UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, Yogyakarta: E-Journal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Not a member yet
1161 research outputs found
Sort by
MUSLIMAH KELAS MENENGAH BERBAGI SUAMI (Studi Kasus Keluarga Poligami di Daerah Istimewa Yogyakarta)
Get PDFThis article discuses about the everyday practice of poligamy among Middle Class Muslims in Yogyakarta from the perspective of the wives. Utilizing the benefits of phenomenological perspective concentrating on the individual experiences, this paper argued that the willingness to live in polygamous marriage comes from the husbands, the wives, or both the husbands and the wives. In everyday live, the wives argued that they could fullfil the rights and the obligations as they got the the religious and economic guarantees from their husbands.[Studi ini mengkaji keluarga poligami yang terjadi di kalangan kelas menengah Muslim di Yogyakarta dengan fokus bahasan pada proses kehidupan keluarga poligami, alasan hidup dalam keluarga poligami dan pemenuhan hak dan kewajiban mereka dari perspektif isteri-isteri keluarga poligami. Dengan penggunakan pendekatan fenomenologi yang menitikberatkan pada perasaan dan pengalaman individu, tulisan ini menyatakan bahwa inisiatif berpoligami dapat berasal dari suami, isteri, atau dari keduanya. Sedangkan alasan kesediaan informan dipoligami adalah untuk alasan biologis untuk meneruskan keturunan, dan alasan agama dan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, para responden menyatakan bahwa hak dan kewajiban dalam keluarga poligami mereka telah terpenuhi dengan baik, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Mereka menyatakan bahwa mereka mendapat jaminan fungsi religious, serta ada jaminan fungsi ekonomi.
SISTEM PENJAMINAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA MIKRO DI BMT
Get PDFAgunan diperlukan untuk melindungi BMT dari risiko non-performing financing dan hilang leuangan lainnya yang mungkin disebabkan oleh perilaku curang dari debitur. Jaminan hadir dalam bentuk kontrak tabi’iyah baik dalam kafalah atau bentuk rahn untuk mengamankan posisi debitur yang curang. Jaminan yang diterima oleh BMT berupa harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh BMT dengan cara menguangkan atau menjual jaminan tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dalam fiqh muamalah praktik agunan dalam bentuk pembiayaan ini disebut dengan akad Rahn. Meskipun penggunaan rahn dan kontrak kafalah tidak dikenal dalam pelaksanaan kontrak musyarakah dan mudharabah, akan tetapi menggunakan teori kebebasan berkontrak dimana semua pihak masih dapat kontrak di diktum utama karena prinsip dasar kontrak diperbolehkan dalam fikih muamalat selama kontrak atau persyaratan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariah. Dalam transaksi akad mudharabah agunan menjadi jaminan kembalinya modal yang diberikan oleh BMT sebagai tindakan preventif terhadap semua risiko pembiayaan yang mungkin muncul terutama dalam pembiayaan mudharabah sebagai pembiayaan dalam kategori NUCC yang risikonya sangat unpredictable sehingga antisipasi sebagai langkah kongkrit harus di jalankan oleh manajemen BMT terutama mudharib yang diklasifikasikan sebagai anggota baru. Adanya jaminan dalam kontrak mudharabah adalah upaya yang baik untuk mempromosikan langkah-langkah pencegahan menggunkan pola sadd al-dzar’iah sehingga dana dari kreditor yang harus dilindungi sesuai dengan konsep maqasid syariah
TANGGUNG GUGAT ATAS PELANGGARAN PRINSIP KERAHASIAAN DALAM AKTA ELEKTRONIK JIKA DIHUBUNGKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Get PDFIn the growing business world is balanced by the development of technology which is also increasingly rapid. Evidence in the field can be seen on the online trading site. The point is that in buying and selling online there is a process which then arises an agreement that is poured online or electronically. This electronic agreement if analyzed in the world of Notaries and the National Law domain indirectly also influences. The validity of the agreement is still questionable, because none of them are clearly stated in the provisions of the law. In the national law based on the law governing the deed itself, namely the Law of Notary Position and the Civil Code, the application of these provisions will not yet be clearly regulated in both laws. The principle of confidentiality that must be upheld in Article 16 of the LawJN must still be carried out even in making electronic deeds. This study uses a normative juridical method, which describes, explains and at the same time explains the notary liability in upholding the principle of confidentiality in the making of an electronic notary deed. be an authentic deed or not. Notary liability does not uphold the principle of confidentiality according to Article 16 of the UUJN, the notary must be responsible for all the contents of the deed.
Interpretasi Hukum “Anak Di Luar Perkawinan” Dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
Get PDFThis research was conducted with the aim to findout what the judge's view of the legal interpretationabout the outside marriage state of children and howthe interpretation of the judge's judgments regardingthe decision of the panel judges related to the outsidemarriage state of children according to the state viewsof the Religious Courts of Yogyakarta Special Province.In this method of study using the Juridical Sociologicalmethod that a combination of fields that use primarydata and secondary data in the form of interviews withinformants and this study is descriptive analytical.Based on the approach method concluded: 1. Accordingto the marriage law Law No. 1 of 1974 in Chapter IX,Article 43 paragraph (1) a child out of wedlock only hasa civil law with his mother and his mother's family. Butwith the decision of the constitutional court No. 46 /PUUVIII / 2010 read: "Children born outside ofmarriage have a civil relationship with their mothersand families and with men as fathers who can be provenby knowledge and technology or by other meansaccording to the law so that they are proven to haveblood relations, or a civil relationship with his father'sfamily, not enough to give consideration to the judge indeciding the case, according to the author, it is quiteinteresting to understand the state of children outsidethe marriage from the point of view of the judge. In thisresearch, the compiler tried to study it using fieldresearch. The primary material of this research is the viewsof the judges in the Bantul Religious Courts, Yogyakartaand Sleman. Regarding the legal interpretation by thejudge of the state of children outside of marriage, in themarriage law No. 1 of 1974 obtained by interview.Based on the analysis carried out, it can be obtainedfrom the Judges in the Bantul Religious Courts,Yogyakarta and Sleman have the same view regardingthe legal interpretation of the state of children outsideof marriage. that the definition of a child outsidemarriage is a child of the sirri marriage. The equation isin his view that what is seen first is certainly thelegitimacy of his marriage, where when the terms andconditions are fulfilled, the request is granted andwhere there is an unfulfilled meal, it will be rejected.Keywords: Outside marriage of Children, interpretationof law, law
Hak Berkeyakinan dalam Tatanan Hukum
Get PDFReligious right and faith are fundamental terms in religious life in Indonesia. As a religious community that is in the basic frame of the Pancasila state, then the society must give respect and guarantee protection for the followers of different religions and faiths. Therefore, the faith must be stand in line with religion. If not then the injustice will keep coloring nation's constitutional life of Indonesia and become blurry print as a nation upholds Bhineka Tunggal Ika
Margin Pada Pembiayaan My Ihram di BFI Finance Syariah Yogyakarta
Get PDFKegiatan ekonomi semakin kompleks seiring dengan berkembangnya kebutuhan ekonomi masyarakat di masa modern, saat ini sudah banyak terdapat Lembaga Keuangan Syariah non bank yang bisa membantu melayani pemenuhan kebutuhan konsumtif masyarakat seperti kebutuhan anggota dalam bidang pembiayaan my ihram dengan menggunakan akad ijarah. Pelaksanaannya adalah Lembaga Keuangan Syariah non bank yaitu Bfi Finance Syarian memberikan dana pembiayaan kepada anggota untuk pembiayaan my ihram, my ta’lam, my hajat, my safar, setelah itu anggota membayar kepada Bfi Finance Syariah secara angsuran dengan ujrah yang telah ditetapkan. Setelah penulis mengamati tentang pelaksanaan akad ijarah yang diterapkan dalam pembiayaan multijasa seperti My Ihram, My Ta’lam, My Hajat, My Safar, praktik tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa Dsn Mui
DISKRESI PEMBERIAN STATUS KEWARGANEGARAAN TERHADAP ARCANDRA TAHAR OLEH MENTERI HUKUM DAN HAM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTŪRIYYAH
Get PDFDiskresi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat karena dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kewarganegaraan Indonesia. Menteri Hukum dan HAM memberikan status kewarganegaraan kepada Arcandra Tahar yang berstatus sebagai stateless dengan alasan untuk memberikan perlindungan maksimum, namun diskresi tersebut justru tidak mengindahkan ketentuan perundang-undangan sebagai payung hukum bagi penyelenggara negara dalam mengambil keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diskresi Menteri Hukum dan HAM tersebut dengan menggunakan siyasah dusturiyyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor AHU1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar telah melanggar prinsipprinsip dalam siyasah dusturiyyah
Syariah Online Trading System (SOTS) Sebagai Sitem Transaksi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Tinjauan Terhadap POJK No. 15 Tahun 2015
Get PDFBursa Efek Indonesia merupakan suatu perseroan yang bergerak dalam bidang perdagangan efek sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli efek. Pasar modal syariah merupakan bagian dari Bursa Efek indonesia yang seluruh kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam melakukan transaksi di pasar saham syariah, baik emiten maupun investor di atur oleh Undang-undang pasar modal, peraturan-peraturan bursa, peraturan OJK serta fatwa DSN-MUI yang bertujuan menjaga para pihak dari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kesesuaian sistem yang ada pada bursa dengan peraturan-peraturan yang ada yang berkaitan erat dengan transaksi saham syariah. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwasanya penerapan regulasi pada sistem perdagangan SOTS (Syariah Online Trading System), terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan oleh investor yang bertentangan dengan prinsip syariah secara otomasi akan di batalkan oleh sistem, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya penerapan POJK No.15 tentang penerapan prinsip syariah pada sistem perdagangan di pasar modal dapat dijalankan dengan sangat efektif melalui sistem SOTS.Kata kunci: saham syariah, transaksi, bursa efek Indonesia
Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam
Get PDFPerkawinan menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri. Di antara kewajiban itu adalah kewajiban memberi nafkah bagi suami dan kewajiban iddah bagi istri. Seorang suami wajib untuk memberi nafkah istrinya selama istri tidak nusyuz. Bahkan ketika terjadi perceraian, dalam talak raj’i dan ketika istri dalam keadaan hamil, suami masih mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah istrinya. Iddah masih relevan untuk digunakan bahkan sampai kapanpun, meskipun dalam situasi sekarang ini sudah banyak penemuan dari ilmu pengetahuan yang meruntuhkan tujuan iddah. Namun, tujuan disyariatkannya iddah tidak hanya sebatas mengetahui keadaan rahim, tetapi lebih dari itu, misalnya untuk ibadah, masa berkabung, ataupun masa kekagetan. Artikel ini membahas tentang hakekat nafkah dan iddah serta aturannya dalam hukum Islam dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis melalui kajian pustaka
MEMPERTEGAS IDE KESETARAAN GENDER DALAM SISTEM KEWARISAN BILATERAL : Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin
Get PDFThis article examines the development of the idea of bilateral inheritance coined by Hazairin which insists on the existence of men and women heirs. Hazairin argued that the nature of Islamic law of inheritance is bilateral. Hazairin’s concept of bilateral inheritance has been echoed by some Muslim scholars in Indonesia. This article tries to explain the development of bilateral inheritance in Indonesia by elucidating some concepts of Islamic inheritance law proposed by some Muslim scholars in Indonesia. Munawir Sadzali with his Reaktualisasi Ajaran Islam has tried to make the concept down to the earth by formulating quantitative equality between men and women shares. Harahap has come with the idea of one portion as the minimum share and the double as the maximum share of the estate of the heirs. Sarmadi proposed joint property and obligatory will as a tool of controling equality among the heirs. From the perspective of the history of law, the concept of bilateral inheritance has developed in line with the development of Indonesian context. The concept did not only consider the textual meaning of the text and Indonesian context, but also the development of family structure among the society, gender equality, and equality as the main purpose of Islamic inheritance law mentioned in the Qur’anic verses.Artikel ini membahas tentang perkembangan konsep waris bilateral yang digagas oleh Hazairin yang fokus pada keberadaan ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Hazairin berpendapat sistem waris bilateral ini menjadi watak dasar hukum waris Islam. Pasca Hazairin, konsep waris bilateral ini telah diusung kembali oleh beberapa sarjana Muslim Indonesia. Tulisan ini menjelaskan tentang perkembangan sistem waris bilateral di Indonesia dengan menelisik beberapa pemikiran hukum waris Islam yang disuarakan oleh beberapa sarjana Muslim Indonesia. Munawir Sadzali dengan ide tentang Reaktualisasi Ajaran Islam menawarkan adanya persamaan secara kuantitatif antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Yahya Harahap menawarkan konsep satu bagian sebagai batas minimal dan dua bagian sebagai batas maksimal yang dapat diterima oleh ahli waris. Sedangkan Sarmadi menawarkan konsep harta bersama dan wasiat wajibah sebagai bagian alat kontrol pembagian waris di Indonesia. Dari perspektif sejarah hukum, ide tentang hukum waris bilateral telah berkembang sesuai dengan konteks Indonesia. Konsep waris bilateral tidak hanya mempertimbangkan makna ayat dan konteks Indonesia, tetapi juga perkembangan struktur dan hubungan kekerabatan, keadilan gender, dan keadilan sebagai tujuan utama kewarisan hukum Islam seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat waris