UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, Yogyakarta: E-Journal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Not a member yet
1161 research outputs found
Sort by
KEDUDUKAN JANDA DALAM HUKUM WARIS ADAT, PERDATA, DAN ISLAM: KAJIAN INTEGRATIF
Get PDFThe inheritance law prevailing in indonesia is pluralistic since it consists of customary inheritance law (Adat), civil inheritance law (KUH Perdata), and Islamic inheritance law. This is inseparable from the politic of law performed by Dutch-Indische Government about population classsification in article 131 and 163 Indische Staatsregeling (S.1855-2). The influence of this policy is visible even now because there are some differences in their principles and norms. The difference in principle such as application of “legitieme portie” principle that is exist in civil inheritance law is unheard in Adat law, while the Islamic law has ijbrari principle. Another differences lay in the inheritance elements. In Adat, element of kinship between someone and his/her heir is very important. Civil inheritance law, in other hand, has two ways to determine how the heritage can be passed down, first is arranged in constitution, and second is mentioned in testament letter. Islamic law also has two ways to determine the inheritance right that consist of kinship elements (nasabiyah) and inheritance relations that built by marriage, etc (sababiyah). The consequence of this differences affecting widow’s position as a heir because of its acknowledgement in civil and Islamic law, while Adat doesn’t recognize it. This paper is trying to find a way to integrate this matter with law harmonisation theory and other relevant theories
Syukur dalam Perspektif al-Qur'an
Get PDFSyukur merupakan ajaran yang sangat penting dalam Islam, sehingga dalam al-Qur'an dan hadis ia disebut beriringan dengan zikir dan ibadah kepada Allah. Syukur dalam pengertiannya yang komprehensif mencakup perbuatan hati, lisan dan anggota-anggota tubuh yang lain. Namun demikian, banyak orang hanya terpaku pada syukur dengan lisan. Oleh sebab itu, diperlukan pertolongan Allah agar orang dapat bersyukur dengan benar. Syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan akan menyebabkan pertambahan nikmat itu di dunia dan pahala di akhirat. Sebaliknya, sikap kufur terhadap nikmat akan menyebabkan azab dan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. syukur merupakan motif tertinggi dalam ibadah kepada Allah. Ibadah yang dilandasi oleh syukur dapat terjamin kelestarian dan kelangsungannya, karena ia bebas dari pamrih. Ibadah Rasulullah merupakan representasi dari ibadah semacam ini
Tinjauan Maqasid Syari’ah Terhadap Penyajian Makanan yang Dihias dengan Serbuk Emas
Get PDFEmas kini digunakan sebagai hiasan pada makanan untuk menghasilkan suatu sajian makanan yang mewah. Tren makanan ini menjadi viral di kalangan konsumen, sehingga banyak para produsen yang berlomba-lomba membuat makanan dengan taburan emas dalam segala bentuk. Emas tersebut tergolong bahan tambahan makanan yang bersifat inert (tidak bereaksi). Tren makanan yang bertabur emas bagi sebagian orang dianggap sebagai suatu hal yang berbahaya, karena konsumen menelan sesuatu yang sebenarnya tidak lazim untuk dikonsumsi. Sedangkan dalam Islam, kita tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Berdasarkan masalah tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana analisis Maqasid Syari’ah terhadap penyajian makanan yang dihias dengan serbuk emas.Hasil penelitian menunjukkan bahwa makanan yang dihias dengan serbuk emas menggunakan jenis edible gold yang memiliki label food grade. Label tersebut merupakan jaminan kandungan emas yang aman atau tidak beracun untuk dikonsumsi. Jenis logam emas tersebut dapat larut dalam tubuh. Mengenai keamanan gold leaf, European Food Safety Authority menyatakan penggunaan emas untuk menghias makanan diperbolehkan walaupun data keamanan belum komprehensif. Namun, data taksiologi yang memaparkan secara lengkap terkait efek samping dari edible gold belum ada. Oleh karena itu hukumnya mubah (boleh) untuk dikonsumsi. Perspektif Maqashid Syari’ah, dalam menganalisis permasalahan tersebut yaitu bahwa kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari makanan sebagai media untuk bertahan hidup. Di masa kini, makanan telah menjadi sebuah fenomena tersendiri yang menarik perhatian manusia, bukan sekedar untuk menghilangkan rasa lapar saja, namun ada sebuah makna yang tersembunyi di balik makanan. Salah satu makna yang tersembunyi di dalam makanan dapat digali melalui kajian seni dan estetika. Ternyata ada sebuah makna yang dapat menjadikan makanan sebagai sebuah seni. Hal ini dapat dicapai melalui apresiasi estetik yang melibatkan fungsi persepsi dan penggalian makna oleh manusia itu sendiri
Pelunasan Angsuran Sebelum Jatuh Tempo dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS)
Get PDFMurabahah diadopsi menjadi salah satu akad pada produk pembiayaan BPRS. Penggunaan murabahah sebagai salah satu akad pembiayaan mengikat BPRS untuk mematuhi aturan yang berlaku atasnya. Makalah ini merupakan analisis singkat tentang permasalahan mengenai konsep pelunasan angsuran dalam pembiayaan murabahah pada BPRS yang dilatar belakangi adanya nasabah yang mendapatkan potongan ketika melakukan pelunasan lebih cepat dari masa yang diperjanjikan. Adapun hasilnya bahwa persetujuan potongan pelunasan merupakan hak prerogatif bank berdasarkan fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah, bahwa potongan pelunasan tersebut tidak diperjanjikan diawal akad dan dalam praktiknya dianggap tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang menentang time value of money
MEMBACA PERKAWINAN MASYARAKAT ISLAM SASAK DARI PERSPEKTIF INTERLEGALITAS HUKUM
Get PDFThis paper will discuss the side of the interlegality and interlaw among customary law, religious law and state law in tribal societies in Indonesia, which is focused on the marriage of Sasak people. As an Indonesian local community, the Sasak community has their own local laws in undergoing interactions and social contracts between each other, especially in matters of marriage. Along with the embrace of Islam by the Sasak community, the Islamic law also contributes in decorate every process of the marriage. In addition to the existence of customary law and Islamic law that adorn the marriage of the Sasak community, there is also a modern legal tradition, namely state law. As part of the Indonesian society, the Sasak people cannot escape the great influx of modern legal tradition or national law positivism, which is directly echoed by the state. Departing from this illustration, the discussion in this paper includes: the interlegality between Sasak customary law and religious law (Islamic law); the interlegality between Sasak customary law and state law; and the last is the interlegality among Sasak customary law (local legal order), religious law (Islamic law/Islamic legal order), and state law (state legal order).Tulisan ini akan membahas sisiinterlegalistikantara hukum adat, hukum agama dan hukum negara pada masyarakat kesukuan di Indonesia, yang difokuskan pada perkawinan masyarakat suku Sasak. Sebagai masyarakat lokal Indonesia, masyarakat Sasak memiliki hukum lokal sendiri dalam menjalani intraksi dan kontrak sosial antara satu sama lain, khususnya dalam persoalan perkawinan. Seiring dengan dipeluknya agama Islam oleh masyarakat Sasak, maka hukum Islam pun memberi andil dalam menghiasi setiap proses-proses perkawinan itu. Selain keberadaan hukum adat dan hukum Islam yang menghiasi perkawinan masyarakat Sasak, terdapat juga tradisi hukum modern, yakni hukum negara. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, masyarakat Sasak tidak bisa melepaskan diri dari arus besar legisme atau positifisme hukum nasional, yang secara langsung digaungkan oleh negara. Berangkat dari ilustasi ini, maka pembahasan dalam tulisan ini meliputi: interlegalistik antara hukum perkawinan adat Sasak dan hukum agama (Hukum Islam); interlegalistik antara hukum perkawinan adat Sasak dan hukum negara; dan terakhir adalah interlegalistik antara hukum perkawinan adat Sasak, hukum agama (hukum Islam), dan hukum negara
Harga dan Mekanisme Pasar (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun)
Get PDFKeberadaan harga dan mekanisme pasar sebagai salah bagian dari rangkaian aktivitas ekonomi khususnya dalam perdagangan dan perniagaan harus mampu mencerminkan nilai keadilan, bagi produsen dan juga konsumen yang pada akhirnya akan berakibat pada perekomonian negara. Lewat keseimbangan harga dan mekanisme pasar yang didasarkan pada hukum alamiah pasar maka kewajaran dalam perdagangan itu akan muncul. Peran negara di satu sisi diperlukan sebagai satu manifestasi kekuasaan yang mewilayahi satu wilayah daerah, namun di sisi lain intervensi yang dilakukan dikhawatirkan bisa dimanfaatkan oleh segelintir kelompok untuk meraup keuntungan pribadi yang jauh dari nuansa kealamiahan harga dan mekanisme pasar itu sendiri. Ibn Timiyyah dan Ibn Khaldun dua ulama besar Islam lewat karya-karyanya telah melakukan kajian yang dalam terhadap hal ini, meskipun memiliki keberbedaan konsep terhadap harga dan mekanisme pasar akan tetapi keduanya memiliki satu pedoman dasar yang sama yaitu keadilan dan kemaslahatan, baik bagi produsen ataupun konsumen
OTORITAS KHARISMATIK DALAM PERKAWINAN: Studi atas Perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma’sum Tempuran, Magelang
Get PDFThis article discussed about marriage arrangement practiced in Pondok Pesantren Al-Ma’sum Magelang in which the majority of the santris have got a marriage as a product of marriage arrangement. Utilizing deep interview with the kyai and some santries, it has been discovered that Kiai plays important role in the process of marriage arrangement. It was the kyai who selected the santris mates. This phenomenon has been practiced since the formation stage of the pesantren in 1990 until now. The charismatic leadership of Kiai and the concept of barakah believed by the santri are two key factors that this phenomenon comes to the fore. Moreover, kiai also serves as a wali mujbir for his santri. This makes the santri not dare to refuse what has been chosen by the Kiai.[Artikel ini membahas tentang perjodohan yang ada di Pondok Pesantren Al-Ma’sum Magelang. Hampir sebagian besar santrinya menikah karena perjodohan. Dengan menggunakan wawancara mendalam dengan Kyai dan beberapa santri, tulisan ini menunjukkan bahwa kyai mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam proses perjodohan yang terjadi. Perjodohan yang terjadi mutlak dipilihkan oleh kiai, biasanya wali santri memberikan kewenangan kepada kiai agar kiainya mencarikan jodoh untuk anaknya. Praktek perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma’sum ini sudah ada sejak pondok ini berdiri pada tahun 1990 sampai sekarang. Adanya kepemimpinan kharismatik dari kiai dan konsep barokah yang dipercaya para santri menjadikan proses perjodohan ini terjadi. Kiai di sini juga berperan sebagai wali mujbir bagi pernikahan santrinya. Hal ini menjadikan santri tidak berani menolak dengan apa yang telah dipilihkan oleh kiainya.
Pernikahan Dini Di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2015 – 2016
Get PDFLaw number 1 of 1974 has governed marriage rules in Indonesia. The marriedage limit for 19-year-old and 16-year-old girls. But the reality in the field thereare still people who do underage marriage. Indramayu district had become one ofthe District with the largest number of early marriages in West Java Province,the PTA West Java recorded in 2015 in Indramayu district reached 450, in2016 as many as 347. Juntinyuat District is one area in Indramayu thatextends on the coast North and East Indramayu District. The formulation ofthe problem in this study about, what are the factors causing Early Marriage inDistrict Juntinyuat, what the efforts of the KUA and related Instantsi partiesin order to minimize and even prevent Early Marriage in Juntinyuat District,and how the sociology of Islamic law against the factors and efforts to preventmarriage early in Juntinyuat District, Indramayu District. Law seen from theperspective of sociology, law and enforcer can not be released with the object orsociety correlation that will not be separated, other than because society is the object, sociology perspective considers that effective law is the law that lives in society
EFEKTIVITAS WEBSITE DESA SEBAGAI MEDIA TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI DI DESA TERONG KECAMATAN DLINGO KABUPATEN BANTUL)
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitaspenerapan e-government website desa sebagai media transparansi AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Terong kecamatan DlingoKabupaten Bantul, serta kendala-kendala yang dihadapinya. Penelitian inimerupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris, yang memandangsebuahpersoalansebagai praktik implementasi hukum. Metode pengumpulan datapenelitian berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.Analisis data penelitianmenggunakan metode deskriptif. Yaitu dengan menyajikan secara deskriptifinterpretasi data yang dikorelasikan dengan aturan-aturan, teori serta konsep yangdibangun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa websiteDesa Terong tidak efektifsebagai media transparansi APBDes. Kesimpulan ini diperoleh dari analisis yangmenunjukkan bahwa satu dari tiga kriteria efektivitas tidak terpenuhi. Kriteriatersebut yaitu “menjangkau target”. Sedangkan dua kriteria lain yang terpenuhi yaitu“mudah diakses” dan “mudah dipahami”. Kendala transparansi APBDesmelaluiwebsite yaitu, 1) masyarakattidak melek teknologi, 2) sikap apatis, 3) dan,budaya memperoleh informasi
Indikator Penerapan Ham Universal Dan Ham Partikular Dalam Putusan Mk No 46/Puu-Viii/2010 Tentang Anak Di Luar Perkawinan Dan Putusan Mk No 8/Puu-Xii/2014 Tentang Perkawinan Beda Agama
Get PDFThis research presents there are at least, three differences due to Human Rightsimplemention in this two verdicts; the lawsuit object and the interpretation model ofConstitution and constitutional courts tends to apply contextual understanding in the order of MK No. 46/PUU-VIII/2010 and tends to apply textual understanding in the order of MK MK No. 8/PUU-XII/2014. While there are 5 indicators ofHuman Rights implementation. First, the interpretation of constitution should give a maximum protection to minorities. Second, it must accomodate a relevant international covenant and it’s not yet regulated in legislation. Third, it must protect it constitutional rights of civilian. Fourth, to recover the violated constitutional rights. Fifth, it should be formed by technology developments, economic aspect, global socio-cultural that is not contradicted to fundamental principles of Pancasila