Jurnal Unswagati Cirebon (Jurnal Universitas Swadaya Gunung Jati)
Not a member yet
2652 research outputs found
Sort by
PENERAPAN SISTEM RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI KEPOLISIAN RESOR TERNATE
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem restoratif justice dalam proses penyelesaian perkara pidana di Kepolisian Resor Ternate. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan; pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan daftar pertanyaan (kuesioner). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Ternate yaitu pada saat tahap penyidikan sedang berlangsung 7 hari sebelum diterbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke kejaksaan kedua belah pihak masih bisa melakukan kesepakatan damai dengan menerapkan sistem Restorative Justice
KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH AHLI WARIS TERHADAP HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGI
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum jual beli yang dilakukan oleh ahli waris terhadap harta warisan yang belum dibagi. Tipe penelitian ini adalah socio-legal research. Jenis dan sumber data adalah mengenal dari mana data diperoleh, apakah data yang diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Data yang diperoleh baik secara sekunder dan primer dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pembeli tanah warisan yang belum dibagi adalah pembeli dapat mengajukan gugatan secara perdata terhadap penjual, serta notaris dan PPAT yang merupakan pejabat umum yang terlibat dalam proses pembuatan akta jual beli tanah warisan tersebut, yaitu gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata Selain itu, pembeli juga dapat mengajukan tuntutan secara pidana, yaitu melaporkan adanya dugaan tindak pidana penipuan berdasarkan ketentuan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN DAN PEMELIHARAAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL OLEH KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II BABANG
No full textTulisan ini menganalisis Efektivitas penyelenggaraan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Babang. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, yang diperoleh melalui studi kepustaakan dan dilengkapi dengan wawancara. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal oleh Kantor UPP Kelas II Babang, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dengan tolak ukur dari beberapa Faktor Efektifitas Yaitu Faktor Hukum (Undang-Undang, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas, Faktor Masyarakat Penegak hukum dan Faktor Kebudayaan telah menunjukan dampak yang baik dalam implentasinya dan telah dapat menunjukan tujuan dari hukum itu sendiri sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu keadilan sosial dalam hal ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai sila kelima dari Pancasila yaitu dengan mengedepankan keadilan yang seadil-adilnya, perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum dan kesejahteraan umum masyarakat namun sejauh ini belum bisa dikatakan efektif karena ada factor-factor pengahambatnya yaitu konfilik norma, budaya kerja dan masih kurangnya fasilitas lain dalam penyelenglenggaraan dan pemeliharaan Pelabuhan, namun hal ini telah dilakukan upaya-upaya dalam penyelengsaiannya dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang kepelabuhanan
PROBLEMATIKA PENGGUNAAN RUANG BAWAH TANAH DARI ASPEK YURIDIS
No full textSaat ini penggunaan atau pemanfaatan ruang bawah tanah sudah menjadi kebutuhan, khususnya bagi para pengembang di bidang pembangunan properti, seperti mall, apartemen, perhotelan, dan transportasi. Berbagai problematika yang melatari penggunaan ataupun pemanfaatan ruang bawah tanah di masyarakat, terlebih saat ini penggunaan ruang bawah tanah akibat pengembangan sektor usaha yang terbentur dengan terbatasnya luas lahan utamanya di kota-kota besar yang ada di Indonesia menjadi dasar bagi kami tim penulis untuk memetakan dan menganalisis izin penggunaan ruang bawah tanah dan masalah yuridis penggunaan ruang bawah tanah. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dikumpulkan melalui studi dokumen. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Izin penggunaan ruang bawah tanah belum merata di setiap kota-kota besar yang ada di Indonesia, seperti Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan, dan wilayah-wilayah lainnya dimana pengembang meluaskan sektor bisnisnya dengan memanfaatkan ruang bawah tanah, terlebih ketika Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan pada Tahun 2019 yang diharapkan dapat menambal ketidakjangkauan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai amanat dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga belum diundangkan hingga saat ini. Masalah yuridis penggunaan ruang bawah tanah adalah belum adanya aturan yang spesifik mengenai hal tersebut, adapun Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria serta Pasal 4 tersebut secara tegas hanya mengatur mengenai alas hak atas tanah di atas permukaan bumi saja, sehingga dapat dianggap bahwa hak atas sebidang tanah juga meliputi hak atas ruang bawah tanah di bawah sebidang tanah tersebut
KONSEP DASAR CRITICAL LEGAL STUDIES: KRITIK ATAS FORMALISME HUKUM
No full textArtikel ini dibuat dengan tujuan untuk memahami konsep dasar pemikiran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies). Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif berdasarkan bahan primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies) pada titik awal kemunculannya merupakan kritik terhadap formalisme hukum. Formalisme hukum yang memandang otonomi hukum, netralitas hukum dan perbedaan politik hukum dibatalkan dan ditolak oleh para pemikir Studi Hukum Kritis. Ide-ide yang terkandung dalam Studi Hukum Kritis cenderung memandang hukum sebagai proyeksi moral dan politik
Students attitudes and behaviors in collaborative writing: A case in an Indonesian secondary school
No full textThis study is aimed at describing secondary school students attitudes and behaviors in collaboratively writing short story. Collaborative writing is used to identify indicators of collaborative activities. Designing a case study, one class of private secondary school that joined writing class participated in this study. Classroom observation and interview were employed to gather the data. The findings suggest that collaborative writing is conducted in five ways: active participation, productive collaboration, flexible and compromised works, good writing management, and respectful works. This research has implication in classroom writing to be promoted in the secondary school in Indonesi
Comparing Second Language Identity as Experienced by International Students during Their Studying abroad
No full textLanguage and cultural identity are things that can be summarized in terms of language identity. The construct of a second language identity has a strong relation with study abroad. Second language identity tends to appear in continuous classical conditioning through study abroad. However, no further investigation about this issue has been researched in Indonesian international student context. This study purposed to explore how is the second language identity constructed through the interactions during study abroad. Through narrative interviews, this study will explore more about how second language identity of two international students constructed in their study abroad countries. The result of this study is second language identity construction is more powerful based on self-desire of participants and who the interlocutors are. Further, by knowing how the second language identity is constructed when international students are in native and non-native English-speaking countries, this study will give an empirical contribution about how English language learning patterns depend on the environment. Thus, the English teacher or language expert later could adapt English learning patterns through the construction of other people's language identity
ENTREPRENEURSHIP-INSIGHTED VILLAGE-OWNED ENTERPRISE (BUMDes) LEADERSHIP CONCEPT IN REALIZING A COMPETITIVE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY OF THE SINARANCANG TOURISM VILLAGE
No full textSinarancang Village as the Setu Patok area has the potential for natural tourism and potential open public spaces. Sinarancang Village has a strategic location because it is close to Setu Patok. The potential for natural and river tourism along with the community mortar home industry are some of the attractions that motivate BUMDes Rancang Jaya to develop it as a tourist village. BUMDes Rancang Jaya, as a newly established company owned by the Village of Sinarancang, has a vision of creating a tourism village called Sinarancang, which is able to attract Cirebon tourists to visit. BUMDes Rancang jaya has been observing and studying other BUMDes that have succeeded in developing tourist villages and attracting tourists. They see the motivation of tourists in visiting Sinarancang Village because of its location near Setu Patok with beautiful views. This is one of the reasons why tourism needs to be developed for developing villages as a means of capturing new opportunities in meeting community needs. The purpose of this study is to identify entrepreneurial characteristics that are applied in business development carried out by BUMDes and to describe the concept of BUMDes leadership which has entrepreneurial characteristics in realizing the development strategy of the Sinarancang tourism village. This study used a qualitative descriptive method with secondary data analysis in the form of village policy documents and primary data analysis from observations and interviews. Regional leadership needs to demonstrate entrepreneurial characteristics. In this case, the leadership of BUMDes Rancang Jaya has shown the beginnings of entrepreneurial characteristics according to Schumpeter (1934) and Kirzner (1973), namely believing in change and making innovations in institutional settings. To realize the development strategy of the Sinarancang Tourism Village, it requires BUMDes leadership with entrepreneurial insight, namely those that fulfill 6 entrepreneurial characteristics in the context of regional development (Stimson, 2009), so that the motivation of entrepreneurship in the context of regional development is realized, namely creating individual economic benefits that occur from cultural enhancement or the regional economic context (business climate) and social welfare as well as community benefits stemming from spillover and institutional effects.Keywords: Sinarancang, Tourism Village, BUMDes, Regional Leadership, Entrepreneurshi
Pemberian Berbagai Bahan Organik sebagai Media Tanam untuk Pertumbuhan Tanaman Bayam (Amaranthus tricolor L.)
No full textBayam merupakan tanaman sayuran yang memiliki tingkat konsumsi tinggi oleh masyarakat, namun hal ini tidak sejalan dengan data produksi bayam yang menunjukkan nilai penurunan. Teknis budidaya yang tepat perlu diterapkan agar produksi bayam dapat meningkat, salah satunya adalah dengan pemilihan media tanam. Kotoran hewan (sapi), sekam dan arang sekam adalah bahan organik yang ketersediaannya tinggi di lapangan serta memiliki kandungan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Penggunaan tiga bahan organik tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi bayam. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendapatkan alternatif bahan organik sebagai media tanam dan melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan bayam, serta mendapatkan komposisi kotoran sapi dan arang sekam yang tepat. Penelitian ini dilaksanakan di areal percobaan Desa Air Terbit, Riau, mulai bulan Juni sampai Juli 2020. Penelitian ini disusun dalam Rancangan Acak Kelompok (RAK) non faktorial yang terdiri dari enam perlakuan yaitu : P0 (Sub soil, 100% tanah), P1 (Sub soil + Kotoran Hewan, 1:1), P2 (Sub soil + Kotoran Hewan + Sekam, 1:1:1), P3 (Sub soil + Kotoran Hewan + Arang Sekam, 1:1:1), P4 (Sub soil + sekam, 1:1), P5 (Sub soil + arang sekam, 1:1), dan P6 (Kotoran hewan, 100%). Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali dan terdiri dari 3 sampel sehingga total tanaman yang digunakan adalah 63 tanaman. Data dianalisis menggunakan ANOVA dan apabila berpengaruh nyata pada taraf 5% dilanjutkan dengan uji lanjut Beda Nyata Terkecil (BNT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kotoran hewan (sapi), sekam dan arang sekam dapat dijadikan alternatif bahan organik untuk media tanam pada budidaya bayam. Pemberian kotoran hewan (sapi), sekam dan arang sekam berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, volume akar, panjang akar dan bobot basah bayam. Komposisi media tanam yang tepat untuk bayam adalah Sub soil + kotoran hewan + arang sekam dengan perbandingan 1:1:1. Kata kunci : Bayam, bahan organik, morfolog
Penentuan Strategi Pengembangan Agribisnis Jahe di Karesidenan Surakarta Pada Masa Pandemi Covid-19
No full textJahe merupakan komoditi khas di Indonesia dengan potensi besar yang dimiliki seperti sebagai rempah-rempah dan obat alami. Alasan tersebut yang membuat jahe sangat mudah dikomersialisasikan. Indonesia juga mengekspor jahe ke negara lain. Permintaan akan jahe yang begitu banyak mencapai ribuan ton terkadang tidak dapat terpenuhi karena kapasitas produksi dalam negri masih minim. Masalah lain yang muncul adalah segi kualitas dan kontinuitas yang masih sering tidak terselesaikan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan agribisnis jahe di karesidenan surakarta pada masa pandemi covid-19. Lokasi penelitian adalah tiga kabupaten yang termasuk ke dalam Karesidenan Surakarta yaitu Kabupaten Karangnanyar, Sukoharjo dan Klaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan agribisnis jahe di Karesidenan Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah petani yang berada pada Karesidenan Surakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 petani jahe yang ada di Kabupaten Karangnanyar, Sukoharjo dan Klaten. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SWOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa posisi RTI dalam matriks IE di kuadran dua yakni tumbuh dan membangun. Strategi SO yang bisa dilakukan adalah menguatkan pasar yang menampung produksi jahe secara kontinyu sehingga produk jahe bisa ditampung dan memproduksi lebih tinggi lagi. Strategi WO yang bisa dilakukan adalah pemberian modal baik berupa hibah maupun pinjaman agar petani mau menamam jahe. Strategi terhadap ancaman (ST) diperlukan untuk konsistensi jahe yang dihasilkan oleh petani secara berkelanjutan. Strategi WT bisa dilakukan dengan memperkuat teknologi budidaya jahe sehingga mampu ditanam disaat cuaca tidak menentu.Keywords : Jahe, Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancama