UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, Yogyakarta: E-Journal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Not a member yet
1161 research outputs found
Sort by
ABORSI PADA MASA IDDAH WANITA HAMIL UNTUK MEMPERCEPAT PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Get PDFAbstrakPerkawinan merupakan sebuah awal antara seorang laki-laki dan wanita untuk hidup bersama yang mana perkawinan dalam sebuah negara di di atur dalam peraturan perundang-undangan. Perceraian merupakan salah satu bagian dalam sebuah perkawinan, karena perceraian tidak akan mungkin teradi tanpa perkawinan terlebih dahulu, perceraian merupakan akhir dari sebuah perkawinan yang mana kehidupan bersama antara suami istri telah berakhir. Dalam hal terjadinya sebuah perceraian ada sebuah masa untuk melangsungkan perkawinan yang di larang bagi si istri atau yang biasa di sebut dengan masa iddah. Iddah sendiri adalah waktu menunggu bagi seorang mantan istri yang telah di ceraikan oleh mantan suaminya, dan masa iddah wajib di jalani seorang wanita apabila ikatan perkawinannya telah terputus. Pada dasarnya bagi wanita hamil masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan anak dalam kandungannya, dengan semakin berkembangnya kehidupan manusia maka semakin berkembang pula permasalahan yang muncul di kehidupannya salah satunya adalah tentang pengguguran kandungan (aborsi) oleh wanita hamil untuk mempercepat masa iddahnya. Dalam penelitian ini penulis akan membahas bagaimana pandangan hukum islam terhadapa permasalahan mengenai pengguguran kandungan untuk mempercepat masa iddah.Kata Kunci: Pengguguran Kehamilan, Masa Iddah, Hukum IslamAbstract The Marriage is a beginning between a man and woman to live together where marriage in a country is regulated in the legislation. Divorce is one part of a marriage, because divorce will not be possible without marriage first, divorce is the end of a marriage in which the common life between husband and wife has ended. In the event of a divorce there is a period of marriage which is forbidden for the wife or what is usually called the iddah period. Iddah itself is a waiting time for an ex-wife who has been divorced by her ex-husband, and a period of iddah is obliged to be lived by a woman if the marriage bond has been broken. Basically for a pregnant woman during her iddah period is until she gives birth to a child in her womb, with the growing development of human life, the more developed problems that arise in her life, one of which is about abortion by pregnant women to speed up their iddah period. In this study the author will discuss how the views of Islamic law regarding problems regarding abortion to accelerate the period of iddah. Keywords: Abortion of Pregnancy, Idle Period, Islamic Law
STATUS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA BAGI PENDERITA GANGGUAN MENTAL KATEGORI KEPRIBADIAN ANTISOSIAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
Get PDFGangguan mental kepribadian antisosial merupakan pola pengalaman dan perilaku tidak wajar yang berhubungan dengan pikiran, perasaan, hubungan pribadi, dan pengendalian dorongan keinginan. Individu yang mengalami gangguan kepribadian antisosial disebut juga dengan sosiopat. Mereka tidak memiliki rasa bersalah dan bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan termasuk bila perbuatan tersebut merugikan orang lain, sebab mereka ini kurang memiliki pertimbangan akal. Sementara itu suatu tindak pidana bisa dilakukan oleh siapapun tanpa memandang pelakunya termasuk di sini mereka yang mengalami gangguan kepribadian antisosial. Artikel ini bermaksud melihat aspek pertanggungjawaban, penerapan sanksi dan atau peniadaan sanksi bagi penderita gangguan mental kategori kepribadian antisosial yang melakukan tindak pidana, dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BMT ASYIFFA KEC. SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR YANG DILIQUIDASI
Get PDFAbstakBMT merupakan sebuah lembaga keuangan mikro dengan prinsip syariah, BMT hadir dalam memberikan sebuah titik terang terhadak kesejahteraan masyarakat kecil seperti BMT Asyiffa, namun Bmt Asyiffa saat ini memberikan sebuah kekecewaan terhadap para anggota dan nasabah kemudian kepercayaan akan hal menyejahterakan serasa hilang karena BMT tersebut diliquidasi. Dan dari akibat liquidasi tersebut dibutuhkannya sebuah perlindungan bagi nasabah BMT. Untuk menghindari sebuah kekacauan tersebut maka dapat dilihat bahwasanya perindungan BMT dapat kita lihat berdasarkan pada UU No 1 tahun 2013 dan UU koperasi No 25 Tahun 1992 serta kita dapat menganalisis dengan sebuah UU Perlindungan Konsumen no 8 Tahun 1999 yang dapat memebrikan sebuah jawaban atas keresahan dari permasalahan yang sangat meresahkan masyarakat tersebut. dalam hal ini dapat kita lihat bahwasanya permasalahan yang cukup urgen adalah dimana ketidak mampuan sebuah lembaga keuangan mikro tersebut dilihat dari sumber daya manusia dalam mengelola sebuah lembaga keuangan tersebut tidak relevan dengan ketentuan yang seharusnya, serta kesenjangan antara pengetahuan hukum yang mereka miliki belum mampu dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada karena mereka hanya menjalankan sebuah BMT dengan kemampuan dasar tanpa melihat sebuah resiko yang ada dihadapannya
DINAMIKA POLITIK MUSLIM TIONGHOA (STUDI KASUS PERSATUAN ISLAM TIONGHOA INDONESIA/PITI YOGYAKARTA)
Get PDFThis reasearch attempts to reveals political movement of Muslim Tionghoa people (Islamic Chinese) at Yogyakarta. Today, there is a significant shifting of Muslim Tionghoa people. It can not be sparated from the latest problem commonly growing up at Indonesia. Actually, in many years ago, the Tionghoa people did political role at Indonesia, but untill now they often become a victime of ethnic violence. Moreover they are still discriminated politically. Their rights as citizen of Indonesia is not fulfilled. They are still distinguished with native people (pribumi), in Indonesia. Their political movement was still restricted so much, especially in Orde Baru era.However, recently, exactly after Reformation movement in 1998 occured, Tionghoa people in Indonesia are actively participating in political sphere. They are now success to be member of House of Representative, minister and governor. It is also done by Muslim Tionghoa in Yogyakarta. Muslim Tionghoa at Yogyakarta is united in a organization namely, PITI. PITI is a Muslim Tionghoa people organization existing in Indonesia. This organization has some branches in several Indonesian areas, including Yogyakarta.When early being established, PITI Yogyakarta moved in social and religious activities only. But today, PITI Yogyakarta is taking act in every areas including social, religion, culture, economy and politic. It is invented that the shifting movement of Muslim Tionghoa at Yogyakarta politically is related with ethnic discrimination in Indonesia. They would like to eliminate the such discrimination to reach their rights totally as Indonesian citizen
DIALEKTIKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT PADA PERKAWINAN LELARIAN DI LAMPUNG TIMUR
Get PDFThis article discusses about Islamic law and Adat encounter in lelarian marriage practiced in East Lampung. Based on empirical research, it has been discovered that Islam becomes the core value of Eastern Lampung culture. Islam, however, does not not erase all of the customs that has lived long in society. The results of this study show that lelarian marriage shows the interaction between Islamic law and custom are harmonious and complementary implemented among the member of society in East Lampung.Studi tentang relasi hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan adat lelarian di Lampung Timur Adat istiadat yang hidup di suatu masyarakat lahir melalui proses dialog panjang antara adat dan agama. Hal ini pulalah yang terjadi di Lampung Timur. Sebelum Islam, agama Hindu merupakan agama yang mendominasi hampir di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hadirnya Islam menjadikan aturan yang berasal darinya sebagai aturan yang diakui keberlakuannya dalam masyarakat selain hukum adat. Meskipun demikian, Islam tidak menghapus tradisi yang telah hidup lama di tengah masyarakat secara keseluruhan. Disinilah, terjadi interaksi antara Islam dan adat khususnya dalam perkawinan adat lelarian
Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah
Get PDFSewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Teknik pembiayaan leasing dibagi dalam dua jenis transaksi leasing yaitu Finance lease dan Operating lease. Di Indonesia yang umum dilakukan dan diterapkan pada perusahaan pembiayaan adalah financial lease. Dalam kajian ini membahas leasing konvensional yang ternyata dalam prakteknya menyalahi ketentuan syariah Islam.Kata kunci : leasing, lessor, lessee
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARI’AH
Get PDFAbstrak: Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank baik konvensional maupun syari’ah memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional di suatu negara, khususnya di Indonesia, yang mana kedua sistem lembaga keuangan tersebut dapat berkolaborasi untuk kemajuan perekonomian. Misalnya saja, perusahaan perbankan maupun perbankan syari’ah yang merupakan lembaga keuangan berbentuk bank dapat menggunakan instrumen dari lembaga keuangan non bank (IKNB) sebagai sarana dalam meningkatkan rasio permodalan yang ada di perusahaan perbankan tersebut. Salah satu IKNB yang dapat digunakan untuk mewujudkan sarana tersebut dalam kaitannya usaha untuk meningkatkan rasio kecukupan modal suatu perusahaan adalah pasar modal. Pasar modal itu sendiri memiliki beberapa instrument yang dapat dipilih, seperti saham, obligasi, sukuk, serta terdapat pula instrumen turunan dari saham, yakni rights issue atau di Indonesia sering disebut dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Begitu banyaknya instrumen yang dapat digunakan sebagai alternatif sarana untuk meningkatkan kecukupan modal, maka dari itu, di dalam artikel ini akan dibahas secara khusus mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan HMETD dan bagaimana pelaksanaan HMETD akan dibahas di dalam artike ini, kemudian mengenai bagaimana implementasinya apabila dikaitkan dengan hukum bisnis syari’ah, serta alasan dari suatu perusahaan, dalam hal ini bank syariah, perlu untuk menerbitkan HMETD.Kata Kunci: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Hukum Bisnis Syari’ah, Perbankan Syari’a
Fenomena Pedagang dan Salesman Jawa Tengah di Lubuk Linggau dan Sekitarnya
Get PDFFenomena pedagang dan salesman Jawa di Lubuk Linggu Sumatera Selatan dan sekitarnya mendeskripsikan adanya jenis bisnis yang khas bagi orang Jawa di Sumatera dan lapangan kerja bagi unemploiment Jawa. Bisnis yang melibatkan ratusan pemodal dan ribuan salesman saat ini dan sudah berjalan sejak tahun 1980-an cenderung akan terus berkembang dan melibatkan lebih banyak lagi tenaga kerja. Hanya saja model bisnis nyales orang Jawa yang etos kerjanya selalu terkesan imperior dibanding dengan etnis lainnya hampir tidak terekam dalam program dan laporan pemerintah dan penelitian akademik. Tentu, model bisnis ini menyisakan banyak pertanyaan, seperti faktor-faktor determinanya mengapa model bisnis nyales ini masih bertahan dan cenderung meningkat, karakter segmen pasar yang menjadi sasarannya dalam marketing yang mayoritas adalah warga tarnsmigrasi Jawa di Sumatera, jenis produk yang laku dijual, strategi pemasarannya, interaksi sosialnya dengan warga lingkungan rumah kontrakan dan dengan pangsa pasar, dan prospek ke depannya bagiamana. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut
TRADISI PENETAPAN DO’I MENREK DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT SUKU BUGIS SOPPENG (ANALISIS TEORI ‘URF DAN APPANNGADERENG DALAM HUKUM ADAT SUKU BUGIS)
Get PDFOrang-orang Bugis-Makassar terikat oleh sistem norma dan aturan adatyang disebut dengan panngadereng. Ade’ yang merupakan unsur bagiandari panngadereng secara khusus terdiri dari ade’ akkalabinengeng(norma mengenai hal-ihwal perkawinan dan hubungan kekerabatan).Salah satu di antara ade’ akkalabinengeng adalah adanya tradisi do’imenrek atau balanca dalam perkawinan masyarakat Bugis. Praktik do’imenrek yang ada pada masyarakat Bugis Soppeng dilatarbelakangi olehfaktor sejarah yang menjungjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya daripara leluhur mereka sehingga sampai saat ini dianggap sebagai kearifanlokal. Dalam tradisi perkawinan suku Bugis Soppeng, mahar yangmerupakan salah satu ketentuan dalam hukum perkawinan Islam, dalammasyarakat suku Bugis disebut sompa. Sompa ini sepenuhnya menjadihak-milik pengantin wanita sebagai wujud penghormatan pengantin priakepada pengantin wanita. Meskipun ketentuan do’i menrek-balancahanya berdasarkan tradisi masyarakat Suku Bugis tetapi kedudukannyasama dengan mahar (sompa) yaitu sama-sama mengikat. Dari perspektifteori ‘Urf, termasuk dalam kategori ‘Urf Shahih karena sesuai dengankaidah fiqhi “al-‘Adatu Muhakkamatun”, sedangkan dalam perspektif appangngadereng, do’wi menrek adalah ade’ akkalabinengeng yangdibebankan kepada mempelai pria merupakan ukuran keseriusan dankekayaan mempelai laki-lak karena besarnya jumlah uang belanja ataudo’i Menrek merupakan media utama bagi masyarakat Bugis untukmenunjukkan posisinya dalam Masyarakat, bahkan termasuk dalamkategori pengejawantahan nilai-nilai siri’
PERGUMULAN ORTODOKSI ISLAM DAN BUDAYA JAWA MENURUT KH. ALI MAKSUM
Get PDFOrtodoksi Islam yang datang dari tanah Arab ke Indonesia berhadapan dengan budaya Jawa yang sudah mengakar dan mentradisi dalam masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan kearifan dalam memahami pergumulan diantara keduanya supaya dapat mensikapinya secara tepat. Kearifan lokal dibutuhkan dalam menginteraksikan Islam sebagai agama dan budaya baru dalam masyarakat yang sudah lama hidup di dalam tradisi dan budayanya. Demikian pula untuk memahami Islam dalam konteks budaya Jawa, dibutuhkan kearifan aktor yang memiliki capital yang mumpuni di dalam field yang sesuai. KH. Ali Maksum adalah seorang tokoh yang mampu mengakomodir budaya-budaya Jawa dengan pemahamannya terhadap Islam sehingga tidak mengalami benturan yang merugikan kedua belah pihak. Dengan menggunakan pendekatan sosial Pierre Bourdieu, Penelitian ini mengkaji pemikiran KH. Ali Maksum dalam memahami dan mensikapi pergumulan ortodoksi Islam dan budaya Jawa. Beberapa pemikiran KH. Ali Maksum yang dapat dijadikan sebagai pendekatan alternatif dalam memahami dan mensikapi pergumulan ortodoksi Islam dan budaya Jawa adalah: dalam bidang keagamaan KH. Ali Maksum menggunakan pendekatan Manhaj Ushuli ulama’ mazhab, dalam bidang politik KH. Ali Maksum menggunakan pendekatan Revelational, dalam bidang sosial, KH. Ali Maksum menggunakan pendekatan Humanistik. Dengan demikian, pergumulan ortodoksi Islam dan budaya Jawa justru menunjukkan perkembangan Islam PERGUMULAN ORTODOKSI ISLAM DAN BUDAYA JAWA MENURUT KH. ALI MAKSUM Fauziah [email protected] Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta54 Fauziah Salamah, Pergumulan Ortodoksi Islam dan Budaya Jawa ... (53-72)dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang keagamaan, namun juga bidang politik dan sosial