UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, Yogyakarta: E-Journal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Not a member yet
1161 research outputs found
Sort by
The Fatwa of MUI on Gafatar from The Perspectives of Farid Esack and Jacques Derrida
Get PDFThis article discusses the controversies emerged as a result of the the MUI Fatwa on Gafatar. The data of this article is gathered through series of literature review, and is analysed using descriptive analysis method. The aim of this study is, to examine the MUI fatwa from the perspectives of Farid Esack’s hermeneutic liberation and Derrida’s concept of deconstruction. The comparative between liberation hermeneutic and deconstruction on dissecting Gafatar heretical fatwa which is issued by the Indonesian Council of ‘ulama (MUI) are purposed to see how different views can just happen among the society. As one of the citizen of the big heterogeneous nation (Indonesia), it is important to understand well those differences among people in order to have the wise respond toward those differencences. This study shows that Gafatar does not expect the liberation of discrimination, but, Gafatar actually destructs the teaching of Islam; Gafatar’s teachings opposed Esack’s hermeneutical keys;Gafatar is a mere organization that wants to interpret Islam in a different way of interpretation which purposed to fulfill the willingness of freedom from God’s commands; from the perspective of Derrida’s deconstruction theory, MUI gain a domination of truth in interpretation of al-Qur’an which close other’s interpretation
Implementasi Kebijakan Restrukturisasi/Relaksasi Kredit bagi Debitur Terdampak Pandemi Covid 19 dan Akibat Hukumnya bagi Kreditur Terdampak Pandemi Covid 19 di Sektor Perbankan
Get PDFKebijakan restrukturisasi /relaksasi kredit bagi nasabah debitur terdampak covid 19 sebagaimana dimaksud dalam POJK Stimulus Dampak Covid-19 menyebutkan bahwa Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Lebih lanjut masalah pokok yang akan dikaji adalah bagaimana implementasi kebijakan restrukturisasi/relaksasi kredit bagi nasabah debitur terdampak pandemi covid 19 di sektor perbankan dan bagaimana akibat hukum kebijakan restrukturisasi /relaksasi kredit bagi bank sebagai kreditur terdampak pandemic covid 19. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang berbasis pada data sekunder atau studi pustaka. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi restrukturisasi kredit bagi nasabah debitur terdampak covid 19 baik orang perorangan, korporasi termasuk UMKN antara lain berupa: a) penurunan suku bunga; b) perpanjangan jangka waktu; c) pengurangan tunggakan pokok; d) pengurangan tunggakan bunga; e) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau f) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara skemanya oleh OJK kepada masing-masing-masing bank tetapi tetap merujuk kepada POJK. Akibat hukum dari pelaksanaan restrukturisasi/relakasasi kredit di tengah situasi pandemic covid 19 yang belum berakhir tidak menutup kemungkian akan membawa high risk atau risiko ekonomi tinggi jika nasabah debitur yang direstrukturisasi/relaksasi kredit ternyata tidak memiliki kemampuan bertahan. Akibat hukum lain yang muncul adalah berkurangnya income atau pendapatan bagi bank
Eksistensi dan Urgensi Upaya Administratif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia
Get PDFTulisan ini akan menelaah mengenai penyelenggaraan upaya administratif di Indonesia untuk melihat bagaimana eksistensi dan urgensi upaya administratif dalam pemerintahan. Bagaimana eksistensi dan urgensi upaya administratif dalam pemerintahan di Indonesia? Bagaimanakah konsep atau pola ideal upaya administratif agar dapat menciptakan kemanfaatan serta perlindungan hukum untuk masyarakat? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi dan manfaat upaya administratif akan semakin memperoleh pengakuan, apabila jaminan serupa mengenai kebenaran dan keadilan juga diperoleh seperti halnya pada peradilan administrasi murni. Di samping itu, untuk mewujudkan upaya administratif yang ideal maka perlu dirumuskan pola upaya administratif yang meliputi Badan (Majelis) dan kedudukannya serta Hukum Acara (Hukum Formal) sebagai pedoman dalam melakukan pemeriksaan dan penyelesaian upaya administratif
Penanaman Nilai Cinta Tanah Air di Pesantren dalam Menyanyikan Indonesia Raya Perspektif Al Qur’an dan Al Hadist
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan bagaimana hukumnya mencintai tanah air khususnya dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”. Untuk menjelaskan tujuan dari penelitian ini digunakan studi Pustaka. Penjelasan dilakukan secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Maka dari sini, kita akan paham tentang bernyanyi baik itu secara alasan dan tujuan bernyanyi. Dengan demikian maka akan lahir paradigma baru tentang menyanyikan lagu kebangsaan di kalangan umat Islam khususnya di kalangan pesantren. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa kualitatif dan hasil penelitian akan menunjukan dimana pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam telah berjasa dalam menanamkan nilai-nilai cinta tanah air
Prinsip Sustainable Development dalam Penegakan Hukum Lingkungan
Get PDFPermasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia semakin kompleks. Pemanasan global, banjir bandang, kebakaran hutan, penipisan ozon, dan hilangnya keanekaragaman hayati adalah beberapa contoh kasus yang terjadi. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah karena perbuatan yang dilakukan manusia terhadap lingkungan. Permasalahan lingkungan sudah bukan hal yang asing lagi karena tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara-negara dunia. Kebijakan dalam hal hukum lingkungan di Indonesia menjadi sorotan baik dalam substansi maupun penerapannya. Beberapa kasus yang terjadi seperti kebakaran hutan di Riau, Kalimantan dan Sumatera, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi sumber daya alam berlebihan, dan pencemaran sungai akibat limbah menunjukkan bahwa penerapan kebijakan hukum lingkungan di Indonesia masih bermasalah. Pada zaman sekarang ini, prinsip sustainable development adalah salah satu dari prinsip-prinsip hukum lingkungan yang paling penting. Kebijakan hukum lingkungan harus menerapkan prinsip tersebut. Dengan mengutamakan pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan lingkungan bisa menjadi lebih terkendali dan kelestariannya terjaga. Tulisan ini dibagi menjadi empat materi pembahasan yang akan dimulai dengan pendahuluan, kemudian menjelaskan prinsip sustainable development, permaslahan terkait dengan hukum lingkungan di Indonesia, bagaimana hukum lingkungan menjawab tantangan permasalahan lingkungan serta sedikit membahas pandangan hukum Islam dalam perlindungan lingkungan dan diakhiri dengan kesimpulan
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 Mengenai Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Concursus Tindak Pidana Pencucian Uang
Get PDFTulisan ini mengkaji Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menentukan kualitas hukum melalui putusannya. Dalam dissenting opinion pembuktian tindak pidana asal dianggap penting dalam penanganan kasus TPPU pada putusan Nomor 10.Pid.Sus-TPK/2014/PN.JKT.PST. Sehingga putusan tersebut dianggap merugikan hak-hak terdakwa sebagaimana dijamin UUD 1945. Namun permohonan tersebut ditolak dengan pertimbangan yang berbeda-beda mengenai penafsiran Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang ditinjau dari aspek materiil dan penalaranhukum. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini menemukan bahwa Majelis Hakim tidak memenuhi aspek materiil karena dua Majelis Hakim berbeda dalam menerapkan dan menafsirkan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) terkait frasa “patut diduganya” yang menganggap bahwa frasa tersebut merupakan inti delik dan harus dibuktikan, apabila tidak terbukti maka tidak ada tindak pidana lanjutan dan Pasal 69 yang menganggap seseorang harus dituntut dengan dakwaan TPPU maka harus terbukti salah satu dari tindak pidana asalnya. Berdasarkan aspek penalaran hukum disimpulkan bahwa argumentasi yang dibangun oleh Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak berimbang. Karena, kedua hakim lebih cenderung menerapkan asas ulititas (kegunaan) hukum sebagai nilai kepuasan ataupun manfaat untuk pemohon tanpa mempertimbangkan substansi dari Pasal yang diujikan
الزواج بين مختلفي الدين وآثاره في إندونيسيا (دراسة فقهية تحليلية)
Get PDFThe purpose of this study is to examine the law governing interfaith marriage in Indonesia and its implications for the validity of marriage. This research departs from the juridical-normative approach. The data were gathered through an examination of the Marriage Law and a series of regulations, including fatwas issued by the Indonesian Ulema Council (MUI) and the opinions of classical fiqh scholars on interfaith marriages. The result of this study indicates that the Marriage Law does not confirm the validity of interfaith marriages, while the fatwa of MUI and the Compilation of Islamic Law confirm that the marriage is invalid. This illegitimacy results from the application of the principle of safeguarding the public interest and avoiding harm, particularly with regard to religion. The implication is that marriages between Muslims and non-Muslims are considered illegal throughout Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum perkawinan beda agama di masyarakat Indonesia, serta implikasinya pada keabsahan perkawinan tersebut. Penelitian ini beranjak dari pendekatan yuridis-normatif. Data dikumpulkan dengan cara menelaah Undang-Undang Perkawinan, serta serangkaian peraturan di bawahnya (termasuk fatwa Majelis Ulama Indonesia dan pendapat-pendapat ulama fikih klasik) yang berkaitan dengan pernikahan lintas agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan keabsahan pernikahan beda agama, sedangakan peraturan di bawahnya, yaitu: fatwa Majlis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Indonesia menegaskan bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Ketidakabsahan ini berasal dari penerapan prinsip menjaga kemaslahatan umat dan menghindari kerusakan, terutama menjaga agama. Implikasinya, pernikahan ummat Islam dengan nonmuslim dianggap tidak sah di seluruh Indonesia.هدف هذا البحث لدراسة مكثفة في تحليل القانوني الفقهي بأمر زواج بين المسلمين والديانات الأخرى في مجتمعات إندونيسي، وإبراز الآثار المترتبة من نوع هذا الزواج. واعتمد من خلال هذا البحث بالمنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستقرائي معًا في تناول قانوني الزواج بين مختلفي الدين وحقيقته، ثم استقراء قانون الزواج المطبق من خلال إبراز المشاكل التي فيه والإجابة عنها. ويحصل هذا البحث على نتائج عديدة ومن أبرزها أن قانون الزواج لا يؤكد بصحة الزواج بين الأديان، أما الفتوى مجلس العلماء الإندونيسي وتمشيا مع قرار مجموعة الأحكام الإسلامية يؤكد ببطلان زواج المسلمين من الديانات الأخرى، وذلك لأجل باب جلب مصالح الأمة ودرء المفسدة، وأيضا سد الذريعة في حماية الدين، ومن الآثار المترتبة في نوع هذا الزواج عدم صحة الزواج عند كل الأديان في إندونيسيا
Tradisi Melepas Ayam di Perempatan Jalan Sebelum Pernikahan Perspektif Islam: Studi Desa Palbapang Bantul Yogyakarta
Get PDFPerkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat yang tidak dapat lepas dari tradisi yang dimodifikasi sesuai dengan ajaran yang diyakini oleh komunitas masyarakat tertentu. Seperti adat yang sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Tradisi tersebut adalah melepas ayam di perempatan jalan tertentu ketika pengantin melakukan perjalanan menuju tempat resepsi pernikahan (walimatul ‘ursy). Melihat persoalan di atas, timbul kesan bahwa ada kewajiban tambahan bagi masing-masing pengantin di luar apa yang telah diajarkan dalam syari’at Islam. Sehingga secara sepintas terkesan hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam dalam kerangka Ushul Fiqh yang tergolong dalam ‘urf fasid, yaitu kebiasaan yang tidak selaras dengan al-Qur’an dan al-Hadis, atau setidaknya menyulitkan masyarakat Desa Palbapang dalam melakukan perjalanan menuju lokasi resepsi pernikahan. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa yang ada dan merumuskan suatu masalah untuk selanjutnya dianalisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan tolak ukur norma agama melalui penilaian terhadap nash-nash al-Qur’an dan al-Hadis. Serta sumber lain yang dapat dijadikan sebagai pembenar dan pemberi batasan terhadap pokok masalah yang menjadi pokok bahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu benar, selaras atau tidak dengan syara’
MENERIMA PERNIKAHAN SESAMA JENIS DALAM ISLAM: Telaah Pemikiran Jahangir dan Abdullatif
Get PDFThis article explains about Jahangir and Abdullatif’s view on same-sex marriage. T They argued that the Qur’an itself keeps silent on the status of same-sex union. The prohibition of same-sex union commonly adopted by Muslims is a product of the limitation of ijma (Muslim consensus) and Qiyas (deductive reasoning) as the main method of the formulation of Islamic law, and the bias of Muslim orthodoxy. Therefore, they proposed an idea that same-sex unions in Islam can be carried out by considering the broad principle of dignity and based on human affection.Artikel ini membahas tentang pendapat Jahangir dan Abdullatif tentang pernikahan sesama jenis. Kedua pemikir ini berpendapat bahwa al-Qur’an sejatinya tidak memberikan pendapat tentang status pernikahan sesama jenis. Menurut keduanya, larangan menikah sesama jenis yang menjadi pendapat umum umat Islam merupakan hasil dari keterbatasan ijma’ dan qiyas, sebagai metode utama dalam formulasi hukum Islam, ditambah dengan adanya bias ortodoksi. Oleh karena itu, keduanya mengusulkan pemikiran tentang perlunya mempertimbangkan prinsip umum tentang martabat manusia dan kasih sayang. Dengan cara seperti itu, pernikahan sesama jenis dapat diakomodir
Keadilan Gender dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis
Get PDFThis study aims to examine the justice toward women in Islamic inheritance system with a historical-sociological approach. The research method used in this research is descriptive qualitative research as an effort to understand the concepts found in a research process, using content analysis techniques and library research. From this research, it is found that according to the sociological-historical approach, the inheritance of women in Islam is not initially regulated and only applies based on customs. In pre-Islamic times, women did not have inheritance rights, even as inheritance for their closest men. that the revelation of the verse regarding Islamic inheritance did not just appear, but as a response to traditions and problems in pre-Islamic Arab society. The provision for the distribution of inheritance 2:1 is not a courtesy and universal provision. This provision cannot justify that the text is clear. The right or wrong of this provision must be measured to what extent it reflects the value of justice and equality as muhkam and universal principle. The inheritance verse makes the Arab community aware that women are not objects of inheritance; but, instead inheritance subjects like men who have the right to inherit and be inherited. So that the verse about inheritance in Q.S. An Nisa (4): 11-12, this is an effort to improve the position of women in society by adjusting the sosial conditions of society according to the era so that the distribution of inheritance 2:1 is not justice, if, it is synchronized with the current sosial phenomena