Open Journal Unimal (e-Jurnal Universitas Malikussaleh)
Not a member yet
7597 research outputs found
Sort by
Health & Fasting Psychoeducation: Understanding How Stress Can Lead to Illness Among Study Group Mothers in Reuleut Timu Village
Get PDFStres merupakan fenomena yang umum terjadi dan dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental seseorang. Ibu rumah tangga, khususnya yang aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, rentan mengalami stres akibat kombinasi tanggung jawab domestik, tuntutan sosial, serta perubahan fisiologis selama puasa Ramadan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat stres yang dialami oleh ibu rumah tangga selama menjalankan ibadah puasa serta mengevaluasi efektivitas psikoedukasi dalam meningkatkan pemahaman mereka mengenai dampak stres terhadap kesehatan tubuh. Dengan menggunakan metode quasi-experimental, penelitian ini melibatkan 30 ibu rumah tangga yang tergabung dalam pengajian di Kampung Reuleut Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa psikoedukasi efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta tentang stres dan strategi pengelolaannya. Sebagian besar peserta merasa lebih siap dalam menghadapi stres selama Ramadan serta memahami manfaat puasa bagi kesehatan mental mereka. Dengan demikian, intervensi berbasis komunitas seperti psikoedukasi dapat menjadi strategi yang bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan ibu rumah tangga
Legal Protection for Teachers as an Effort to Guarantee Teachers\u27 Rights in Carrying Out Duties at SMAN 1 Dewantara
Get PDFPengabdian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang Perlindungan Hukum Bagi Guru: Menjamin Hak-Hak Guru Dalam Melaksanakan Tugas Di Sman 1 Dewantara. Guru sebagai pendidik profesional memiliki peran yang fungsi, peran, dan kedudukan sangat strategis dalam pencapaian tujuan pencerdasan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, untuk mendukung fungsi dan peran strategis guru sebagai pendidik, upaya perlindungan hukum perlu dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi guru dalam melaksanakan tugasnya dan profesi. Secara yuridis, agar guru dapat menjalan fungsi dan perannya secara maksimal, pemerintah telah menetapkan sejumlah aturan untuk menjamin kepastian perlindungan hukum bagi guru. Ketentuan tentang perlindungan hukum guru di Indonesia secara umum adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dan secara khusus diatur dalam Permendikbud No 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman terhadap perlindungan hukum bagi guru di Takengon. Metode Pengabdian dengan melakukan sosialisasi kepada guru-guru SMAN 1 Dewantara tentang upaya perlindungan hukum bagi guru sebagai langkah untuk menjamin hak-hak guru dalam melaksanakan tugas
Optimizing Self-Acceptance in Mothers with Children with Down Syndrome Through a Reality Counseling Approach
Get PDFMothers often experience profound sadness upon learning that their child has Down syndrome. The initial reactions include denial, shock, disbelief, and shame, which can lead to low self-acceptance, such as self-blame and refusal to accept the current situation. This research aims to increase self-acceptance in mothers with children who have Down syndrome through reality counseling (konseling realitas). The research uses a qualitative approach, with data collection methods including observation, interviews, and documentation. The reality counseling was conducted over four stages within six weeks. The results of this study indicate that reality counseling can effectively improve self-acceptance in mothers with children who have Down syndrome. This finding suggests that this counseling approach can assist mothers in adapting to their situation and improving their emotional well-being, which ultimately supports better parentin
PERAN TUHA PEUT DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN QANUN PIDIE JAYA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG (Studi Penelitian di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya) Firdaus
Get PDFAceh merupakan provinsi dengan status istimewa dan khusus yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan masyarakatnya sesuai peraturan perundang- undangan. Pemerintahan desa di Aceh disebut Pemerintahan Gampong, dipimpin oleh Keuchik dan didukung perangkat lain termasuk Tuha Peut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Tuha Peut, khususnya perempuan, dalam pemerintahan gampong, serta hambatan dan upaya mereka dalam menyelesaikan masalah gampong. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keterlibatan Tuha Peut, terutama perempuan, dalam urusan pemerintahan Gampong serta memahami hambatan dan upaya mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Tujuan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam mengenai peran Tuha Peut dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong, khususnya dalam perumusan qanun, sehingga dapat menjadi landasan untuk meningkatkan efektivitas peran mereka melalui kebijakan yang lebih tepat sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Tuha Peut di Gampong Kayee Raya belum optimal, terutama dalam perumusan qanun gampong, akibat kurangnya pemahaman dan kemampuan anggota Tuha Peut. Kendala lain adalah perbedaan pendapat yang sering memicu perdebatan dan menghambat proses penyusunan qanun. Pemerintah disarankan memberikan pelatihan kepada anggota Tuha Peut untuk meningkatkan kompetensi mereka, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih koheren dan sesuai dengan qanun. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar kajian lanjutan terkait kebijakan dan kontribusi Tuha Peut dalam pemerintahan adat Aceh
TANGGUNG JAWAB HUKUM DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH TERHADAP KOPERASI TANPA LEGALITAS (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH TIMUR)
Get PDFAbstrakDinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bertugas memantau dan mengawasi operasional perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah, sesuai Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 Pasal 5 huruf g tentang Kedudukan, Struktur, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas tersebut di Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab hukum Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM terhadap koperasi tanpa legalitas di Kabupaten Aceh Timur,mengetahui hambatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum terhadap koperasi tanpa legalitas di Kabupaten Aceh Timur, mengetahui upaya penyelesaian Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM terhadap hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum terhadap koperasi tanpa legalitas di Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui wawancara dan studi kepustakaan, serta analisis data deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Timur belum terlaksana secara optimal sebagaimana mestinya. Hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab dinas yaitu sulitnya menjumpai pihak terkait saat pelaksanaan penyidakan oleh dinas serta kesadaran hukum yang rendah di kalangan pelaku koperasi. Upaya yang dilakukan yaitu menjalin koordinasi dengan pihak-pihak lain juga mengadakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan di tingkat masyarakat bertujuan untuk memberikan informasi, bimbingan mengenai pentingnya kesadaran hukum terutama dalam hal izin pendirian koperasi. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas mengoptimalkan Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Timur belum mampu menjalankan tanggung jawab hukumnya sesuai tugas dan fungsi yang dilimpahkan oleh Pemerintah Aceh Timur dan diharapkan lebih tugas dan fungsi nya sebagai pengawas berdirinya koperasi tanpa legalitas
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH GURU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
Get PDFLatar belakang ini membahas kekerasan di sekolah, termasuk penggunaan hukuman fisik untuk disiplin. Meskipun tujuan pendidikan adalah menciptakan lingkungan yang aman, kekerasan fisik dan verbal masih terjadi, berdampak negatif jangka panjang pada siswa. Perlindungan anak diatur oleh Undang-Undang, seperti UUD 1945 dan UU No. 35 Tahun 2014, yang melarang kekerasan di lingkungan pendidikan. Pendekatan yang lebih manusiawi dan perlindungan hukum yang lebih kuat dibutuhkan untuk menciptakan pendidikan yang aman. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek yuridis mengenai kekerasan oleh guru terhadap siswa dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta dampak kekerasan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang, dan analisis bersifat deskriptif analitis. Bahan hukum yang digunakan mencakup hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, kekerasan fisik dilarang. Al-Qur\u27an dan Hadis mengajarkan kasih sayang dalam pendidikan, sementara KUHP dan UU Perlindungan Anak mengatur sanksi untuk kekerasan oleh guru. Dampak kekerasan pada siswa meliputi fisik (rasa sakit), psikologis (emosi labil), dan sosial (isolasi). Hukuman fisik tidak efektif untuk disiplin dan justru merugikan perkembangan siswa. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya dilakukan dalam suasana ramah dan penuh cinta agar siswa merasa aman untuk belajar
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA LHOKSEUMAWE
Get PDFKasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kota Lhokseumawe marak terjadi. Jenis kenakalan ini termasuk dalam tindak pidana yang diatur pada pasal 351 hingga 358 KUHP, yang mencakup tindakan kekerasan yang dapat merugikan fisik hingga menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui penyebab dan upaya penanggulangan penganiayaan oleh anak di kota tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan data utama dari hasil observasi di lapangan dan data pendukung dari jurnal serta buku. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu mengkaji fenomena saat ini secara rinci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan oleh anak mencerminkan masalah sosial yang kompleks. Penyebabnya meliputi faktor emosional, dendam, pengaruh lingkungan sosial, lemahnya kontrol emosi, dan desensitisasi terhadap kekerasan. Untuk menangani masalah ini, diperlukan pendekatan menyeluruh, seperti meningkatkan pengawasan dan komunikasi dalam keluarga, memberikan pendidikan karakter dan kontrol emosi di sekolah, serta melibatkan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang positif bagi anak. Peneliti menyarankan agar kepolisian dan pemerintah menangani kasus penganiayaan oleh anak dengan perhatian khusus sesuai aturan hukum. Hal ini penting agar kejadian serupa dapat dicegah dan masyarakat tidak merasa takut atau terganggu
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA AKIBAT PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE MELALUI SISTEM CASH ON DELIVERY (STUDI PENELITIAN DIKOTA MEDAN)
Get PDFNowadays, online buying and selling transactions are an option that is very popular with the public because of its convenience and benefits. In these transactions there are also many payment methods in online buying and selling, one of which is cash on delivery (COD), however, in this cash on delivery payment method, many business actors experience losses as a result of unilateral cancellations made by consumers. Therefore, this research aims to find out the mechanism for cash on delivery as well as legal protection for business actors due to unilateral cancellations by consumers in online buying and selling through the cash on delivery system. The method in this research uses empirical juridical research which is often called sociological legal research or field research. This research links law with real human behavior. The results of this research are online buying and selling transaction mechanisms in the cash on delivery payment system. When placing an order, consumers are required to make payment first before opening and viewing the product ordered so that the consumer cannot cancel it. If the consumer feels it is not suitable for the product, the consumer can returning the product to the business actor. Legal protection for business actors is inadequate due to the lack of good faith by consumers in canceling online buying and selling transactions using the cash on delivery payment system and there are no sanctions that have been determined if consumers are legally guilty of unilateral cancellation, therefore the need for the government to carry out a review reinstate the Consumer Protection Law or create new regulations specifically for online shopping, especially to protect business actors from consumers who do not have good intentions
TANGGUNG JAWAB HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PEMINJAM YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN FINANCIAL TECHNOLOGY LENDING LEGAL (Studi Penelitian Di Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Kota Medan)
Get PDFOtoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang dibentuk dengan fungsi mengatur dan mengawasi penyelenggaraan di sektor jasa keuangan. Permasalah penelitian ini yaitu: bagaimana tanggungjawab hukum OJK terhadap peminjam yang dirugikan akibat klausula baku dalam perjanjian pinjaman online yang berizin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab hukum OJK sebagai lembaga yang mengatur, mengawasi, dan melindungi hubungan antara masyarakat dengan pelaku usaha jasa keuangan, serta mengetahui hambatan OJK didalam lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, dengan dianalisis secara deskriptif. Narasumber penelitian yaitu Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Kota Medan. Sumber dan jenis bahan hukum adalah bahan hukum primer (UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, dan POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Disektor Jasa Keuangan, dan peraturan terkait). Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK menyediakan layanan pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) untuk nasabah pinjaman online berizin. OJK secara berkala melakukan pengawasan tematik terhadap aplikasi pinjol berizin dan melakukan pemeriksaan khusus jika terjadi sengketa. Namun, OJK menghadapi hambatan seperti ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dan hasil pemeriksaan serta kurangnya pengaduan masyarakat melalui APPK, yang mengakibatkan minimnya informasi mengenai praktik pinjaman online
Koherensi Manajemen Bisnis Syariah Dengan Bisnis Internasional
Get PDFThis article discusses the coherence between sharia business management and international business. Sharia businesses, which operate based on the principles of Islamic law, focus on the halal and haram aspects of business practices. On the other hand, international business management involves managing the operations of companies operating in different countries. Using a qualitative approach and literature study, this research found that the application of sharia business management in an international business context can increase business success and sustainability, while still complying with sharia principles