UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, Yogyakarta: E-Journal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Not a member yet
1161 research outputs found
Sort by
Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Dan Kesehatan Pada PT. Allianz Indonesia
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis faktor penyebab penolakan klaim oleh PT Allianz yang diajukan nasabah bernama Ifranius yang mana dibenarkan menurut hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penolakan klaim oleh PT Allianz yang diajukan Ifranius karena PT Allianz tidak mengakui polis asuransi yang bersangkutan dengan meminta persyaratan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, selain itu juga membebankan kepada PT Allianz untuk mengganti kerugian serta terjerat dalam kasus pidana karena tidak adanya i’tikad baik dari penanggung untuk menerima pengajuan klaim
Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Kontrak Baku dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah di Lembaga Perbankan Syariah
Get PDFKontrak baku merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara baku oleh salah satu pihak dan pihak lain hanya bisa menerima atau menolak kontrak tersebut. Akad mudarabah merupakan akad yang mencerminkan bahwa pembagian keuntungan harus atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, ulama fikih juga menyatakan bahwa perjanjian yang keuntungannya tergantung pada kebijakan salah satu pihak itu tidak sah, dan persetujuan tersebut dianggap sebagai perjanjian sewa. Hal ini menjadi masalah tersendiri ketika pihak perbankan mengambil kebijakan untuk membakukan dan menominalkan perjanjian tersebut tetapi jika dihubungkan dengan perubahan zaman yang tidak hanya kepentingan nasabah saja yang diutamakan tetapi juga harus memperhatikan kepentingan lembaga perbankan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akad baku pada lembaga perbankan syariah adalah sah karena telah terpenuhinya beberapa syarat dan rukun dalam Islam meskipun tidak memenuhi beberapa asas berkontrak dalam Islam tapi tidak membuat akad pembiayaan ini batal karena terdapat unsur rida, kemudian berkaitan dengan klausula baku pada akad mudarabah yaitu tidak sesuai dengan prinsip syariah, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya musyawarah dalam penyusunan maupun dari segi kontraknya. Tetapi penerapan kontrak baku yang dilakukan oleh pihak perbankan saat ini bertujuan untuk kemaslahatan banyak orang, sehingga penerapan kontrak baku dalam lembaga perbankan syariah boleh di terapkan dan dinominalkan dengan syarat pembagian keuntunganya fluktuatif sesuai dengan keuntungan yang diperoleh nasabah
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KORPORASI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOMPARASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus: Kebakaran Hutan dan Lahan PT. National Sago Prima (NSP) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau)
Get PDFTulisan ini dilatarbelakangi oleh kasus pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh PT. National Sago Prima (NSP) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau yang ditolak gugatan perdata kasasinya pada akhir tahun 2018 lalu oleh Mahkamah Agung (MA) dengan menghukum korporasi tersebut untuk bertanggung jawab mengganti kerugian dan pemulihan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan sebesar Rp. 1 triliyun lebih. Hal ini dianggap wajar sebab kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup telah membawa kerugian tidak hanya di bidang materi, tetapi juga kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa, maupun di bidang sosial. Pertanggungjawaban perdata korporasi di bidang lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Prinsip yang digunakan adalah prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability). Sedangkan dalam Islam, penegakan hukum atas pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan dilakukan dengan pendekatan maqasid asy-syari’ah. Prinsip pertanggungjawaban dalam perdata Islam, yang menyebabkan ganti kerugian (dhaman) adalah karena adanya maslahah yang hilang dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang mana perbuatan tersebut dilakukan karena perbuatan melawan hukum (dhaman al-‘udwan) atau wanprestasi (dhaman al-‘aqd). Penelitian ini menghasilkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hukum positif dan hukum Islam sama-sama berorientasi pada kemaslahatan dan mencegah daripada kemafsadatan. Selain itu, persamaannya terletak pada pengertian korporasi, dan konsep pertanggungjawaban perdata. Sedangkan perbedaannya terletak pada prinsip pertanggungjawaban, penentuan besaran ganti kerugian, dan sumber hukumnya
Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional
Get PDFPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai saat ini sangat berkembang pesat, salah satunya adalah alat pembayaran elektronik yang biasa disebut e-money atau uang elektronik. Pengaturan uang elektronik itu sendiri diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/12/PBI/2009 tentang Uang elektronik, kemudian Bank Indonesia meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada peraturan Bank Indonesia Nomor. 19/8/PBI/2017 tentang National Payment Gateway sebagai wujud interkoneksi (saling terhubung) antar switching dan interoperabilitas (saling dapat dioperasikan). Uang elektronik merupakan gagasan yang bagus untuk masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi, disamping menawarkan penggunaan yang cepat dan mudah, sistem tersebut sangat bersifat efektif dan efisien. Namun di lain sisi terdapat suatu kekurangan dalam sistem tersebut yang mana kekurangan tersebut menjadi permasalahan dalam penelitian ini, pada e-money berbasis unregistered (tidak terdaftar) memiliki celah keamanan yang berpotensi menimbulkan kejahatan seperti siapapun dapat menggunakan kartu tersebut walaupun bukan pemilik sebenarnya. Dari permasalahan tersebut akan dijelaskan bagaimana upaya preventif pemerintah sejauh ini dan bagaimana analisis perlindungan konsumennya. Telah dijelaskan dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai hak-hak seorang konsumen dan kewajiban produsen, dimana dalam undangundang tersebut dijelaskan adanya perlindungan hukum terhadap seorang konsumen. Oleh karena itu penyusun mengambil permasalahan tersebut untuk diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari Sadd aż-żarī’ah (menutup jalan) dalam hukum Islam, maka sebenarnya e-money berbasis unregistered tersebut hukumnya haram atau dilarang digunakan karena kemungkinan besar berpotensi menimbulkan mafsadat/kerusakan. Kemudian alat pembayaran tersebut dapat diperbolehkan apabila hal-hal yang dapat menimbulkan mafsadat dapat dihilangkan, seperti dengan berjalannya undang-undang Perlindungan konsumen dengan baik dan peran pemerintah dalam mencegah hal-hal yang merugikan pengguna. Kata kunci: Peraturan Bank Indonesia, gerbang pembayaran nasional, hukum Islam
OPTIMALISASI SUKUK DANA HAJI INDONESIA SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR ( ANALISIS TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG BPKH DALAM UU NO 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI)
Get PDFDi era pemerintahan yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya memikirkan untuk meningkatakan pertumbuhan ekonomi. salah satu upaya yang di lakukan dengan membangun infrastruktur sebagai pendukung perkembangan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan untuk mempermudah akses lalu-lintas jalannya perekonomian di indonesia. Tentunya untuk membangun infrastrukur yang baik dan berkelanjutan dibutuhkan modal yang tidak sedikit, mengahabiskan dana APBN yang cukup banyak. Oleh karenanya dibutuhkan pendukung dana dari berbagai sektor untuk pembangunan infrastruktur. Salah satu peluang untuk pembangunan infrastruktur yaitu dengan mengoptimalisasi sukuk dana haji indonesia sebagai modal atau instrumen pembiayaan infrastruktur. Keywords: Sukuk Dana Haji Indonesia, Instrumen Pembiayaan, Infrastruktur.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Retribusi Pada Spot Foto Wisata (Studi Kasus di Wisata Watu Bale, Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen)
Get PDFDunia pariwisata di Indonesia saat ini merupakan salah satu bagian dari sektor industri yang berprospek cerah dan mempunyai potensi juga peluang yang besar untuk dikembangkan.Tentunya pengusaha di bidang kepariwisataan ini berlomba-lomba untuk meningkatkan daya tarik dari wisata yang dikelolanya. Daya tarik wisata merupakan salah satu modal utama yang harus dimiliki dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan wisata yang ada. Daya tarik yang sedang gencar-gencarnya dipublikasikan oleh para pengelola wisata adalah spot foto wisata. Spot foto wisata adalah tempat berfoto atau tempat mengambil gambar di tempat wisata yang menjadi ikon wisata tersebut. Spot foto wisata ini merupakan istilah baru dalam dunia wisata. Dengan demikian, dalam proses pengambilan gambar pada spot foto wisata dilakukan penarikan retribusi yang lain dari retribusi masuk wisata oleh pihak pengelola wisata. Pada penarikan retribusi spot foto ini, penetapan harga mengandung klausul baku dan sudah mengalami perubahan secara berkala. Selain hal tersebut, retribusi ini belum ada hukum yang mengaturnya secara jelas dan juga tentang sirkulasi atau pemutaran pendapatan dari penarikan retribusi ini masih dipertanyakan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, secara yuridis dibolehkan, karena secara asas legalitas suatu perbuatan yang belum ada peraturan yang mengatur tidak dapat dipidanakan, penarikan retribusi ataupun tarif penarikan retribusi pada spot foto wisata ini belum ada peraturan yang mengatur.Sedangkan, jika dilihat dengan maslahah mursalah praktik juga diperbolehkan, belum adanya suatu peraturan yang mengatur dan terdapat suatu kemaslahatan yang sangat besar dari penarikan retribusi ini terhadap komponen di wisata tersebut. Kata kunci: Penarikan Retribusi, Spot Foto, Maslahah Mursalah.
Analisis Mekanisme Arum Pembiayaan Haji dalam Pegadaian Syariah
Get PDFPawn is a business activity that may be commonplace we find in the community environment, the need requires us to get a funding, so the lien is an alternative, to get the funds. PT Pegadaian Syariah is large pawn institutions and provide superior products, one of Arum Haji, Arum Haji one of the alternativ of people who want to Hajj, but not have enough funds, so pawnshops, providing financing to perform the pilgrimage, by way of, customers pawned gold weighing 15 grams or worth 7 million rupiah. By plucking the gold, the customer will get the financing in the form of Hajj savings worth 25 million rupiah, this is enough to attract the community and lifted the enthusiasm of the community, the convenience of this pawnshop attracts the author to do the analysis, the calculation mechanism in Arum Haji, if we see from the mechanism of calculating the mortgage on generally. if we look through the mechanism of calculation in pawnshops then we will find a point question, how the gold weighs 15 grams in the appraiser for 32 million rupiah, while if we see from the mechanism of calculating mortgage, gold weighing 15 grams, the possibility of funds that can lend amounting to 7 million - 8 million rupiahs, how the pawnshops make an appraisal of gold on Arum Haji products, so he gives a high estimate of 15 grams of gold, and provide a loan of 25 million is sufficient to register and get the portion number of pilgrims. Looking at the calculation mechanism the authors did not find the exact calculation formula, which is used in Arum Hajj, so the authors assume, it is a marketing method to attract customers to pawn in PT Pegadaian sharia, and speculation alone, which assumes gold price will one day reach at a high price point, and then the loan is given to the customer who has the ability to return high enough, so it will not happen its one achievement. Keyword : Pawn, Pawnshop, Islamic Pawnshop, Arum Haji
Analisis Terhadap Penerapan Biaya Administrasi Bulanan dalam Produk Wadiah pada Bank Syariah
Get PDFPerbankan syariah adalah bank yang menjalankan atau melakukan proses kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Dalam transaksinya perbankan mengacu pada ayat Al-Qur’an, Hadis dan lainnya yang merupakan acuan yang di benarkan islam. Pada perbankan ada produk penghipunan dana yang di sebut denagan akad wadi‟ah yang mana para nasabah dapat menyimpan dana tersebut kepada pihak bank dan bank akan menjaga harta terseut. Dengan ini beberapa bank akan membebankan biaya administrasi bulanan kepada nasabah. biaya administrasi ATM bulanan ini berbeda beda antara bank yang satu dengan yang lainnya. penulis menelitih tentang hal tersebut pada perbankan syariah yang menjadi komponen pembentuknya adalah kebijakan atau ketentuan perbankan itu sendiri yang menerapkan biaya administrasi ATM tersebut, kemudian adanya kerja sama antara Bank dan PT Artajasa Pembayaran Elektronis selaku pengelola jaringan ATM Bersama dan PT Rintis Sejahtera yang merupakan pengelola jaringan ATM Prima. Kata Kunci: komponen, wadiah, perbankan syariah
NARASI POLIGAMI DI KALANGAN MUSLIMAH AKTIVIS DAKWAH KAMPUS DI YOGYAKARTA Konservatisme dalam Hukum Keluarga Islam
Get PDFThis paper discusses the main narrative underlining female members of the Campus Propagation Institute (LDK) at several universities in Yogyakarta in dealing with polygamy. This paper argues that narration has an important role in shaping the perception of LDK female members of polygamy. The use of the Narrative Master’s theoretical framework with the method of data collection through interview techniques, found three main narratives that form three groups of interpretations of polygamy, namely the imbalance of the ratio of male and female populations (pro-polygamy groups); Sarah and Ibrahim (pro-polygamy conditional group); and Khadijah Loyalty (counter-polygamy group). This paper also explains how the narratives are used as an ideological foundation. In addition, this research also becomes one of the affirmations that there is actually a growing conservative discourse among women activists of LDK.Tulisan ini mendiskusikan tentang narasi utama yang melandasi anggota perempuan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) di beberapa universitas di Yogyakarta dalam menyikapi poligami. Tulisan ini memberikan argumen bahwa narasi mempunyai peran penting dalam pembentukan persepsi anggota perempuan LDK terhadap poligami. Penggunaan kerangka teori Master Narrative dengan metode pengumpulan data melalui teknik wawancara, menemukan tiga narasi utama yang membentuk tiga kelompok interpretasi poligami, yaitu ketimpangan rasio populasi laki-laki dengan perempuan (kelompok pro poligami); Sarah dan Ibrahim (kelompok pro poligami bersyarat); dan Kesetiaan Khadijah (kelompok kontra poligami). Dalam tulisan ini juga menjelaskan bagaimana narasi-narasi tersebut digunakan sebagai landasan ideologis. Selain itu penelitian ini juga menjadi salah satu penegas bahwa sesungguhnya terdapat wacana konservatisme yang berkembang pada tubuh LDK dilihat dari sikapnya dalam memandang poligami
KEKERASAN SEKSUAL (PEMERKOSAAN) DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PERCERAIAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
Get PDFKeutuhan sebuah rumah tangga dan kerukunan pasangan suami istri adalah sebuah keniscayaan yang tak terelakkan. Hal-halyang dapat menyebabkan keretakan rumah tangga salah satunya yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah sesuatu yang harus dihindari olehsemua pihak, baik oleh anggota keluarga, masyarakat, pengemuka agama, bahkan pemerintah. Mengingat pentingnya perlindungan kekerasan dalam rumah tangga, tidak ironis jika terdapat peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hukum Islam memandang bahwa kekerasan seksual dapat dijadikan sebagai alasan pengajuan perceraian karena terdapat unsur pemaksaan dan tidak menjalankan Mu’asyaroh bi al-Ma’ruf, sedangkan menurut hukum positif berpendapat bahwa berlaku sewenang-wenang saja dapat dijadikan alasan pengajuan perceraian apalagi sampai melakukan kekerasan seksual secara paksa