UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, Yogyakarta: E-Journal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Not a member yet
1161 research outputs found
Sort by
AWAL WAKTU SHALAT SUBUH DI DUNIA ISLAM
Get PDFHingga saat ini, persoalan awal waktu salat merupakan kajian yang masih terlantar. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa objek kajian astronomi Islam yang paling diminati adalah persoalan awal bulan kamariah, sedangkan awal waktu salat kurang diminati. Kondisi ini dapat dimaklumi karena yang sering muncul permasalahan adalah penentuan awal bulan kamariah, khususnya penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Sementara itu awal waktu salat dianggap tidak ada masalah dan “final”. Apalagi di tengah-tengah masyarakat beredar jadwal waktu salat abadi. Akan tetapi, sejak adanya tulisan Mamduh Farhan al-Buhairi yang berjudul “Salah Kaprah Waktu Subuh” dimuat majalah Qiblati secara bersambung, keraguan umat Islam tentang awal waktu salat Subuh mulai nampak di permukaan. Berbagai kegiatan dan diskusi diadakan untuk mengkaji ulang anggitan fajar yang selama ini sudah menyatu dalam keyakinan umat Islam. Artikel ini hendak mendiskusikan dan sekaligus mendialogkan pandangan para ulama dan kalangan ilmuan (para ahli astronomi) Islam tentang awal waktu Shalat Subuh yang berkembang di dunia Islam
ISLAM DAN CIVIL SOCIETY PERSPEKTIF USHUL FIKIH
Get PDFTerm atau konsep civil society merupakan konsep yang berasal dari Barat sehingga konsep tersebut tentu tidak akan pernah bisa ditemukan dalam khazanah pemikiran Islam. Oleh karena itu, beberapak kalangan menolak konsep civil society, namun sebagian yang lain justru ikut memperjuangkan terwujudnya civil society dalam masyarakat muslim. Penolakan dan penerimaan terhadap konsep civil society ini tidak terlepas dari pemahaman yang berbeda atas konsep tersebut. Kalangan yang menolak konsep civil society pada umumnya berpandangan bahwa konsep tersebut bukanlah konsep yang baik untuk diterapkan di negara- negara muslim. Selain itu, kalangan yang menolak konsep civil society juga melihat bahwa Islam memiliki konsep bermasyarakat yang jauh lebih baik, yakni masyarakat ideal (khair al-ummah), sebagaimana telah dicontohkan oleh rasul dalam kehidupan bersama di Madinah. Di sisi lain, kalangan yang menerima konsep civil society dan bahkan berusaha untuk mewujudkan konsep tersebut dalam masyarakat muslim berpandangan bahwa prinsip dasar yang terdapat pada konsep civil society sebenarnya sama, atau paling tidak memiliki kemiripan, dengan konsep masyarakat idel (khair al-ummah). Artikel ini hendak mendiskusikan konsep civil society yang berkembang dalam dunia muslim. Artikel ini akan difokuskan pada bagaimana para ilmuan Islam memandang dan menyikapi venomena maraknya gerakan civil society di berbagai negara Islam. Selain itu, artikel ini juga ingin menyoroti kemungkinan dilakukannya qanunisasi hukum Islam dalam sebuah masyarakat yang menganut konsep civil society
Hukum Jual Beli Air Susu Ibu Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik
Get PDFIn the view of the fuqoha, the practice of buying and selling breast milk is different about whether it is permissible or not. Imam Abu Hanifah is of the opinion that breast milk should not be traded because it includes human flesh. Meanwhile, Imam Malik is of the opinion that breast milk may be traded for sacred reasons. In this case the author uses the library research method-qualitative by using the theory of ta'arud fair and maslahah mursalah. The results of this study determined that the law of buying and selling breast milk both had in common, namely using the qiyas method. In this case, Imam Abu Hanifah sees the buying and selling of breast milk more on the sanctity of objects and the harm that occurs when this sale and purchase is carried out. Meanwhile, Imam Malik sees it from the side of the benefit of goods being traded.
Agama dan Dakwah Digital: Membentuk Karisma Online melalui Personal Minning
Get PDFArtikel ini menyelidiki konstruksi dan transmisi karisma melalui saluran online dan perannya dalam pembentukan identitas keagamaan. Max Weber's mengamati bahwa karisma mendiami hubungan antara seorang pemimpin dan pengikutnya, peneliti berpendapat untuk melihat ulang secara kritis dari model teoretis di abad kedua puluh satu bentuk virtual dari perjumpaan sosial. Peneliti memokuskan analisis pada jemaah muslim di Indonesia dan khususnya pada seorang pemimpin berpengaruh bernama Abdullah Gymnastiar (Aa Gym). Menggunakan digital metode etnografi, peneliti menunjukkan bagaimana Aa Gym mengkonstruksi karisma online dan bagaimana komunitas/jemaahnya secara virtual terbentuk seputar klaim karismatiknya. Peneliti menggambarkan bagaimana secara virtual komunitas ini bersinggungan dengan dunia offline dan menemukan bahwa beberapa media yang dijalankan oleh badan usaha Aa Gym (MQ FM, DPU-DT, MQ Travel dan canal media sosial) dipenuhi dengan gaya karismatik yang khas yang bersinggungan berdasarkan hubungan ia dengan dakwah digital
Studi Perbandingan Pemikiran Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Asy-Syatibi, dan Ibnu Khaldun
Get PDFThe study of Islamic legal philosophy in the modern era has become an essential study along with the development of human needs for legal products in accordance with the context of the times. The focus of this article is to describe the differences in the philosophical thoughts of Islamic law from several figures, namely: al-Ghazali, Ash-Syatibi, and Ibn Khaldun. This article is library research with data sourced from primary books, then analyzed qualitatively using descriptive, analytical, and comparative approaches. The results of this study indicate that each thinker has different views in the discourse of Islamic legal philosophy as the basis for the existence or absence of Islamic law. Al-Ghazali and Ash-Syatibi believe that a law needs to be based on the existence of revelation so that there is no legal legitimacy if there is no text as its foundation. Al-Ghazali and Ash-Syatibi agreed with the existence of maslahah as the goal of enacting a law. Thus, the law determined based on the texts must be following maqashid ash-syari'ah, namely benefit. Meanwhile, Ibn Khaldun emphasized the portion of reason in understanding God's message from the Prophet
Productive Zakat as Economic Empowerment Mustahiq Amil Zakat Institute Daarut Tauhid Peduli Lampung
Get PDFAbstract: Poverty is not just an individual or personal problem, but poverty is a common problem. The Amil Zakat Institute Daarut Tauhid Cares Lampung with the productive zakat program must be able to answer these problems. This study aims to determine the mechanism and pattern of productive zakat empowerment applied by LAZ Daarut Tauhid Peduli Lampung and want to know its impact on mustahik. This type of research is a field research conducted at LAZ Daarut Tauhid Peduli Lampung. The results of this study are the mechanisms and patterns used for empowerment in LAZ Daarut Tauhid Lampung are using the Economic Care program (Misykat program, Independent Cattle Village, and Independent Farming Business), this program focuses on capital loans in helping Mustahik's economic empowerment. The Economic Care Program is beneficial for the economic empowerment of Mustahik (increasing income, knowledge, independence and independence).Abstrak: Kemiskinan bukan hanya permasalahan individu atau personal, tetapi kemiskinan merupakan permasalahan bersama. Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Lampung dengan adanya program zakat produktif harus mampu untuk memjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan pola pemberdayaan zakat produktif yang duterapkan oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat) Daarut Tauhid Peduli Lampung dan ingin mengetahui dampaknya terhadap mustahik. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di LAZ (Lembaga Amil Zakat) Daarut Tauhid Peduli Lampung. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme dan pola yang digunakan untuk pemberdayaan di LAZ (Lembaga Amil Zakat) Daarut Tauhid Lampung adalah menggunakan program Peduli Ekonomi (program Misykat, Desa Ternak Mandiri, dan Usaha Tani Mandiri), program ini terfokus pada pinjaman modal dalam membantu pemberdayaan ekonomi Mustahik. Program Peduli Ekonomi bermanfaat bagi pemberdayaan ekonomi para Mustahik (peningkatan pendapatan, pengetahuan, kemandirian dan kemndirian)
Optimizing Personal Data Protection Legal Framework in Indonesia (a Comparative Law Study)
Get PDFThis study explores the protection of personal data-appealing discourse these days. Globally, 132 countries already have special arrangements to protect personal data. The Bill on the Protection of Personal Data in Indonesia is already in the National Legislation Program. Indonesia does not yet have special regulations regarding protecting personal data. Furthermore, it also discussed personal data protection regulations in several countries, both Europe and Asia. This study uses a comparative study that compares personal data protection among countries for further studies on what matters should be included in the Data Protection Bill for Indonesia. The study showed that personal data protection arrangements certainly differ. Most Data Privacy Protection regulates the same stuff, such as principles, protection mechanisms, rights of data subjects, transfers to third countries, and sanctions. It also showed that the regulation of Personal Data Protection in Indonesia is still not adequately controlled compared to the regulations in other countrie
Perlidungan Hukum bagi Nasabah BMT (Baitul Maal wat Tamwil) Melalui Pembentukan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
Get PDFThe presence of BMTs as MFIs in Indonesia has colored economic growth as supporting funding for the small and medium enterprise sector. The status of BMT legal entities in Indonesia is the majority as cooperative legal entities, but there are also those that are PT legal entities, foundations, and not yet legal entities, in customer protection. There are two protection models, namely implicit deposit protection and explicit deposit protection. The implicit protection model is carried out through supervision of banks, while explicit supervision is carried out by the deposit insurance agency. Until now, the existence of LPS for BMT has not been known, although in Article 19 of Law no. 1 of 2013 stipulates that MFIs can also establish deposit insurance institutions (LPS). This research is a normative legal research that refers to various sources of primary legal materials and tertiary legal materials. The conclusion of this paper is, Legal protection for BMT customers is contained in Article 54 of Law no. 25 of 1992 regarding settlements in conditions where cooperatives experience dissolution. In addition to Law no. 1 of 2013 legal protection for customers is regulated in Article 24 and Article 25, and complaint services are regulated in Article 26. However, legal problems for BMTs are not only in explicit customer protection but in the form of BMT itself there is no regulation that stipulates that BMTs must what kind of legal entity? The government should have issued special rules for BMTs considering that BMTs are in principle different from cooperatives. BMT carries out two functions, namely collecting ZIS and running business in the micro sector
Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah
Get PDFPertambangan Mineral dan Batubara menimbulkan problematika penerapan Izin Usaha Pertambangan pada Otonomi Daerah dan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang ditimbulkan terhadap Izin Usaha Pertambangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui problematika penerapan Izin Usaha Pertambangan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Otonomi Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (Kepustakaan), baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Otonomi Daerah, menjadikan pemerintah daerah tidak bisa mengkontrol kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Dampak buruk bagi tata kelola pertambangan nasional. Dikarenakan pengawasan terhadap daerah tambang, Pemerintah Daerah keterjangakauan pengawasan pada wilayah Tambang dari pada Pemerintah Pusat. kewenangan antara Pemerintah pusat dan Daerah harus mempunyai rasa keadilan tersebut. Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi sumber daya alam antardaerah dan pembagian keuangan pusat dan daerah dirasa tidak adil untuk pemerintah daerah penghasil tambang. Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, tidak mengakomodir kepentingan daerah penghasil, semua Izin Usaha Pertambangan dialihkan ke Pemerintah Pusat
WHEN RELIGIOUS JUDGES PROTECT CHILDREN'S RIGHTS: Case of Divorce in Padangsidempuan Religious Court
Get PDFIn a marriage, a parent is the primary party that fulfills children's rights, but in reality, not all marriages end in ideal conditions. In many divorces, children's rights are jeopardized. This paper aims to study how children's rights are fulfilled at the hands of the Padangsidimpuan Religious Courts. Data for this study were collected through in-depth interviews, while secondary data was obtained from the case register files at the Padangsidimpuan Religious Court. After conducting research, it was found that the majority of wives who filed for divorce at the Padangsidimpuan Religious Court mostly did not include the rights of the children in their petition. In deciding this case, the judge at the Padangsidimpuan Religious Court followed existing regulations. The verdict always refers to the posita. However, apart from that, many judges also advise the litigants to include children's rights in the posita lawsuit therefore their rights can be protected by a judge's decision.[Dalam sebuah perkawinan, orang tua seharusnya menjadi pihak utama yang memenuhi hak-hak anak, tetapi ternyata tidak semua pernikahan baik-baik saja. Banyak terjadi perceraian yang mengancam hak anak. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana terpenuhinya hak-hak anak di Pengadilan Agama. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara melakukan wawancra mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari berkas-berkar register perkara di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Setelah melakukan penelitian didapatkan fakta bahwa mayoritas istri yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Padangsidimpuan hanya mengajukan gugat cerai belaka tanpa turut menyertakan hak anak yang di bawah pengasuhannya.Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam memutuskan hal tersebut konsisten dengan regulasi yang ada. Putusan selalu merujuk posita. Namun ternyata selain itu, banyak juga hakim yang menyarankan kepada pihak yang berperkara untuk memasukkan hak-hak anak dalam posita gugatan agar dapat dilindungi haknya oleh putusan hakim.