Ejournal Universitas Warmadewa
Not a member yet
5210 research outputs found
Sort by
Kewenangan hakim dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi (Analisa Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Dps)
No full textTindakan korupsi adalah merupakan tindak pidana yang dimana perbuatan korupsi ini sangat merugikan dikarenakan ada suatu hak – hak yang mestinya orang lain dapatkan tetapi dipergunakan untuk kepentingan individu. Dalam penindakan kasus korupsi di indonesia sudah terdapat peradilan khusus yakni pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR). Hakim mempunyai kewenangan dalam menghitung kerugian pada tindak korupsi. Dari pembahasan ini maka terdapat beberapa permasalahan yakni Bagaimanakah pengaturan kewenangan hakim dalam menghitung kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi? Dan Bagaimanakah kewenangan hakim dalam menghitung kerugian Negara pada tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dalam putusan perkara tentang tindak pidana korupsi? (Analisa putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Dps). Metode yang digunakan ialah hukum normatif. Kewenangan hakim dalam menghitung kerugian keuangan Negara pada tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016
Tinjauan Yuridis Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penembakan dan Mengakibatkan Kematian
No full textKasus-kasus penyalahgunaan senjata api di kepolisian akhir-akhir ini semakin marak. Mulai dari penembakan terhadap sipil, penembakan sesama polisi sampai menembak diri sendiri. Adapun rumusan masalah yang diangkat, yakni: 1) Bagaimana pengaturan tentang kewenangan tindakan polisi melakukan tembak ditempat? 2) Bagaimana akibat hukum apabila polisi melakukan tembak ditempat tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan? Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan. Hasil yang didapatkan yaitu untuk memahami kewenangan tindakan polisi melakukan tembak ditempat dan akibat hukum apabila polisi melakukan tembak ditempat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan TNI, sekarang ini Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan umum. Petugas polisi berhak menembak dengan todongan senjata jika merasa nyawanya dalam bahaya. Keputusan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan, khususnya hukum KUHP dan Hak Asasi Manusia
Perlindungan hukum bagi konsumen atas adanya kebijakan pemblokiran smartphone melalui international mobile equipment identity
No full textTujuan dari penelitian ini yaitu minimnya informasi mengenai penjualan produk masa kini yaitusmartphone atau telepon pintar yang digandrungi konsumen dengan maraknya barang illegal yang dijual padapasar gelap, dimana pelaku tersebut membuat kecurangan sehingga konsumen merugi. Maka dari itudiangkatnya skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Adanya Kebijakan PemblokiranSmartphone Melalui International Mobile Equipment Identity. Adapun permasalahan yang diangkat yakni,Bagaimana pengaturan hukum mengenai pemblokiran Smartphone melalui International Mobile EquipmentIdentity dan Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum bagi konsumen Dalam Hal terjadinya pemblokiranterhadap IMEI pada smartphone. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatifdengan jenis pendekatan perundang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa Negara dalammenjaga perekonomiannya maka adanya IMEI yang memiliki aturan dengan tujuan dilindunginya produsen –produsen yang ada di negara Indonesia. Di lain sisi juga melindungi orang – orang dengan membeli ke pasargelap salah satu kegunaan IMEI tersebut dan Bentuk perlindungan hukum yang di dapatkan oleh para konsumenkarena IMEI smartphone nya terbelokir yakni perlindungan hukum preventif maupun represif. Bentuk suatuupaya yang dilakukan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran yang ada yaitu denganupaya secara preventif. Sementara itu secara represif yang dapat dilakukan adalah perlindungan hukum yangberupa saksi atau hukuman
Analisis Pemeriksaan Alat Bukti Melalui Metode Scientific Crime Investigation Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Polresta Denpasar
No full textDi wilayah hukum Polresta Denpasar untuk mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan penyidik memanfaatkan metode Scientific Crime Investigation (SCI). SCI merupakan suatu metode pembuktian pidana dengan metode ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan. SCI pada dasarnya merupakan rangkaian proses penyidikan kejahatan dengan mencari, mengumpulkan alat bukti, dan menemukan fakta-fakta dalam suatu kasus. Hal ini dilakukan jika suatu perkara minim saksi untuk memperoleh informasi secara verbal dengan cara memanfaatkan ilmu kriminalistik yaitu adanya triangle crime scene. Dalam hal ini peran dari micro evidence (unsur mikro barang bukti) menjadi sentral dalam SCI karena akan menghubungkan rantai antara korban, pelaku, serta barang bukti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode SCI dalam pemeriksaan alat bukti dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Polresta Denpasar serta apa saja hambatan dari penerapan metode SCI dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di Polresta Denpasar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, penerapan metode scientific crime investigation dalam pemeriksaan alat bukti yang digunakan oleh penyidik Polresta Denpasar adalah dilakukan secara analisa kriminalistik
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Toko Karpet di Desa Adat Seminyak (Studi Kasus di Crown Carpets)
No full textLegal protection and liability are important parts of employment. The Indonesian government creates jobs with legal protection for workers based on Pancasila and the 1945 Constitution. The omnibus law version of the Manpower Law explains the protection of workers in realizing welfare. The case study is located at Crown Carpets in Seminyak Traditional Village, Bali. Empirical legal research method with a focus on collecting data directly from the field through observation and interviews. The main source of data comes from employees at Crown Carpets and the owner of the company provides information about the protection and legal liability in the carpet shop. Secondary data includes relevant primary and secondary legal materials. The data analysis technique used is descriptive technique. The results of the interview obtained that the Crown Carpets company's responsibility for its workers only provides compensation based on the employment relationship, without providing adequate protection in accordance with applicable labor regulations. The owner of Crown Carpets revealed that the company only has verbal agreements with its workers, which do not provide definite guarantees related to work safety and financial protection in the case of serious work accidents in the form of insurance
Hak Penguasaan Tanah Warisan Jero Saren Kauh, Desa Gubug, Tabanan
No full textHeirloom land in Jero Saren Kauh has an important position in the family as inherited land, when one party tries to convert the heirloom land individually, especially in unauthorized ways, it will cause conflict and cause criminal problems. The formulation of the problem in this research is: How is the division of inherited land as heirloom land in Jero Saren Kauh? How is the dispute settlement in the case of control of inherited land as heirloom land in Jero Saren Kauh? The type of research in writing this thesis is empirical legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the research show: The division of heirloom land in Jero Saren Kauh was initially carried out individually, so a dispute arose between the heirs. According to the court decision, the certification of heirloom land in Jero Saren Kauh was actually declared invalid registration so that it returned to being heirloom land. Dispute settlement over the certification of heirloom land was initially carried out in a family manner, namely through mediation, but because each party maintained its stance, the plaintiffs filed a lawsuit in court or through litigation
Pemberdayaan Yayasan Sehati Bali Melalui Digital Marketing dan Komputerisasi Pencatatan Akuntansi
No full textThe partner in implementing PkM is located at the Yayasan Sehati Bali North Denpasar District. The target of this community service is managers who will be given training by the implementation team. The background to the implementation of this activity is due to social media content being less than informative and understanding of digital marketing not being optimal and not yet understanding the computerized accounting cycle of financial transactions. The aim of this training is so that Yayasan Sehati Bali managers can manage social media content more interestingly and effectively and partners are able to carry out computerized accounting records with modifications to Microsoft Excel. Implementation of activities is provided in the form of training using socialization methods regarding the importance of implementing digital marketing and computerization in accounting records for foundations since their inception. Coaching is accompanied by helping create content for marketing on social media platforms and introducing several applications or social media that can be used to promote the foundation easily. Apart from that, training will be provided in carrying out accounting records using simple Microsoft Excel to help foundations in carrying out neat accounting records. So that administrators are expected to be able to carry out promotions and administrative records, especially in accounting, better. The output target to be achieved is improving social media content management skills and accounting records by Yayasan Sehati Bali.Mitra dalam pelaksanaan PkM ini berlokasi Yayasan Sehati Bali, Kecamatan Denpasar Utara. Sasaran PkM ini adalah pengelola Yayasan yang akan diberikan pembinaan oleh tim pelaksana. Latar belakang pelaksanaan kegiatan ini dikarenakan konten media sosial yang kurang informatif dan pemahaman terhadap digital marketing yang belum maksimal dan belum memahami siklus pencatatan akuntansi dari transaksi keuangan secara terkomputerisasi. Tujuan pembinaan ini agar pengelola Yayasan Sehati Bali dapat mengelola konten media sosial yang lebih menarik dan efektif serta Mitra mampu melakukan pencatatan akuntansi yang terkomputerisasi dengan Microsoft Excel modifikasi. Pelaksanaan kegiatan diberikan dalam bentuk pelatihan dan pembinaan dengan menggunakan metode sosialisasi tentang pentingnya pengimplementasian digital marketing dan komputerisasi dalam pencatatan akuntansi untuk yayasan sejak awal berdiri. Pembinaan disertai dengan membantu membuatkan konten-konten untuk marketing di dalam platform digital/sosial media dan memperkenalkan beberapa aplikasi atau sosial media yang dapat digunakan untuk mempromosikan yayasan dengan mudah. Selain itu, akan diberikan pelatihan cara untuk melakukan pencatatan akuntansi dengan menggunakan Microsoft Excel sederhana guna membantu yayasan dalam melakukan administrasi pencatatan akuntansi yang rapi. Sehingga pengurus yayasan diharapkan dapat melakukan promosi dan pencatatan administrasi khususnya dalam akuntansi dengan lebih baik. Target luaran yang ingin dicapai yaitu peningkatan keterampilan pengelolaan konten sosial media dan pencatatan akuntansi oleh Pengelola Yayasan Sehati Bali
Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Koin Digital Crypto
No full textEra ekonomi digital saat ini pengguna internet dari berbagai kalangan dari anak, remaja sampai dewasa dapat mengakses informasi dengan sangat mudah. Kemudahan teknologi ini juga memiliki implikasi dalam dunia investasi yang juga semakin mudah diakses secara online. Rumusan masalah penelitian adalah: Bagaimanakah keabsahan cryptocurrency sebagai investasi di indonesia dan Bagaimanakah bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Koin Digital Crypto. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran keabsahan cryptocurrency sebagai investasi di indonesia dan mengetahui gamabaran tentang bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Koin Digital Crypto.
Pemerintah Indonesia memberikan kebijakan terhadap cryptocurrency dengan mengakuinya sebagai salah satu jenis investasi online dan dapat diperjualbelikan dalam bursa berjangka. Definisi komoditi dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 PP No. 49 Tahun 2014 , juga dalam Pasal 1 Permendag No. 99 Tahun 2018, serta dalam huruf f Pasal 1 Peraturan BAPPEBTI No. 3 Tahun 2019. Dalam Bursa Berjangka dijelaskan bahwa cryptocurrency masuk kategori subjek kontrak berjangka dan dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka
Implementasi Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polres Karangasem
No full textRestorative justice merupakan suatu penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsungpelaku, korban, dan masyarakat. Melalui semua itu kerap menjadi solusi pemecah masalah yang terjadi tanpaharus menempuh pemidanaan. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan Restorative Justice padakasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Karangasem. Penelitian ini merupakan penelitianempiris yaitu penelitian yang mengkaji. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapatdisebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalamkenyataan di masyarakat. Penelitian ini menghasilkan dua temu pertama, bahwa dalam penelitian ini pelaksanaanRestorative Justice di Polres Karangasem sudah baik tetapi belum terlaksana dengan cukup baik, masih terdapatberbagai hambatan atau kendala dalam pelaksanaanya. Kedua, idealnya dalam Restorative Justice pertemuanantara pihak pelaku dan korban harus pula melibatkan pihak lain. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahuiimplementasi restorative justice dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di polres karangasemdan untuk mengetahui kendala–kendala yang dihadapi saat mengimplementasikan restorative justice dalampenyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Seperti masyarakat dengan dukungan dan perhatiannya, sertapelaksanaan benar-benar dilaksanakan sesuai keinginan setiap pihak, tentunya dengan mengedepankan keinginankorban
Kebijakan Keimigrasian Untuk Menyederhanakan Birokrasi, Mempermudah Dan Mempercepat Layanan Izin Tinggal
No full textDalam suatu negara pastinya terdapat perseberan penduduk yang datang dari berbagai daerah dengan maksud untuk mencari tempat tinggal maupun pekerjaan. Dalam konteks ini peran imigrasi sangat mempunyai peran yang sangat vital dalam mengatur serta mengurus legalitas tinggal pada suatu daerah ataupun kawasan. Berdasarkan latar belakang maka timbullah beberapa rumusan masalah antara lain: Apa yang menjadi dasar pertimbangan Surat Edaran Nomor IMI-0702.GR.01.01 Tentang Kebijakan Keimigrasian Untuk Menyederhanakan Birokrasi, Mempermudah dan Mempercepat Layanan Izin Tinggal Guna Mendukung Kebijakan Peningkatan Investasi Asing Ke Dalam Negeri tersebut diterapkan? dan bagaimana keabsahan Surat Edaran dimaksud?. Sehingga maksud tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan sehingga surat edaran dimaksud diberlakukan dan untuk mengetahui bagaimana keabsahan surat edaran dimaksud. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif. Dengan bentuk penelitian hukum secara normatif dengan konseptual dan undang-undang secara Analisa hukum. Hasil survei mengindikasikan Dasar pertimbangan surat edaran dimaksud didasari atas tindak lanjut atas instruksi Presiden Republik Indonesia