Ejournal Universitas Warmadewa
Not a member yet
5210 research outputs found
Sort by
Sanksi Hukum Terhadap Perusahaan Farmasi Yang Memproduksi Dan Mendistribusikan Obat Yang Tidak Memenuhi Standar Bpom
No full textDi Indonesia produksi dan distribusi obat harus sesuai dengan standar dari BPOM selaku pengawas agar tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Jika obat yang diproduksi dan didistribusikan oleh perusahaan farmasi itu tidak sesuai dengan standar dari BPOM justru akan berbahaya bagi para konsumennya. Oleh sebab itu permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu Bagaimanakah Sanksi Hukum Terhadap Perusahaan Farmasi Yang Memproduksi Dan Bagaimanakah Mendistribusikan Obat Yang Tidak Memenuhi Standar BPOM? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang Sanksi Hukum Terhadap Perusahaan Farmasi Yang Memproduksi Dan Mendistribusikan Obat Yang Tidak Memenuhi Standar BPOM. Metode penelitian pada penulisan ini yaitu secara normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan hukum terhadap perusahaan farmasi yang memproduksi dan mendistribusikan obat yang tidak memenuhi standar BPOM terdapat pada Peraturan BPOM No. 34/2018 Tentang CPOB, UU Kesehatan, UU Perdagangan, serta UU Perlindungan Konsumen. Sanksi hukum terhadap perusahaan farmasi yang memproduksi dan mendistribusikan obat yang tidak memenuhi standar BPOM dibagi menjadi tiga, pertama sanksi administratif yang diatur pada Pasal 2 ayat (4) Peraturan BPOM Tentang CPOB, kedua sanksi perdata yang diatur pada Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, ketiga sanksi pidana yang diatur pada Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan
PENGATURAN JUAL BELI VIRTUAL PROPERTY DALAM ONLINE GAME DENGAN TRANSAKSI REAL MONEY TRADING
No full textTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji status kekayaan maya dalam hukum kekayaan Indonesia dalam kaitannya dengan wujudnya sebagai benda berwujud maupun tidak berwujud. Hal ini disebabkan adanya aset virtual itu sendiri yang hanya ada di dunia virtual, namun aset virtual diperlakukan sama dengan objek di dunia nyata, dan game online saat ini bukan hanya sekedar game, tetapi mencakup fungsi jual beli virtual. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana kedudukan Virtual Property dalam transaksi jual beli menurut hukum positif di Indonesia? Bagaimana keabsahan dan akibat hukum dari jual beli Virtual Property dengan transaksi Real Money Trading? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi kedudukan Virtual Property dalam transaksi jual beli menurut hukum positif di Indonesia dan keabsahan dan akibat hukum dari jual beli Virtual Property dengan transaksi Real Money Trading. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan ilmu hukum normatif, yaitu. hukum dan peraturan yang berlaku. Bahan penelitian dikumpulkan melalui kajian literatur, yang tentunya menimbulkan argumen-argumen baru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa virtual property telah memenuhi semua unsur dari suatu benda tidak berwujud yaitu benda, bagian dari property, dapat dimiliki
Peranan Desa Adat Sawagunung dalam Pengelolaan Objek Wisata Goa Garba
No full textDesa Adat Sawagunung memiliki objek wisata Goa Garba, ini dulunya sebagai tempat pasraman kaum bangsawan, ditempat ini pulalah Kebo Iwa ditempa sebelum menjadi mahapatih kerajaan Bedahulu. Objek wisata ini baru dikelola pada tahun 2021 sehingga di dalam pembahasan ini terdapat dua topik permasalahan yaitu yang pertama peranan Desa Adat Sawagunung dalam pengelolaan objek wisata Goa Garba dan pengawasan terhadap kesucian objek wisata Goa Garba. Penelitian ini memakai tipe penelitian Hukum empiris, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Hukum Adat, dalam mengumpulkan data, data yang dikumpulkan adalah data kualitatif. Untuk Menggali data dilakukan Teknik Wawancara, Observasi, dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini untuk mengamati dan mengetahui bentuk dari peranan Desa Adat dalam pengelolaan dan pengawasan objek wisata Goa Garba di Desa Adat Sawagunung. Pengelolaan objek wisata Goa Garba dilakukan dengan membentuk perjanjian kerjasama antara Desa Adat Sawagunung dengan Dinas Pariwisata kabupaten Gianyar. Dimana Desa Adat Sawagunung memberi pengawasan terhadap kebersihan, kelestarian dan keamanan dan memberi pengawasan terhadap kesucian objek wisata Goa Garba. Objek wisata Goa Garba yang merupakan kawasan tempat suci yang berdekatan langsung dengan pura Pengukur-ukuran harus diberi pengawasan
Intercultural Communication in the Public Discussion with the Modern Royal Javanese Princesses
No full textCurrent crosscultural communication and intercultural communication discipline include more theories such as increasing focus on studying the intercultural in different contexts and increasing debate as to what is intercultural itself. Today transformation of the media landscape for instance ranks of radio microphones as blogs, were replacing one-to-many voices of a mass medium with a broader range of voices. There is an ongoing existence of keraton, including their family play a significant role in society, this article aimed to reveal intercultural linguistics characteristic communications of modern Javanese women. Study shows that modern Javanese princesses applied some communication strategies such as the use of indirect pronouns, metaphorical expressions, and another repair of interlocutors. Most interestingly, the princess did not hesitate to express her true feelings in terms of speaking up today women's mindset is still limited by patriarchal values in general society
Sustainable Marketing Management and a Better Sustainable Enterpreunership: North Meruya Community Service Implementation: Sustainable Marketing Management and a Better Sustainable Enterpreunership: North Meruya Community Service Implementation
No full textMSME economic problems can be overcome by carrying out various MSME-based entrepreneurial activities. Report on the Development of Marketing Planning in Building Beginner Entrepreneurship Based on the Management of Meruya Utara Subdistrict, Kembangan, West Jakarta. This community service aims to assist Marketing Planning in Building Management-Based Entrepreneurship Beginners and benefit from their presence in the online environment. The context of this service involves all functionaries of Meruya Utara Subdistrict, Kembangan, West Jakarta. We will analyze the situation of SMEs, identify opportunities and challenges in marketing culinary products, and develop digital marketing strategies that suit the characteristics of SME products. MSME-based entrepreneurship can be developed to reduce dependence on jobs from companies both government and private. Therefore, even though MSMEs are simpler than general companies, determining a company that will be run by MSMEs must still be done through a clear and concrete process, namely by carrying out a Business Planning process. It is hoped that this community service can provide an understanding of MSME entrepreneurship, so that local people can immediately carry out experiments before trying to determine a business they want to develop in the future. By having an understanding of Business Planning in developing MSME entrepreneurship, it can prevent disagreements and conflicts in the company, so that in the end it can reduce poverty levels and improve community welfare
Securitization, Desecuritization, and Resecuritization of Labor Issues in Saudi Arabia
No full textThe presence of Indonesian Workers (TKI) abroad, especially in the Middle East Region, is between the devil and the deep sea. Apart from reducing the government's responsibility to improve the economy by providing job opportunities, their presence also adds to the country's foreign exchange. However, on the other hand, the presence of TKI also adds to the problems caused by the lack of adequate legal protection, inadequate security and welfare guarantees, as well as the ups and downs of Indonesia's bilateral relations with the countries where they work as a result of the problems caused by the TKI themselves. Several policies related to sending migrant workers to the Middle East have been adopted since the time of President Susilo Bambang Yudhoyono. However, a firm policy was only taken during the administration of President Joko Widodo with the issuance of Minister of Manpower Decree number 260 of 2015 which stopped and prohibited the placement of Indonesian workers with individual users in Middle Eastern countries. This policy can also be seen as a policy that is outside the norm considering that the Middle East is the most popular region for migrant workers. This research attempts to explain how the ups and downs of the TKI issue are seen from a security perspective using a constructivist approach. This process, which the Copenhagen School calls securitization, attempts to place threats and objects that must be secured as products of the process of social interaction. This research will also look at how securitization occurs which is then followed by desecuritization and in its development becomes resecuritization
Implementasi Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Balita Menggunakan Klampid New Generation di Kelurahan Dupak
No full textSalah satu produk Pemerintah dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Akta Kelahiran. Akta Kelahiran adalah sebuah bukti sah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari setelah peristiwa kelahiran yang memuat status dan peristiwa kelahiran seorang anak dari suatu keluarga yang menunjukkan bahwa seorang anak tersebut menjadi Warga Negara yang sah menurut hukum. Akta Kelahiran dianggap kurang penting kepemilikannya bagi sebagian warga karena proses penerbitannya yang dianggap sulit dan memakan waktu yang lama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelayanan penerbitan akta kelahiran dengan menggunakan aplikasi Klampid New Generation di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggunakan metode induktif. Dalam pengumpulan data, digunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan untuk analisis data, digunakan metode Reduki Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah implementasi pelayanan penerbitan Akta Kelahiran secara online menggunakan Klampid New Generation di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sudah berjalan secara efektif dengan penerbitan 3 (tiga) dokumen sekaligus pada 1 (satu) permohonan.One of the government's products in the field of population and civil registration is a birth certificate. A Birth Certificate is a valid proof issued by the Department of Population and Civil Registration no later than 60 (sixty) days after the birth event which contains the status and birth event of a child in a family which shows that the child is a legal citizen according to law. Ownership of birth certificates is considered less important for some residents because the issuance process is considered difficult and takes a long time. The purpose of this research is to find out how effective the service for issuing birth certificates is using the Klampid New Generation application at the Surabaya City Population and Civil Registration Service. The research was conducted using a descriptive qualitative approach using an inductive method. In collecting data, techniques of observation, documentation, and interviews were used. As for data analysis, the Data Reduction method, Data Presentation, and Conclusion Drawing were used. The results of this study are that the implementation of online birth certificate issuance services using Klampid New Generation at the Surabaya City Population and Civil Registration Service has been running effectively with the issuance of 3 (three) documents at once on 1 (one) application
Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Badan Permusyawaratan Desa (SIM BPD) dalam Penyampaian Informasi dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung
No full textVillages as the lowest government entity have implemented an information technology-based village concept known as Smart Village. Punggul Village, Abiansemal District, Badung Regency is one of the villages that actively uses technology systems in all government activities and community service activities. One of the application innovations owned by Punggul Village is the BPD SIM application. This research seeks to analyze the implementation of the BPD SIM application. The aim of the research is to analyze and describe the implementation of the BPD SIM application in Punggul Village and determine the factors inhibiting the implementation of the BPD SIM in Punggul Village. The research approach uses a qualitative descriptive method with the application of Edward III's theory. Data collection was carried out using observation techniques, in-depth interviews and documentation. The selection of informants used purposive sampling techniques, and qualitative data analysis was inductive. The research results show that the implementation of the BPD SIM application in Punggul Village has not been effective based on the perspective of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Factors inhibiting implementation are socialization that has not run optimally, inadequate resources, not having the same understanding between BPD officials, and a lack of clear division of tasks in implementing this application.
Desa sebagai entitas pemerintahan terendah telah menerapkan konsep desa berbasis teknologi informasi yang dikenal dengan Smart Village. Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung merupakan salah satu desa yang aktif menggunakan sistem teknologi dalam segala kegiatan pemerintahan dan kegiatan pelayanan masyarakat. Salah satu inovasi aplikasi yang dimiliki Desa Punggul adalah aplikasi SIM BPD. Penelitian ini berupaya menganalisis penerapan aplikasi SIM BPD. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi aplikasi SIM BPD di Desa Punggul dan mengetahui faktor penghambat pelaksanaan SIM BPD di Desa Punggul. Pendekatan penelitian menggunakan metode deskriftif kualitatif dengan penerapan teori Edward III. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara yang mendalam dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, dan analisis data kualitatif bersifat induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SIM BPD di Desa Punggul belum berjalan dengan efektif berdasarkan perspektif komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor penghambat implementasi yaitu sosialisasi yang belum berjalan dengan optimal, sumber daya yang belum memadai, belum memiliki pemahaman yang sama antar aparatur BPD, dan kurang adanya pembagian tugas yang jelas dalam penerapan aplikasi ini.
 
Pengajaran Bahasa Inggris di Yayasan Cinta Yatim dan Dhuafa & Kelompok Belajar Anak-Anak Pemulung dan Kaum Dhuafa Sekolah Kami
No full textSekolah Kami merupakan kelompok belajar informal khusus pemulung dan kaum duafa yang diberikan materi pelajaran secara umum. Yayasan Cinta Yatim dan Dhuafa adalah lembaga sosial yang menaungi pengajaran bagi anak-anak yatim dan kaum duafa. Program Kemitraan Masyarakat yang dilaksanakan di Sekolah Kami dan Yayasan Cinta Yatim dan Dhuafa merupakan program yang dilaksanakan untuk membantu anak-anak komunitas pemulung, yatim serta kaum duafa yang mengenyam pendidikan di tempat tersebut. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mitra yaitu keterbatasan kemampuan Bahasa Inggris anak-anak karena terbatasnya materi pelajaran yang diajarkan dan kurangnya motivasi anak-anak untuk belajar demi mencapai cita-citanya. Berdasarkan kondisi tersebut, tim pengabdian memberikan dua program yaitu pengajaran Bahasa Inggris untuk berkomunikasi guna meningkatkan kemampuan mereka agar bisa membuka peluang untuk berkarir secara global di masa depan dan bantuan berupa donasi serta paket makan siang untuk mendukung proses pembelajaran. Tim pengabdian juga berkolaborasi dengan komunitas Kejar Mimpi CIMB Niaga untuk memberikan bantuan psikososial berupa dorongan dan motivasi agar anak-anak tersebut memiliki rasa semangat dan berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya. Luaran yang dihasilkan untuk mitra dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran anak-anak akan pendidikan, kemampuan berbahasa Inggris yang meningkat, dan tumbuhnya energi yang baik pada kesehatan mental, jiwa, serta pikiran anak-anak di Sekolah Kami dan Yayasan Cinta Yatim dan Dhuafa
Element of Loss in Qualifying an Act as an Unlawful Act
No full textThe aim of this research is to determine the criteria for classifying losses as aspects of criminal acts and the factors judges take into account when classifying losses. This study employs a normative research methodology, which is legal research that views the law as a set of norms. The data sources used in this study are secondary sources, namely journals, Supreme Court Decisions RI Number 2638 K/Pdt/2014, and some laws. Research Results According to R. WirjonoProjodikoro: R. Wirjono Projodikoro interprets the word onrechtmatigedaad as an unlawful act. According to him, the word "deed" in the series of words "unlawful act" can be interpreted positively but also negatively, that is, it also includes things that people can be said to be in violation of the law by just being silent because according to the law, the person should act. It is the duty of judges, particularly constitutional judges, to investigate, uphold, and comprehend the legal principles and sense of justice that permeate society, according to Law Number 48 of 2009, Article 5, paragraph 1. Qualifying events is much more difficult than constatizing events, because constituting events means seeing concrete events, something that can be seen, while qualification in this case is an abstraction rather than the concrete event