UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, Yogyakarta: E-Journal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Not a member yet
1161 research outputs found
Sort by
Otoritas dan Kewenangan Mediator Non-Hakim Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Peradilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta
Get PDFKonflik yang terjadi ada yang dapat terselesaikan dengan baik oleh masing-masing pihak, namun juga banyak yang berujung menjadi sengketa di meja hijau. Penyelesaian melalu jalur litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan. Penyelesaian model ini acapkali menimbulkan rasa ketidak adilan, karena secar prinsip litigasi melahirkan kemenganagan bagi satu pihak dan loss bagi sebagian yang lain. Peradilan Agama, sebagai salah satu institusi penegak hukum di Indonesia, yang memiliki fungsi judicial dalam sengketa hukum keluarga dan sengketa hukum ekonomi syariah. Sebagaiaman yang diatur dalam Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamali meliputi perkara-perkara perkawinan, waris, wasiat, Hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Proses penyelesaian alternatif ini belum dianggap sebagai bentuk termudah dalam mengurai perselisihan, terlebih terkait dengan sengketa dalam keluarga dan bisnis syariah. Untuk itu ada beberapa alasan penting dari keterlibatan mediator profesional sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA tersebut, yaitu; Pertama, eksistensi mediator non-hakim dalam menyelesaikan sengketa-sengketa keluarga dan bisnis syariah dapat lebih maksimal baik dalam jalur peradilan maupun di luar peradilan. Kedua; Kekuatan prosedur mediasi non-hakim, semestinya dapat lebih memberikan peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan. Ketiga; lartar belakang pendidikan serta wawasan mediator profesional pada prinsipnya akan dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam mengupayakan perdaiaman dari para pihak
PENGELOLAAN HARTA PUSAKA TINGGI DI MINANGKABAU: Studi Kasus di Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatra Barat
Get PDFA change in the management of pusaka tinggi (high heritage assets) in Nagari Kubang Putiah, Minangkabau, prompted this research. This article examines the position of pusaka tinggi in Nagari Kubang Putiah, as well as whether high inheritance management in Nagari Kubang Putiah is governed by Islamic law. The primary data came from interviews, while the secondary data came from literature studies on high heirlooms in Kubang Putiah. The findings show that, first, the position of high heirloom in Nagari Kubang Putiah is as a customary inheritance; second, the management of high heritage assets in Kubang Putiah has changed, not following the applicable provisions; and third, the management of high inheritance assets is following Islamic law, such as hibah (grants). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu perubahan pengelolaan harta pusaka tinggi di Nagari Kubang Putiah, Minangkabau. Artikel ini menganalisis bagaimana kedudukan harta pusaka tinggi di Nagari Kubang Putiah, apakah pengelolaan harta pusaka tinggi di Nagari Kubang Putiah itu sesuai dengan Hukum Islam. Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan. Sumber data primer diperoleh dari wawancara, sedang data sekunder dari kajian literatur yang terkait dengan harta pusaka tinggi di Kubang Putiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kedudukan harta pusaka tinggi di Nagari Kubang Putiah adalah sebagai harta waris adat; kedua, pengelolaan harta pusaka tinggi di Kubang Putiah mengalami perubahan; ketiga, dari perspektif hukum Islam, pengelolaan harta pusaka tinggi dapat disamakan dengan harta hibah
Perkembangan Perbankan Syariah di Timur Tengah dan Pakistan
Get PDFPerbandingan pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia dengan daerah Timur-Timur serta Pakistan memberikan gambaran yang sangat berbeda. Mengapa tidak, harus diakui negara-negara di bagian Timur Tengah merupakan negara pelopor pertumbuhan perbankan syariah. Sehingga sangat tidak diherankan jika perkembangannya juga begitu pesat di Timur Tengah dibandingkan di Indonesia. Begitu juga dengan dorongan-dorongan dari berbagai pihak baik pemerintah maupun warga negaranya. Di Pakistan dukungan dari pemerintah begitu kuat dengan dilakukan pelarangan penggunaan sistem perbankan konvensional. Seiring dengan perkembangan perbankan syariah tersebut, tingkat penerimaan dari masyarakat juga begitu meningkat. Meskipun dibersamai oleh pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa perbankan syariah hanya merupakan labelisasi semata. Kata Kunci: Perbankan Syariah; Sejarah; Perkembangan; Timur Tengah dan Pakista
Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics
Get PDFDalam perspektif etika lingkungan, manusia harus memperlakukan alam tidak semata-mata dalam kaitannya untuk kepentingan dan kebaikan manusia. Nilai-nilai etika Islam seharusnya berorientasi untuk mengembangkan kesadaran bahwa pelestarian lingkungan juga untuk kepentingan seluruh makhluk yang berimplikasi pada terwujudnya konsep ekonomi hijau (green economics) dan implementasi etika bisnis Islam terhadap green economy dalam pengaturan lingkungan hidup di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan sifat penelitiannya adalah diskriptis analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Islam tidak memandang aktivitas bisnis hanya dalam tataran kehidupan dunia sebab semua aktivitas dapat bernilai ibadah jika dilandasi dengan aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah. Etika bisnis Islam adalah tuntutan yang harus dilaksanakan oleh pelaku bisnis dalam menegakkan konsep keseimbangan ekonomi. Bisnis yang berdasarkan etika akan menjadikan sistem perekonomian akan berjalan secara seimbang. 2) Implementasi green economy adalah implementasi energi terbarukan, green economy merupakan rezim ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetraan sosial, dan sekaligus mengurangi resiko lingkungan secara signifikan, dikarenakan green economy adalah perekonomian yang rendah karbon dan tidak menghasilkan emisi serta polusi lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial
Analisis Yuridis terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi
Get PDFLambannya kinerja dan inefisiensi dalam aktivitas birokrasi salah satunya diakibatkan jumlah struktur organisasi Kementerian atau kabinet yang tidak ideal. Selain itu, ada indikasi lain yang menyebabkan kinerja atau aktivitas birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian jauh dari ekpektasi yakni masih kentalnya unsur Politik dalam proses pengisian jabatan Menteri, Wakil Menteri dan posisi strategis lainnya mengingat sistem kepartaian yang dianut sistem multipartai. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisa dan memberikan rekomendasi penataan struktur organisasi Kementerian yang ideal serta untuk mengetahui proses dan dinamika pengangkatan Menteri Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil Penelitian menunjukan perlu dilakukan restrukturisasi dengan format hanya ada beberapa Kementerian yang mengurusi urusan pemerintahan, dengan begitu struktur organisasi Kementerian secara vertikal akan ikut ramping. Dinamika pengangkatan Menteri, tatkala Presiden harus memilih kandidat Menteri negara secara selektif dengan mengedepankan kriteria yang memiliki integritas dan kapasitas yang mumpuni calon Menteri. Namun Presiden berada dalam keadaan ambivalen karena sistem multipartai yang membuat Presiden harus berkoalisi dengan Partai Politik yang berada di Parlemen guna mendapat suara mayoritas. Lantas dengan cara berkoalisi Presiden akan membagikan jatah menteri pada Partai Politik pendukung
Tinjauan Yuridis terhadap Pengadaan Vaksin Covid-19 Sebagai Upaya Penanganan Keadaan Darurat di Indonesia
Get PDFMenghadapi pandemi Covid-19, Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk dapat menghentikan penyebaran dan penularan virus Covid-19. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah melalui upaya pengadaan vaksin Covid-19 melalui prosedur pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat memiliki prinsip efektif, efisien dan akuntable, namun di sisi lain pengawasan masyarakat berpotensi tereduksi dengan alasan prinsip-prinsip tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana tata cara pengadaan vaksin Covid-19 dalam upaya penanganan keadaan darurat, selanjutnya bagaimana urgensi pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis positivistis. Tulisan ini memperlihatkan bahwa tata cara pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19 berpedoman pada tata cara dan aturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat yang ditentukan oleh Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19, masyarakat berperan sebagai pengawas eksternal dalam pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19
Urgensi Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi
Get PDFHarus diakui, memasuki usianya yang ke-14 tahun Mahkamah Konstitusi, kita masih tetap dalam fase pencarian format ideal pelembagaan MK. Sejak awal berdirinya pada tahun 2004, MK telah memberikan warna baru bagi perwujudan negara hukum di Indonesia, tidak berhenti sampai disitu, MK telah juga membuka ruang perdebatan baru yang dalam dan substantif di kalangan ahli hukum tata negara. Bagaimana tidak, kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang dibuat oleh presiden dan DPR (lembaga negara konstitusional yang mendapat mandat lansung dari rakyat), adalah konstruksi baru yang sebelumnya tidak dikenal dan bahkan cenderung di haramkan dalam masa Trias Politika. Rumus dasarnya, bahwa masing-masing kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) itu terpisah dan tidak boleh saling mencampuri. Namun MK bukanlah tanpa cacat sama sekali, dari aspek struktur, sudah ada dua hakim MK yang saat ini mendekam di penjara karena terbukti melakukan korupsi. Ditambah lagi dengan berbagai pelanggaran etik yang dilakukan oleh beberapa hakim lain. Sedangkan dari aspek kewenangan, sudah banyak pihak yang mengkritisi beberapa keputusan MK yang dinilai tidak lagi berpihak pada keadilan. Pada mulanya, Komisi Yudisial diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, namun melalui putusannya sendiri, MK membatalkan kewenangan tersebut sehingga saat ini, pengawasan hanya dilakukan oleh internal kelembagaan MK sendiri. Tulisan ini akan mengkaji lebih jauh urgensi pengawasan hakim MK oleh Komisi Yudisial. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif
Polemik Tidak Dipulangkannya Kembali WNI Eks-ISIS ke Indonesia ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif
Get PDFIndonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Disamping itu Indonesia juga merupakan negara hukum. Maka menjadi suatu keniscayaan bagi negara untuk menjalankan segala aktivitas kenegaraan berdasar pada hukum, tak terkecuali dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Pro-kontra terjadi ketika negara telah memutuskan untuk tidak memulangkan kembali WNI eks-ISIS ke Indonesia. Tidak dipulangkannya kembali WNI eks-ISIS ibarat dua sisi koin yang saling bertolak belakang. Disatu sisi WNI eks-ISIS tidak dipulangkan sebagai akibat dari adanya pembatasan hak oleh negara. Disisi lain, WNI eks-ISIS tidak dipulangkan sebagai akibat dari pengangkangan atas hak beragama yang telah dijamin oleh negara. Pembatasan hak yang dilakukan oleh negara adalah legal atau sah secara hukum, meski pembatasan tersebut dinilai berlebihan oleh sejumlah pihak
Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan
Get PDFKekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak-hak asasi yang dimiliki perempuan sebagai seorang manusia. Berbagai bentuk kekerasan kepada perempuan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat, dari mulai kekerasan luring yang memerlukan kontak fisik hingga kekerasan daring melalui media virtual. Penegakan hak asasi perempuan tentulah harus dilaksanakan sesuai dengan amanat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang tidak membolehkan adanya diskriminasi pada suatu kaum tertentu. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat mendorong pemerintah untuk menetapkan suatu Undang-Undang yang dapat berlaku secara luas dalam rangka menghapuskan berbagai macam kekerasan. Rancangan UndangUndang Penghapusan Kekerasan Seksual telah berulang kali masuk dalam Program Legislasi Nasional, tetapi hingga kini belum terbentuk suatu Undang-Undang yang sah sebagai tonggak penegakan keadilan yang akan menjadi dasar dalam memberikan sanksi pada pelaku kekerasan seksual dan juga memberikan perlindungan kepada korban. Oleh karenanya, penting untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini agar dapat menekan maraknya kekerasan yang terjadi terhadap perempuan
Menyelamatkan Korban dari Jerat UU ITE: Studi Kasus Baiq Nuril Maknun dan Relevansinya Bagi Penguatan Peran Pemerintah Melindungi Pelapor Tindak Asusila
Get PDFPermasalahan yang terjadi pada Baiq Nuril Maknun (BNM) mendapat respon yang kuat dab beragam dari masyarakat. Satu sisi menganggap permasalahan BNM adalah pelanggaran terhadap UU ITE. Disisi lain, permasalahan yang dihadapi oleh BNM adalah korban pelecehan seksual. Artikel ini merupakan studi kasus pada BNM. Paper ini fokus pada peran pemerintah dalam melindungi secara hukum pelapor dan korban tindak asusila sehingga korban terlindungi dan terhindar dari kriminalisasi. Penelitian yurisdis normatif ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaku tindak pidana asusila memanfaatkan celah hukum UU ITE sehingga justru membuat BNM menjadi bersalah sesuai konteks hukum formal, meskipun dalam hal ini sebenarnya BNM dapat tidak terjerat UU ITE apabila ada peran pemerintah dalam membangun norma hukum dalam UU ITE. Peran pemerintah yang lebih kuat tersebut yaitu dengan membuat mekanisme pelaporan yang mudah dan efektif. Pemerintah juga harus membuat pedoman mekanisme pelaporan yang tersosialisasi menyeluruh, mudah diakses, dan mudah dipahami. Lebih penting lagi, pemerintah harus melindungi pelapor selama kedudukan pelapor masih menjadi pelapor, saksi, atau korban