2686 research outputs found
Sort by
Electrolysis Process of Acid Acetic and Sugar Water Solution as an Alternative Fuel
One alternative energy that can be developed is hydrogen. To obtain hydrogen gas by decomposing water compounds (H2O) into hydrogen hydrogen oxygen gas (HHO) through electrolysis. The solution used in this electrolysis process uses sodium chloride (NaCl) with electric current energy. In this research, a dry cell type HHO generator was used, the electrode used was a type 304 stainless steel plate with a catalyst percentage (NaCl) of 8%, 10%, 12%, 14% and 16%. The aim of this research is to determine the hydrogen content in a solution of vinegar and sugar water which can be used as an alternative fuel. This research produced the highest hydrogen volume at a percentage of 16% of 367 mL at the highest temperature of 547 ºC, the lowest 317 ºC and the lowest hydrogen volume of 198 mL. The highest flame height is 5.72 cm and flame width is 2.98 cm and the highest flame brightness level (Red Green Blue) is 16 RGB and the lowest brightness level is 2 RGB
Penambahan Bio Additif (Minyak Kayu Putih) dalam Proses Elektrolisis Menggunakan Generator HHO Jenis Wet Cell terhadap Nyala Api Pembakaran Difusi
The use of renewable energy as alternative energy is one of the alternative innovations that can be used to offset the need for energy consumption which is increasing every year. Efforts are made, starting with saving the use of petroleum as fuel and making innovations in creating alternative fuels that are easy to obtain, easy to process, and can reduce human dependence on petroleum as the main energy source. This is the basis for innovation in creating alternative fuels by analyzing the flame profile in diffusion combustion which is carried out experimentally using a widecell type HHO generator, 1.3 liters of water, stainless steel plates, a total of 8 plates, salt catalysts and variations in the addition of eucalyptus oil bioadditives (15ml and 30 ml). The results obtained, namely the largest flame profile with a flame area of 60,509 mm² with a temperature of 158.8 ℃ and the lowest flame profile with an area of 22,159 mm² with a temperature of 150.4 ℃. It is concluded that the more the addition of bioadditives, the greater the flame profile produced in diffusion combustion
The Influence of economic growth, exchange rate, and inflation on foreign tourist visits to Indonesia
Tourism is one of the economic sectors that can quickly bring in foreign exchange for the country if managed properly and sustainably. Many economic variable factors influence the demand and supply of the tourism industry, especially the level of foreign tourist visits, such as economic growth, exchange rate, and inflation. This study aimed to determine the influence of economic variable factors, especially economic growth, exchange rate, and inflation, on the number of foreign tourist visits in Indonesia. A quantitative descriptive method is used in this study. To analyze the factors influencing the number of foreign tourist visits in Indonesia, independent variables such as economic growth, exchange rate, and inflation are used in the Multiple Linear Regression equation model. The data used in this study is secondary data on annual time series for the period 2001 – 2020. The research result shows that the number of foreign tourist visits in Indonesia is significantly influenced by economic growth and the exchange rate, while inflation has no significant effect. There are still other factors (non-economic) that influence the decision of tourists to visit. Several factors that need to be considered to increase the interest of foreign tourists visits in Indonesia are tourist attractions, accessibility, amenities, ancillary, attractive promotions, and social, political, and security stabilityJEL Classification A13; B55; D6
Doctrinal Effect: Implikasi Yuridiksi Ekstrateritorial Hukum Persaingan Usaha
The Effects Doctrine creates an important basis for the application of local law outside of its territory. It reflects the understanding that in this day and age, actions taken in one jurisdiction can significantly affect other jurisdictions. The use of competition law extraterritorial jurisdiction, based on the effects doctrine, has long been debated. The purpose of this study is to discuss the application of extraterritorial jurisdiction to competition law in Indonesia. This research uses the normative juridical method to analyze legal norms and principles. The approaches used include statutory approach, comparative law approach, and case approach. The result of this research is that regulations regarding the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition have not explicitly regulated extraterritorial norms in Indonesia. However, the Business Competition Supervisory Commission made a legal breakthrough by applying the extraterritorial principle to resolve the involvement of foreign business actors and impose sanctions on them. This article argues that Indonesia significantly needs to amend its competition law and increase cooperation with other countries to enforce competition law
KEPASTIAN HUKUM KARYA TULIS BANTUAN KECERDASAN BUATAN SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL
Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) dalam menciptakan karya seni telah membuka era baru di dunia kreativitas, namun juga menghadirkan sejumlah tantangan hukum. Penelitian ini menganalisis dampak AI dalam konteks hak cipta, terutama terkait karya tulis. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia memberikan perlindungan atas hak moral dan ekonomi pencipta, namun belum secara eksplisit mengatasi dinamika baru yang dihadirkan oleh AI. Penggunaan data dan kontribusi minim manusia dalam pembuatan karya oleh AI menimbulkan pertanyaan etika dan moral, serta menyoroti perlunya keterbukaan dan kejelasan hukum dalam menghadapi kemajuan teknologi. Dalam konteks ini, perlu adanya pembaharuan perundang-undangan yang dapat mengakomodasi aspek unik karya yang melibatkan AI, khususnya dalam menghasilkan karya tulis. Upaya ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan hak-hak pencipta, serta memastikan bahwa hukum dapat memberikan panduan yang jelas dan adil dalam menghadapi perubahan dinamika kreativitas di era AI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM INFORMASI DAN TATA-KELOLA KEUANGAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD ISLAM TERPADU PUTERA ZAMAN DI KELURAHAN JATIMULYO KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
Dalam rangka terwujudnya Tri Dharma Perguruan Tinggi, kegiatan pengabdian masyarakat ini melibatkan dosen dan mahasiswa untuk mendapat pengalaman belajar menyelesaikan permasalahan pada masyarakat di luar kampus. PAUD Islam Terpadu Putera Zaman merupakan lembaga pendidikan yang telah berdiri sejak tahun 2004 memiliki beberapa permasalahan sebagai berikut, sistem informasi dan tata-kelola keuangan yang belum sistematis dan terintegrasi. Sarana perabot dan inventaris yang sudah banyak rusak. Pengenalan masyarakat sekitar terhadap sekolah ini yang masih rendah. Perlu peningkatan kualitas SDM karena guru yang mengajar sering berganti, dan tidak semuanya lulusan dari fakultas pendidikan. Rembesan air hujan pada beberapa lokasi karena keretakan dinding dan atap. Setelah dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat untuk mengatasi beberapa permasalahan, mitra merasa puas atas kegiatan ini
SISTEM INFORMASI INVENTORY PADA MTS NURUL KHULUS MENGGUNAKAN PHP DAN MySQL
Sarana prasarana di MTs Nurul Khulus Tlogosari Bondowoso masih dilakukan secara manual dalam pencatatan, pengecekan kondisi dan usulan perbaikan atau pembaruannya, sehingga masih dinilai kurang optimal ketika sewaktu-waktu dibutuhkan rekapan laporan kondisi barang pada MTs secara cepat. Pembuatan sistem informasi inventory pada MTs Nurul Khulus menggunakan PHP dan MySQL ini diupayakan untuk membantu pihak sekolah dalam mendata inventaris sekolah, sehingga mempermudah pencarian data inventaris, pengecekan kondisi, pengususlan perbaikan atau pembaruan dan mempercepat pengambilan keputusan ketika sewaktu-waktu dibutuhkannya laporan mengenai inventaris yang tersedia. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi melalui pengamatan langsung di MTs Nurul Khulus, penelitian kepustakaan, dan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai catatan, memeriksa keadaan, dan usulan perbaikan atau pembaharuan. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah dengan metode waterfall, bahasa pemrograman menggunakan PHP, cara kerja sistem menggunakan Power Desaigner dan database menggunakan XAMPP. Berdasarkan dibuatnya sistem informasi inventory ini diharapkan dapat memberikan beberapa informasi mengenai informasi inventaris, kondisi dan usulan dengan lebih cepat dan akurat
STATUS PENGAKUAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PROYEK PEMBANGUNAN REMPANG ECO-CITY
Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi atas belum terakuinya keberadaan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Rempang akibat adanya Proyek Strategis Nasional pembangunan Rempang Eco-City. Kajian tulisan dibatasi hanya pada peraturan perundang-undangan sektoral yang mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan bahan hukum melalui studi pustaka dengan teknik analisis kualitatif. Kajian ini menyimpulkan dua hal. Pertama, peraturan perundang-undangan sektoral telah mengakui eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan hak ulayatnya. Namun, berdasarkan Pasal 2 Permendagri No. 52 Tahun 2014 bahwa Gubernur Kepulauan Riau dan Wali Kota Batam belum ada tindakan pengakuan atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat Rempang beserta tanah ulayatnya melalui produk hukum peraturan daerah, sehingga status tanah ulayat tersebut belum terakui eksistensinya. Kedua, belum diakuinya eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan tanah ulayatnya berimplikasi pada penguasaan HPL oleh PT. MEG di wilayah Pulau Rempang. Selain itu, Wali Kota Batam hanya mengakui keberadaan 16 (enam belas) perkampungan tua yang ada di Pulau Rempang melalui keputusan Wali Kota Batam Nomor KPTS. 105/HR/III/2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam dan belum mengakui hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Rempang
ANALISIS BENDUNG UNTUK PEMANFAATAN POMPA AIR TENAGA HIDROLIK DI KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR
Bendung memiliki peranan penting sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Potensi tersebut dapat dioptimalkan dengan analisis dimensi hidrolis dan stabilitas bendung sebagai faktor penting untuk keamanan bendung. Metode pengambilan data dilakukan dengan melalukan studi literatur pada data-data yang berkaitan. Teknik analisis data menggunakan metode campuran (mixed methods analysis) yaitu menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi hidrolis dan stabilitas Bendung Sumber Buncis di Kabupaten Malang. Hasil analisis dimensi hidrolis bendung menunjukkan bahwa tipe mercu yang optimal adalah tipe bulat dengan tinggi mercu 1,7 m pada elevasi muka air normal 402 Mdpl dan muka Air banjir 404,74 Mdpl. Lebar efektif bendung (Be) sebesar 9,98 m. Hasil Analisis stabilitas bendung dikontrol terhadap guling dan geser pada saat air normal dan banjir. Keamanan terhadap guling saat air normal adalah 2 > 1,5, dan terhadap geser adalah 1,60 > 1,25. Saat banjir, keamanan terhadap guling mencapai 1,97 > 1,5, dan terhadap geser adalah 1,32 > 1,25. Bendung berfungsi untuk memutar Pompa air tenaga Hidrolik dengan head pompa sebesar 125 m
Disparitas Dan Kekosongan Hukum Pidana Atas Kecelakaan Konstruksi Dan Kegagalan Bangunan Dalam Jasa Konstruksi
This study aims to comprehensively discuss legal sanctions for construction accidents and building failures in construction services law, as well as discuss in depth efforts to overcome disparities and criminal law vacancies for building failures in construction services law. This type of research is normative juridical with a descriptive-analytical approach, discusses existing legal symptoms and problems and tests them aware of laws and legal norms. The results of this study show that legal sanctions for construction accidents and building failures in the construction services law are divided into two, namely administrative sanctions (written warnings, administrative fines, temporary suspension of construction service activities, inclusion in the blacklist, suspension of permits and/or revocation of permits) and civil sanctions (compensation), Meanwhile, criminal sanctions are regulated in laws outside construction services such as the Building Law and the Housing/Settlement Law, namely (imprisonment and fines). Efforts to overcome disparities and vacancies in criminal law for construction accidents and building failures are through codification or  legal reconstruction,  namely: rearranging criminal sanctions for building failure in the construction services law and establishing or combining several provisions of related laws in the field of construction, especially regulating building failures and construct accidents regulated in Law Number : 28 of 2002 concerning Building and Law Number : 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas