UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, Yogyakarta: E-Journal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Not a member yet
1161 research outputs found
Sort by
E-Commerce Dalam Hukum Bisnis Syariah
Get PDFE-commerce sebagai salah satu wujud dari perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi dewasa ini memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis e-commerce dengan kacamata hukum bisnis syariah mengingat e-commerce merupakan persoalan kontemporer yang tidak terdapat dalam literatur-literatur fikih terutama fikih-fikih klasik. Setelah dilakukan analisis dapat disimpukan, bahwa transaksi e-commerce merupakan bentuk formulasi baru sistem jual-beli yang dalam hukum bisnis syariah dipersamakan dengan transaksi jual beli salam karena kedua jenis transaksi tersebut memiliki persamaan-persamaan spesifik. Di samping itu juga terdapat perbedaan-perbedaan mendasar mengenai keduanya, akan tetapi perbedaan tersebut tidak serta merta membatalkan kebolehan dalam melakukan transaksi melalui e-commerce selama tidak keluar dari koridor hukum Islam (Syariah)
Pemasaran Wisata Halal Di Indonesia Pasca Covid -19
No full textPariwisata di Indonesia sangat beragam dan memiliki potensi luar biasa untuk meningkatkan perekonomian daerah maupun negara. Maka pengelolaan pariwisata maupun pemasarannya harus dilakukan secara profesional. Kegiatan pemasaran secara tepat akan mendatangkan wisatawan muslim baik dari luar negeri maupun dalam negeri untuk berwisata ke Indonesia. Berwisata merupakan penerapan sebagai fitrah manusia yang mewujudkan kebaikan (maslahah) bagi masyarakat di dunia dan akherat. Selama berwisata akan merasakan rasa syukur atas kesempatan melihat keindahan alam ciptaan Tuhan, belajar, bermain, mencari ide, menambah wawasan ataupun manfaat lainnya.Artikel ini mengulas tentang kegiatan pemasaran pariwisata halal pasca pandemi di Indonesia. Pariwisata halal merupakan brand yang mampu mengundang wisatawan khususnya muslim untuk berkunjung ke Indonesia. Brand halal menyiratkan adanya kemudahan bagi wisatawan muslim untuk berwisata tanpa meninggalkan kewajiban di dalam beribadah, mudah mendapatkan makanan/minuman halal dan hotel yang syar’i. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana memasarkan tempat wisata pasca pandemi covid-19, agar wisatawan bersedia mengunjungi obyek wisata tersebut?Pada dasarnya parwisata halal menunjukkan adanya fasilitas yang disediakan oleh pengelola destinasi wisata, yang memberikan kemudahan kepada wisatawan muslim dalam hubungannya dengan fasilitas ibadah (masjid yang bersih dan ada air), makanan/minuman halal, hotel Syariah, pemandu wisata yang ramah, penjualan souvenir yang santun serta jaminan kesehatan bagi wisatawan dengan mentaati protokol kesehatan di Indonesia. Kunci utama keberhasilan pengelola wisata adalah melakukan kerjasama yang baik dengan biro perjalanan/pemandu wisata dan juga wisatawan itu sendiri. Pengawasan terhadap wisatawan tidak hanya dilakukan oleh pengelola wisata yang telah memberikan rambu-rambu tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh wisatawan, namun pengawasan juga dilakukan oleh pemandu wisatanya.Pemasaran tempat wisata harus dilakukan dua pihak, yaitu pengelola tempat wisata dan biro perjalanan. Pengelola tempat wisata harus menunjukkan bahwa lokasi wisata sudah siap menerima wisatawan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat dan tersedianya semua kebutuhan wisatawan muslim. Penonjolan ini diperlukan untuk memberikan rasa aman bagi wisatawan. Biro perjalanan harus mampu menunjukkan bahwa mereka mampu membuat jadwal perjalanan yang menyenangkan dan bisa menjalankan semua kewajiban ibadahnya sebagai wisatawan muslim
“Nisbah Bagi Hasil pada Produk Dirham Barokah Perspektif Fatwa No.115DSN-MUIIX2017 tentang Akad Mudarabah (Studi Kasus di KSPPS ANDA Boyolali)”
Get PDFAkad mudarabah merupakan akad yang diaplikasikan dalam produk penghimpunan dan penyaluran dana di Lembaga Keuangan Syariah. Salah satu produk yang menggunakan akad mudarabah yaitu produk Dirham Barokah yang ada di KSPPS ANDA Boyolali, akan tetapi ketentuan yang diterapkan oleh KSPPS belum diketahui apakah sesuai dengan ketentuan Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudarabah. Sehingga penulisan ini mengkaji tentang implementasi Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad mudarabah terhadap nisbah bagi hasil yang terjadi pada produk Dirham Barokah di KSPPS ANDA Boyolali. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yang berdasarkan ketentuan fatwa DSN-MUI. Bahwasannya, KSPPS sebelum memunculkan suatu produk harus diperhatikan suatu pedoman yang berlaku baik dalam transaksi apapun. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online
Get PDFTeknologi online tidak hanya memudahkan beberapa aspek kehidupan manusia. Dalam konteks media online yang berimplikasi pada kemudahan komunikasi, selain itu pada era revolusi industri 4.0, hampir segala lini kehidupan manusia telah diakomodir oleh sistem teknologi online yang tidak hanya sebatas kemudahan dalam informasi saja. Kemudahan-kemudahan tersebut mengakomodir hingga dalam lingkup pengelolaan zakat, oleh karena itu penulis tertarik terhadap proses mobilisasi zakat melalui teknologi online. Ruang lingkup penelitian ini hendak mengidentifikasi pengaruh pengumpulan zakat melalui sistem teknologi online sekaligus juga pengaruh sosialisasi zakat melalui sosial media yang kemudian menggunakan pisau analisa Maqāṣid asy-Syarī’ah Jasser Audah untuk menemukan jawabannya. Penelitian ini memberi hasil sebagai berikut: pertama, penggunaan layanan online untuk pembayaran zakat di LAZ kota Yogyakarta memberi dampak kemudahan bagi muzakki dalam menyetorkan zakat sebagai upaya memenuhi kewajibannya. Kedua, adanya sosialisasi zakat melalui media social disamping untuk mengakomodir para muzakki yang peka terhadap penggunaan teknologi online, juga berdampak pada kesadaran masyarakat dalam membayar zakat melalui informasi yang disebarkan di sosial media. Dalam hal ini, perwujudan Maqāṣid asy-Syarī’ah melalui strategi pengembangan jumlah penghimpunan dana zakat jelas secara juziyyah nya bertujuan untuk mencari jalan keluar dari tidak optimalnya penghimpunan dana zakat menuju optimalnya penghimpunan dana zakat. Hal tesebut dapat diupayakan melalui sistem sosialisasi zakat dan penggunaan pembayaran zakat melalui teknologi online, sehingga dapat tercapai hifzu al-mal dan hifzu ad-din bagi para muzakki dan mustahik.Kata kunci: Teknologi Online, Zakat, Maqāṣid asy-Syarī’a
DUALISME PERATURAN PERCERAIAN DI ACEH: Kontestasi Fatwa dan Hukum Negara
Get PDFThe law of divorce in Indonesia comfirmed that a marriage breakdown imposed by a religious court categorized into talak ba'in sugrha, although outside court the husband has divorced his wife with three word divorce.Otherwise, Aceh Ulama Consultative Council (MPU) issued a fatwano 2 of 2015 on talak stating that talak with three talakword spoken at once (talak tiga sekaligus) is categorized as three talak. This research aims to analyze the contestation between the Marriage Law and Fatwa MPU on three times divorce. This article argued that the difference between the fatwa and Indonesian marriage law on the case was caused by several factors. They arethe understanding of divorce law; the different in mazhab of law; the legal approach to divorce; and the differences in legal culture.AbstrakAturan hukum Perceraian di Indonesia menegaskan bahwa putusnya perkawinan yang dijatuhi Mahkamah Syariyah tergolong talak ba'in sughra meskipun diluar pengadilan suami telah mentalak tiga istrinya. Konsep cerai talak tersebut berbeda dengan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) yang menegaskan bahwa talak tiga termasuk ba'in kubra baik itu sekali ucap maupun sekaligus. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kontestasi hukum perceraian antara Undang-Undang Perkawinan dan Fawa MPU Aceh. Hasil penelitian menunju bahwa kontestasi yang terjadi antara undang-undang perkawinan dan fatwa MPU Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain; Pertama, pemahaman terhadap hukum talak; Kedua, perbedaan pemilihan mazhab hukum; Ketiga, perbedaan pendekatan hukum perceraian; Keempat, perbedaan budaya hukum
Wanprestasi Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta
Get PDFAbstrakPT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta merupakan bank yang berfungsi menerima simpanan dalam bentuk uang dan memberikan pembiayaan jangka pendek untuk masyarakat kalangan pedesaan atau menengah. Bank dalam memberikan pembiayaan tidak terlepas dari adanya jaminan sebagai pengamanan dan kepastian akan pembiayaan yang diberikan. Bila pembiayaan akhirnya terjadi masalah, pihak bank dapat melakukan upaya penyelesaian agar angsuran dapat diselamatkan. Apabila tidak dapat dilakukan upaya penyelesaian secara preventif, maka eksekusi jaminan merupakan langkah terakhir yang dilakukan kreditur. Dalam kasusnya masih terdapat nasabah yang tidak menerima keputusan atas barang jaminannya yang dilelang sehingga mengajukan gugatan atas jaminannya. Permasalahan yang akan diteliti adalah apa saja faktor penyebab nasabah mengalami pembiayaan bermasalah atau wanprestasi dan bagaimana pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah/ wanprestasi sampai tahap eksekusi jaminan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan melalui penelitian langsung ke lapangan dan praktek dari perjanjian pembiayaan yang telah disepakati. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data primer dan sekunder yang telah terkumpul disusun kembali untuk dianalisis secara sistematis.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian wanprestasi atau pembiayaan bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta mengedepankan keadilan untuk kedua belah pihak dan penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum syariah, di mana proses penyelesaian yang dilakukan disesuaikan dengan isi kontrak pembiayaan yaitu melalui musyawarah terhadap debitur atau nasabah. Apabila melalui musyawarah tidak berhasil, maka dilakukan sita jaminan sampai eksekusi jaminan melalui Pengadilan Agama, dalam hal ini BPRS menggunakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Walaupun telah sesuai, penyelesaian menggunakan lembaga di luar pengadilan tidak disebutkan dalam isi perjanjian atau kontrak pembiayaan sehingga beberapa dari nasabah yang mengalami wanprestasi mengajukan gugatan.Key word: Wanprestasi, kontrak pembiayaan, Bank Syariah.
KETAHANAN KELUARGA BURUH MIGRAN DI KARANG PAKIS, NUSAWUNGU, CILACAP
Get PDFAbstractThis paper discusses how the migrant family workers maintaining their household affairs despite the difficulties of having long distance relationship. The object of this research are the migrant family workers in Karang Pakis, Nusawungu District, Cilacap Regency. This descriptive-analytic empirical research functions social action of Talcott Parsons . The result shows that the migrant workers' families adapt to their problems by having communication with their partners, keeping themselves busy, and taking the role of a partner. The goal attainment that were realized are improving the family economy, renovating and completing the furnishings of the house, owning a car, preparing a better generation and improving spiritual quality. Pattern Maintenance (latency), by maintaining the existing pattern while being left out by their partner. The contribution of this paper shows that the families of migrant workers do not always end in divorce. This is evidenced by the situation in the village of Karang Pakis where the families of migrant workers are able to maintain and try to change the economy of their families by committing each other for the sake of family happiness in the future.Problem dalam keluarga buruh migran sering terjadi karena salah satu pasangan ada yang pergi bekerja ke luar negeri meninggalkan keluarga. Anggota keluarga buruh migran di Karang Pakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap berupaya mempertahankan keutuhan keluarganya. Tulisan ini membahas tentang bagaimana cara menjaga keutuhan keluarga buruh migran di desa Karang Pakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. Penelitian empiris yang bersifat deskriptif-analitik ini memanfaatkan teori tindakan sosial Talcott Parsons. Cara keluarga buruh migran beradaptasi yaitu dengan melakukan komunikasi dengan pasangan, menyibukkan diri, dan mengambil peran pasangan. Goal Attainment yang terealisasikan diantaranya untuk memperbaiki perekonomian keluarga, merenovasi dan melengkapi isi rumah, memiliki mobil, mempersiapkan generasi yang lebih baik serta meningkatkan kualitas spiritual. Pattern Maintance (latensi), dengan cara memelihara pola yang ada selama ditinggalkan oleh pasangan mereka. Kontribusi tulisan ini menunjukkan bahwa keluarga buruh migran tidak selalu berakhir dengan perceraian. Hal ini dibuktikan dengan keadaan yang ada di desa Karang Pakis. Dimana keluarga buruh migran mampu menjaga dan berusaha untuk merubah perekonomian keluarga mereka dengan saling berkomitmen antar pasangan demi kebahagiaan keluarga ke depannya
Penegakan hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta VCD di Yogyakarta: Studi Kasus di POLDA DIY
Get PDFAt this time, Copyright protection in Indonesia has undergone many changesand improvements. the protection egulated in Law Number 19 of 2002 on Copyright.But the reality is just the opposite occurs, more people who violate copyright. Widespreadcirculation of VCD, CD / MP3 and DVD piracy in the region that includes the cityof Yogyakarta Kota Gede Market and along the way Mataram is one indication of therising Copyright infringement. The data obtained from the Yogyakarta police during2005 through 2013, only one case has been handled. From the background of theproblem it may be withdrawn at issue as follows: 1. How does law enforcement againstviolators Copyright in Yogyakarta, 2. What are the constraints faced by theYogyakarta police in handling cases of rights violations in the region of Yogyakarta.The results of these studies are Yogyakarta police use two ways to deal with cases ofCopyright infringement in Yogyakarta. These efforts include enforcement (repressive)consisting of inquiry, investigation, arrest, searching and foreclosure and prevention(preventive) consisting of dissemination to the public on Copyright and meetingcoordination with the Province Government of Yogyakarta. Barriers experienced byYogyakarta police on law enforcement efforts include: economic background of the peopleof Yogyakarta, counterfeit of goods coming from outside Yogyakarta, lack of publicawareness regarding the protection of the Copyright, the lack of cooperation on the partof traders to prevent violations of rights in Yogyakarta
Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia
Get PDFOne of logical consequence of political decentralization policy of regional autonomy is a phenomenon of regional expansion or establishment of new autonomous regions/new autonomous region (DOB). The Government specifically regulates theregional expansion through UU No. 22 Tahun 1999 which was subsequently revised by UU No. 32 Tahun 2004 on Regional Government. The Act provides opportunities in local formation of NKRI based on considerations of economic capacity, potential regional, social cultural, social political, population, area, and other considerations that allow the implementation of regional autonomy that is technically governed by PP No. 129 Tahun 2000 jo PP No. 78 Tahun 2007. Originally, regional expansion has a positive impact of democratization, the growth of new centers, the approach to the public service, ease of building and maintaining facilities and infrastructure, the growth of new jobs, and the motivation of the development of regional innovation and creativity. However, the implementation turned out to be a dominant political factor in the process of regional enlargement. So regional expansion policy in the era of reform have failed, being unable to answer the question of welfare and communityservices. The cause of this failure is the existence of political interests from the local political elites and legislators. In ddition, the regional expansion also cause spatial conflicts. To overcome these problems, several steps need to be assertive, namely, First, the government should immediately setting up the law on grand design the arrangement of regions in Indonesia. Second, there must be strict regulations to regulate the proposedexpansion area. Third, the government should be able to ensure that every member of society, including in areas that are geographically hard to reach still able to get thepublic services they need. Fourth, the government also has to ensure that the allocation of development funds (either through the state budget and regional budget) can betransferred in a transparent and accountable to its lowest level in the area in a fair and proportional wa
Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Sampah di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah
Get PDFGarbage is a problem that is currently being a bywordin various local and long-distance media. Indonesia is evenreferred as the second largest contributor of plastic waste in theworld after China. Yogyakarta is a city with a variety ofinteresting tourist destinations as well as known as studentcities. Many migrants come and stay temporarily inYogyakarta. This has implications for the number ofmushrooming Islamic boarding schools. The number of Islamicboarding schools is of course directly proportional to theamount of waste generated. The relationship with waste,actually there has been a Yogyakarta City Regulation Number10 of 2012 which regulates Waste Management. However, theproblem is that the majority of pesantren residents aremigrants who are likely not aware of this regulation. Thisproblem which is discussed in this paper