UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, Yogyakarta: E-Journal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Not a member yet
1161 research outputs found
Sort by
NEW HORIZON OF READING ISLAM AND POLITICS: POST-ISLAMISM IN INDONESIA
Get PDFDespite the attempts made by radical Islamists to engulf the political arena of post-Suharto Indonesia by promoting mandatory implementation of shari’a law and jihad, Indonesia has witnessed a new trend in the discourses, actions and movements that seek to push Islam into the center stage. The strategy of implementing the shari‘a from below, promoting da‘wa (Islamic proselytizing) and non-violent endeavors has been appealing and considered more appropriate to deal with the current situations. There is reason to believe that Indonesia today is in the throes of a post-Islamist path. A sort of synthesis between the call for Islam’s importance for public life and democracy, post-Islamism has emerged to be an alternative to Islamist radicalism. Through its endeavour to fuse religiosity and rights, faith and freedom, as well as Islam and liberty, this post-Islamist alternative has enabled Muslims to express their religious beliefs and practices,without plunging into violence and joining a cycle of militancy
Kebijakan Tarif Poligami dalam Perspektif Siyasah: Studi atas Peraturan Gubernur (Pergub) Lombok Timur
Get PDFNegara Kesatuan Republk Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945, keduanya merupakan dasar konstitusi tertinggi dalam negara Indonesia. Pasca reformasi 1998, lahirlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang- undang ini memberikan dampak kepada daerah-daerah di Indonesia. Sehingga muncul aturan hukum baru yang disebut peraturan daerah (Perda). Adanya lembaga eksekutif bernama Bupati dan lembaga legislatif bernama DPRD. Pemerintah daerah mencoba membuat Perda yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang mempertimbangkan potensi dan kepentingan daerah tentu. Skripsi ini menganalisis tentang kebijakan Bupati Lombok Timur, Ali Bin Dahlan tentang Tarif yang diberikan kepada Para PNS yang akan berpoligami sebasar Rp 1.000.000,-/orang yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Penelitian ini bersifat lapangan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan terhadap beberapa sampel responden, keadaan dan kondisi sosial daerah Lombok Timur serta Tanya jawabyang dilakukan dengan sistematis dengan berlandaskan pada tujuan penelitian. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 sesuai dengan tujuan fiqih siyasah. Karena di dalam Peraturan Bupati Lombok Timur tersebut mengandung nilai-nilai kemaslahatan masyarakat dan pencegahan dari kemudhataran yang merupakan unsur-unsur dalam fiqih siyasah. Peraturan tersebut melindungi terhadap kaum wanita yang tidak ingin dipoligami
PENGARUH ADALET VE KALKINMA PARTISI (AKP) DALAM TRANSFORMASI PETA POLITIK DI TURKI
Get PDFTurki modern dalam berbagai aspek banyak mengalami perubahan, khususnya dalam ketatanegaran dan sistem politik. Perubahan di Turki tidak bisa menafikan partai politik yang menentukan arah ketatanegraan. Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) merupakan partai yang baru didirikan pada 14 Agustus tahun 2001, tetapi tidak lama kemudian menjadi partai berkuasa di Turki dengan memenangkan Pemilihan Umum tahun 2002, 2007, dan 2011. Tulisan ini menyimpulkan bahwa: pertama, AKP membawa perubahan besar dalam ketatanegaraan Turki menjadi usmani baru (new ottoman state). Kedua, AKP mempunyai lima strategi sosial politik di Turki, diantaranya (1) strategi hubungan sipil militer yang kompromistis, (2) sosial keagamaan yang egalitarian, (3) pendidikan dan kebudayaan yang mengakui pendirian di luar pemerintah, (4) Menjadikan ekonomi Turki yang stabil dalam aspek mikro dan makro, (5) menjalin hubungan internasional antara Liga Arab, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Ketiga, strategi sosial politik AKP dalam pemerintahan di Turki telah sesuai dengan prinsip politik profetik dan tidak bertentangan dengan sistem politik di Turki. Keempat, signifikansi AKP dalam konteks perpolitikan di Indonesia sangat relevan karena Turki dan Indonesia mempunyai kesamaan dalam menjalankan ketatanegaraan dan sistem politiknya
Perempuan dan Politik dalam Kontestasi Pilkada di Jombang
Get PDFPerempuan merupakan mahluk Tuhan yang diberikan begitu banyak anugrah, merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa. keterlibatannya dalam segala aspek kehidupan mempunyai warna khusus. Seperti halnya keterlibatannya dalam dunia politik adalah sebuah keniscayaan. untuk menggakomodir segala kepentingan perempuan dalam kebijakannya. untuk memberi warna baru bagi dunia politik. Keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik pada masa sekarang sudah tidak terhindarkan lagi. Hal ini menjadikan wacana dan isu perempuan menjadi isu strategis baik ditingkat internasional,nasional maupun lokal. Hal ini didukung oleh kebebasan perempuan sebagai manusia yang merdeka dan bebas. Adanya kebebasan untuk menentukan pilihan menjadi salah satu pendukung masuknya perempuan dalam dunia politik. Hasil penelitian tentang perempuan dan politik dalam kontestasi Pilkada di Jombang yang dialami oleh Hj Munjidah Wahab didalamya adalah merubah paradigma berfikir kaum laki-laki yang bias gender untuk memberikan ruang kepada perempuan dalam dunia politik, memiliki daya saing yang kuat dan berdaya agar dapat berperan lebih strategis dan optimal. Serta memberikan energi positif didalam relasi politik antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan sebuah Negara maupun daerah yang berkeadaban serta ramah perempuan. Hal ini tidak terlepas dari modal politik Hj. Munjidah Wahab yaitu modal kultural, dan modal simbolik, yang merupakan putri seorang Ulama'besar di Jombang
Agama, Identitas, dan Kewargaan: Problematika Hukum dan Sentimen Anti Minoritas di Terban
Get PDFTulisan ini menganalisis fenomena sentimen terhadap masyarakat minoritas di Terban, Yogyakarta. Sentimen merupakan ungkapan yang mewakili pendapat atau pandangan yang didasarkan pada perasaan yang berlebih - lebihan. Sentimen terhadap masyarakat minoritas kemudian menjadi permasalahan ketika masyarakat yang sentimen terhadap masyarakat minoritas menggunakan SKB 2 Menteri tahun 2006 no. 8 dan 9 sebagai alat untuk memojokkan golongan minoritas. Menggunakan penafsiran teori kewargaan, penelitian ini memperlihatkan bagaimana sentimen anti minoritas dengan faktor mikro dan makro yang mendukungnya berbenturan dengan budaya warga Terban "srawung " yang kemudian menimbulkan respon masyarakat yang beragam. Tulisan ini menyimpulkan bahwa ada keterkaitan antara respon masyarakat yang sentimen anti minoritas dan hubungan kewargaan masyarakat Terban. Kewargaan disini mengarah pada bagaimana masyarakat golongan mayoritas berinteraksi dengan masyarakat golongan minoritas yang syarat akan makna moralitas, sopan - santun, dan akhlaq dalam relasi sosialnya. Oleh karena itu, sentimen terhadapmasyarakat minoritas tidak terjadi pada setiap lini kehidupan masyarakat. Ada saat dimana masyarakat golongan mayoritas merasa superior sehingga dominasi golongan mayoritas atas golongan minoritas tidak terelakkan dan ada saat dimana masyarakat golongan mayoritas berinteraksi dengan baik dengan golongan minoritas
Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Sengketa Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif
Get PDFThe results of the research indicate that, solving the problems through the StateAdministrative Court in the case of a request submitted to the State AdministrationOfficers / Officials in the context of providing public services can be passed through twoways, namely through negative and positive fictitious claims. The existence of both waysin the State Administrative Court is expected to be used as a mechanism for civilpersons or legal entities in claiming their rights to be served and as a means of control orsupervision for public service providers to work well in serving the community, because inthe end, the public is expected to be able to implement good governance in order toprovide legal certainty and justice for the community. The results of the research indicatethat, solving the problems through the State Administrative Court in the case of arequest submitted to the State Administration Officers / Officials in the context ofproviding public services can be passed through two ways, namely through negative andpositive fictitious claims. The existence of both ways in the State Administrative Courtis expected to be used as a mechanism for civil persons or legal entities in claiming theirrights to be served and as a means of control or supervision for public service providers towork well in serving the community, because in the end, the public is expected to be ableto implement good governance in order to provide legal certainty and justice for thecommunity
POLITIK HUKUM PENGATURAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM SISTEM DESENTRALISASI
Get PDFDesain konstitusi yang mengatur prinsip penyelenggaraanpemerintahan daerah dengan sistem desentralisasi memberikan kebebasan untuk menentukan jabatan Wakil Kepala Daerah masing-masing. Tetapi terdapat problem disharmoni antara Kepala Daerah dan Wakilnya karena alasan konflik kewenangan (conflict of authoruty). Bagaimana urgensi dan kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menganut sistem desentralisasi? Bagaimana politik hukum pengaturan jabatan Wakil Kepala Daerah yang ideal dalam sistem desentralisasi? Dari awal desain jabatan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai pendamping Kepala Daerah. Sehinggga idealnya, Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Kepala Daerah terpilih, bukan dipilih berpasangan secara langsung oleh rakyat. Pembagian tugas dan kewenangan antara Kepala Daerah dan Wakilnya juga harus tegas dan jelas untuk menghindari dualisme dan overlaping di antara keduanya. Artinya, Wakil Kepala Daerah benar-benar hanya menjadi pembantu Kepala Daerah, dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah
XAMINING PRAXIS ACTIONS OF WOMEN'S EQUALITY IN ISLAM (Between Conservatism and Liberalism)
Get PDFSalah satu main goal kehadiran Islam adalah mewujudkan egaliter (musawah/kesetaraan). Tidak ada dan tidak boleh ada diskriminasi. Termasuk dalam hal gender. Namun, idealita normatifitas itu pada kenyataan historis mengalami distorsi. Gerakan kesetaraan gender yang terbelah kepada konservatif dan liberal menunjukkan bukti tentang split normatif dalam historis itu. Tulisan ini berupaya menunjukkan anomali itu dan berupaya untuk rethinking ke arah propetisasi gerakan kesetaraan gender
DEKONSTRUKSI PAHAM KEAGAMAAN ISLAM RADIKAL
Get PDFRadikalisme gerakan keagamaan merupakan patologi sosial-keagamaanyang demikian complicated. Latar belakang kemunculannya juga demikian kompleks dan beragam. Oleh karena itu, harus dipahami secara seksama berbagai faktor pendorong tumbuh-kembangnya sehingga bisa di-mapping dan dicarikan metode yang tepat untuk mereduksi dan menundukkannya. Salah satu faktor munculnya radikalisme gerakan keagamaan adalah adanya tekstualitas dalam memahami ajaran-ajaran agama. Dengan demikian, upaya merekonstruksi ulang kurikulum, sylabus dan pola pengajaran pendidikan agama di institusi-institusi pendidikan termasuk institusi perguruan tinggi, merupakan sebuah keniscayaan yang harus segera dilakukan. Sudah bukan menjadi rahasia lagi jika benih-benih radikalisme agama (baca: Islam) telah menjamur di institusi pendidikan, terutama sekolah atau perguruan tinggi umum. Kebanyakan para siswa/i dan mahasiswa/i memiliki pemahaman yang parsial terhadap Islam. Kurikulum dan metode pengajaran pendidikan agama selama ini hanya menekankan aspek kognitif-psikomotorik yangjauh dari nilai-nilai keagamaan yang kritis-inklusif-transformatif. Pola pengajaran pendidikan agama selama ini juga sekedar formalitas-dogmatis, lebih mementingkan simbol dan menepikan esensi agama. Model pendidikan semacam ini hanya akan menciptakan out-put kesalehan ritual dan kesadaran magis dan naif serta tidak memiliki sense of humanity
ISLAM POLITIK DALAM MEDIA MASSA Sebuah Telaah Kritis atas Pemberitaan Ideologi Politik dalam Kasus-kasus Keagamaan
Get PDFIstilah Islam politik merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk menjelaskan gejala sosial politik dikalangan aktivis atau sekelompok individu yang mendasarkan gerakan mereka dengan ideologi. Seiring dengan itu, dalam sorotan media massa, wacana Islam politik iu sudah ditentukan oleh hubungan antara; media, wacana Islam politik, serta audiensnya yang dipengaruhi oleh relasi-relasi dibaliknya seperti; kebijakan redaksional media. Tulisan ini mencoba untuk menjawab relasi apa yang melatar belakangi wacana Islam politik dihadirkan di harian Kompas dan harian Republika tentang penyerangan warga Ahmadiyah di Cekeusik, Banten pada 06-02-2001, Penyerangan Gereja di Temanggung, Jawa Tengah 07-02-2011, penyerangan warga Syiah di Sampang, Jawa Timur 28-08-2012, berita partai-partai Islam setelah verifikasi komisi pemilihan umum (KPU) Januari 2013 08-01-2013. Berdasarkan analisis isi yang berparadigma analisis wacana kritis, kedua media nasional ini (harian Kompas dan harian Republika) samasama mampengaruhi pembaca. Bedanya, harian Kompas membingkai wacana ini kedalam dinamika ke-Indonesia-an dalam kerangka kebinekaan dan kesatuan bangsa sedangkan harian Republika membungkus wacana Islam politik kedalam dinamika keislaman. Walaupun demikian kedua media ini sama-sama menekankan arti penting peran pemerintah dalam penanganan kasus Islam politik di Indonesia. Tulisan ini juga bisa dijadikan sebagai bahan kritis dalam pembacaan atas wacana Islam politik di media massa, khususnya di Indonesia