2686 research outputs found
Sort by
Sosialisasi Kepada Orang Tua Tentang Pencegahan, Penanganan Kekerasan Seksual Dan Perundungan Terhadap Anak di KB-TK Bani Umar
Kekerasan seksual dan Perundungan merupakan permasalahan serius yang dapat mengancam kesejahteraan anak-anak di berbagai lingkungan, permasalahan ini perlu perhatian dari orang tua dan guru demi mencegah dan memberikan penanganan kekerasan seksual dan perundungan. KB-TK BANI UMAR merupakan lembaga pendidikan yang berfokus pada pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak yang juga memerlukan sosialisasi untuk menjaga murid-murid dari ancaman kekerasan seksual dan perundungan. Metode pelaksanaan sosialisasi yang menjadi program Kuliah Pengabdian masyarakat berupa penyuluhan , diskusi dan pengisian kuisioner. Dari hasil kuisioner ternyata masih banyak dari para hadirin yang masih belum pernah mendapatkan informasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan perundungan terhadap anak usia dini. Dari hasil kuisioner setelah sosialisasi dinyatakan banyak yang merasa lega dan mengetahui bagaimana cara agar dapat mencegah dan menangani kekerasan seksual dan perundungan pada anak usia dini ditambah dengan diperolehnya kontak person mahasiswa hukum yang tergabung dalam LBH untuk mendampingi dan menangani kasus kekerasan seksual dan perundungan pada ana usia dini
PEMAHAMAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH PADA APARATUR DESA DAN MASYARAKAT DESA BENJOR KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG
Pada wilayah Desa Benjor masih terdapat kekurangan pemahaman terhadap sejauh mana kepastian hukum hak atas tanah yang harus diterapkan, baik dilingkup aparatur desa itu sendiri maupun untuk masyarakat. Melalui pengabdian ini, metode yang digunakan adalah pendampingan partisipatif. Dampak pada penyuluhan hukum adalah pemahaman pemerintah desa dan masyarakat desa dapat lebih memahami proses legal yang diperlukan untuk mengamankan hak-hak mereka, termasuk prosedur yang harus diikuti dalam pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa tanah. Manfaat utama dari penyuluhan ini adalah peningkatan kepastian hukum dalam masyarakat, yang pada gilirannya akan membantu mengurangi potensi konflik agraria dan memberikan rasa aman bagi pemilik tanah. Kesimpulan pada penyuluhan hukum ini yakni pemahaman Aparatur Desa dan Masyarakat Desa terhadap kepastian hukum hak atas tanah di Desa Benjor masih terbilang minim sehingga akan berdampak pada sengketa pertanahan dikemudian hari. Serta dilakukan penyuluhan hukum dengan memperkuat dasar ilmu hukum pertanahan kepada pemerintah desa dan masyarakat, yang dimana masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya maka dapat melakukan dengan dua cara, diantaranya secara sistematis dan sporadik.ABSTRAKPada wilayah Desa Benjor masih terdapat kekurangan pemahaman terhadap sejauh mana kepastian hukum hak atas tanah yang harus diterapkan, baik dilingkup aparatur desa itu sendiri maupun untuk masyarakat. Melalui pengabdian ini, metode yang digunakan adalah pendampingan partisipatif. Dampak pada penyuluhan hukum adalah pemahaman pemerintah desa dan masyarakat desa dapat lebih memahami proses legal yang diperlukan untuk mengamankan hak-hak mereka, termasuk prosedur yang harus diikuti dalam pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa tanah. Manfaat utama dari penyuluhan ini adalah peningkatan kepastian hukum dalam masyarakat, yang pada gilirannya akan membantu mengurangi potensi konflik agraria dan memberikan rasa aman bagi pemilik tanah. Kesimpulan pada penyuluhan hukum ini yakni pemahaman Aparatur Desa dan Masyarakat Desa terhadap kepastian hukum hak atas tanah di Desa Benjor masih terbilang minim sehingga akan berdampak pada sengketa pertanahan dikemudian hari. Serta dilakukan penyuluhan hukum dengan memperkuat dasar ilmu hukum pertanahan kepada pemerintah desa dan masyarakat, yang dimana masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya maka dapat melakukan dengan dua cara, diantaranya secara sistematis dan sporadik.                                                         ABSTRACTIn the area of Benjor Village, there is still a lack of understanding regarding the extent to which legal certainty over land rights should be enforced, both among village officials and the community. Through this service, the method used is participatory assistance. The impact of the legal education provided is that the village government and the community can better understand the legal processes necessary to secure their rights, including the procedures that must be followed in land registration and land dispute resolution. The primary benefit of this education is the enhancement of legal certainty within the community, which in turn will help reduce potential agrarian conflicts and provide a sense of security for landowners. The conclusion of this legal education is that the understanding of the village administration and the community in Benjor Village regarding legal certainty over land rights is still quite limited, which could lead to land disputes in the future. Legal education was also conducted to strengthen the legal foundation of land rights for the village government and the community, where those who have not yet registered their land can do so in two ways: systematically and sporadically.Â
Pelatihan Manajemen Bisnis, Keuangan dan Hukum Bisnis Guna Mendukung Desa Devisa yang Berkelanjutan di Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung
Banyaknya usaha dalam negeri di Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung memberikan dampak terhadap tingkat perekonomian masyarakat dalam hal pengembangan usaha. Tentu saja hal ini merupakan hal baik yang diharapkan dari banyaknya undang-undang dan kebijakan yang telah diterapkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa persoalan yang dihadapi pelaku usaha di Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung saat ini diantaranya adalah kegiatan perencanaan bisnis, pengelolaan keuangan, marketing dan promosi hingga proses mengawasi kegiatan operasional usahanya. Selain itu, masih banyak mitra yang belum memiliki literasi terkait hukum, seperti Hak Atas Kekayaan Intelektual, hingga perizinan usaha walaupun usaha masih dalam skala mikro/ kecil. Melalui kegiatan pelatihan dengan metode case study dan problem solving, yakni melakukan identifkasi permasalahan yang ada dilapangan, kemudian di analisis untuk diberikan solusi pemecahannya. Pelatihan dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan, karena kendala waktu dan juga para peserta adalah pelaku uasaha yang waktunya banyak tersita untuk kegiatan usaha di rumah. Sebanyak 20 orang peserta pelatihan, 92% merasa sangat senang dengan pelatihan yang diadakan. Sedangkan 8% peserta lainnya menyatakan pelatihan kurang lama dan sangat perlu untuk dilakukan pendampingan yang berkelanjutan.Â
Pengembangan Produk Unggulan Oleh Perempuan Dalam Wirausaha Berbasis Potensi Lokal
Kabupaten Pasuruan memiliki komoditas unggulan yang khas dan tidak dimiliki oleh wilayah lain. Danau Ranu yang terletak di Kecamatan Grati memiliki Ikan Lempuk yang tidak ditemukan di daerah lain karena hanya bisa hidup di Danau Ranu. Ikan tersebut karena bergizi tinggi kemudian dimanfaatkan oleh mitra UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang terdiri dari 10 ibu ibu pengolah hasil ikan Lempuk. Permasalahan yang terjadi mereka banyak yang belum memiliki izin usaha yaitu NIB (Nomor Induk Berusaha) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga)Â serta tidak memiliki keterampilan mendesain. Dosen dan Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan menggelar pelatihan dan pendampingan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode pelaksanaannya terdiri dari tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pasca pelaksanaan. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk membantu mitra UMKM agar memiliki izin usaha serta membantu mitra UMKM meningkatkan keterampilan dalam mendesain label kemasan produk hasil olahan ikan Lempuk khas Grati Kabupaten Pasuruan. Hasil dari pengabdian adalah luaran mitra UMKM yang mempunyai izin usaha serta meningkatnya keterampilan mendesain label kemasan produk usaha. Harapannya pelaku UMKM pengolah hasil ikan Lempuk bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang bisa membantu untuk memajukan usahanya
ANALISIS PENGENDALIAN BIAYA DAN WAKTU PADA PROYEK PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN GEDUNG RUMAH SAKIT TAHAP III (Study Kasus : RSI UNISMA Kota Malang)
Globalisasi mempercepat perkembangan infrastruktur konstruksi melalui teknologi, kemampuan proyek, dan pembiayaan. Di Indonesia, proyek besar sektor publik dan swasta meningkatkan pertumbuhan jasa konstruksi, menciptakan peluang dan tantangan bagi perekonomian serta perusahaan jasa konstruksi. Manajemen konstruksi, yang meliputi perencanaan, penjadwalan, pengendalian, dan pelaksanaan, menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proyek. Faktor waktu, biaya, dan kualitas adalah tolok ukur utama keberhasilan proyek konstruksi. Penelitian ini berfokus pada proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Tahap III RSI UNISMA Malang oleh Yayasan UNISMA MALANG dan PT. Fajar Wangi Atariz, yang direncanakan selesai dalam 240 hari dengan periode pemeliharaan enam bulan. Tantangan tambahan muncul akibat pandemi Covid-19. Penelitian menggunakan pendekatan trade-off antara waktu dan biaya untuk merencanakan dan mengevaluasi efektivitas percepatan proyek dengan metode Time Cost Trade Off (TCTO). Metode penelitian adalah analisis kuantitatif dengan penambahan 4 jam kerja per hari dan peningkatan staf sebesar 5%. Microsoft Project 2016 digunakan untuk mengidentifikasi jalur kritis dan melakukan percepatan serta penetapan biaya. Hasil penelitian menunjukkan enam item pekerjaan berada pada jalur kritis. Total biaya reguler selama 90 hari kerja adalah Rp. 31.746.493.000. Dengan penambahan 4 jam kerja, biaya meningkat menjadi Rp. 31.813.974.045 dan durasi optimal menjadi 85 hari kerja. Dengan penambahan 5% tenaga kerja, biaya mencapai Rp. 31.752.811.989 dan durasi optimal menjadi 80 hari kerja. Hasil ini menunjukkan bahwa penambahan 5% tenaga kerja lebih efisien dibandingkan penambahan jam kerja lembur
EVALUASI KINERJA SIMPANG 4 MERGAN KOTA MALANG
Simpang 4 Mergan Kota Malang merupakan jalan alternatif penghubung lalu lintas dari sisi selatan menuju pusat kota Malang, sehingga sering mengalami kondisi lalu lintas yang ramai dan terjadi tundaan pada simpang. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan sebuah kajian analisis kinerja simpang. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kinerja simpang dan mengidentifikasi langkah-langkah rekayasa lalu lintas yang sesuai untuk menawarkan solusi potensial dalam mengatasi kemacetan lalu lintas. Metode pengambilan data dilakukan melalui survei langsung dan kajian literatur, sementara analisis menggunakan metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997. Hasil analisis menunjukkan bahwa kaki simpang dari arah Mergan Lori memiliki nilai derajat kejenuhan (DS) sebesar 1,37 dengan Level of Service (LoS) kategori F. Kaki simpang ini memiliki lebar 5 meter dengan kondisi kiri-kanan jalan yang sulit untuk diperlebar. Rekomendasi yang diajukan adalah menjadikan Jalan Mergan Lori satu arah. Dengan perubahan ini, kinerja simpang dari arah Mergan Lori akan menurun dari 1,37 menjadi 0,54, dan DS kaki simpang Jalan Langsep akan menurun dari 0,76 menjadi 0,3. Hasil perhitungan nilai tundaan rata – rata setelah dilakukan perubahan menjadi 1 arah menjadi 10 detik/smp dari sebelumnya 161 det/smp. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Simpang 4 Mergan secara keseluruhan dan mengurangi kemacetan lalu lintas
ANALISIS POTENSI USAHA TANI PADI SISTEM MANAJEMEN TANAMAN SEHAT (MTS)
Padi merupakan komoditas pangan utama di Indonesia. Peningkatan penduduk yang terus meningkat membutuhkan ketersedian beras yang kecukupan. Oleh karenanya, peningkatan produksi tetap menjadi topik yang actual diteliti. Sejak pemerintah Orde Baru hingga saat ini telah banya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus pendapatan usahatani padi. Namun salah satu pendekatan terkini yang belum banyak dikenal oleh para petani yaitu melalui pendekatan system Manajemen Tanaman Sehat (MTS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi MTS terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan usahatani padi. Untuk tujuan tersebut, maka dilakukan dengan membandingkan produktivitasa dan pendapatan usahatani padi antara petani yang mengikuti system MTS dan petani yang tidak menerapkan system MTS. Metode analisis data menggunakan uji Mann Whitney. Berdasarkan hasil Analisa menunjukkan bahwa terdapat perbedaan produktivitas padi Antara yang mengikuti MTS (7,6 ton/ha) dan non MTS (MTS adalah 5,9 ton/ha). Namun ditinjau dari pendapatannya, tidak ada perbedaan pendapatan antara yang mengikuti MTS dan non MTS. 005. Hasil penelitianm yang berbeda pada pendapatannya mendorong untuk diteliti lebih lanjut, kenapa pendapatannya sama
Pencegahan Politik Uang Demi Terciptanya Pemilu 2024 Yang Berintegritas (Studi di Lingkungan Desa Tulusbesar Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)
ABSTRAKPada pengabdian ini dapat memberikan solusi kepada masyarakat serta pemerintah Desa Tulusbesar untuk mengetahui sejauh mana startegi pencegahan desa anti politik uang untuk menciptakan pemilu 2024 yang berintegritas. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang startegi pencegahan politik uang untuk menciptakan pemilu 2024 yang berintegritas di Desa Tulusbesar. Sedangkan jenis Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini menemukan bahwa presepsi masyarakat desa Tulusbesar terhadap praktek politik uang pada Pemilu 2024 sangat kompleks dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk aspek ekonomi, budaya, sosial, dan pendidikan politik. Sedangkan model startegi pencegahan politik uang untuk menciptakan pemilu 2024 yang berintegritas di Desa Tulusbesar yakni dengan upaya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap sumber dana kampanye, melakukan pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan politik uang, Pendidikan politik dan partisipasi aktif masyarakat desa dan pemberdayaan kelompok pemantau independen.Kata kunci: Politik Uang, Pemilu, Pencegahan.                                                          ABSTRACTThis service can provide solutions to the community and the Tulusbesar Village government to find out the extent of the village's anti-money politics prevention strategy to create a 2024 election with integrity. The type of research used in this research is empirical juridical research. In this research, researchers will examine strategies to prevent money politics to create a 2024 election with integrity in Tulusbesar Village. Meanwhile, the type of research approach used in this research is the sociological juridical approach. In this Community Service activity, it was found that the Tulusbesar village community's perception of the practice of money politics in the 2024 Election is very complex and influenced by a number of factors, including economic, cultural, social and political education aspects. Meanwhile, the strategy model for preventing money politics to create the 2024 election with integrity in Tulusbesar Village is by strengthening regulations and supervision of funding sources, carrying out effective supervision to ensure compliance with regulations, strengthening community participation in monitoring money politics, political education and active community participation. villages and empowering independent monitoring groups.Keywords: Money Politics, Elections, Prevention
Bentuk Pengaturan Perbankan Digital di Negara Indonesia dan Singapura
Technological developments and digital transformation have had a significant impact on the banking industry sector, triggering the rapid growth of digital banking. This research aims to examine the regulation of digital banking in the era of digital banking transformation by focusing on the comparison between Indonesia and Singapore. This research uses normative juridical research with a statute approach and comparative approach. The results of this research provide in-depth insight into the differences and similarities in regulatory approaches to the level of security, innovation and digital banking penetration between Indonesia and Singapore. The results of this research bring a comprehensive understanding of how the two countries respond to the challenges and opportunities in the era of digital banking transformation which is expected to contribute to the development of digital banking in Indonesia today
Prinsip Itikad Baik Terhadap Merek MS Glow
Legal protection is an important aspect that needs to be considered in the controversy between MS Glow and PS Glow trademarks. PT Kosmetika Global Indonesia, the MS Glow brand holder that has registered its brand with the Director General of Intellectual Property Rights, requires adequate legal protection. The public sees that the products of the MS Glow brand are better known than the products of the PS Glow brand, and there is a view that PS Glow is trying to hijack the popularity of MS Glow. Through normative juridical legal research, it was found that in the context of the principle of good faith, MS Glow is entitled to legal protection as a brand owner. The brand owner has the exclusive right to the use of its brand and the government is responsible for ensuring this protection. The judge's decision in the dispute between the MS Glow and PS Glow trademarks (Decision Number 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby) has fulfilled the principle of legal certainty. The judge refers to Law Number 20 Year 2016 on Trademark Registration and Geographical Indications as well as the principle of "first to file". However, the decision has not fully reflected justice and expediency. In the context of trademark registration, the "first to file" principle needs to be evaluated by the government to make it fairer. The lengthy trademark registration process must pay close attention to every detail, the Director General of IPR must be more active in socializing Law Number 20 Year 2016, including the principle of "first to file" to the public so that understanding of the trademark and the registration process becomes better