UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, Yogyakarta: E-Journal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Not a member yet
1161 research outputs found
Sort by
MENJAMIN HAK ISTERI PASCA PERCERAIAN: Eksekusi Mut’ah Sebelum Ikrar Talak di Pengadilan Agama Yogyakarta
Get PDFAbstractMut’ah is an ex wife right which should be paid by her ex husband as a consequence of talaq. This paper tries to examine the payment of mut’ah before the talaq vow in the Religious Court of Yogyakarta municipality. This article argued that the payment of mut’ahbefore the talaq vow is an effort of the court to guarantee the ex wive right as many ex husbands tended to ignore the payment of mut’ah if the court obliged them to give the payment after the talaq vow as the law regulates. From the perspective of maslaḥa, this judge decision can be considered as a form of maslaḥa.AbstrakMut’ah adalah salah satu bentuk hak nafkah bekas isteri yang didapatkan dari bekas suaminya akibat adanya cerai talak. Secara normatif, pembayaran mut’ah dilakukan setelah terjadi cerai talak. Artikel ini membahas tentang pembayaran mut’ah dilakukan sebelum terjadi cerai talak di Pengadilan Agama (PA) Kota Yogyakarta. Berdasarkan data wawancara dengan beberapa hakim PA Kota Yogyakarta, tulisan ini menyatakan bahwa perintah pembayaran nafkah mut’ah yang terjadi di PA Kota Yogyakarta merupakan salah satu bentuk usaha PA Kota Yogyakarta menjamin hak nafkah bekas isteri dari bekas suaminya. Langkah ini dilakukan karena banyak bekas suami yang mengabaikan pembayaran mut’ah kepada bekas isterinya jika pembayaran dilakukan setelah pembacaan ikrar talak di depan pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Langkah hakim memerintahkan bekas suami untuk membayarkan mut’ah kepada bekas isteri ini dapat dianggap sebagai bentuk maslaḥah mursalah.
Investasi Emas Secara Kredit di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam
Get PDFGold investment is considered as something that is so promising because of its increasing price trend. One of the sharia pawn shops services, namely gold savings. Sharia pawn shops are financial institutions that provide financing transactions and pawn services based on Islamic sharia principles. In practise, gold will be suspended when the savings balance is not equal to the weight of 1 gram. This study aims to find out Islamic law regarding gold investments on credit in sharia pawn shopsand related contracts. This research uses a normative juridical method and a qualitative approach. The result shows that gold investment on credit in sharia pawn shops is legal as long as gold is not used as an official medium of exchanges (money), so this issue shouldn’t be debated in Indonesia.Keywords: Gold Investment, Sharia Pawn Shops, Gold Credit Practice Investasi emas dianggap sebagai sesuatu yang begitu menjanjikan karena kecenderungan harganya yang semakin naik. Salah satu layanan jasa pegadaian syariah yaitu tabungan emas. Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pendanaan dan layanan gadai berdasarkan prinsip syariah Islam. Dalam praktiknya, emas akan ditangguhkan ketika saldo tabungan belum setara dengan berat 1 gram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Islam memandang investasi emas yang dilakukan secara kredit di pegadaian syariah dan akad-akad yang berkenaan dengannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi emas secara kredit di pegadaian syariah, hukumnya diperbolehkan asalkan emas tidak dijadikan sebagai alat tukar resmi (uang), sehingga seharusnya permasalahan ini tidak diperdebatkan lagi di Indonesia.Kata kunci: Investasi Emas, Pegadaian Syariah, Praktik Kredit Ema
Presidential Threshold: Pengaruh Penerapannya dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia
Get PDFSenyatanya, Presedensial Threshold telah memberikan pengaruh terhadap perkembangan dan kebebasan demokrasi di Indonesia dalam pemilihan Capres dan Cawapres. Akan tetapi terdapat persoalan mengenai persentase minimal yang ditetapkan, akibatnya jumlah pasangan Capres dan Cawapres semakin mengerucut dan secara tidak langsung ruang demokrasi dalam pencalonan semakin sempit bagi rakyat. Artikel ini mengulas bagaimana kondisi serta pengaruhnya terhadap kebebasan demokrasi di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dan menggunakan sosio-analitik terhadap dampak kebijakan Presidential Threshold pada masyarakat Indonesia melalui hasil tulisan, diskusi politik, kritik masyarakat dan para pengamat politik. Hasil penelitian ini adalah Presidential Threshold -secara umum- memang efektif dalam menyeleksi pasangan calon yang dianggap layak namun dengan membatasi hak pilih rakyat hanya pada dua atau tiga pasangan calon bukan cara yang terbaik. Di sisi lain penerapan Presidential Threshold dianggap tidak perlu sebab rakyat Indonesia berhak memilih pemimpinnya tanpa perlu dibatasi oleh ketentuan ambang batas. Sebagai catatan Mahkamah Konstitusi perlu melakukan pengujian secara benar berdasarkan asas demokrasi dalam penerapan Presidential Threshold
TETAP SAKINAH DI TENGAH PANDEMI: Usaha Korban Pemutusan Hubungan Kerja di Dusun Rejodadi Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik
Get PDFAs a result of the Covid-19 outbreak, numerous companies have terminated their employee ties. It has an impact on their life at home. The efforts of Rejodadi Campurejo Panceng Gresik village lay off victims to care for their families during the covid-19 outbreak are examined in this essay. Interviews and observations are used to acquire data. The impact of the Covid-19 pandemic, according to this study, contributed to the layoff of certain people of Rejodadi Village, Campurejo Village, Panceng District, Gresik Regency. As a result, they must fight for their family's survival. Finding another work, managing the family's financial habits, developing good communication between family members, and mentally and spiritually strengthening each other are among their efforts to keep the family in a condition of hurt. The layoff victim was able to keep his family in a state of harmony or sakinahAdanya covid-19 menyebabkan beberapa perusahaan memutuskan hubungan kerja dengan pegawainya. Hal tersebut berimbas pada kehidupan rumah tangga mereka.Artikel ini mengkaji tentang upaya korban PHK warga Dusun Rejodadi Campurejo Panceng Gresik untuk menjaga keluarga sakinah pada masa pandemi covid-19. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara dan observasi. Data yang terkumpul dianalisis secarakualitatif deskriptif dengan pola pikir deduktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa warga Dusun Rejodadi Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik kehilangan pekerjaan karena diPHK oleh perusahaannya. Upaya mereka untuk mempertahankan keadaan sakinah dalam keluarga adalah mencari pekerjaan lain, mengatur pola keuangan keluarga, menjalin komunikasi yang baik antar anggota keluarga, dan saling menguatkan mental dan spiritual. Dengan upaya tersebut, korban PHK berhasil menjaga keluarganya tetap dalam kondisi sakinah, mawaddah wa rahmah.
Kebijkan Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid 19 Prespektif Hukum Ketenagakerjaan
Get PDFPandemic Covid-19 yang telah terjadi membawa dampak nyata bagi aktivitas ekonomi yang mengarah kepada kebijakan hukum, hal tersebut adalah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh pengusaha karena mengalami kerugian sebagai akibat langsung atas adanya dampak dari pandemic Covid-19. Alasan yang digunakan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja pada pandemic covid-19 adalah asas force majeur, bagaimana pemutusan hubungan kerja menurut peraturan perundang-undangan, serta langkah apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian normative, yang mengacu kepada Peraturan Perundangan. Dan hasil dari penelitian ini adalah merujuk pada pasal 164 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 pengusaha dapat mengunakan asas force majeur dalam pemutusan hubungan kerja, pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 pasal 164 dan pasal 156 ayat 2, 3 dan 4. Kebijakan yang dilakukan pemerintah diantaranya; mengeluarkan surat edaran menteri ketenagakerjaan No M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19, adanya program kartu pra kerja serta dialog sosial.Kata kunci; Hukum Ketenagakerjaan. PHK, dan Covid-1
AGENCY IN THE ONLINE MATCHMAKING PLATFORM: Study of Rumah Taaruf myQuran and Mawaddah Indonesia
Get PDFThe emergence of the online ta'aruf matchmaking platform represents a shift in the community's religious practice from offline to online media. The matchmaking platform’s use of internet technology is a unique selling point, as it attracts a large number of members. Apart from the religious messages propagated by each platform, the emergence of the online taaruf matchmaking media is undoubtedly sustained by the agencies involved in order to attract its members. The purpose of this article is to discuss the role of agents in two online matchmaking platforms: Rumah Taaruf myQuran and Mawaddah Indonesia. This research employs an agency theory framework. Based on the data gathered, this study concludes that the success of these two platforms is a reflection of the performance of the numerous agents involved. These agents are not gender-specific, but rather multi-agency.Munculnya biro jodoh taaruf online merupakan sebuah perubahan sosial dari praktik keagamaan masyarakat dari model offline beralih menjadi online. Pemanfaatan teknologi internet oleh para biro jodoh menjadikan daya tarik tersendiri sehingga banyak yang menggunakan jasanya. Selain bersandar kepada pesan-pesan keagamaan yang dikampanyekan oleh masing-masing, kemunculan biro jodoh taaruf online tersebut tentu ditopang oleh para agensi yang terlibat sehingga sukses menjaring para pencari jodoh. Tulisan ini mengulas tentang bagaimana agen berperan dalam platform perjodohan online: Rumah Taaruf myQuran dan Mawaddah Indonesia. Penelitian ini berda pada pendekatan teori agensi. Berdasarkan data yang didapatkan, penelitian ini berkesimpulan bahwa kesuksesan kedua platform ini merupakan representasi dari kinerja banyak agen yang terlibat. Para agen ini tidak dipecah berdasarkkan gender melainkan multiagensi
Beyond Borders: Migrants’ and Refugees’ Rights and Protection Under the Veil of International Law
Get PDFMigration has always been a phenomenal instrument throughout human survival and development. Since the dawn of history, people have been moving from one place to another seeking for better good welfare, employment opportunities, peace, or re-uniting with loved ones. This article argues that, despite the existence of regional and international instruments on the rights and principles governing the migration regime, yet, violations against migrants’ and refugees’ rights still persist. The study method used is literature with comparative approach. The results of the study, shows that the host states’ imposed discriminative legislation and a legal vacuum on punitive measures against violators of those principles contribute migration ordeal, and therefore, advocates for a strong regional and international coordination among the United Nations member states to develop long-term and viable solutions to enforce annulment of repressive migration laws, arbitrary detentions and forced deportations by the migrants-receiving states.
Politik Legislasi Perda Syari’ah di Sumatera Barat
Get PDFPenelitian ini bermula dari hipotesa bahwa ketika partai-partai Islam bergururan, dan pada saat yang sama organisasi-organisasi Islam radikal banyak bermunculan, maka bisa diduga, maraknya Perda-Perda syariah di berbagai daerah di Indonesia dipicu oleh aspirasi organisasi-organisasi Islam radikal. Melalui tekanan politik yang mereka lakukan, meliputi penerapan Perda syariah di sejumlah daerah di Indonesia. Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah, yakni; Bagaimana peran organisasi Islam dalam menginisiasi dan pembahasan perda Syariah di Sumatra Barat; Mengapa di Sumatra Barat banyak melahirkan Perda Syariah
‘ALASAN KHAWATIR’ PADA PENETAPAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR
Get PDFThis article discusses the ‘alasan khawatir’ [reason for concern] as a ground for the marriage dispensation files in Batusangkar Religious Court. This research had begun prior to the revision of the marriage dispensation regulation (Act 16/2019 and Supreme Court Regulation 5/2019). This is juridical-normative research accompanied by interviews. The data was gathered by investigating the marriage dispensation decisions (2017-2018) in Batusangkar Religious Court. Data was also obtained through interviews with judges, litigants, and figures who were capable to explain marriage dispensation in the Batusangkar community. This study finds that marriage dispensations in Batusangkar Religious Court are frequently justified by 'parental concerns'. The cases that are granted under these pretexts often do not reflect actual facts that led to marriage. Judges believe that decisions produced during that time are relevant to the information provided by the litigants, even if the judges did not hear the facts (clearly). In addition, this study indicates that, following the implementation of the new regulation, judges appear to be more motivated to prioritize the child's best interests as a principle to consider. As a result, granted applications become more stringent in emergency situations and according to the child's best interests.Artikel ini mendiskusikan ‘alasan khawatir’ sebagai landasan yang sering digunakan dalam permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini awalnya dilakukan sebelum revisi peraturan dispensasi kawin tahun 2019 (UU 16/2019 dan Perma 5/2019). Secara metodologis, penelitian ini termasuk penelitian yuridis-normatif yang disertai dengan wawancara. Data dikumpulkan dengan menginvestigasi penetapan-penetapan dispensasi kawin yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Batusangkar tahun 2017-2018. Data juga diperoleh dengan mewawancarai para hakim, litigan, dan beberapa tokoh yang dikira mampu menjelaskan fenomena dispensasi kawin di kehidupan masyarakat Batusangkar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkara-perkara permohonan dispensasi kawin tahun 2017-2018 di PA Batusangkar berisi alasan ‘khawatiran orang tua’ sebagai dasar permohonan. Perkara-perkara yang dikabulkan dengan dalih tersebut sering tidak merepresentasikan kejadian atau peristiwa yang mendesak untuk menikah. Hakim PA Batusangkar meyakini bahwa setiap penetapan hukum yang dihasilkan pada saat itu relevan dengan keterangan yang diberikan oleh para pemohon, meskipun hakim tidak dengan jelas mendengar fakta-fakta yang mendorong para litigant tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengindikasikan bahwa setelah keberadaan aturan yang baru, para hakim PA Batusangkar tampaknya terdorong lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai poin pertimbangan. Ini berkonsekuensi pada permohonan-permohonan yang dikabulkan jadi lebih mengetat pada kasus-kasus yang dianggap mendesak kemudian dihakimi sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.
Diskursus Riba Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Paytren Di Kalangan Ulama Penceramah Dan Ulama Entreprenuer
Get PDFSharia Tiered Direct Selling (PLBS) or popularly called multilevel marketing (MLM) in the sharia perspective is still being debated. The element of usury and gharar that can be seen from this practice of multilevel marketing or multilevel pyramid has made many scholars indoctrinate it as haram. However, along with the development of e-commerce or digital online facilities that can be accessible, faster, cheaper, and unlimited, PLBS continues to be developed into an attractive business and sharia as an effort to answer business competitions and to channel for the needs of muslims. This research tries to look at the business practice of PayTren PLBS in the copetititions and sharia context, and the response of Preaching Scholars and Entrepreneur Scholars in the online media related to PayTren PLBS