2686 research outputs found
Sort by
MENGHIDUPKAN KEMBALI WARISAN BUDAYA: PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN SENI MALANGAN DI KABUPATEN MALANG
Get PDFProgram pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan "Seni Malangan," kesenian tradisional di Kabupaten Malang, yang mencakup Wayang Topeng, Wayang Kulit, Ludruk, dan Tayub Malangan. Seni Malangan menghadapi ancaman dari modernisasi dan globalisasi yang mengurangi minat generasi muda terhadap seni tradisional. Program ini mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai bentuk seni Malangan serta merancang instrumen pengelolaan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang relevan. Edukasi dan penyuluhan menggunakan media E-Katalog/E-Brosur dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan minat generasi muda terhadap seni ini. Program juga fokus pada pengembangan manajemen usaha dan pemasaran produk seni, termasuk penggunaan teknologi untuk produksi dan promosi. Partisipasi dalam event kesenian dan penggunaan media sosial membantu meningkatkan eksposur produk dan memperluas jaringan. Perlindungan HKI memastikan karya seni terlindungi secara hukum, mendukung inovasi dan pengembangan ekonomi kreatif. Hasilnya, program ini berhasil memberikan solusi konkret untuk pelestarian dan pengembangan Seni Malangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal melalui sektor pariwisata dan industri kreatif
PENETAPAN MAWAR SEBAGAI KOMODITAS UTAMA DENGAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS DI SIDOMULYO KOTA BATU
Get PDFABSTRAK  Pengambilan keputusan pemilihan komoditas utama didasarkan pada kriteria tertentu yang memberikan keyakinan bahwa budidaya tanaman tersebut secara ekonomi menguntungkan dan secara teknologi budidaya dapat dilakukan dengan baik, sehingga mampu mencukupi kebutuhan keluarga dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan ilmiah pemilihan tanaman mawar sebagai komoditas pertanian yang utama di Desa Sidomulyo Kota Batu. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat: 1) memberikan justifikasi ilmiah atas pengambilan keputusan masyarakat Sidomulyo memilih tanaman mawar sebagai komoditas utama; 2) menjadi pertimbangan dalam pengembangan tanaman mawar pada masa yang akan datang. Penelitian dilaksanakan di sentra tanaman mawar yaitu desa Sidomulyo Kota Batu. Pengumpulan data dilaksanakan dengan metode survei yaitu menyebarkan kuesioner kepada petani di Desa Sidomulyo. Pendalaman materi (indepth study) untuk konfirmasi terhadap hasil jawaban kuesioner yang bertentangan dengan jawaban secara umum. Kuesioner berisikan jenis tanaman yang ditanam, pendapatan dari usaha tani, tingkat penguasaan budidaya tanaman, pengendalian organisme penganggu tanaman (OPT), kecocokan iklim dan penghasilan. Data hasil penelitian dianalisa menggunakan Analitycal Hierarchy Process (AHP) yaitu metode/cara pengambilan keputusan bertingkat (multikriteria) dengan cara menyusun kriteria dan alternatif daalam suatu set. Hasil dari analisa AHP kemudian dikonfirmasi dengan analisa sensivitas dua dimensi. Kriteria tertinggi pengambilan keputusan multikriteria adalah tingkat budidaya yang diikuti pengendalian OPT, penghasilan dan kecocokan iklim. Mawar merupakan komoditas utama di Sidomulyo Kota Batu diperkuat dengan hasil uji sensivitas dua dimensi bahwa mawar selalu menempati pada kuadran D (yaitu kuadran dengan nilai  tertinggi pada paduan dua kriteria pengujian). ABSTRACT The decision to select the main commodity is based on certain criteria that provide confidence that the cultivation of the plant is economically profitable and technologically the cultivation can be carried out well, so that it is able to meet the family's needs well. This research aimed to explain the scientific reasons for choosing roses as the main agricultural commodity in Sidomulyo Village, Batu City. This research was expected to provide benefits: 1) provide scientific justification for the decision of the Sidomulyo community to choose rose plants as the main commodity; 2) be a consideration in the development of rose plants in the future. The research was carried out in the rose plant center, namely Sidomulyo village, Batu City. Data collection was carried out using a survey method, namely distributing questionnaires to farmers in Sidomulyo Village. In-depth study of the material (in-depth study) to confirm the results of questionnaire answers that conflict with general answers. The questionnaire contains the types of plants grown, income from farming, level of mastery of plant cultivation, control of plant pest organisms (OPT), climate suitability and income. The research data were analyzed using the Analytical Hierarchy Process (AHP), namely a method/method of multilevel decision making (multi-criteria) by arranging criteria and alternatives in a set. The results of the AHP analysis were then confirmed by two-dimensional sensitivity analysis. The highest criteria for making multi-criteria decisions was the level of cultivation followed by pest control, income and climate suitability. Roses are the main commodity in Sidomulyo, Batu City, confirmed by the results of the two-dimensional sensitivity test that roses always occupy quadrant D (i.e. the quadrant with the highest score in the combination of the two test criteria)
AHP Analysis in Decision Support System for Mapala Member Evaluation
Get PDFPenilaian calon anggota MAPALA sering kali menghadapi tantangan karena kompleksitas kriteria evaluasi yang mencakup aspek fisik, mental, dan pengetahuan tentang alam. Proses seleksi yang subjektif dan kurang terstruktur dapat mengakibatkan ketidakadilan dan penilaian yang kurang akurat. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini menerapkan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dalam Sistem Pendukung Keputusan guna mengevaluasi calon anggota MAPALA secara lebih objektif dan sistematis. Menggunakan metode AHP sebagai sistem pendukung keputusan yang berbasis web. Pemberian bobot terhadap kriteria ditentukan dari skala perbadingan yang yang sudah disepakati oleh semua anggota organisasi. Hasil berupa nilai  peserta A memperoleh 0,479, peserta B memperoleh 0,329, dan peserta C memperoleh 0,5. Sistem ini mengintegrasikan teknologi berbasis web dalam memberikan penilaian terhadap para peserta calon anggota yang menghasilkan perangkingan. Sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP memanfaatkan teknologi agar mengefisiensi penilaian terhadap para calon peserta dapat menyeleksi anggota yang sesuai dengan kriteria dan meningkatkan hasil atas dasar yang dapat dipertanggung jawabkan dan terstruktur.Penilaian calon anggota MAPALA sering kali menghadapi tantangan karena kompleksitas kriteria evaluasi yang mencakup aspek fisik, mental, dan pengetahuan tentang alam. Proses seleksi yang subjektif dan kurang terstruktur dapat mengakibatkan ketidakadilan dan penilaian yang kurang akurat. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini menerapkan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dalam Sistem Pendukung Keputusan guna mengevaluasi calon anggota MAPALA secara lebih objektif dan sistematis. Menggunakan metode AHP sebagai sistem pendukung keputusan yang berbasis web. Pemberian bobot terhadap kriteria ditentukan dari skala perbadingan yang yang sudah disepakati oleh semua anggota organisasi. Hasil berupa nilai  peserta A memperoleh 0,479, peserta B memperoleh 0,329, dan peserta C memperoleh 0,5. Sistem ini mengintegrasikan teknologi berbasis web dalam memberikan penilaian terhadap para peserta calon anggota yang menghasilkan perangkingan. Sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP memanfaatkan teknologi agar mengefisiensi penilaian terhadap para calon peserta dapat menyeleksi anggota yang sesuai dengan kriteria dan meningkatkan hasil atas dasar yang dapat dipertanggung jawabkan dan terstruktur
Classification Of Mediators In The Practice Of Penal Mediation With A Restorative Justice Approach After A Traffic Accident
Get PDFTraffic accidents are a disturbing problem for road users, can cause material and immaterial losses, and are one of the criminal cases that can be resolved through mediation. Penal mediation is a way of handling criminal case disputes involving victims and perpetrators, as well as third parties, namely mediators, without eliminating the principles of restorative justice. The research objective in this article is to examine how mediators are classified based on their role in post-accident criminal mediation mechanisms and examine the juridical basis for implementing criminal mediation in handling traffic disputes. This article uses a juridical-normative research method with a statutory and conceptual approach. The results of this study are, first, that the principle of restorative justice contained in penal mediation has been carried out by the police using the right of discretion contained in the Letter of the Chief of Police Number Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS dated 12/14/2009 concerning handling cases through alternative dispute resolution (ADR). Second, there is no explicit regulation governing penal mediation, but implicitly it has been regulated in Article 1, Number 7, of Law No. 11 of 2012 concerning Juvenile Justice, which is better known as diversion
Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta
Get PDFThis study aims to analyze the implementation of cyber notary services in Makassar City and to analyze the inhibiting factors for implementing cyber notary services in making deed in Makassar City. This research is an empirical research type, the location of this research was conducted in Makassar City, South Sulawesi Province. The results of the study show that the application of cyber notary services to date has not had a notary in Makassar City who has made a notary deed using the cyber notary system because a notary does not have the authority granted by law to make it. The authority granted by UUJN is limited to the authority to certify transaction activities between notaries and appearers, including data collection. But not for the Notary's authority as a whole, namely the preparation of authentic deeds or the making of authentic deeds. The existence of legal implications for the delay in implementing cyber notary services is due to the ambiguity of norms (inconsistency) regarding Article 16 paragraph (1) letter m UUJNP 2014 with Article 15 paragraph (3) UUJNP 2014 which has implications for the implementation of a notary's authority such as the application of cyber notary in making deed authentic. Including the existence of several existing laws, namely: Article 1 paragraph (7) UUJN; Article 16 paragraph (1) letter m UUJN; Article 1868 Civil Code; and Article 5 paragraph (4) of the ITE Law which has legal implications for delays in the implementation of cyber notary services. So that if a notary insists on making an authentic deed in a cyber notary way, it will result in the degradation of the authentic deed into an underhanded deed
Strategi Pemerintah Terhadap Pemungutan Pajak Di Indonesia
Get PDFThis study aims to analyze the obstacles that occur in tax collection and the government's strategy in dealing with obstacles to tax collection in Indonesia and the implementation of taxes in Indonesia. This journal uses normative legal research methods or doctrinal research. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The procedure for collecting legal materials in this journal is by studying documents or library materials. Analysis of legal material sources is carried out descriptively using a statutory approach and a contextual approach. The results of the study concluded that the tax collection application system that is known in Indonesia consists of several things, namely: Official Assessment system, semi self assessment system, full self assessment system and witbbbolding. Obstacles in tax collection, namely passive tax resistance consisting of obstacles that complicate tax collection which are closely related to the economic structure, intellectual and moral development of the population and active resistance are efforts or actions that are directly or indirectly shown against tax collection. tax (Fiskus). As for the strategy carried out by the Directorate General of Taxes, the government needs to take a territorial approach to carry out tax extensions. tax extensification is supervision carried out by the Directorate General of Taxes on taxpayers who meet subjective and objective requirements but do not yet have a Taxpayer Identification Number and promote counseling in the field of taxation
Authority of Sarak Opat in Settlement of Environmental Pollution Cases
Get PDFThe existence of fishing gear type padang hoe began to spread in the area of Lake Lut Tawar, Central Aceh. As a result of massive and uncontrolled fishing practices and disregard for local culture, this is very dangerous for the preservation of Lake Lut Tawar. So if it continues to be left unchecked, fish endemic to Lake Lut Tawar, such as the depik fish, are threatened with extinction. In the Gayo community in Central Aceh District, cases/disputes that occur within the community are resolved by a customary institution called sarak opat. The purpose of this study is to find out the authority of sarak opat in solving environmental pollution and to find out the obstacles of sarak opat in solving environmental pollution. This type of research is empirical normative research. The data sources used are primary data and secondary data obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The method of collecting data is through interviews and document studies. The way of analyzing the data that has been collected from both primary and secondary data will be analyzed qualitatively, so that it is found that facts as symptoms of primary data are associated with theories from secondary data presented descriptively. The results of the study explained that sarak opat's authority has a legal basis for resolving environmental pollution cases, as mandated in the Aceh Qanun and the Aceh Governor's Regulations concerning Implementation. Customary and Indigenous Dispute/Dispute Resolution. custom. Obstacles to the sarak opat customary institution in resolving environmental pollution cases, namely: First, the loss of the function of the Pawang Lut in Gayo society. Second, there is a lack of understanding of the apparatus of the Sarak Opat customary institution regarding the authority to settle cases of minor environmental pollution
Kecacatan Hukum Perjanjian Jual Beli Vila
Get PDFThe implementation of buying and selling will not always be in accordance with what has been agreed. As an example of the case between Johandi Akman who is consumer and PT.Putra Adhi Prima who is a seller or business actor. In this case the panel of judges in the Cibinong Court Decision Number: 57/Pdt.G/2021/Pn.Cbi on 12 July 2021 stated that PT. Putra Adhi Prima had committed an unlawful act where there were hidden defects in the NE-21 villa that was purchased by Johandi Akman. The formulation of the problem in this writing is; First, how is the validity of the binding sale and purchase agreement (PPJB) of villa NE-21 which contains hidden defects? Second, what are the legal consequences of the binding sale and purchase agreement (PPJB) of villa NE-21 which contains elements of an unlawful act? Third, what are the legal considerations in the decision number. 57/Pdt.G/2021 is in accordance with the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection? The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results obtained from the research are the invalidity of the binding sale and purchase agreement which contains hidden defects, legal consequences of the binding sale and purchase agreement which contains elements of unlawful acts, so the injured party can claim responsibility for the losses suffered, and the legal considerations in decision number 57/Pdt.G/2021/Pn.Cbi are in accordance with applicable legal provisions
Peraturan di Tingkat Desa Legal?
Get PDFVillages are stated to be the smallest government structure in Indonesia. A village is an area that has certain boundaries, as a legal community unit that has the right to regulate and manage the affairs of local communities based on their origins. Apart from that, the village government also has the authority to determine legislative products mentioned in village regulations. However, this form of legal regulation is not included in the hierarchy of legal regulations in Indonesia, and in practice it is rarely known by the public. Therefore, this research will focus on identifying the legality of the position of regulations in villages as part of the national legal and regulatory framework. The research method used is a normative legal research method which discusses the position and legality of regulations in the village based on applicable laws and regulations as primary legal material. Apart from that, the discussion is also complemented by secondary legal materials in the form of books and articles published in journals based on theories, concepts, as well as legal principles and adages. The research results show that the village government is the smallest unit in the government system in Indonesia. The village government, like other governments in the region, has the authority to regulate and manage its government affairs autonomously based on the division of affairs and rights according to the origins of the village. Regarding this authority, the village government has the authority to form village regulations and village head regulations. The status and legitimacy of village regulations and village head regulations are recognized as statutory regulations and have binding legal force as long as they are formed based on higher statutory regulations or based on their authority over the village's original rights
Indonesia Sebagai Anggota International Centre For Settlement Of Investment Disputes
Get PDFInternational Centre For Settlement Of Investment Disputes (ICSID) is an effort to settle investment disputes by means of arbitration. This institution aim to create a just, effective, and fair treatment towards both contracting parties which are (a) investor from another state and (b) host state. As dispute might rise within an investment contract, Indonesia believes that by joining ICSID, the investors will be given the ultimate protection of unfair treatment from Indonesia. This is due to the fact that investors are allowed to bring such dispute into the arbitration of ICSID, should a violation is being conducted. Even if the intention of Indonesia to join ICSID was made in good faith, many violations of the investor’s responsibility result in many cases of ICSID. Moreover, ICSID’s claim to solve a dispute with effective, and fair treatment towards both contracting parties are at stake, considering there are a lot of cases that require more than 10 (ten) years to be settled. Therefore, many people are expressing their concern of Indonesia’s status as one of the ICSID member. The method of  this research is based on a Case Based Approach and considered as a normative legal research as it’s type in order to answer the research question regarding Indonesia’s status as an ICSID member.Â