Jurnal Unswagati Cirebon (Jurnal Universitas Swadaya Gunung Jati)
Not a member yet
2652 research outputs found
Sort by
Kajian Yuridis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Lmg)
No full textIndonesia merupakan negara hukum yang didalam Pembukaan konstitusinya memberikan jaminan erlindungan terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pembunuhan secara harfiah berarti menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan Sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu. Adapun untuk metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian Hukuman mati merupakan hukuman pokok terberat dalam stelsel hukuman pidana kita tertera didalam pasal 10 KUHP
ANALISIS PERILAKU MASYARAKAT DALAM MEMBUANG SAMPAH DI SUNGAI BEDADUNG KABUPATEN JEMBER
No full textPermasalahan sampah di Indonesia masih belum terselesaika sampai saat ini. Hal ini dikarenakan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap akibat dari membuang sampah sembarangan tanpa diolah terlebih dahulu di sekitar area sungai. Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana perilaku masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah rumah tangga di bantaran Sungai Bedadung Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data primer menggunakan cara observasi dan wawancara. Sampel dari penelitian ini yaitu 15 masyarakat yang membuang sampah di bantaran Sungai Bedadung. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan didapatkan hasil perilaku masyarakat dalam membuang sampah di bantaran sungai disebabkan karena tidak adanya sarana pembuangan sampah di sekitar bantaran sungai. Hal ini didukung dengan hasil dari wawancara yang menunjukkan bahwa sebanyak 12 warga mengatakan bahwa di sekitar bantaran sungai Bedadung tidak terdapat sarana pembuangan sampah yang memadai. Selain itu, tidak terdapat pengelolaan sampah organic dan anorganik yang dilakukan di daerah tersebut. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan. Sebanyak 8 dari 15 responden tidak mengelola sampah sebelum dibuang. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu faktor yang menyebabkan perilaku masyarakat membuang sampah di Sungai Bedadung yaitu kurangnya sarana dan prasarana pembuangan sampah, kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengelola sampah, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati larangan membuang sampah di sungai
TINJAUAN HUKUM PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
No full textSertifikasi halal memiliki peran penting dalam suatu produk sebagai bukti bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang dan telah memenuhi syarat pengolahan sesuai dengan Syariat Islam. Keberadaan sertifikasi halal akan meningkatkan minat konsumen muslim dengan label halal pada kemasan produk yang mereka pilih sebagai jaminan mutu dan kualitas dari produk tersebut sehingga dapat memberi keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian bagi masyarakat. Selain itu, sertifikasi halal sebagai jaminan produk halal menjadi Unique Selling Point bagi pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan nilai produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Negara menyiapkan regulasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Perincian produk hukum ini selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal. Kurangnya informasi dan pemahaman hukum masyarakat perihal kebijakan pemerintah tentang kewajiban sertifikasi halal, di Kecamatan Soreang, Kota Parepare merupakan masalah dan tantangan tersendiri guna mewujudkan program Pemerintah Kota Parepare dalam pengembangan Kawasan Wisata Kuliner Halal. Metode pelaksanaan kegiatan adalah ceramah dan diskusi interaktif antara masyarakat, pelaku UMKM, perangkat pemerintah kota, dan narasumber. Sertifikat halal merupakan garansi kepastian atas kehalalan produk yang diperjualbelikan. Apabila produk yang diperdagangkan tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal, terkecuali bagi pelaku usaha yang memproduksi barang dengan unsur-unsur yang dianggap haram menurut syariat Islam, maka wajib mencantumkan keterangan tidak halal (label non-halal) berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan
PERLINDUNGAN GENERASI MILENIAL TERHADAP ANCAMAN NARASI TERORISME: TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
No full textRemaja sebagai masa peralihan yaitu sudah tidak dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Sehingga mudah terprovokasi dan dipengaruhi berbagai isu yang disebarkan melalui media sosial. Media sosial menjadi sarana masifnya kelompok radikal melakukan propanganda. Target utama penyebaran paham radikal dan rekrutmen itu adalah generasi milenial yaitu remaja. Penelitian ini termasuk ke dalam bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi milenial mudah terpapar radikalisme, karena mereka dalam proses pencarianjati diri, sehingga akan sangat mudah terpengaruh dengan apa yang milenial baca. Karena milenial begitu akrab dengan dunia medial sosial yang menyajikan berbagai informasi secara instan dan Upaya pencegahan radikalisme di dunia maya akan sangat efektif jika dapat melibatkan elemen masyarakat dan BNPT dalam menghadapi penyebaran ideologi terorisme dan ideologi radikal intoleran di dunia maya
Peran perilaku kerja inovatif dan keterlibatan kerja dosen vokasi di Jawa Timur
No full textAbstract. Lecturers are one of the resources that play a very important role in achieving higher education goals. Performance from lecturers is essential for organizational development and for the success of higher education. A vocational public university in the province of East Java is the subject of this study, which intends to investigate the effects of innovative behavior and workplace involvement on the effectiveness of teaching staff. The sample in this study was 316 people taken by proportional random sampling method. SEM-PLS data analysis is the quantitative methodology used in this investigation. According to the study's findings, work engagement significantly influences innovative work behavior. Additionally, innovative work behavior conduct has a big impact on how well employees succeed. Finally, employee performance is significantly impacted by work engagement. Keywords: Innovative work behavior; Work engagement; Employee Performance. Abstrak. Dosen merupakan salah satu sumber daya yang memegang peranan sangat berarti dalam mencapai tujuan perguruan tinggi. Dalam pengembangan organisasi, kinerja dosen sangat diperlukan buat keberhasilan pendidikan tinggi. Studi ini bertujuan buat mengkaji peran perilaku inovatif serta keterlibatan kerja terhadap kinerja staf dosen di suatu perguruan tinggi negeri vokasi di provinsi Jawa Timur. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 316 orang diambil dengan metode proportional random sampling. Riset ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis informasi SEM- PLS. Hasil pada penelitian ini menampilkan bahwa work engagement mempengaruhi signifikan terhadap perilaku inovatif kerja. Selain itu, perilaku kerja inovatif memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Terakhir, keterlibatan kerja memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Katakunci: Perilaku Kerja Inovatif; Keterlibatan Kerja; Kinerja Karyawan.
Analisis Hukum Alasan Penyidik Tidak Mengabulkan Permohonan Penangguhan Penahanan Tersangka Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Dikaitkan Dengan KUHAP
No full textPelaku pengedar narkotika yang semakin meluas tanpa batas ini sudah sepantasnya diberikan ganjaran yang berat bagi para pengedar juga para pemakainya, hingga menimbulkan efek jera. Juga bagi para penyidik agar tidak mengabulkan penangguhan penahanan bagi para tersangka tindak pidana narkotika. Hal ini diperkuat dengan Surat KAPOLDA JABAR NOPOL: ST/35/II/2002, Tanggal 11 Februari 2002, Tentang: SASPRI (Sasaran Prioritas) antara lain : Ilegal Logging, Korupsi, Narkoba dan Perjudian, yang isinya adalah agar tidak melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka SASPRI. Jika kita melihat kaitannya antara hak-hak tersangka yang telah diatur dalam Pasal 50 s.d. 68 KUHP dengan Surat KAPOLDA JABAR NOPOL: ST/35/II/2002, Tanggal 11 Februari 2002, bukan tanpa alasan. Melihat kasus narkotika ini sudah tergolong kejahatan kelas tinggi serta efeknya yang merugikan semua komponen bangsa dari segala segi, sehingga dengan dikeluarkannya Surat KAPOLDA JABAR NOPOL: ST/35/II/2002, Tanggal 11 Februari 2002, Tentang: SASPRI (Sasaran Prioritas) antara lain agar tindak kriminalitas: Ilegal Logging, Korupsi, Narkoba dan Perjudian, agar tidak melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka SASPRI menurut penulis sudah tepat pelaksanaannya. Kaitannya antara Surat KAPOLDA JABAR NOPOL: ST/35/II/2002 yang memprioritaskan bahwa tersangka narkotika agar tidak diberi penangguhan penahanan dengan Hak-hak tersangka yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP, menurut penulis penangguhan penahana bukan hal yang tidak mungkin dilakukan, mengingat kejahatan narkotika yang sudah sangat membahayakan suatu bangsa dan hampir di seluruh dunia, maka kiranya penangguhan penahanan bukan suatu hal yang melanggar hukum dalam arti pihak Polri tetap menjunjung tinggi hak-hak tersangka yang jelas-jelas dilindungi dalam pasal 50 sampai dengan 68 KUHAP
MEANS OF CLASS ACTION LAWSUIT AS AN ALTERNATIVE AND SOLUTION FOR RECOVERING STATE AND COMMUNITY FINANCIAL LOSSES IN CORRUPTION DIRECT CASH ASSISTANCE VILLAGE FUNDS
No full textThe purpose of this study was to analyze the means of class action lawsuits that can be used as an alternative to recovering state losses and community losses as direct victims of Village Fund Direct Cash Assistance budget corruption. This type of research is normative legal research, namely looking at law from the point of view of norms which of course is prescriptive, using an analytical descriptive approach, namely describing the position of law as it is now. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials obtained through library research, so that deeper analysis and understanding can be carried out so that there is a strengthening of the legal basis to produce good legal analysis. The collected legal materials were then analyzed using qualitative analysis techniques. The results of the study show that the use of class action lawsuits can be used as an alternative to recover state losses and community losses due to acts of corruption in the Village Direct Cash Assistance budget. Class action facilities are far more effective and efficient in efforts to eradicate corruption which do not burden the state budget, compared to enforcing criminal law through the criminal justice system (police, prosecutors, courts, and correctional institutions). In addition, the implementation of the execution of the return of compensation through class action facilities is more accommodative and equivalent because the legal interests of the injured stakeholder, in this case, the State and the people of the Direct Cash Assistance (Bantuan Langsung Tunai/BLT) Fund Beneficiary Group, can both be restored
THE OPINION OF JAMAAH TABLIGH ABOUT MARRIAGE AGE BY UNDANG-UNDANG NUMBER 16 OF 2019 (A Case Study of the Jamaah Tabligh in Deli Serdang District)
No full textThis study aims to answer how the opinions and practices of the Jamaah Tabligh in Deli Serdang district about the age of marriage by making Undang-Undang Number 16 of 2019 as the basis for the analysis. This study uses empirical juridical research, and data collection techniques in this study are observation, interviews, and document studies. This study found that there are opinions and practices of the Jamaah Tabligh community in Deli Serdang district in marrying off their children may be done when they reach puberty. The background factor is to avoid adultery and promiscuity. Meanwhile, the minimum age for marriage regulated in the Undang-Undang Number 16 of 2019 for men and women as stipulated in Undang-Undang Number 16 of 2019 concerning amendments to Undang-Undang Number 1 of 1974 concerning Marriage. According to the opinions of the Jamaah Tabligh in Deli Serdang district Stick rules regarding the minimum age limit for marriage stipulated in the law are a form of recommendation, so there is no problem with not following the statutory rules regarding the minimum age limit for marriage when marrying off their children for good purposes
ANALYSIS OF THE PHENOMENA OF THE MASS JUDGMENT FROM A LEGAL SOCIOLOGICAL POINT OF VIEW
No full textThe act of taking the law into your own hands (eigenrichting) is a disgraceful act and also violates the laws in force in Indonesia. Vigilante is referred to from the Dutch language, namely "Eigenrechting" which means how to take the law by yourself, take rights without regard to the law, without being known by the government and without using the tools of government power. Facts on the ground show that there are vigilante acts that almost always occur at the same time as a number of other individual rights are violated. For this reason, the state prohibits vigilante action because it is contrary to applicable law. Taking the law into your own hands is also an indicator indicating a low level of legal awareness in society. This paper aims to provide an overview of vigilantism (Eigenrechting) and to explain the phenomenon of mass judgment from the perspective of the sociology of law. This study applies normative legal research using approaches that include the Case Approach, Legislation Approach and Legal Concept Analysis Approach. Based on the analysis carried out, it can be seen that vigilante acts are triggered by emotional factors towards law enforcers and suspected criminals. On the other hand, perpetrators of taking the law into their own hands can be subject to criminal penalties in accordance with Article 351 of the Criminal Code and Article 261 of Law no. 1 of 2023. The act of taking the law into your own hands according to the national legal order violates the principle of the presumption of innocence so that a determination regarding whether an individual is guilty or not must go through a legal process first, this is because there is a chance that he is not guilty but becomes a victim of taking the law into his own hands
COMMUNITY PARTICIPATION IN REALIZING DEMOCRATIC ELECTIONS IN PAPUA PROVINCE IN THE PERSPECTIVE OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY
No full textThis study aims to determine the role of the community in realizing democratic general elections with various indicators in each stage of the 2014 Legislative Election. This research was conducted in Bovel Digoel Regency, Paniai Regency, Yahukimo Regency, Yapen Islands Regency and Keerom Regency. Primary data and secondary data were obtained through documentation studies, observations and interviews with various related parties. The results of the study show the role and participation of the community in the General Election, the role of the community in supervising each stage of the General Election, the role of the community in realizing political rights in the General Election, the influence of local political developments. Meanwhile, the obstacles that affect the participation of the community in the General Election are internal factors including the integrity of election organizers, the synergy of election organizers, adherence and adherence of organizers to the code of ethics, and external factors, namely the intervention of local officials, socialization of election regulations that have not been maximized and the influence of local customs and culture on the electoral system