UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, Yogyakarta: E-Journal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Not a member yet
1161 research outputs found
Sort by
KEUANGAN SYARIAH & REALITAS MASYARAKAT; Babak Baru Sistem Perbankan Syariah di Indonesia
Get PDFAbstrak Perbankan syariah semakin hari perkembangannya semakin dikenal di masyarakat. Tak hanya untuk kalangan Islam semata, tetapi juga bagi mereka yang non muslim. Tantangan bank syariah ke depan sangatlah berat karena harus mampu bersaing dengan kompetitor yang lebih banyak dan besar, apalagi jika dibenturkan dengan revolusi industri teknologi dan industri digital yang semakin canggih dan cepat. Sehingga bank syariah dituntut untuk mengimbangi bahkan menjawab perkembangan tersebut dengan merevolusi dan memberikan terobosan-terobasan yang tepat agar mampu bertahan dan eksis dalam pola kegiatan perekonomian.Perbankan syariah bukanlah hal baru dalam perkembangan sistem ekonomi di Indonesia. Keberadaannya sudah cukup lama dan menjadi lembaga yang ikut andil dalam sejarah krisis ekonomi 1998. Akan tetapi perkembangannya yang sedikit lamban membuatnya dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Perlu kerja keras dan kerja cerdas untuk memajukan perbankan syariah. Perkembangan bank syariah ke depan akan mengalami sinyal yang lebih baik, karena pemerintah sudah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan normatif dalam menjalankan operasional perbankan syariah. Selain itu pemerintah juga sudah membentuk komite khusus serta membuat Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yang konsen terhadap perkembangan dan kemajuan ekonomi syariah dan industri keuangan syariah ke depan. Kata Kunci : Bank Syariah, Realitas, Masyaraka
Dasar Negara dan Hukum Dasar: Suatu Telaahan Yuridis atas Relasi Pancasila dan UUD 1945
Get PDFThe basis of the State is the attitude of life or outlook onlife which is a state philosophy (political philosophy) which isdomiciled as the source of all sources of law or sources oforderly law in a country. Whereas the Basic Law is the basicrules which are used as the basis and source for the applicationof all laws or regulations or legislation in the administration ofa country's government. In the spirit and pace of constitutionaldynamics, Pancasila as the Foundation of the Indonesian Statehas a very close relationship with the Basic Law or theIndonesian constitution, the 1945 Constitution, especially in thiscase with the Preambulation of the 1945 Constitution. Apartfrom the formulation of the Pancasila contained in thePreamble to the 1945 Constitution, the two are inseparable fromeach other, both are also regarded as basic norms, as sources ofpositive law. The basic legal formulation in the articles in theBody of the 1945 Constitution is emanating from the norms inthe Preamble to the 1945 Constitution and Pancasila. Theprinciples of Pancasila are contained in and are part of thePreamble to the 1945 Constitution.Keywords: state foundation, basic law, Pancasila, 1945Constitutio
Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018
Get PDFAbstract:Complete systematic land registration is a government program aimed to reduce land disputes in Indonesia. In 2018 Gunungkidul Regency became one of the regions that received PTSL quotas 78,750 land. The quota given to the Gunungkidul area is fairly high, considering that up to now there are still around 40% of the land in Gunungkidul Regency not yet certified. The implementation of PTSL in Gunungkidul Regency in 2018 there are still many obstacles, especially during the measurement process that results fulfilled delimitation contradiction. Factors that hinder the implementation of delimitation contradictory PTSL in Gunungkidul include landowner who use temporary boundaries from teak tree/wood so the land boundaries are not clear and make difficult for measurement officer, the absence of the parties at the time of measurement caused of land ownership from outside parties/ change of ownership of land rights by outsiders. The approach used in this study is empirical juridical. The study is conducted by examining data or samples that have been collected in the field reseach, then analyzing Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration and practice in implementation of land registration. Abstrak:Pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan suatu program pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi sengketa tanah yang ada di Indonesia. Pada tahun 2018 Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu wilayah yang mendapat kuota PTSL dengan jumlah 78.750 bidang tanah. Kuota yang diberikan untuk wilayah Gunungkidul terbilang tinggi, mengingat sampai saat ini masih ada sekitar 40 % bidang tanah di Kabupaten Gunungkidul belum bersertifikat. Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018 sendiri masih mengalami banyak hambatan, terutama pada saat proses pengukuran yang mengakibatkan tidak terpenuhinya asas kontradiktur delimitasi. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam PTSL di Gunungkidul antara lain masih ada pemilik tanah yang menggunakan batas sementara berupa pohon jarak/kayu sehingga batas tanahnya tidak jelas dan menyulitkan petugas dalam pengukuran, tidak hadirnya para pihak pada saat pengukuran yang disebabkan karena adanya penguasaan bidang tanah oleh pihak luar/berpindah tangannya kepemilikan hak atas tanah oleh pihak luar. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini yaitu yuridis empiris. Kajian yang dilakukan dengan cara meneliti data atau sampel yang telah dikumpulkan dilapangan, kemudian menganalisis antara Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan praktek dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Kata kunci: asas kontradiktur delimitasi, pendaftaran tanah sistematis lengka
Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis
Get PDFAbstractContract is an agreement made by the parties in a written form. Agreement is an act thatbinds one person or more to one or more persons. The results of this agreement is a legal relationshipbetween the parties, which includes the existence of rights and obligations. Contract usually containsby the rules of insistence or known as force majeur (overmacht). The rules of force majeure is due toprotect the debtor when carrying out its obligations to the creditor an event that occurs outside theauthority of the party concerned. Force majeure can be in the form of earthquake, fire, flood,landslide, war, military coup, embargo, epidemic, and so on. During the corona pandemic which iscurrently struck out whole of the world, it certainly has an impact on the implementation of businesscontract. This study examines about force majeure in an agreement that occurred during the coronavirus pandemic cannot automatically be used as a reason for canceling business contract, but can beused as a way to negotiate in canceling or changing the contents of the contract.AbstrakKontrak merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuktertulis. Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mengikat antara satu orang atau lebihterhadap satu orang atau lebih. Peristiwa tersebut mengakibatkan suatu hubunganhukum antara para pihak, yang di dalamnya mencakup adanya hak dan kewajiban.Dalam suatu kontrak biasanya berisi mengenai pengaturan keadaan memaksa atauyang dikenal dengan istilah force majeur (overmacht). Pengaturan atas force majeur ini adakarena untuk melindungi debitur manakala dalam menjalankan kewajibannya kepadakreditur terjadi suatu kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan.Keadaan memaksa atau force majeur dapat berupa gempa bumi, kebakaran, banjir,tanah longsor, perang, kudeta militer, embargo, epidemik, dan lain sebagainya. Dalammasa pandemi corona yang saat ini sedang melanda seluruh belahan dunia tentunyaberdampak pada pelaksaan suatu kontrak bisnis. Kajian tulisan ini menelaahmengenai keadaan memaksa atau force majeur dalam suatu perjanjian yang terjadidalam masa pandemi virus corona tidak dapat secara otomatis dijadikan alasanpembatalan suatu kontrak bisnis, namun dapat dijadikan jalan untuk bernegosiasidalam membatalkan atau mengubah isi kontrak tersebut.Kata kunci: force majeur, keadaaan memaksa, kontrak, perjanjian
PENGGUNAAN OBAT PENUNDA HAID UNTUK BERPUASA RAMADHAN (PERSPEKTIF ULAMA NU DAN ULAMA SALAFI)
Get PDFObat penunda haid secara medis mampu menunda datangnya haid dalam waktu yang relatif cukup lama. Obat tersebut dapat digunakan kaum wanita apabila hendak melakukan ibadah secara penuh seperti ibadah haji. Namun beberapa kalangan memanfaatkan obat penunda haid ini untuk kepentingan ibadah puasa Ramadhan, supaya sempurna amalan-amalan yang dilakukan selama bulan Ramadan. Penulis meneliti bagaimana pandangan Ulama NU dan Ulama Salafi, tentang pembolehan penggunaan obat penunda haid ini bagi perempuan yang akan melaksananakan ibadah Puasa Ramadan. Pilihan penulis kepada Ulama NU dan Salafi, karena dalam beberapa sikap ibadahnya, kedua kelompok tersebut cenderung memiliki perbedaan bahkan terkadang kontradiktif, meski tetap dalam koridor keislaman yang sah. Disamping itu penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang proses dalam menentukan suatu hukum melalui dengan metode istinbat yang digunakan. Melalui teori Al-Ikhtilafu fi al-Qowaid alUshuliyah, penulis berusaha mencari titik temu atas perbedaan Kaidah Ushuliyah yang digunakan. Hasil dari penelitian ini adalah Ulama NU membolehkan wanita mengonsumsi obat penunda haid untuk menyempurnakan ibadahnya di Bulan Ramadhan. Dengan alasan menyempurnakan ibadah adalah hak setiap makhluk Allah, asalkan langkah yang ditempuh tidak membahayakan. Demikian Ulama Salafi, membolehkan wanita mengonsumsi obat penunda haid untuk berpuasa Ramadhan. Akan tetapi Ulama Salafi menyarankan untuk lebih baik meninggalkan dan tidak mengonsumsinya. Dengan asumsi bahwa mengonsumsi obat penunda haid seaman apapun tetap akan menimbulkan madharat bagi wanita yang mengonsumsinya
Analisis Kontrak Mudarabah pada Praktik Perbankan Syari’ah
Get PDFBank merupakan lembaga intermediasi yang memiliki peran penting dan strategis dalam menghubungkan pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang berlebihan dana. Salah satu produk unggulan sekaligus menjadi ciri khasnya perbankan syariah yaitu produk yang berbentuk penghimpunan dan pembiayaan dengan menggunakan akad mudarabah yang memiliki prinsip saling percaya di antara pihak dengan keuntungan atau kerugian yang akan ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka capai. Akad mudarabah memiliki dua bentuk yaitu mudarabah muthlaqah dan mudarabah muqayyadah. Perbedaan keduanya terletak hanya pada syarat dan ketentuan yang mereka ajukan dan sepakati. Adapun praktik mudarabah pada perbankan syariah terdapat beberapa perbedaan secara konsep fikih, yang mana adanya perluasan pihak, perkiraan pendapatan yang disebutkan secara nominal rupiah, dan juga terdapat adanya jaminan, dan hal itu semua lumrah terjadi karena melihat situasi perkembangan dan kemajuan pada lembaga keuangan syariah saat ini
Tanah Terlantar Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam
Get PDFKomunilistik relogius sebagai konsep Hukum Agraria menjadikan tanah tidak dapat hanya dipandang dari satu segi sisi melainkan lebih. Terdapatnya masalah mengenai tanah terlantar di Indonesia kini semakin meningkat, pada dasarnya banyak pemilik tanah yang kurang mengerti hukum mengenai pertanahan dan juga pendayagunaan tanahnya. Tanah mempunyai fungsi sosial dimana interpretasi dari fungsi tersebut tersebut menjelaskan bahwa tanah terlantar bertentangan dengan pengertian tanah sebagai fungsi sosial baik dalam Hukum Positif maupun Hukum Islam. Tujuan penulisan ini adalah untuk menelaah bagaimanya Hukum Positif dan Hukum Islam menyikapi permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian dalam bidang hukum dengan menggunakan jenis penelitian normatif ataupun kajian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif; pendekatan perundang-undangan (statute-approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), serta maslahah mursalah
Pertimbangan Hukum Pergantian Kelamin (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 517/ PDT.P/2012/PN. YK dan Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali No. 54/PDT.P/2015/Pn.Byl)
Get PDFIndonesia is a legal state. To ensure the continuityof the balance of relations between the citizen, legalrules are needed that aim to create order within thecommunity as stipulated in the Law. Although it hasbeen regulated in the Law, there are still manyviolations carried out by layers of society. Especially ifthere are no legal regulations. Including thephenomenon of transsexual. Along with thedevelopment of technology and the times, many peoplecarrying out sex reassignment operations for the sakeof health or just follow the trend causing pro and contraamong the community in responding to transsexual dueto the absence of laws specifically regulating whetheror not totranssexual. However, even though there is alegal vacuum, based on Article 10 paragraph (1) of LawNumber 48 Year 2009 concerning Judicial Power, thejudge may not reject the case that goes to court. So,how do judges use the law in considering theirdecisions?This type of research is library research bymaking library materials as the main data source. Thetheoretical framework used is the theory of judges'consideration which includes the theory of legalcertainty, the theory of justice, and the theory ofexpediency. While the approach theory used isnormative juridical, namely the method used in legalresearch conducted by examining existing librarymaterials.The results of this study indicate thatalthough there are no specific legal rules regardingtranssexual, the judge must be able to explore, follow, and understand legal values. Yogyakarta District Courtjudges in granting transsexual requests only considerpositive law, while Boyolali District Court judges ingranting transsexual requests not only consider positivelaw but also use Islamic law and MUI fatwa’s. In thecontext of Maslahah, both Yogyakarta District Courtjudges and Boyolali District Court judges, bothconsidered problems or benefits for applicants totranssexual. As for the transsexual request in the courtit turned out to be requested after the sex operationwas carried out so that the function of the court wasonly as a formal legality towards the practice oftranssexual. Supposedly if the law has a function as anengineering so that the behavior of citizens is orderlyand in accordance with the value of health, then thefunction of the court can assess whether thetranssexual is legally acceptable or not
Implementasi Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqishah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia)
Get PDFSemakin berkembangnya perbankan syari‟ah, semakin mendorong pula perkembangan produk-produk di dalamnya. Salah satu produk perbankan syariah yang sangat diminati oleh masyarakat adalah produk pembiayaan perumahan atau yang lebih sering dikenal dengan istilah (KPR) Kredit Pemilikan Rumah. Dalam implementasinya, Bank Muamalat Indonesia, menggunakan akad murabahah dan musyarakah mutanaqishah sebagai pilihan akad dalam memberikan pembiayaan pemilikan rumah kepada nasabah, namun pada akad murabahah dianggap kurang tepat untuk pembiayaan KPR di perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan akad murabahah dan musyarakah mutanaqishah pada Bank Muamalat Indonesia dalam produk KPR, sehingga dapat diketahui, hasil penelitian perbandingan akad murabahah dan musyarakah mutanaqishah dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan antara kedua akad tersebut serta menjadikan akad musyarakah mutanaqishah sebagai alternatif dalam pembiayaan pemilikan rumah di Bank Mumalat Indonesia, dengan landasan bahwa, akad musyarakah mutanaqisah dalam produk KPR lebih memberikan kemudahan kepada nasabah dalam pembiayaan KPR tersebut. Keunggulan akad musyarakah mutanaqisah bagi nasabah juga dapat dilihat dari jangka waktu pembiayaan yang lebih lama dan angsuran yang relatif lebih murah. Kata kunci: Murabahah, Musyarakah Mutanaqishah, Pemilikan Rumah, Perbankan Syaria
WAKAF DIRI DI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
No full textWakaf merupakan ibadah maliyah yang erat kaitannya dengan pembangunan kesejahteraan umat. Selain itu merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi. Dalam sejarah, wakaf sangat memiliki peran yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang. Didalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra yang artinya: Dari Ibnu Umar ra. Berkata: “Bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah dari Khaibar, kemudian Umar ra menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata:“Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kerabat, hamba sahaya, fisabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazir) wakaf memakan dari hasilnya denan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim). Hadis diatas menjelaskan bahwa wakaf pertama kali di lakukan oleh Umar bin Khattab ra, lalu ulama fiqih menjadikan hadis ini sebagai ukuran atau tolok ukuran pelaksanaan wakaf, baik ketentuan harta benda yang bisa diwakafkan, pemanfaatannya serta pengelolaanya. Di berbagai negara Islam atau negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam seperti Saudi Arabia, Mesir, Yordania, Turki, Malaysia, Indonesia sudah ada aturan atau undang-undang sendiri yang mengatur tentang wakaf. Di indonesia sendiri ada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pada pasal 15 dan 16 menjelaskan bahwa harta benda hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah dan harta benda yang bisa diwakafkan terdiri dari benda tidak bergerak dan bergerak. Namun, berkembangnya zaman menjadikan pengelolaan wakaf menjadi sangat beragam seperti halnya yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor yang memiliki keunikan tersendiri dalam praktik wakaf. Gontor memasukkan wakaf diri (wakaf jiwa) sebagai sesuatu yang dapat diwakafkan yang mana wujud dari diri atau jiwa itu bisa sewaktuwaktu hilang dan memiliki batasan waktu. Pelaksanaan wakaf diri di Pondok Modern Darussalam Gontor sesuai dengan maqashid syari’ah yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan, yang berupa pengabdian untuk kemaslahan dan memajukan pondok. Praktik wakaf diri ini didasari oleh pendapat mazhab Maliki yang membolehkan semua benda yang bernilai ekonomi untuk diwakafkan. Dalam hukum Islam ini dibolehkan karna sesuai dengan pendapat ulama dan tidak keluar dari syariat Islam. Sedangkan dalam hukum positif belum ada aturan tertulis yang membahas secara jelas tentang praktik wakaf diri