E-Journal Universitas Wiraraja
Not a member yet
2235 research outputs found
Sort by
Sistem Pendukung Keputusan Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Dosen Terbaik Di Universitas Wiraraja Menggunakan Metode AHP
No full textThe selection of the best lecturer at Wiraraja University has been conducted manually, potentially causing inefficiency, subjectivity, and difficulties in managing complex data. This research aims to develop a web-based Decision Support System (DSS) using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method to enhance objectivity, transparency, and assessment accuracy. The system employs four evaluation criteria: (1) Education & Teaching, (2) Research, (3) Community Service, and (4) Supporting Activities. The AHP method calculates criteria and alternative priority weights through pairwise comparisons, followed by a consistency ratio (CR) calculation to ensure judgment consistency. System implementation using PHP, HTML, and MySQL demonstrates improved selection efficiency, reduced recording errors, and data-based ranking of the best lecturers. User testing evaluation confirms optimal system functionality with a consistency rate (CR < 0.1). This system is expected to support strategic university decision- making more fairly and measurably. 
FENOMENA LIVE STREAMING SEBAGAI TANTANGAN BARU DALAM ETIKA PENYIARAN MODERN
Full text linkThe development of live streaming on social media changes the broadcasting paradigm by offering freedom and interactivity, but raises new challenges regarding ethics and content control. This research aims to analyze the differences between conventional broadcasting which is strictly regulated by regulations and live streaming which is free and its impact on social norms and young audiences. Literature reviews are the main method for exploring these differences, including the influence of social media algorithms in driving sensational content. The results show that conventional broadcasting is more structured and able to maintain content quality, while live streaming often prioritizes engagement without strict controls, increasing the risk of spreading misinformation, inappropriate content, and the normalization of incompatible values. Young audiences are the most vulnerable group, affected by exposure to content that negatively impacts their self-image and behavior. The research conclusions highlight the importance of adaptive regulation, responsible algorithm development, and the role of parental and community education in mitigating negative impacts. This combination of approaches is necessary to maintain a balance between freedom of expression and social responsibility in modern broadcasting.
Keywords: Live streaming, young audience, conventional, technology, social media
Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Sosialisasi dan Edukasi Pada Siswa Madrasah Aliyah Negeri Sumenep
Full text linkKabupaten Sumenep dinyatakan sebagai salah satu Kabupaten dengan tingkat perkawinan anak yang tinggi di Jawa Timur. Ini merupakan hal yang serius untuk segera ditangani karena dampaknya yang luar biasa baik itu secara ekonomi, pendidikan maupun Kesehatan dan budaya. Oleh karena itu penting untuk dilakukan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat berupa kegiatan yang sifatnya mengedukasi dan mensosialisasikan dampak perkawinan anak kepada masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Masyarakat untuk menunda usia perkawinan sampai pada usia yang cukup matang dan menghindari perkawinan di usia anak. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian adalah sosialisasi, edukasi dan pendampingan
Kata Kunci: Edukasi, Pendampingan, Pencegahan, perkawinan ana
IMPLEMENTASI MBKM PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA DALAM MEWUJUDKAN SELF IMPROVEMENT MAHASISWA (STUDI PADA PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA 3 INBOUND UNIVERSITAS ANDALAS)
Full text linkKurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka merupakan inovasi pembelajaran untuk memberikan pengalaman belajar di luar kampus kepada mahasiswa, salah satu programunggulannya adalah Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui dan mendeskripsikan ketercapaian Implementasi MBKM Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dalam mewujudkan Self Improvement mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif dan fokus penelitian yang digunakan dari Grindle (1980) bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh Content Of Policy yang meliputi: Interest Affected, Type of Benefits, Extent of Change Envinsion, Site of Decision Making, Program Implementer dan Resources Commited. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pengembangan diri yang baik dirasakan mahasiswa setelah mengikuti program ini, salah satunya mahasiswa merasa menjadi pribadi mandiri dan mampu beradaptasi dalam lingkungan sosial. Selain itu mahasiswa mendapatkan wawasan kebangsaan yang beragam melalui koneksi pertemanan luas dari mahasiswa berbagai daerah Indonesia. Namun dalam pelaksanaan program terdapat beberapa kendala terjadi, seperti website resmi program yang sering eror, bantuan biaya hidup yang telat cair dan kendala yang disebabkan oleh pelaksana, seperti: miskomunikasi, perbedaan pendapat serta kurang optimal dalam melakukan tugas dan tanggung jawab.
Kata Kunci: Implementasi, MBKM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Self Improvemen
PARTISIPASI DALAM KELEMBAGAAN KOLABORASI PENGELOLAAN WISATA PANTAI LOMBANG DI KABUPATEN SUMENEP
Full text linkPemerintah Daerah sebagai pengelola wisata Pantai Lombang senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan wisatawan. Namun, fakta di lapangan masih banyak keluhan masyarakat yang menganggap wisata Pantai Lombang kurang ada kebaruan karena pemerintah dinilai terbatas dalam kemampuan mengelola objek wisata yang menarik sehingga perlu adanya kolaborasi dengan beberapa pihak dalam mendukung pengembangan wisata Pantai Lombang. Partisipasi dalam Desain kelembagaanCollaborative Governance digunakan untuk melihat kesempatan partipasi Stakeholders untuk ikut andil dala pengelolaan wisata di Pantai Lombang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Collaborative Governance dalam Pengelolaan wisata Pantai Lombang di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus dalam penelitian ini mengacu pada teori Ansell dan Gash (2007) bahwa dalam Collaborative Governance terdapat dimensi desain kelembagaan terdiri dari: kesempatan partisipasi, forum yang terbentuk, aturan yang jelas, transparansi dalam kolaborasi. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Kata Kunci: Pengelolaan, Wisata, Stakeholders, Collaborative Governance, Pantai Lomban
INOVASI SISTEM KEAMANAN PELAYARAN (SIKAPAL UNTUK KESELAMATAN TRANSPORTASI LAUT KEPULAUAN SAPEKEN (STUDI DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA)
Full text linkPemerintah melakukan pemaksimalan pelayanan publik agar pengembangan pelayanan dilakukan secara inovatif. Inovasi menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi dan mengatasi berbagai masalah yang melibatkan individu, masyarakat, kelompok, serta pemerintah. Salah satunya dengan inovasi SiKapal (Sistem Keselamatan Pelayaran) untuk membantu memberikan pertolongan secepatnya dengan menemukan titik kordinat (lokasi) perahu atau kapal yang mengalami kecelakaan laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi pelayanan program sistem keamanan pelayaran (sikapal) bagi para nelayan di Kabupaten Sumenep di Dinas Komunikasi Dan Informatika. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian mengacu pada teori menurut Basuki (2019) mengenai karakteristik inovasi pelayanan publik, bahwa cepat atau lambat penerimaan inovasi oleh masyarakat sangat tergantung pada karakteristik inovasi itu sendiri yaitu dapat dilihat dari: keunggulan relatif (relative advantage), kesesuaian (compatibility), kerumitan (complexity), kemampuan dilakukan percobaan (triability), dan dapat diamati (observability). Data dan hasil penelitian diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan beberapa informan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi SiKapal memang memiliki kelebihan ataupun pemerintah sudah menyesuaikan alat SiKapal dengan permintaan masyarakat, tidak ada kerumitan dari penggunaan alat SiKapal hanya saja nelayan harus bisa menjaga kebersihan alat agar tidak menimbulkan kerumitan tersendiri bagi nelayan, kemampuan dilakukan percobaan ini cukup baik dalam kemudahannya tetapi disosialisasikannya belum dikatakan baik karena tidak semua masyarakat tau adanya inovasi SiKapal, dan dapat diamati bahwa semenjak adanya SiKaPal informasi lokasi hanya memerlukan waktu 2 sampai dengan 5 menit karena data lokasi dan informasi terakhir yang dikirim melalui AIS. Penelitian ini merekomendasikan perlu adanya tambahan alat dan pengembangan sistem yang lebih luas jangkauannya.
Kata Kunci: Inovasi, Pelayanan Publik, SiKapa
PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMPROMOSIKAN PARIWISATA (STUDI PADA DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SUMENEP)
Full text linkIndustri pariwisata sebagai salah satu industri yang keberadaannya kini berkembang sangat pesat, dimana pemasaran destinasi pariwisata memiliki peran penting dalam memenangkan persaingan global. Dampak yang ditimbulkan oleh media sosial sudah seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep khususnya DISBUDPORAPAR dalam mempromosikan pariwisata untuk lebih menjangkau banyak wisatawan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan media sosial dalam mempromosikan pariwisata di Kabupaten Sumenep. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemanfaatan media sosial dalam mempromosikan pariwisata di Kabupaten Sumenep. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah urgensi dan upaya pemerintah Kabupaten Sumenep yang telah mendigitalisasi sistem pemerintahan yang awalnya melalui media konvensional menjadi menggunakan media sosial.
Kata Kunci: Media Sosial, Pariwisata, DISBUDPORAPAR Kabupaten Sumene
TRANSFORMASI PELAYANAN DIGITAL MELALUI SP2D DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUMENEP
Full text linkTransformasi digital telah menjadi kebutuhan mendesak dalam tata kelola pemerintahan,
khususnya dalam upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan
publik. Di Kabupaten Sumenep, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) telah
mengambil langkah strategis dengan mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (SIPD) dan Sistem Penatausahaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Kedua
sistem ini bertujuan untuk mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan daerah secara lebih
terintegrasi, akuntabel, dan real time. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas
penerapan SIPD dan SP2D serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam
implementasinya. Metode yang digunakan meliputi observasi langsung terhadap kegiatan
operasional sistem, wawancara dengan aparatur pelaksana, serta studi dokumentasi selama
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan Diskominfo Kabupaten Sumenep.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD dan SP2D memberikan kontribusi
positif terhadap efisiensi proses administrasi keuangan, mempercepat waktu pencairan dana,
serta meningkatkan transparansi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.
Namun, terdapat sejumlah kendala teknis dan non-teknis, seperti seringnya gangguan sistem
(error) pada aplikasi SIPD, keterbatasan infrastruktur jaringan internet, serta kurangnya
pelatihan dan pemahaman sumber daya manusia (SDM) terhadap sistem digital tersebut. Oleh
karena itu, diperlukan perbaikan sistem secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas SDM,
serta dukungan regulasi yang adaptif agar transformasi digital dalam pengelolaan keuangan
daerah dapat berjalan optimal, efisien, dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Transformasi digital dan pelayanan publi
PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN, BIAYA LINGKUNGAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
Full text linkThis study examines the financial performance of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2019 to 2023 in relation to environmental performance, environmental costs, and company size. The phenomenon shows how the financial performance of various companies in the consumer goods subsector varies, with some companies experiencing instability and others experiencing growth. Although environmental management can improve an organization's reputation and investor confidence, businesses usually consider it a burden. The purpose of this research is to study how environmental performance, environmental costs, and company size affect financial performance. This study uses a quantitative approach with secondary data as the source obtained from the annual report and sustainable reporting from the official IDX website in accordance with the variable indicators. The population was 72 companies with a sample of 21 companies with sample selection using purposive sampling, then analyzed using SmartPLS4 with several stages, namely, outher model outher loadings, construct reliability and validity tests, and discriminant validity then evaluating the inner model r-square and hypothesis. The study findings show that financial success is negatively affected by environmental performance, indicating that the short-term benefits of sustainability have not been realized. On the other hand, financial performance is positively and significantly affected by environmental costs, which suggests that investments in environmental management can improve a company's operational effectiveness and reputation. Financial performance is also positively affected by firm size, which suggests that larger businesses are better equipped to meet shareholder expectations. These findings support stakeholder theory, which emphasizes the balance between business interests and environmental concerns in improving corporate financial performance
HAK WARIS ANAK DILUAR NIKAH PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERDATA
Full text linkAn illegitimate child refers to a child born from a relationship outside of a legal marriage at a certain time. The status and position of the child are highly dependent on the legality of the marriage of his parents. Based on National Law, a marriage is considered valid if it is registered by an authorized institution or agency. A child born out of wedlock only has a legal relationship with his mother and is entitled to inherit property from the mother's side. If the child's blood relationship with his biological father is severed, then the child's inheritance rights only apply to the mother's family, and not to the biological father's family. Therefore, an illegitimate child is not entitled to receive an inheritance from his biological father. However, this provision only applies in terms of the distribution of inheritance to illegitimate children. The recipient of the inheritance is an individual who has legal inheritance rights, such as Zawil Khurd and Zawir Alham. This article adopts a normative research approach, which utilizes literature and books as sources to analyze doctrine from a normative perspective. In the study of normative law, the main focus lies on understanding the essence and scope of law as a system that studies reality. This discipline involves two aspects, namely analytical and normative, with law included in this category. It can be concluded that illegitimate children have the right to inherit together with heirs from groups I, II, III, or IV, and can receive inheritances even though they come from groups with different degrees. However, in certain situations, if heirs from groups I to IV do not leave descendants and there are only illegitimate children, then the legitimate illegitimate children are recognized as heirs who have the right to receive all inheritance, in accordance with the provisions of Article 865 of the Civil Code. In marriage law, the legal status of illegitimate children is regulated by Law Number 1 of 1974, specifically Article 43 paragraph (1), which states that illegitimate children only have a civil relationship with their mother and family. Therefore, illegitimate children are only legally bound to their mother and family, without any legal relationship with the father who raised them