E-Journal Universitas Wiraraja
Not a member yet
2235 research outputs found
Sort by
DAMPAK PENGETAHUAN AWAL TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA
Keterampilan berpikir kritis merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa untuk dapat bersaing secara global. Pengetahuan awal dapat mempengaruhi secara langsung terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pengetahuan awal terhadap keterampilan berpikir kritis siswa berdasarkan hasil analisis literature review. Metode penelitian yang digunakan adalah narrative literature review, yakni studi yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis dari beberapa literatur yang telah dipilih dari berbagai sumber. Sumber literatur berupa karya ilmiah yang diakses melalui google scholar, sinta, garuda, dan science direct. Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan awal berdampak terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Siswa yang memiliki pengetahuan awal tinggi, maka keterampilan berpikir kritis yang dimiliki juga tinggi. Namun, jika siswa memiliki pengetahuan awal yang kurang maka keterampilan untuk berpikir kritisnya juga masih kurang. Hasil studi pustaka ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk peneliti berikutnya dalam mengembangkan penelitiannya mengenai upaya meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa
ANALISIS KONSOLIDASI DENGAN KOMBINASI METODE REPLACEMENT DAN PRELOADING MENGGUNAKAN PLAXIS PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL PEKANBARU – PADANG
Permasalahan geoteknik merupakan salah satu permasalahan geoteknik adalah penurunan dan daya dukung tanah yang merupakan pondasi dari jalan tol. Perbaikan tanah dengan cara Replacement pergantian tanah dengan pembebanan Preloading merupakan salah satu metode yang popular digunakan untuk meningkatkan kekuatan geser tanah lunak. Analisis ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan geser tanah lunak. Analitis ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan besar penurunan konsolidasi secara analitis menggunakan pemodelan Plaxis 2D menggunakan tipe mesh very fine dengan settlement plate dilapangan, mengalisis dan membandingkan besar penurunan konsolidasi dengan pemodelan Plaxis 2D dengan tipe mesh yaitu very fine dengan dat settlement plate yang ada dilapangan. Dari hasil analisis diperoleh lama waktu konsolidasi dengan pemodelan Plaxis 2D 149 hari sedangkan waktu penurunan dari hasil data settlement plate 39 hari dan besar penurunan konsolidasi menggunakan pemodelan Plaxis 2D menggunakan tipe very fine = 0,056 m sedangkan besar penurunan dari hasil data settlement plste sebesar = 0,416 m dengan perbandingan persentasinya 86,53% dengan angka faktor keamanan yang diperoleh sebesar 1,745. Dapat disimpulkan perbedaan hasil data lapangan dan hasil analisis pada Plaxis 2D yang cukup jauh dkarenakan data yang didapat tidak semua dimiliki untuk setiap lapisan tanah
LEGAL FACTS PEMBENTUKAN ATURAN KELOMPOK SOSIAL LGBT SEBAGAI PENGARUH PERUBAHAN PERADABAN MANUSIA
Setiap komunitas yang disebut dalam akronim LGBT telah berjuang untuk mengembangkan identitasnya masing-masing, seperti apakah, dan bagaimana bersekutu dengan komunitas lain; konflik tersebut terus berlanjut hingga kini. Permasalahan muncul apakah kelompok sosial LGBT dapat dikatakan sebagai fenomena perubahan peradaban manusia secara logis dan bagaimana fakta hukum membentuk peraturan kelompok sosial LGBT. Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif serta menggunaka pendekatan filsafat maka secara logis didapatkan bahwasanya LGBT merupakan fenomenan perubahan peradaban manusia. LGBT dimaksudkan adalah (Lesbian: wanita menyukai wanita lain, Gay: pria saling menyukai pria, Biseksual: orang yang tertarik pada pria dan wanita,Transgender: orang dengan penampilan atau perilaku lawan jenis). LGBT bisa membahayakan kesehatan, pendidikan dan moral seseorang. Menurut perspektif filsafat hukum LGBT dikatakan menyimpang, karena tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat dan secara logis tidak dapat diterima akal budi yang menghendaki adanya kesesuaian dengan hukum kodrat. Dalam membentuk peraturan tentang kelompok sosial LGBT melihat pada fakta hukum maka konsentrasi terhadap HAM melihat pada UU nasional, Pasal 28J (2) UUD NRI 1945, Pasal 69 (1), dan 73 UU HAM No. 39/1999, telah ditentukan pembatasan yang intinya menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki HAM harus menghormati HAM orang lain, menghormati pembatasan yang ditentukan oleh UU, memenuhi persyaratan nilai-nilai agama, etika, moral, tata tertib, berbangsa dan bernegara, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat demokratis
EDUKASI METODE KERJA PADA PEKERJA PEMBANGUNAN TRIBUN OLAHRAGA UNIVERSITAS WIRARAJA
Unit Kegiatan Mahasiswa bidang olahraga merupakan sarana bagi mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang olahraga. Dalam upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan minat dan bakat mahasiswa maka perlu adanya fasilitas olahraga yang nantinya dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan keolahragaan seperti bola voli, basket dan futsal. Selama ini Universitas Wiraraja hanya memiliki fasilitas olahraga berupa lapangan bola volly, dimana hal ini dirasa kurang memadani dikarenakan minat mahasiswa dalam bidang olahraga tidak hanya bola volly namun ada juga yang berminat ke olahraga lain seperti futsal dan basket. Pada tahun 2023 Universitas Wiraraja membangun sarana prasarana olahraga beserta bangunan pendukungnya seperti tribun olahraga. Permasalahan utama dalam pembangunan tribun lapangan olahraga yaitu tidak adanya tukang ataupun kepala tukang yang dapat membaca gambar kerja sehingga mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pekerjaan. Solusi yang kami berikan yaitu memberikan pengetahuan dalam membaca gambar kerja dan memberikan pemahaman tentang pentingnya metode kerja untuk menghasilkan pekerjaan pembangunan tribun lapangan olahraga sesuai dengan waktu yang direncanakan dengan kwalitas yang baik. Dari pelaksanaan pendampingan edukasi metode kerja pelaksanaan pekerjaan konstruksi, para pekerja mendapat pemahaman tentang pentingnya gambar kerja beserta metode kerja dalam mencapai pelaksanaan konstruksi yang baik
PENGEMBANGAN APLIKASI PEMESANAN ONLINE DENGAN QR CODE MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL BERBASIS COLLABORATIVE FILTERING DI GERDU KAFFE PAITON PROBOLINGGO
"Gerdu Kaffe" still relies on manual methods for ordering and data management, despite the fact that cafes serve as social interaction spaces. This system encounters several issues, such as menu lists getting damaged or lost, difficulties in menu updates, long queues, and errors in manual ordering during peak hours. This research aims to develop a Menu Ordering Application with QR Code using the Laravel framework and employs Collaborative Filtering techniques. This application allows customers to order food and beverages through a smartphone using a QR Code Reader. Collaborative Filtering is used to analyze user preferences and behavior to discover relevant patterns. The research method used is qualitative, involving interviews and observations. Testing using blackbox testing methods resulted in the highest percentage of 86%, indicating that this web-based menu ordering system is effective in assisting the management process at Gerdu Kaffe Paiton
Pelatihan Sistem Administrasi Manajemen Pelayanan Publik di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep
Pelayanan dibeberapa tingkatan organisasi, dirasa masih kurang tertib administrasi serta terdapat beberapa titik masih kekurangan dalam kinerjanya termasuk organisasi di tingkat pemerintahan desa yang berhadapan langsung dengan rakyat seperti halnya di Desa Lenteng Timur. Permasalahan tersebut seperti belum rapinya pengadministrasian berkas pengajuan seperti KK, KTP dan beberapa berkas dasar lainnya. Kemudian masih adanya pola lama, yakni pembukuan atau administrasi persuratan yang dilakukan oleh aparatur desa yang menggunakan pencatatan manual. Selain itu, juga terdapat kekurangan dalam penyimpanan dokumen yang tidak tertata sehingga para aparatur di Desa Lenteng Timur mengalami kesulitan untuk menemukan kembali dokumen yang dibutuhkan. Permasalahan lainnya juga kekurang pahaman aparatur pemerintah desa lenteng timur akan arti pentingnya pelayanan prima. Maka dari itu, tujuan dari kegiatan ini adalah sesuai dengan IKU 5 yakni tim pengabdi memberikan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan secara intensif dalam penginputan data atau kegiatan penertiban administrasi di desa Lenteng Timur. Selain itu, Tim pengabdi juga memperkenalkan pengelolaan arsip berbasis digital. Hasil Pengabdian Kepada masyarakat ini para apartur desa memahami pengarsipan adminsitrasi persuratan secara baik sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan adminsitrasi kependudukan. Kegiatan ini juga dapat memberikan pengetahuan berupa teknologi baru dalam dunia kearsipan berbasis digital.
Kata Kunci: Sistem Administrasi, Manajemen Pelayanan Publik, Desa Lenteng Timu
Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep
Abstract
Transparency in the distribution of BLT-DD often becomes a problem in terms of its implementation. The BLT-DD program is a policy issued by the government because of the government's concern for the people affected by the COVID-19 virus pandemic. The BLT-DD distribution program is a form of priority budgeted by the Village Government in the form of an allowance from the Village Fund allocation in each region. Basically the management of BLT-DD must adhere to the principle of transparency, so that the public knows the beneficiary families and the amount of assistance allocated. The research focus according to Mardiasmo (2018:19) consists of 3 characteristics of transparency, namely, Informative, Openness, Disclosure. This research method is qualitative with the research location in Sera Tengah Village, Bluto District, Sumenep Regency. Using observation data collection techniques, interviews, and documentation, with data analysis techniques using several data collection techniques, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the distribution of BLT-DD in Sera Tengah Village has implemented a transparent process well because the Village Government realizes that transparency must be implemented in terms of BLT-DD distribution, but this openness is not fully open to the community, a form of accountability for BLT-DD funds. DD was not announced openly to the public. The Village Government has carried out its responsibilities well but not entirely. It is hoped that the Village Government will be more competent so that Pros and Cons do not occur in the implementation of BLT-DD Distribution.
Keywords : Transparency, Distribution, BLT-DD
Abstrak
Transparansi penyaluran BLT-DD kerap menjadi suatu permasalahan dalam hal pelaksanaannya. Program BLT-DD merupakan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah karena bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terkena dampak pandemi virus COVID-19. Program penyaluran BLT-DD merupakan bentuk prioritas yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa yang berupa penyisihan dari alokasi Dana Desa pada masing-masing wilayah. Pada dasarnya pengelolaan BLT-DD harus menganut prinsip transparansi, agar masyarakat mengetahui keluarga penerima manfaat dan besaran alokasi bantuan. Fokus penelitian menurut Mardiasmo (2018:19) yang terdiri dari 3 karakteristik transparansi yaitu, Informatif, Keterbukaan, Pengungkapan. Metode penelitian ini kualitatif dengan lokasi penelitian di Desa Sera Tengah, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. Menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan teknik analisis data menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran BLT-DD di Desa Sera Tengah sudah melaksanakan proses transparansi dengan baik karena pihak Pemerintah Desa menyadari bahwasanya transparansi harus dilaksanakan dalam hal penyaluran BLT-DD, namun keterbukaan tersebut tidak sepenuhnya terbuka kepada masyarakat, bentuk pertanggungjawaban dana BLT-DD tidak diberitahukan secara terbuka kepada masyarakat. Pemerintah Desa sudah melaksanakan tanggung jawab dengan baik namun tidak keseluruhan, diharapkan Pemerintah Desa lebih kompeten agar tidak terjadi Pro dan Kontra dalam pelaksanaan Penyaluran BLT-DD.
Kata Kunci : Transparansi, Penyaluran, BLT-D
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) GURU SEKOLAH DASAR (SD) DI KABUPATEN SUMENEP
ABSTRACT
This study aims to determine the quality improvement of elementary school teacher human resources in Sumenep Regency. In realizing an increase in the quality of education, the Sumenep district government is committed to the success of the independent curriculum in order to build quality and sustainable education. Currently educational institutions have not fully realized the independent curriculum due to several obstacles and obstacles including the factor of human resources (HR) who still need training. The method used in this study uses qualitative methods by collecting data by observation, interviews and documentation. Increasing teacher resources is carried out by training and then providing incentives and permits. Like one of the ministry programs which of course is also a program from the education office which now has the name PKM (Independence Curriculum Program) and there is also PMM (Independence Teaching Platform) where there are many learning media that can be downloaded or viewed by all teachers and also there are stages. Compensation and allowances are allowances for teachers just like certification permits. The allowance that is attached to the teacher has been declared professional, which means that he is certified if the training takes part in the training, the permission attached to it is only a form of development from increasing his professionalism if the costs are fixed from the central government there are no extras but they are included in teacher certification.
Keywords: Human Resources (HR), Improvement, Quality,
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kualitas sumber daya manusia guru sekolah dasar di Kabupaten Sumenep. Dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan, pemerintah kabupaten sumenep berkomitmen untuk mensukseskan kurikulum merdeka dalam rangka membangun pendidikan yang berkualitas dan berkesinambungan. Saat ini lembaga pendidikan belum seluruhnya merealisasikan kurikulum merdeka karena beberapa kendala dan hambatan diantaranya faktor sumber daya manusia (SDM) yang masih membutuhkan pelatihan. Metode yang digunakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Peningkatan sumber daya guru dilakukan dengan pelaihan-pelatihan kemudian pemberian kompensasi dan tunjangan. Seperti salah satu program kementrian yang tentunya juga menjadi program dari dinas pendidikan yang sekarang ada namanya PKM (Program Kurikulum Merdeka) dan juga ada PMM (Platform Merdeka Mengajar) yang disana banyak media-media pembelajaran yang bisa di download atau dilihat oleh semua guru dan juga itu ada tahapan-tahapannya. Kompensasi dan tunjangan merupakan tunjangan bagi guru seperti halnya tunjangan sertifikasi. Tunjangan yang sudah melekat guru sudah dinyatakan professional yang artinya sudah bersertifikasi kalau mengikuti pelatihan- pelatihan, tunjangan yang melekat didalamnya hanya sebagai bentuk pengembangan dari peningkatan keprofesionalannya kalau biayanya tetap dari pemerintah pusat tidak ada tambahan- tambahan tapi mereka yang termasuk guru sertifikasi.
Kata Kunci: Peningkatan, Kualitas, Sumber Daya Manusia (SDM
ANALISIS IMPLEMENTASI E-TILANG BERBASIS CCTV MENINGKATKAN DISIPLIN MASYARAKAT DALAM BERLALULINTAS DI KABUPATEN SUMENEP
Abstrack
Traffic violation enforcement is currently starting to enter a sign of change into a more modern realm, this change occurs due to the high level of traffic offenders, it also aims to avoid extortion by irresponsible individuals that occur through manual ticketing. The change is an analysis of the E-ticket policy in dealing with traffic violations by utilizing CCTV camera technology as basically carried out by the traffic police agency so that it is hoped that this innovation can increase public discipline in traffic regulations. This researcher aims to find out the Analysis of the Implementation of CCTV-Based E-Etilang in Improving Community Discipline in Traffic Laws in Sumenep Regency. The method used in this research is descriptive qualitative method. Research data and results were obtained by researchers from observations, interviews and documentation. The results of this study show that: a) Prospective model, before the CCTV-based e-ticket was implemented, the Sumenep Police Unit took action against the public manually/face to face with traffic violators. With this manual action, traffic violators often tend to be careless/run away to avoid raids, resulting in accidents. Before the existence of CCTV-based e-tickets, the number of violations in Sumenep Regency was very high. Meanwhile, when the e-ticket policy was implemented, the number of traffic violations did not increase significantly. b) Having e-tickets as the latest technology will certainly make it easier for the police to take action against traffic violators so that they are more effective even though the application is carried out in stages. Meanwhile, for implementing the e-ticketing policy by the Sumenep Police Traffic Unit, there are two types of e-tickets used, namely mobile e-tickets (target cars) and static e-tickets (CCTV-based). c) the policy before the ticket for maual and after the electronic ticket for traffic police members is to carry out guard, patrol, community education (dikmas), escort and service to the public on the highway which is to provide a sense of security, smoothness and order in traffic. According to the Sumenep Polres Traffic Unit, the comparison between manual ticketing and CCTV-based e-ticketing is equally effective.
Keywords: Innovation, Policy Analysis, Traffic Orde
Abstrak
Penindakan pelanggaran lalu lintas saat ini mulai memasuki tanda perubahan kedalam ranah yang lebih modern, perubahan tersebut terjadi dikarenakan tingginya tingkat pelanggar lalu lintas, hal tersebut juga bertujuan untuk menghindari praktek pungli oleh oknum tidak bertanggung jawab yang terjadi melalui tilang manual. Adapun perubahan tersebut yaitu Analisis kebijakan E-tilang dalam menindak pelanggaran lalu lintas dengan memanfaatkan teknologi kamera CCTV sebagai dasamya yang dilakukan oleh lembaga kepolisian lalu lintas sehingga diharapkan dengan inovasi tersebut dapat meningkatkan disiplin masyarakat dalam rertip Berlalulintas. Peneliti ini bertujuwan untuk mengetahui Analisis Implementasi E- Etilang Berbasis CCTV Dalam Meningkatkan Disiplin Masyarakat Dalam Berla Lulintas di Kabupaten Sumenep. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif
deskriptif. Data dan hasisl penelitian diperoleh peneliti dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil peneliti ini menujukkan bahwa sebelum adanya E-tilang berbasis CCTV diterapkan di Kabupaten Sumenep, Sat lantas Polres Sumenep melakukan penindakan kepada masyarakat secara manual/bertatap muka dengan pelanggar lalu lintas. Tingkat pelanggaran di Kabupaten Sumenep sebelum adanya E-tilang berbasis CCTV sangat lah tinggi. Sedangkan setelah kebijakan E-tilang mulai diterapkan angka pelanggaran lalu lintas tidak terlalu meningkat secara siginifikan. Sedangkan untuk penerapan kebijakan E-tilang oleh Sat Lantas Polres Sumenep ini ada dua macam E-tilang yang digunakan yaitu E-tilang mobile (mobil incar) dan E-tilang statis (berbasis CCTV). kebijakan sebelum tilang maual dan sesudah tilang elekteronik anggota satlantas adalah melakukan penjagaan, patroli, dikmas (pendidikan masyarakat), pengawalan serta pelayanan kepada masyarakat di jalan raya yang sifatnya memberikan rasa aman, lancar dan tertib dalam Berlalulintas.
Kata Kunci : Inovasi, Analisis kebijakan, Tertib Lalu Lintas
Analisis Implementasi Kebijakan Kesalamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pegawai di PT. PLN (PERSERO) Kabupaten Sumenep
Abstract
Occupational Safety and Health (K3) is a policy related to the work safety of every employee. PLN is the implementer of the K3 policy implemented by PT. PLN, this policy is given to every employee because the work done is work that is at risk of experiencing work accidents. Policy implemented is Occupational Safety and Health (K3). To find out the implementation of the Occupational Health and Safety (K3) Policy in order to minimize the occurrence of employee work accidents. This study uses qualitative research methods, with data collection techniques through observation, interviews and documentation. Based on the results of research conducted at PT. PLN Sumenep namely, the main resource in policy implementation is staff, namely a staff or employee is the main factor in company policy because a policy is made or established for the common interest of the company, information is also quite important in the company, because the information can be beneficial for the company. and physical facilities or health insurance (K3) are important factors in policy implementation where health insurance (K3) is needed by staff or employees to minimize work accidents. The existence of physical facilities or health insurance (K3) is very influential for employees who do work that is at risk of experiencing work accidents. Human Resources (HR) is also a very important factor, in fact it cannot be separated from an organization, both institutions and companies. Basically, Human Resources is an employee who is employed in an organization as a planner and implementer as a driver to achieve organizational goals.
Keywords: Policy Implementation, Occupational Safety and Health (K3), Human Resources (HR)
Abstrak
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan keselamatan kerja setiap pegawai. PLN adalah pelaksana kebijakan K3 yang di terapkan oleh PT. PLN, kebijakan tersebut diberikan kepada setiap pegawainya dikarenakan pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang beresiko mengalami kecelakaan kerja. Kebijakan yang diterapkan yaitu Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3). Untuk mengetahui penerapan Implementasi Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) agar dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja pegawai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di PT. PLN Sumenep yaitu, Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf yaitu seorang staf atau pegawai menjadi faktor utama dalam kebijakan perusahaan dikarenakan dibuat atau ditetapkan suatu kebijakan untuk kepentingan bersama dalam perusahaan, informasi juga cukup penting dalam perusahaan, dikarenakan adannya informasi dapat menguntungkan bagi perusahaan. dan fasilitas fisik atau jaminan kesehatan (K3) merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan yang dimana jaminan kesehatan (K3) sangat dibutuhkan oleh staf atau pegawai untuk meminimalisir kecelakaan kerja. Adanya fasilitas fisik atau jaminan kesehatan (K3) sangat berpengaruh kepada pegawai yang melakukan pekerjaan yang beresiko mengalami kecelakaan kerja. Sumber Daya Manusia (SDM) juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi/lembaga maupun perusahaan. Pada dasarnya, Sumber Daya Manusia berupa seorang pegawai yang dipekerjakan disebuah organisasi sebagai perencana dan pelaksana sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3), Sumber Daya Manusia (SDM