UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, Yogyakarta: E-Journal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Not a member yet
1161 research outputs found
Sort by
KONSEP QIWĀMAH DALAM YURISPRUDENSI ISLAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER
Get PDFThis article explains the concept of leadership in the family (qiwāmah) gender justice perspective. The focus of the study on the interpretation of Surat an-Nisā '[4] verse 34 which becomes the theological and socio-cultural foundation of society. The letter interprets that the husband is superior to the wife, so marriage relations tend to be hierarchical (the husband becomes the head of the family, while the wife has the subordinate status). This lame husband and wife relationship makes the wife vulnerable to violence. The author considers that this verse must be reinterpreted from the point of view of gender justice given the sociological shift. This study led the writer to the conclusion that the concept of qiwāmah in Islamic jurisprudence is open and dialogic with the times. The concept of qiwāmah now must be interpreted based on human values rather than gender, so that women as wives not only serve their husbands, but partners and partners who are both subjects and objects. The relationship between them is in the form of symbiosis of mutualism (mutual benefit), not only in the family but also for the community and the State. There is no difference between the two, except in matters of devotion to God. [Artikel ini menjelaskan konsep kepemimpinan dalam rumah tangga (qiwāmah) perspektif keadilan gender. Fokus kajian pada penafsiran Surat an-Nisā’ [4] Ayat 34 yang menjadi landasan teologis dan sosio-kultural masyarakat. Surat tersebut menafsirkan bahwa suami lebih unggul daripada istri, sehingga hubungan perkawinan cenderung hierarkis (suami menjadi kepala keluarga, sementara istri berstatus subordinat terhadapnya). Relasi suami istri yang timpang ini membuat istri rentan terhadap kekerasan. Penulis memandang bahwa ayat ini harus ditafsir ulang dari sudut pandang keadilan gender mengingat adanya pergeseran sosiologis. Kajian ini mengantarkan penulis pada kesimpulan bahwa konsep qiwāmah dalam yurisprudensi Islam bersifat terbuka dan dialogis dengan perkembangan zaman. Konsep qiwāmah sekarang harus dimaknai berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan bukan jenis kelamin, sehingga perempuan sebagai istri bukan hanya melayani suaminya, melainkan patner dan mitra yang sama-sama menjadi subyek sekaligus obyek. Relasi keduanya berupa simbiosis mutualisme (saling menguntungkan), tidak hanya dalam keluarga tetapi juga untuk masyarakat dan Negara. Tidak ada perbedaan di antara keduanya, kecuali dalam hal ketakwaan kepada Tuhan.
PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT MUSLIM BONE TERHADAP PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI MODERN SEBAGAI UPAYA MENGURANGI TINGKAT KELAHIRAN
Get PDFFamily planning is one of the government programs aiming to decrease the rapid population growth rate in Indonesia. This paper examines the views of Bone Regency Muslim community leaders on the use of modern contraceptives as an effort to reduce birth rates. Primary data was obtained by interviews and secondary data obtained from the Bone Regency Population and Family Planning Control Institute (P2KB). The results showed that there were differences opinions of Muslim community leaders on the contraception. Some argued that the use of modern contraception is forbiden because it is not in line with the law of God. The rest had an opinion that family planning has some benefits. Therefore the use of the contraception is not prohibited as long as it does not change God's creation.Salah satu program pemerintah yang dipopulerkan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang pesat adalah Keluarga Berencana. Tulisan ini mengkaji tentang pandangan tokoh masyarakat muslim Kabupaten Bone mengenai penggunaan alat kontrasepsi modern sebagai upaya mengurangi tingkat kelahiran. Sumber data primer dari wawancara dan data sekunder bersumber dari Lembaga Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Bone. Data diolah secara kualitatif, dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan dari tokoh masyarakat muslim terhadap kontrasepsi. Sebagian berpendapat bahwa penggunaan alat kontrasepsi tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan sunnatullah. Sedangkan yang lain berpendapat bahwa penggunaan alat kontrasepsi untuk mengatur kelahiran lebih mendatangkan manfaat, lebih lagi bagi orang miskin. Oleh karena itu, penggunaan alat kontrasepsi tidak bertentangan dengan hukum Islam, selama alat kontrasepsi tersebut tidak merubah ciptaan Tuhan
Penyaluran Dana Zakat Melalui Beasiswa di Baitul Maal Muamalat
Get PDFBaitul maal merupakan salah satu fungsi dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dibidang sosial, yang mana bertugas sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menerima dan menyalurkan dana umat Islam bersifat non-komersial. Baitul maal telah ada pada zaman Rasulullah s.a.w, sebagaimana Rasulullah memperlakukan ghanimah (harta rampasan perang). Salah satu BMT di Indonesia adalah Baitul Maal Muamalat (BMM), BMM memiliki berbagai macam program dalam penyaluran dana zakat, salah satunya melalui beasiswa, yang mana pada zaman Rasulullah s.a.w tidak ada pemberian beasiswa yang bersumber dari dana zakat, demikian juga dalam Al-Qur’an tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai hal tersebut. Pemberian beasiswa menggunakan dana zakat merupakan permasalahan kontemporer. Menurut jumhur Ulama kontemporer praktek tersebut diperbolehkan dengan syarat tertentu. Sedangkan pada pelaksanaan program BMM dalam bidang pendayagunaan pendidikan tersebut diperbolehkan karena telah memenuhi syarat-syarat dari jumhur Ulama kontemporer maupun fatwa MUI
Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah
Get PDFArrum Haji merupakan salah satu produk baru yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah. Dengan menggadaikan 15 gram emas atau senilai uang 7 juta rupiah, nasabah mendapatkan pinjaman sebesar 25 juta rupiah untuk biaya pendaftaran haji, dalam pelaksanaannya Pegadaian Syariah bekerja sama dengan beberapa bank syariah, yaitu Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Panin Syariah. Dengan adanya produk ini sebenarnya sangat membantu masyarakat terutama masyarakat golongan menengah ke bawah yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Mengingat produk ini masih terbilang baru, diperlukan analisis hukum lebih mendalam terhadap produk Arrum Haji. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut, didapatkan beberapa poin, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas menjadi dasar hukum produk ini karena yang dijadikan objek jaminan adalah emas, selain itu Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn juga menjadi dasar hukum produk ini karena dilaksanakan untuk memberikan pembiayaan pendaftaran haji. Dengan demikian setelah dianalis secara mendalam dapat diketahui bahwa produk Arrum Haji telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut.
Pemakzulan Presiden di Indonesia Studi Putusan Final dan Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kepastian Hukum
Get PDFThe Constitutional Court of the state institutionformed in the Third Amendment of the 1945Constitution has 4 (four) authorities and one obligation.The obligation of the Constitutional Court is to decidethe opinion of the DPR on alleged violations of lawcommitted by the President / or Vice President asstipulated in Article 7A and 7B of the 1945 Constitution.If the Constitutional Court confirms the opinion of theDPR, then the DPR will conduct a plenary session toproceed to the People's Consultative Assembly as thefinal breaker for impeachment, but the People'sConsultative Assembly may be able to disobey theConstitutional Court's ruling which has justified theopinion of the House of Representatives because thereare no rules that stipulate that the Constitutional Courtis final and binding for the People's ConsultativeAssembly so that The MPR did not comply with theConstitutional Court's decision so that it could causethe legal certaint
KEHUJAHAN HUKUM NEGARA SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM DALAM PEMIKIRAN SAYYID MUḤAMMAD RASYÎD RIḌÂ DAN WAHBAH AZ-ZUḤAILÎ
Get PDFThe study of the state law as the source of Islamic law in the course of usul fikih is still rarely performed by scholars of usul fikih, especially when discussing the sources of Islamic law; except what is done by Wahbah az-Zuḥailî in his usul fikih (al-Fiqh al-Islâmî), where he fully and comprehensively explains that State law can not be used as a source of Islamic law because it results from an intellectual sich. On the other hand, far beyond that, Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ has discussed in detail the state's jurisdiction as a source of Islamic law in his tafsir (al-Manâr). He accepted in absolute terms the jurisdiction of the State as a source of Islamic law from which the law contained the value of justice. Nothing else because the law of God is justice itself, as many are described in the Qur'an. According to Wahbah az-Zuḥailî the State law can not be used as a source of Islamic law because it is derived from the mere intellect, in which the scholars have agreed that pure reason can not be used as a source of Islamic law. Therefore, the law of the State can be used as a source of Islamic law if the law is based on divine revelation, either directly (Qur'an and Hadith) or not (general rules and spirit of Islamic law). In addition, although there are differences in views, there is an intersection between the two minds, which is equally acceptable to the state's jurisdiction as a source of Islamic law. Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ received the law of the State as a source of Islamic law from which the law contained justice, while Wahbah az-Zuḥailî received it from the law was based on divine revelation, whether it be directly or indirectly.Kata Kunci: Usul fikih, Hukum Negara, Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ, Wahbah az-Zuḥailî
Analisis Filosofis dan Yuridis Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
Get PDFPerkembangan teknologi pada saat ini tidak dapat dibendung karena sudah menjadi konsekuensi logis modernisasi. Teknologi berkembang dengan cepat sampai telah memasuki semua dimensi kehidupan masyarakat, ditandai dengan output dari teknologi itu sendiri yang dinilai sangat memudahkan masyarakat. Kini teknologi sudah merambah ke sektor transportasi umum yang lebih tepatnya angkutan umum. Kolaborasi antara teknologi dan transportasi melahirkan terobosan baru yaitu transportasi online yang terdiri dari taksi online dan ojek online. Keberadaannya yang mampu mengakomodasi tingginya mobilitas dan menunjang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Transportasi online bukan berarti tidak meninggalkan sejumlah persoalan, salah satunya adalah mengenai landasan hukum yang mengaturnya. Kemenhub berdasarkan kewenangannya di bidang transportasi sesuai dengan kewenangan delegasi mengeluarkan Permenhub No. 32 Tahun 2016 sebagai landasan hukum transportasi online, hanya mengatur taksi online. Selanjutnya disempurnakan menjadi Permenhub No. 26 Tahun 2017 yang kemudian diuji materiilkan ke Mahkamah Agung (MA) dengan alasan merugikan keberadaan taksi online. Permohonan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh MA. Untuk ketiga kalinya, Kemenhub menerbitkan Permenhub No. 108 Tahun 2017 yang mengatur taksi online. Beberapa ketentuan yang telah dibatalkan oleh MA diatur kembali dalam Permenhub No. 108 Tahun 2017 dan hal tersebut tidak sejalan pada tataran filsafat hukum yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi hukum dalam Permenhub 108/2017 tidak berpedoman terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan telah inkonsistensi karena tidak menjadikan Putusan MA sebagai acuan dalam proses pembentukan Permenhub. Dimuatnya kembali beberapa ketentuan yang sebelumnya dinyatakan oleh MA tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam Permenhub 108/2017, telah bertentangan dengan Pasal 3, 4, 5, dan 7 UU UMKM dan Pasal 183 ayat (2) UU LLAJ
Strategi Organisasi Bantuan Hukum dalam Penyerapan Anggaran BantuannHukum Kementerian Hukum dan HAMdi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016
Get PDFLaw Number 16 of 2011 concerning Legal Aidmandates the government's obligation to provide legalaid funds to disadvantaged communities. To be able tochannel these funds, the Ministry of Law and HumanRights collaborates with Legal Aid Organizations (OBH)throughout Indonesia. There are more than 500 OBHspread throughout Indonesia. As many as 40 (forty)OBH are found in Central Java and 19 (nineteen) OBHare in the Special Region of Yogyakarta. The existingOBH is also required to make various efforts so thatlegal aid funds can be maximally absorbed. Thisresearch was conducted to find out how and thestrategies carried out by OBH in absorbing legal aidfunds by the Ministry of Law and Human Rights inCentral Java and the Special Region of Yogyakarta.From the research conducted, it was found that inabsorbing OBH legal aid funds in Central Java and DIYconducted 1. Recruitment and collaborating withexisting university alumni as well as, 2. Conductinglegal counseling in collaboration with CommunityService Agencies and students , especially for OBHunder the University 3. Cooperation or communication,both formally (based on the MoU) and non-formal (oralcommunication) between OBH and the JudicialInstitution. 4. Conduct legal socialization through massmedia, such as newspapers and radio, and 5. Make useof its own network of members to provide assistance tothe poor justice seekers
Implementasi Pemungutan dan Penegakan Hukum Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tasikmalaya (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah)
Get PDFThe delegation of Land and Building Tax (PBB) from the central tax to regional taxes has an impact on the regions to carry out PBB collection and impose administrative sanctions on taxpayers who are not timely in paying the PBB. This research is an empirical and qualitative research type with an analysis based on the Regional Regulation of Tasikmalaya City Number 4 of 2011 concerning Regional Taxes. The results of the research obtained by the author are the Regional Government of Tasikmalaya City in handling the problem of collection and enforcement of land and building tax law delegated to the Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPRD) of the City of Tasikmalaya using active and passive methods. Efforts made to impose sanctions on taxpayers are to provide administrative sanctions accompanied by actions to collect and apply alternative sanctions in the form of social sanctions
Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Diversi Tindak Pidana Anak di Polresta Yogyakarta
Get PDFprocesses to processes outside criminal justice. Diversion was only implemented in 2014, two years after the enactment of Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. The purpose of implementing diversion is to create restorative justice in the juvenile justice system. Restorative justice is believed to be able to overcome the high rate of child crime in Indonesia. In fact, in Yogyakarta, even though diversion has been implemented, the number of children committing crimes is still high. Based on this, the authors are interested in examining two things, namely examining the related implementation of diversion in Yogyakarta Police towards all criminal offenses that meet the requirements of attempted diversion and to see its implementation in terms of the objectives of the Child Criminal Justice System.This research uses a jurisdictional-empirical approach by looking at the suitability between the Law and the reality at the Yogyakarta Police. This research is descriptive analysis by conducting interviews and observations as data collection techniques.The results of this study, the authors conclude that not all child crimes in Yogyakarta Police are attempted diversion according to the mandate of the Child Criminal Justice System Act, even though the criminal offense of the child has fulfilled the requirements for diversion. This is because in practice, in addition to using diversion solutions, Yogyakarta Police also has another solution called "ADR". From the results of this study, the authors conclude that not all forms of restorative justice that are the objectives of the juvenile justice system are achieved. Of the 5 (five) points of the objectives of the juvenile justice system, three of them are achieved, namely: resolving child cases outside the judicial process; Avoid children from deprivation of independence; and Encourage the community to participate. While the other two, achieving peace between victims and children and instilling a sense of responsibility for children, has not been achieved