UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, Yogyakarta: E-Journal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Not a member yet
1161 research outputs found
Sort by
WASIAT WAJIBAH DAN PERKEMBANGAN PENERAPANNYADALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
Get PDFWasiat wajibah in Article 209 of KHI which is different from the wasiat wajibah existing in other Islamic countries as stated above, in the perspective of ushul fiqh (istihsan) does not violate the provisions of Islamic inheritance law because adopted children and adoptive parents remain positioned not as heirs. The right’s granting to them through a wasiat wajibah that does not exceed 1/3 solely to accommodate local wisdom and to maintain the sense of justice of Indonesian Islamic society. The reconstruction of wasiat wajibah by the Supreme Court to resolve new cases confronted to them by applying the legislative approach with the legal discovery method that is grammatical interpretation method, teleological/sociological interpretation, and argumentum per analogium/analogy in the perspective of ushul fiqh do not violate lugawiyah and ma'nawiyah rules. This reconstruction is very necessary to ensure the certainty and unity of law in accordance with the conditions of the needs and legal awareness of Muslims in Indonesia
HUKUM BADAL HAJI MENURUT PANDANGAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DAN LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA
Get PDFIslam provides dispensation for those who have not been able to meet these requirements not to perform the pilgrimage. Anyone who does not fulfill one of the pre-determined requirements, namely Islam, is reasonable, mature, independent, and capable, is not obliged to perform the pilgrimage. However, it is different with people who have been sick or died before having time to perform the pilgrimage in this case there is a difference of opinion among scholars. People who are sick or die and have more assets but are physically incapable of performing Hajj are replaced by other people called Badal Hajj. The Muhammadiyah Tarjih and Tajdid Council and Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' differ in their views on the legal issue of hajj. The Tarjih Council and the Tajdid Muhammadiyah in their decision allowed Badal Hajj, because it adhered to the Hadith of the Khas'am tribe narrated by Ibn Abbas ra which stated that by delegating his pilgrimage to his children or relatives, he had to fulfill the mandatory Hajj requirements. Meanwhile, Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama decided on the permissibility of making other people's pilgrimages. The istinbat method always uses the opinions of previous scholars, so that the decisions are relevant to the opinions of previous scholars in their classical works. Lajnah Bathsul Masa'il Nahdlatul Ulama does not provide a limit on the badal of Hajj, and a person has the right to make another person's pilgrimage even though he is not from the family and must meet certain conditions, namely that he has performed Hajj first
PANDANGAN DOSEN UIN SUNAN KALIJAGA TERHADAP PENGGUNAAN CADAR: STUDI KOMPARATIF PUSAT STUDI WANITA DAN PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
Get PDFKebijakan membina dan mendata mahasiswi bercadar di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menuai kontroversi.Banyak yang mendukung kebijakan tersebut namun tak sedikit pula yang menolak karena dianggap melanggar hak-hak mahasiswi dalam menentukan model pakaiannya. Di sisi lain, rektor UIN Sunan Kalijaga beralasan bahwa pembinaan dan pendataan tersebut untuk membendung paham radikal yang sedang berkembang. Dalam konteks ini maka perlu diketahui bagaimana pandangan dosen-dosen UIN Sunan Kalijaga terkait penggunaan cadar.Tulisan ini secara spesifik membahas pandangan dosen UIN Sunan Kalijaga yang bergiat di Pusat Studi Wanita dan Pusat Pengembangan Bahasa.Keduanya merupakan lembaga resmi di bawah naungan UIN Sunan Kalijaga yang mempunyai konsentrasi kajian berbeda.Pusat Studi Wanita dengan kajian wanita yang bercorak moderat dan progresif sedangkan Pusat Pengembangan Bahasa dengan kajian pengembangan bahasa Arab dan bahasa Inggris.Namun bukan berarti keduanya tidak dapat diperbandingkan karena penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yang memfokuskan bagaimana interaksi sosial dan budaya di masing-masing lembaga sehingga dapat diketahui latar belakang atau faktor dari hasil kesimpulan pandangan masing-masing lembaga tentang penggunaan cadar bagi wanita muslimah
Infak sebagai Program Pengurangan Ketergantungan Masyarakat terhadap Rentenir (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Ngawi)
Get PDFLembaga zakat mengambil peran penting dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat kurang mampu. Lembaga zakat bekerja untuk mencapai tujuan yang lebih luas, tidak hanya membentuk dasar jaminan sosial saat ini, tetapi juga membawa keuntungan lain pada masyarakat. Badan Amil Zakat Kabupaten Ngawi misalnya, dalam merespon maraknya praktik rentenir yang tersebar di Kabupaten Ngawi hadir dengan programnya, menjadikan infak sebagai program pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Atas dasar itulah peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kebijakan BAZNAS kabupaten Ngawi melalui infak sebagai program pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan bagaimana efektivitas infak sebagai program pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir pada BAZNAS Kabupaten Ngawi ditinjau dari sosiologi hukum Islam.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan BAZNAS Kabupaten Ngawi melalui infak sebagai program pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir menggunakan strategi yaitu dengan memberikan pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan, dan tanpa potongan, diangsur dengan batas waktu maksimal 10 bulan. Kebijakan BAZNAS selanjutnya yaitu membuat model dengan membentuk kelompok. Untuk melihat efektivitas apakah masyarakat kembali kepada rentenir setelah mendapatkan pinjaman BAZNAS, ditinjau dari sosiologi hukum Islam, menggunakan beberapa indikator. Pertama, pilihan rasional, masyarakat memilih pinjaman BAZNAS dari pada memilih jasa rentenir. kedua, tindakan sosial Max Weber, masyarakat dalam tindakannya termasuk ke dalam tipologi rasionalitas instrumental dan rasionalitas nilai. Dalam tinjauan sosiologi hukum Islam, termasuk ke dalam pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat. Dari 53% masyarakat yang mendapatkan program BAZNAS untuk membayar utang rentenir, respon 28,4% diantaranya mengatakan berusaha melepas rentenir. Hal itu berarti sudah terdapat pengaruh, namun belum maksimal. Respon 28,4% tersebut menunjukkan bahwa segala strategi dan model yang ditawarkan BAZNAS kurang efektif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir karena dana yang dipinjamkan dirasa kurang mencukupi dan tidak adanya tim dakwah BAZNAS yang memberikan pembinaan kepada masyarakat secara rutin
PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK KELUARGA BAHAGIA (Tinjauan Maqāṣid asy-Syarī‘ah)
No full textMarriage agreement is part of the pre-marriage agreement by the bride and groom, both men and women. This agreement done when both parties consider their own property so they wont be aggrieved if in the future their marriage going divorce. By formal law, this marriage agreement is regulated in three laws namely the Criminal Code, Marriage Law and KHI. All these three see that the marriage agreement is one form of maslahah to achieve Maqāṣ}id asy-Syarī‘ah although with some conditions that bind both.[Perjanjian perkawinan merupakan salah satu bagian dari perjanjian pra-nikah yang biasa dilakukan oleh calon pengantin, baik pihak laki-laki dan perempuan. Hal ini dilakukan ketika kedua pihak mempertimbangkan harta kekayaan yang dimilikinya masing-masing agar tidak dirugikan jika ke depan pernikahan mereka terjadi perceraian. Secara hukum formal, perjanjian perkawinan ini diatur dalam tiga perundangan yaitu KUHP, UU Perkawinan dan KHI. Ketiganya melihat bahwa perjanjian pernikahan merupakan salah satu bentuk maslahah agar tercapai Maqāṣ}id asy-Syarī‘ah, meskipun dengan beberapa catatan yang mengikat keduanya.]
YUDISIALISASI DAN LIMITASI HUKUM ISLAM: CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA DI LOMBOK
Get PDFMale repudiation (cerai talak) at religious courts reveals important changes in contemporary practice of Islamic law in Indonesia. This paper addresses two salient features of repudiation, namely judicialization and limitation. Based on empirical studies at the religious courts in Lombok, this study gathered the data on repudiation through observation, interview and documentation. The data shows changing practice and meaning of Islamic marital dissolution due to judicialization, that is an administrative and bureaucratic processes of legal settlement at religious courts. Upon the introduction and application of modern codification of Islamic law, such as the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI) enacted by Presidential Decree No. 1/1991 and Religious Judicature Act No. 7/1989 at religious courts, the influence of fiqh on Islamic divorce has diminished significantly. Such application not only creates judicialization but also causes limitation on the number of male repudiation, outnumbered by female-initiated divorce (cerai gugat). Talak, which is male domain under the conception of fiqh, is now a contested terrain by legal actors, such as men (husbands), women (wives) and judges. Consequently, judicialization of talak has reduced not only male power but also its practice at the religious courts.Cerai talak di pengadilan agama mencerminkan perubahan-perubahan penting dalam penerapan hukum Islam kontemporer di Indonesia. Artikel ini membahas dua fenomena mengemuka praktik talak, yaitu yudisialisasi dan limitasi. Berangkat dari penelitian empiris di pengadilan agama di Lombok dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, penelitian ini meyingkap pergeseran pemaknaan dan praktik talak kontemporer. Hal ini disebabkan oleh yudisialisasi, yaitu proses administrasi dan birokratiasasi penyelesaian perkara di pengadilan agama. Pasca diperkenalkannya kodifikasi hukum keluarga Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden No. 1/1991 maupun Undang-undang Peradilan Agama No. 7/1989, pengaruh fikih dalam hukum perceraian Islam berkurang secara signifikan seiring dengan pemberlakuan kodifikasi di pengadilan agama. Implikasinya bukan saja pada yudisialisasi, akan tetapi juga limitasi talak, yakni terbatasnya perkara cerai talak dibanding cerai gugat. Talak yang dalam norma fikih menjadi domain kuasa suami yang hampir mutlak, kini dalam praktiknya di pengadilan agama menjadi wilayah yang dikontestasikan oleh para aktor hukum, baik suami, istri maupun hakim sehingga berdampak pada limitasi talak, baik dari segi kuantitas perkara maupun kuasa suami dalam penyelesaian cerai talak
TINJAUAN YURIDIS DISKRESI PEJABAT PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Get PDFPolicy (discretion) is needed to overcome rapid changes. In theapplication of discretion of public officials, it is often considered to violate thelaw and be identified as criminal. While on the other hand, this kind of policyis needed, in times of emergency, so that it makes a blunder of officials. Thispaper attempts to look at how the legal position of discretion in governmentadministration is. The results of this writing are that the legal position ofdiscretion in the administration of government is an "exception" from theprinciple of legality (wet matigheid van bestuur), which means that the stateadministration is given the freedom to and on its own initiative to carry outactions to resolve certain urgent problems and the settlement rules do not yetexist, namely that they have not been made by the state body that is formallyassigned to formulate legislation
Pemberian Kewenangan Judicial Order Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar
Get PDFPenelitian ini membahas mengenai problematika eksekutorial putusanMahkamah Konstitusi perihal pengujian undang-undang. Metodepengumpulan data melalui studi pustaka (library research) yang kemudiansemua data dihimpun dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa pergeseran sifat dasar putusan MK dilandasi karenakewenangan MK untuk menguji berhak melakukan penafsiran terhadapundang-undang dasar (the final interpretator of constitution). Hal iniberimplikasi pada putusan MK yang memunculkan posisi sebagai positivelegislature yang dapat terlihat dari adanya varian putusan dengan sifat non-selfexecuting. Adapun bentuk-bentuk ketidaksesuaian dalam pelaksanaanputusan MK yang bersifat non self-executing adalah ketidaksesuaianpenggunaan produk hukum; disobedience putusan MK; menghidupkankembali norma yang telah diuji; dan pembiaran terhadap Putusan MK.Maka dari itu diperlukan terobosan hukum untuk mengatur implementasiputusan non self executing supaya setiap norma hukum yang terbentukmenghasilkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Terobosan hukumtersebut melalui upaya pemberian kewenangan judicial order yang terbataskepada MK
PERANAN DAN WEWENANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT TATA USAHA NEGARA
Get PDFPasal 66A Undang-undang Jabatan Notaris menyatakan bahwademi kepentingan hakim, jaksa, penyidik yang hendak mengambilminuta akta ataupun dokumen lain yang berkenanan dengan itu, makawajib meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, lalukemudian hal lain yang muncul adalah ketika Notaris keberatan atasdikeluarkannya surat persetujuan oleh Majelis kehormatan Notaris,upaya apa yang dapat dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan?Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (library research), denganmenggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasi penelitian ini adalahMajelis Kehormatan dalam kedudukan sebagai Badan atau Jabatan TataUsaha Negara mempunyai kewenangan untuk membuat ataumengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapanyang berkaitan denganhasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi yang ditujukankepada Notaris yang bersangkutan. Terhadap keputusan MajelisKehormatan Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUJN-P, jikaNotaris yang bersangkutan merasa dirugikan, atas putusan tersebut tidakada upaya keberatan administratif atau keberatan administratif, tapiNotaris yang bersangkutan dapat langsung menggugat MajelisKehormatan Notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara
PENETAPAN DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015 (ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA)
Get PDFThe application for marriage dispensation is a petition filed to the Religious Court to be granted an exception to the provisions of Article 7 paragraph 1 of Law no. 1 Year 1974 jo. Article 15 KHI about the minimum age of marriage for the prospective bridegroom of men and women who have not reached the minimum age of marriage due to some things or in certain circumstances. The rise of promiscuity among children and adolescents resulting in pregnancy out of wedlock became the main factor of many filed marriage dispensation applications to the Religious Courts. The Religious Courts as an institution authorized to examine, hear, decide and settle the case shall be in accordance with applicable procedural law and based on evidence and strong legal considerations to formulate the stipulation of the marriage dispensation.[Permohonan disepensasi nikah merupakan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama agar diberikan pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 KHI tentang batasan usia minimal menikah bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal menikah tersebut karena adanya beberapa hal atau dalam keadaan tertentu. Maraknya pergaulan bebas di kalangan anak-anak dan remaja mengakibatkan hamil di luar nikah menjadi faktor utama banyak diajukannya permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan tersebut harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum yang kuat untuk merumuskan penetapan dispensasi nikah tersebut.