UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, Yogyakarta: E-Journal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Not a member yet
1161 research outputs found
Sort by
Akad Mudarabah Dalam Transaksi Asuransi
Get PDFAsuransi sebagai lembaga keuangan non bank, memiliki peran yang sangat penting, kontrak asuransi merupakan transaksi kerjasama antara dua pihak saling melindungi antara satu sama lain dari suatu resiko yang tidak diharapkan. Dalam transaksi asuransi syariah terdapat akad mudarabah yang terdiri atas mutlaqah dan muqayyadah, akad mudarabah muthlaqah merupakan bentuk kerjasama antara nasabah (sh̄ahibul mal) dengan pengelola dana (mud̄harib) yang tidak dibatasi pada spesifikasi usaha tertentu. Sedangkan akad mudarabah muqayyadah merupakan jenis akad yang dibatasi pada jenis usaha tertentu. Mudarabah berkaitan erat dengan akad, dana dan pelaku usaha sehingga paper ini membahas implementasi mudarabah mutlaqah dan muqayyadah dalam lembaga asuransi
Griya Take Over Dalam Perbankan Syari’ah (Studi Kasus PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta)
Get PDFAbstrak: Griya take over adalah bagian dari produk pembiayaan yang ditawarkan bank kepada nasabah yang hendak melakukan pengalihan hutang. Pembiayaan take over tidak disebutkan dengan jelas sebagai salah satu bagian dari produk perbankan, namun praktiknya dapat kita jumpai khususnya di bank syari’ah. Praktik pengalihan hutang pada perbankan dinilai terdapat ketimpangan hutang dikarenakan nasabah mengalihkan hutangnya dengan permohonan pembiayaan kepada bank lainnya sedangkan hutang pada bank sebelumnya belum dilunaskan. Praktik pengalihan hutang (take over) di PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta menggunakan akad murabahah karena pihak bank (sebagai penanggung hutang/kreditur kedua) membeli jaminan nasabah pada bank sebelumnya sesuai dengan sisa hutangnya. Dalam hal ini bank sebagai kreditur kedua yang memiliki tanggung jawab untuk melunaskan sisa hutang nasabah pada bank sebelumnya dengan cara mentransfer sejumlah sisa hutang nasabah ke rekening nasabah pada bank sebelumnya dan memberikan konfirmasi langsung kepada pihak bank bagian pembiayaannya. Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan, tidak terdapat tulisan yang sama karena fokus kajian dalam tulisan ini berbeda dengan tulisan sebelumnya baik dari latar belakang masalah, objek dan tempat penelitian, sasaran penelitian dan metode yang digunakan. Tulisan ini fokus pada penerapan dan mekanisme akad yang digunakan pada pembiayaan take over di PT. Bank BNI Syari’ah. Tulisan ini menggunakan metode studi kasus (case studies) dengan pengumpulan data primer dan data sekunder dari field research (penelitian lapangan) dan library research (penelitian pustaka) serta menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisa data. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengalihan hutang dalam fiqh muamalah yang disebut hawalah dengan akadnya tidak menjadi rujukan dalam perbankan syari’ah. Praktik dalam perbankan syari’ah menggunakan alternatif akad sesuai dengan Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang dengan 4 alternatif akad transaksi yaitu akad Qardh, Murabahah, Syirkah, dan Ijarah. Dengan demikian, adanya ketimpangan hutang dan dua regulasi dengan alternatif yang berbeda bisa menimbulkan pertentangan hukum terhadap penerapannya dalam pembiayaan take over di bank syari’ah.Kata Kunci: Take over, Murabahah, Bank Syari’a
ISBAT NIKAH TERPADU PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH
No full textThe purpose of this article is to discuss about the implementation of the trial of integrated marriage validity or isbat nikah terpadu. Based on the Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2015, despite Religious Court (PA), the implementation of integrated marriage validity involved the Office of Religious Affairs (KUA). From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, the integrated marriage validity can be considered as an effort of Indonesian government to realize public benefits (maṣlaḥat) as the essence of maqāṣid al-sharī'ah in thefield of marriage affairs. In a broader sense, the existence of the integrated marriage validity could be considered to be able to preserve the religion (ḥifdh al-din), the soul (ḥifdh al-nafs), the intellectual faculty (ḥifdh al-’aql), the offspring (ḥifdh al-nasl), and the property (ḥifdh al-māl).Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu. Bedasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2015, pelaksanaan isbat nikah terpadu melibatkan dua institusi, yaitu Pengadilan Agama (PA) dan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dilaksanakannya sidang isbat nikah tersebut. Dari persepektif maqāṣid al-sharī’ah, pelaksanaan isbat nikah terpadu dapat dianggap sebagai usaha Pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan umum sebagai inti dari maqāṣid al-sharī’ah dalam bidang perkawinan. Dalam konteks yang lebih luas, pelaksanaan isbat nikah terpadu dapat dikategorikan sebagai usaha nyata Pemerintah dalam menjaga agama (ḥifdh al-din), jiwa (ḥifdh al-nafs), akal (ḥifdh al-’aql), keturunan (ḥifdh al-nasl), dan harta (ḥifdh al-māl)
MENJAGA AGAMA DAN AKAL MELALUI PROSESI PERKAWINAN: Hafalan Ayat al-Qur’an sebagai Mahar Perkawinan
Get PDFMarriage is a sacred ceremony that not only unites two people, but also brings together two different families with the aim of worshiping and obeying God. Valid marriage contract should fulfill allterms and requirements. One of them is dowry, a gift which must be given by the prospective husband to the prospective wife. This article explains memorizing qur’anic verses as a a dowry, which curently become popular among Muslims in Indonesia. Utilizing maqâṣid asy-syarȋ’ah which pays significant attention to the protection of five fundamental elements: religion, soul, mind, family, and wealth, this article argued that memorising Qur’anic verses as a dowry can be considered as a part of the protection of religion and mind.Perkawinan merupakan upacara sakral yang tidak hanya menyatukan dua orang insan, tapi juga menyatukan dua keluarga yang berbeda dengan tujuan untuk beribadah dan taat kepada Allah. Perkawinan terdapat pemenuhan hak yang harus diberikan dari calon suami kepada calon istri, sebagai nafkah pertama sekaligus bukti tulus kecintaan yang diberikan yang disebut sebagai mahar. Tulisan ini membahas tentang mahar perkawinan dengan menggunakan hafalan ayat Al-Qur’an yang sekarang menjadi populer digunakan di Indonesia. Dengan melihatnya dari sisi maqâṣid asy-syarȋ’ahdengan tesis dasar yang melihat menjaga lima unsur utama pemberlakuan syariat Islam: menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda, artikel ini berpendapat bahwa Pemberian mahar berupa hafalan ayat Al-Qur’an dalam perkawinan mengandung kemaslahatan dari dua sisi, yaitu perlindungan terhadap agama dan perlindungan terhadap akal.
وضع الأطفال المولودين خارج إطار الزواج: تحليل في أسس الحماية القانونيّة
Get PDFملخص:تهدف هذه الدراسة لمحاولة حلإشكالية حق الطفل غير الشرعي في معرفة والديه بين أحكام القانون الدولي الاتفاقي والشريعة الإسلامية من خلالتح معالجة مختلف المبادئ التي أرستها لجنة حقوق الطفل فيما يتعلق بمفهوم الوالدين وبحق الطفل في معرفتهما وحدود هذا الحق والاستثناءات المقررة عنه حماية لمصلحة الطفل العليا، ثم تحليل موقف الفقه الإسلامي المؤيد والمعارض لإلحاق الطفل غير الشرعي بوالديه. وقد اعتمدنا في دراسة كل ذلك على المنهج التحليل المقارن ببيان وضع المسألة في القانون الدولي وفي آراء فقهاء الشريعة الإسلامية.خلصت الدراسة، من خلال محاولة المقاربة بين المبادئ الدولية المُكرسة لحق الطفل في معرفة والديه والمبادئ التي أرستها الشريعة الإسلامية، إلى نتيجة أساسية تتعلق بضرورة حماية حقّ الطفل في حمل إسم كلا والديه وأثر حماية حق الطفل في الهويّة على حماية توازنه النفسي في المجتمع.The study examined the illegitimate child's right to know his parents between the provisions of international law and Islamic law. We have achieved the various principles established by the Committee on the Rights of the Child regarding the concept of parents and the child's right to know them, the limits of this right, and the exceptions established to protect the child's best interest. Then we dealt with Islamic jurisprudence's position supporting and opposing an illegitimate child's attachment to his parents.The study, by attempting to approach the international principles devoted to the child's right to know his parents and the principles established by Islamic law, concluded that the right of the child to bear the name of both parents is protected . Artikel ini mengkaji hak anak yang lahir di luar perkawinan yang sah untuk mengetahui orang tuanya menurut aturan hukum Internasional dan hukum Islam. Terdapat bebagai prinsip yang ditetapkan oleh Komite Hak-hak Anak berhubungan dengan konsep orang tua dan hak anak untuk mengetahui orang tua mereka, batasan hak-haknya, dan pengecualian-pengecualian yang dibuat untuk melindungi kepentingan terbaik anak. Selain itu, terdapat beberapa ketentuan dalam fikih yang mendukung dan menolak hubungan anak yang lahir di luar nikah dengan orang tuanya. Tulisan ini menyimpulkan bahwa hak anak untuk menyematkan nama kedua orang tuanya dijamin oleh hukum.Keywords:
Perlindungan Hukum Debitur Penanggung Dalam Perjanjian Pembiayaan Terhadap Kumpulan Dengan Sistem Tanggung Renteng(Studi Kasus Pt Mitra Bisnis Keluarga Ventura)
Get PDFThe result of the research shows that the debtorswho use joint and several liability system agreementhave individual assurance, debtors who doinappropriate default of contract and against 1839Indonesian Civil Code article’s. The practice of legalprotection for debtors who have obligation is theprotection through 1839 Indonesian Civil Code article’s,It is not maximally work in protecting the debtors andthe practice of injustice happens between the debtorswho have obligation and the debtors who do default ofcontract. Legal efforts carried out by debtors who bearthe obligations in the joint responsibility system are tohold group members' meetings, collect directly andreport to local village officials with the aim of obtainingcompensation from debtors who conduct defaults.Keywords: Legal Protection, Debitor, Joint and SeveralLiability, and Legal Effor
Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan
Get PDFImplication Juridical the Determination of Status National Disaster Pandemics Corona Virus Disease 2019 (covid-19) of Civil Legal ActionBy : Wardatul Fitri, MH. AbstractThis journal aims to find out if a legal basis which is the legitimacy of epidemics corona viruses disease 2019 ( covid-19 ) expressed as a national disaster, and how are the implications juridical against the determination of the status of the national disaster corona pandemic virus disease 2019 ( covid-19 ) in civil legal action. This journal principally used the normative, by analyzing the regulations, in Indonesia , journal electronic data, then mixed with ingredients parse the law and the results presented in the form of narrative as a process to formulate a conclusion. The analysis was conducted by decomposing, discuss, interpret the law with perspective or a particular viewpoint. The discussion from the journal shows that the legal basis for the legitimacy of epidemic diseases corona viruses disease 2019 ( covid-19 ) declared a national disaster is a decision of the president number 12 years 2020 non nature disaster on the determination of the corona viruses disease 2019 ( covid-19 ) as, national disaster the implication in selecting the juridical status national disaster corona pandemic virus disease 2019 ( covid-19 ) in civil legal action is with respect to the implementation of the agreement /contract. The issuance of a presidential decree number 12 years 2020 disaster on the determination non nature the spread of a national disaster, covid 19 the next one on a level the implementation of followed up with government policy in the application of large scale social restrictions (PSBB) and social distancing, which in turn causing obstruction of a debtor obligations to fulfill his achievements to the creditors could be used as a reason to defend themselves to charges of wanprestasi by reason of force majeure ( force majeure or overmacht). Keywords: covid-19 , cause covid-19 as force majeure , force majeure , wanprestasi. Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana NasionalPandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)Terhadap Perbuatan Hukum KeperdataanOleh : Wardatul Fitri, S.H., M.H.[1] ABSTRAKJurnal ini bertujuan untuk mengetahui apakah dasar hukum yang menjadi legitimasi wabah penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan sebagai Bencana Nasional, serta bagaimanakah implikasi yuridis terhadap Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di dalam Perbuatan Hukum Keperdataan; Jurnal ini pada prinsipnya menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, jurnal, data elektronik, kemudian diolah dengan mengurai bahan-bahan hukum tersebut dan hasilnya disajikan dalam bentuk narasi sebagai proses untuk merumuskan suatu kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menguraikan, membahas, menafsirkan bahan-bahan hukum dengan perspektif atau sudut pandang tertentu. Hasil pembahasan dari jurnal ini menunjukkan bahwa dasar hukum yang menjadi legitimasi wabah penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan sebagai Bencana Nasional adalah Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, selanjutnya implikasi yuridis terhadap Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di dalam Perbuatan Hukum Keperdataan adalah sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian/kontrak. Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID 19 sebagai Bencana Nasional, yang selanjutnya pada tataran implementasi ditindaklanjuti dengan kebijakan pemerintah dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan social distancing, yang pada akhirnya menyebabkan terhalangnya kewajiban debitur untuk memenuhi prestasinya kepada kreditur dapat dijadikan alasan untuk membela dirinya atas tuntutan wanprestasi dengan alasan keadaan memaksa (force majeure atau overmacht).. Kata Kunci : Covid-19, alasan Covid-19 sebagai force majeure, force majeure, wanprestasi. [1] Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakart
PERBEDAAN HUKUM KUNUT NAZILAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19 MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA
Get PDFDunia hari ini sedang dihadapkan pada persoalan yang besar dan serius dengan terjadinya pandemi Covid-19. World Health Organization (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi setelah penyebarannya begitu cepat yang menjangkit ke berbagai negara-negara di dunia. Tak terkecuali negara Indonesia yang telah diketahui terdampak sejak awal tahun 2020. Berbagai cara penanggulangan telah dilakukan seperti pisychal distancing ataupun social distancing sesuai intruksi dari (WHO). Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, beberapa organisasi Islam menghimbau untuk melakukan kunut nazilah. Di antara organisasi itu adalah Muhamadiyah dan Nahdlatul Ulama. Bagi keduanya kunut ini sebagai wujud penanganan secara ruhaniah agar pandemi segera selesai. Tetapi temuan fatwa hukum di antara keduanya terjadi perbedaan dalam menetapkan hukum kunut nazilah di tengah pandemi Covid 19 Menurut Muhammadiyah kunut nazilah di tengah pandemi Covid-19 menghasilkan dua putusan. Pertama, kunut nazilah tidak lagi boleh diamalkan. Kedua, boleh diamalkan atau dikerjakan dengan tidak menggunakan kata kutukan atau permohonan terhadap perorangan. Adapun dalil yang digunakan sebagai dasar penetapan hukum ini adalah hadis Rasulullah Saw yang mana beliau pernah melakukan kunut saat terjadi penganiayaan oleh orang kafir terhadap kelompok Islam sampai dengan turunnya surah ‘Ali Imron ayat 128. Sementara Nahdlatul Ulama menetapkan hukum kunut nazilah di tengah pandemi Covid-19 adalah sunah. Karena mengikuti pendapat ulama dari kalangan Syafi’iyyah di mana disunnahkan melakukan kunut saat terjadi nazilah. Perbedan di antara keduanya dikarenakan perbedaan dalam menggunakan metode serta perbedaan dalam memahami dasar hukum yang ada. Muhamadiyah memahami ada unsur nasikh dan mansukh atas turunnya surah ‘Ali Imran 128 ini. Hal ini berbeda dengan Nahdlatul Ulama yang hanya memahami ayat tersebut hanya sebagai teguran tidak sampai kepada penghapusan nash
PENGHULU SEBAGAI WALI HAKIM DALAM AKAD NIKAH (Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama di Wilayah Kota Yogyakarta)
Get PDFPenghulu is a civil servant posted in the Office or Religious Affairs who has an obligation to become an marriage registrar. Despite as a marriage registrar, on behalf of the state, penghulu also has a duty to become marriage guardian (wali hakim) of bride candidate who does not have marriage guardian or the guardian refuses to become her guardian (taukil wali) . This paper comes to visit the practice of taukil wali and wali hakim among marriage registrars in Yogyakarta. Based on phenomenological perspective and gocusing on the reasons behind the practice of taukil wali and wali hakim, this article argued that there are two varians of taukil wali, e.i. tawkīl wali bi al-lisān and tawkīl wali bi al-lisān. Meanwhile, some reasons behind the practice of wali hakim are: the bride candidate does not have lineage guardian, missing guardian (mafqūd), the guardian rejects to wed the bride, and the guardian has legal obstacles.[Penghulu merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai pegawai pencatat perkawinan yang berada pada Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap Kecamatan. Selain bertugas sebagai Pegawai Pencatat Nikah, penghulu juga mempunyai tugas menjadi wali hakim bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali nasab atau karena sebab tertentu wali nasab tidak dapat menikahkannya. Tulisan ini membahas tentang praktik taukil wali kepada penghulu dan penghulu sebagai wali hakim di KUA Kota Yogyakarta. Fokus utama kajian tulisan ini adalah jenis taukil wali dan alasan para penghulu menjadi wali hakim. Data utama dari tulisan ini adalah hasil wawancara terhadap lima belas penghulu yang ada di empat belas KUA Kota Yogyakarta. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang berfokus pada pengalaman individu para penghulu, tulisan ini menyatakan bahwa terdapat dua jenis taukil wali kepada para penghulu di Kota Yogyakarta, yaitu taukil wali dengan ucapan langsung (tawkīl wali bi al-lisān) dan taukil wali dengan tulisan (tawkīl wali bi al-kitābah). Selain itu, terdapat beberapa sebab para penghulu menjadi wali hakim yaitu wali nasab habis, tidak mempunyai wali nasab, wali nasab mafqūd (tidak diketahui keberadaannya), wali nasab adhal (tidak mau menikahkan) atau wali nasab berhalangan secara hukum.
SIGNIFIKANSI SCREENING SYSTEM PADA PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA
Get PDFPasar modal syariah banyak ditekankan soal pentingya prinsip syariah yang harus diterapkan mulai dari kegiatan emiten sampai pada produk instrumen investasinya yang disediakan di Pasar Modal. Pentingnya penerapan prinsip syariah tersebut menjadi sesuatu yang signifikan karena harus bisa menentukan indikator-indikator dalam memastikan emiten yang memenuhi kriteria syariah, artinya setiap calon emiten yang ingin melakukan penawaran di pasar modal syariah, harus lolos dari uji sebuah sistem, yaitu lolos uji screening system. Signifikansi atas screening system ini tidak hanya menyeleksi emiten secara core business tetapi juga secara financial asset. Dari sisi core business tidak hanya mendeteksi kegiatan bisnis yang dilarang secara li-dzatihi (haram dari asal zatnya) tetapi harus mampu mendeteksi aktivitasnya tidak mengandung kemudharatan seperti industri roko