Covid-19
No full textThe Covid-19 pandemic has altered communication patterns, particularly on social media, where Instagram has become the main platform for disseminating information, opinions, and emotions related to this global crisis. This study aims to explore the types of illocutionary speech acts in the Instagram captions of the WHO account related to Covid-19. This research is a descriptive qualitative study. The data in this research consists of captions and sentences containing illocutionary speech acts, while the data source is the Instagram captions from the WHO's Instagram account about Covid-19 during the pandemic. The method used in this research is the non-participant observation method. The researcher observed the captions on WHO’s Instagram about Covid-19 during the pandemic by recording and noting them. Additionally, the researcher transcribed the caption data into written form. After collecting the data, the researcher performed reduction, classification, verification, and tabulation based on their types. Next, the researcher coded the data, interpreted it, and drew conclusions. The results of this study identify five types of illocutionary speech acts in WHO’s Instagram captions about Covid-19, namely representative, directive, expressive, commissive, declarative, declarative & directive, and directive, representative, & declarative. The findings from this research could significantly influence communication strategies and policies by offering a deeper understanding of how illocutionary speech acts are utilized in health-related messaging. By analyzing the WHO's Instagram captions about Covid-19, this study reveals how specific language choices can effectively convey critical information, persuade audiences, and encourage public compliance with health guidelines. These insights can be applied to refine future health communication campaigns, ensuring that messages are not only clear and informative but also strategically crafted to achieve desired behavioral outcomes on a global scale