UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, Yogyakarta: E-Journal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Not a member yet
1161 research outputs found
Sort by
ISLAMIC LEGAL ETHICS TO MARITAL RAPE: Juxtaposing Mu’āsyarah bi al-ma’rūf and Ḍarār ma’nawi Principles
Get PDFThis paper points out the position of marital rape from the angle of Islamic legal reasoning. In the modern context, marital rape is a debated issue, particularly from a gender standpoint. By examining the legal sources in fiqh (such as the Qur'an, hadith, and the opinions of Islamic scholars), this study argues that marital rape is a violation of the principles of Islamic legal ethics. The act of marital rape is not in accordance with the principle of good relations (mu’āsyarah bi al-ma’rūf) because it causes ḍarār ma’nawi—psychological danger for the victim. In addition, marital rape denies the equality of biological rights between husband and wife.[Tulisan ini menjelaskan posisi perkosaan dalam perkawinan dari sudut pandang penalaran hukum Islam. Dalam konteks kontemporer perkosaan dalam perkawinan merupakan isu yang diperdebatkan, terutama dalam perspektif gender. Dengan menganalisis sumber-sumber hukumnya dalam fikih, seperti Qur’an, hadis serta ijtihad ulama, penelitian ini menunjukkan bahwa perkosaan dalam perkawinan merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Perbuatan marital rape tidak sesuai dengan prinsip hubungan yang baik (mu’āsyarah bi al-ma’rūf) karena menimbulkan ḍarār ma’nawi yakni bahaya secara psikis bagi korban. Selain itu, perkosaan dalam perkawinan menafikan kesetaraan hak penyaluran biologis antara suami-istri.
Trends in Green Banking as Productive Financing in Realizing Sustainable Development
Get PDFAbstract: Along with the strengthening of global attention to environmental issues, banks are transforming their behavior. Through the concept of Green Banking, banks are required to ensure that their operational activities are able to minimize the impact on the environment. This research is motivated by the operational practice of sharia banking in terms of financing distribution, where banks must begin to pay attention to the environmental impact of their operational activities. This research aim to identify the role of green banking as productive financing in realizing sustainable development. The research method used is a qualitative descriptive approach using library research. Based on the research that has been done, it can be seen that the implementation of green banking activities in sharia banking operations is still less than optimal, where the attention of the government and the policies that regulate the implementation of green banking are needed in order to optimize the contribution of banks to environmental protection and management efforts. The government also needs to continue to push for green growth as the main driver of city change from economic policies to people's lifestyles. With the achievement of optimal implementation of the green economy, it will have the potential to create new economic growth, create new jobs, and reduce poverty. Abstrak: Seiring dengan menguatnya perhatian dunia terhadap persoalan lingkungan, perbankan melakukan transformasi dalam perilaku kegiatannya. Melalui konsep Green Banking perbankan dituntut agar operasional kegiatannya mampu meminimalisir dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik operasional perbankan syariah dalam hal penyaluran pembiayaan, dimana bank harus mulai memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peranan green banking sebagai productive financing dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa penerapan kegiatan green banking pada operasional perbankan syariah masih kurang optimal, dimana perhatian pemerintah dan kebijakan yang mengatur tentang penerapan green banking sangat diperlukan guna mengoptimalkan kontribusi perbankan terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah juga perlu terus mendorong untuk menjadikan pertumbuhan hijau sebagai penggerak utama perubahan kota dari kebijakan-kebijakan perekonomian menjadi gaya hidup masyarakat. Dengan tercapinya penerapan ekonomi hijau yang optimal maka akan berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja baru, serta mengurangi kemiskinan.
Kompensasi Ganti Rugi Bunga dalam Perspektif Hukum Islam
Get PDFBunga (interesten) merupakan salah satu di antara tiga komponen ganti rugi karena wanprestasi. Pasal 1243-1252 KUH Perdata menjadi landasan yuridis ganti rugi yang disebabkan karena adanya wanprestasi, dalam Pasal tersebut dirinci tiga komponen ganti rugi yang meliputi, penggantian biaya (konsten), rugi (schade) dan bunga (interesten). Jika ditelisik dengan seksama dapat diketahui bahwa kerugian nyata yang benar-benar dialami oleh kreditur meliputi penggantian atas biaya (konsten) dan rugi (schade), sedangkan bunga (interesten) merupakan keuntungan yang diharapkan yang bersifat spekulatif, harus melalui perkiraan dan penakaran terlebih dahulu. Dalam penentuannya antara satu orang dengan orang yang lainnya akan berbeda persepsi dalam penentuan besaran ganti ruginya. Tulisan ini akan mendiskusikan mengenai ganti rugi bunga (interesten) atau keuntungan yang diharapkan ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif untuk menyesuaikan dengan ketentuan hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur’an, Hadis, Ijma’ Ulama serta kaidah-kaidah fikih yang relevan, selain itu juga menggunakan landasan yuridis dalam hukum positif yang berkaitan dengan pokok bahasan. Setelah dilakukan analisis secara mendalam dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam penggantian biaya (konsten) dan rugi (schade) dapat dimintakan ganti ruginya karena sifatnya nyata dan benar-benar telah dialami oleh kreditur tanpa melalui perkiraan dan penakaran terlebih dahulu, sementara ganti rugi bunga (interesten) atau keuntungan yang diharapkan dilarang dimintakan ganti ruginya karena adanya ketidakjelasan besaran keuntungan yang diharapkan tersebut
Potential Abuse of the Dominant Position of Indonesian Islamic Banks in Legal Perspective Business Competition
Get PDFAbstract: This objective study to examine the potential for abuse of the dominant position in Article 25 of Law no. 5/1999 in the context of business competition law against Bank Syariah Indonesia (Bank Syariah Indonesia). The Bank Syariah Indonesia merger is intended to increase the competitiveness of Islamic Commercial Banks (BUS) in providing services to customers so that they are equivalent to the services of conventional commercial banks. As is well known, the implementation of the Bank Syariah Indonesia merger has resulted in the potential for abuse of the dominant position in the Islamic banking industry, where Islamic commercial banks (BUS) have been reduced from 14 to 12. This activity also has the possibility of unfair business competition, which is clearly prohibited. according to Law no. 5/1999. The research method used is library research where the research is descriptive with a juridical-normative approach taken from secondary data through library research by analyzing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the study, it is understood that the potential for abuse of the dominant position in Bank Syariah Indonesia is not only seen from its competitors, namely other Islamic banks, but also must be seen from the perspective of customers and the community as service users also play an active role in assessing customer satisfaction based on their respective performances. banking sector. So far, based on the criteria of article 25 above, Bank Syariah Indonesia is very far from the potential for abuse of its dominant position, even though in its assessment Bank Syariah Indonesia is in a dominant position.Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi penyelahgunaan posisi dominan dalam pasal 25 UU No. 5/1999 dalam konteks hukum persaingan usaha terhadap Bank Syariah Indonesia (Bank Syariah Indonesia). Merger Bank Syariah Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing Bank Umum Syariah (BUS) dalam memberikan pelayanan kepada nasabah agar setara dengan pelayanan bank umum konvensional. Seperti yang diketahui, penyelenggaraan merger Bank Syariah Indonesia ini menyebabkan potensi terjadinya penyalahgunaan posisi dominan dalam industri perbankan syariah, di mana bank umum syariah (BUS) menjadi berkurang, dari 14 menjadi 12. Kegiatan ini juga mempunyai kemungkinan terjadinya tindak persaingan usaha tidak sehat yang secara jelas dilarang sesuai UU No. 5/1999. Metode penelitian yang digunakan merupakan library research di mana penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif yang diambil dari data sekunder melalui riset kepustakaan dengan menganalisis data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa potensi penyalahgunaan posisi dominan pada Bank Syariah Indonesia tidak melulu dilihat dari pesaingnya, yaitu bank-bank syariah lain, tetapi juga harus dilihat dari perspketif nasabah dan masyarakat sebagai pengguna layanan juga turut berperan aktif dalam melakukan penilaian kepuasan konsumen berdasarkan kinerja masing-masing perbankan.Adapun Bank Syariah Indonesia sejauh ini berdasarkan kriteria pasal 25 di atas, sangat jauh dari potensi penyalahgunaan posisi dominannya, meskipun dalam peniliannya Bank Syariah Indonesia berada pada posisi dominan
Keberlakuan Peraturan Dalam Undang-Undang Yang Tidak Kunjung Diterbitkan Peraturan Pemerintah Sebagai Peraturan Pelaksanaannya
Get PDFThe conception of the rule of law, in the life of the state must be in accordance with the law. law is important. Regarding the Law on delegating detailed rules to the PP, it indicates that the Law and the Government Regulations become a single entity that makes the law clear, so that when a Law is not visited, it raises questions about the applicability of the Act. The formulation of the problem arises; How to apply the law that has not been issued by PP? What emerges from the Law for which the PP has not yet been issued? The method used is normative juridical, literature review is the focus of data collection and collection. This study concludes that a law whose PP has not been issued does not hold back the validity of the delegated law because the benchmark is that it is signed by the president or not signed for 30 days if it has been promulgated in the state gazette. The implication of enactment of a law that does not yet have a PP can affect the legal politics of the law that is not in accordance with what is desired and hampers its effectiveness. In addition, it is possible for violations to occur in the application of the law due to unclear regulations
PENGEMBANGAN TEORI MAQASHID SYARI’AH DALAM KONTEKS MODERNITAS: STUDI PEMIKIRAN HUMANISME GUS DUR
Get PDFMaqashid syariah sebagai sebuah teori menempati posisi penting dalam penggalian hukum islam dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan pembentukan hukum islam. Perkembangan zaman menuntut pengembangan teori maqashid syariah agar islam shalih fi kulli zaman wa makan. Pengembangan maqashid syariah akan mencapai kemaslahatan bagi manusia yang hidup di era modern ini. Pengembangan konsep maqashid syariah, salah satunya dapat dilakukan dengan pemenuhan hak-hak kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh konsep humanisme. Humanisme adalah paham atau pandangan mengenai manusia dan martabat-martabatnya. Tulisan ini mencoba untuk menggali bagaimana pengembangan konsep maqashid syariah melalui kajian humanisme. Tulisan ini fokus mengkaji konsep humanisme Gus Dur dengan beberapa pertimbangan. Pertama, Gus Dur merupakan tokoh Humanisme sekaligus tokoh Agama. Kedua, konsep humanisme Gus Dur didasarkan pada pemuliaan terhadap manusia sebgai kholifah fil ardl yang memiliki tugas mengupayakan kesejahteraan manusia, dan kesejahteraan tersebut dapat dicapai dengan pengembangan konsep maqashid syariah. Konsep Humanisme Gus Dur didasarkan pada pemenuhan hak-hak dasar manusia dan pengembangan struktur masyarakat yang adil. Konsep pengembangan maqashid syariah dalam humanisme Gus Dur adalah merujuk pada hak-hak asasi manusia diatas, yaitu hifdz-nafs atau hak hidup yaitu terjaminnya keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum;hifdz-din atau hak kebebasan beragama atau kepercayaan yaitu terjaminnya keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama; hifdz-nasl yaitu terjaminnya keselamatan keluarga dan keturunan, hifdz-mal yaitu terjaminnya keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum; dan keselamatan profesi, hifdz-’aql tercermin dalam hak untuk mendapatkan pendidikan
AWAL WAKTU SHALAT SUBUH DI DUNIA ISLAM
Get PDFHingga saat ini, persoalan awal waktu salat merupakan kajian yang masih terlantar. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa objek kajian astronomi Islam yang paling diminati adalah persoalan awal bulan kamariah, sedangkan awal waktu salat kurang diminati. Kondisi ini dapat dimaklumi karena yang sering muncul permasalahan adalah penentuan awal bulan kamariah, khususnya penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Sementara itu awal waktu salat dianggap tidak ada masalah dan “final”. Apalagi di tengah-tengah masyarakat beredar jadwal waktu salat abadi. Akan tetapi, sejak adanya tulisan Mamduh Farhan al-Buhairi yang berjudul “Salah Kaprah Waktu Subuh” dimuat majalah Qiblati secara bersambung, keraguan umat Islam tentang awal waktu salat Subuh mulai nampak di permukaan. Berbagai kegiatan dan diskusi diadakan untuk mengkaji ulang anggitan fajar yang selama ini sudah menyatu dalam keyakinan umat Islam. Artikel ini hendak mendiskusikan dan sekaligus mendialogkan pandangan para ulama dan kalangan ilmuan (para ahli astronomi) Islam tentang awal waktu Shalat Subuh yang berkembang di dunia Islam
Praktik Rukun Qauli Dalam Salat Bagi Difabel Wicara Perspektif Abu Hanifah dan Asy-Syafi’i
Get PDFIn Fiqh, there is no sufficient discussion about the prayer of the speech disabled. Even though there is no specific and detailed discussion regarding the law of prayer for speech disabled people (pillars that cannot be carried out by speech disabled people). In this case there is a difference of opinion between Abu Hanifah and ash-Shafi'i. The type of research used is Library Research, which uses literature in the form of books, books, journals, dictionaries, literature related to the object of study. The nature of this research is descriptive, comparative, analytic, namely explaining, explaining, and analyzing as well as comparing the legal istinbath method used by two jurists. The results of this study indicate that Abu Hanifah and asy Syafi'i have different opinions regarding the pillars of qauli in carrying out prayers. In this case, Abu Hanifah is of the opinion that surah al-Fatihah is not included in the pillars of prayer, but what is included in the pillars of prayer is reading the verses of the Qur'an, if the mushalli cannot read it, then the substitute/badal, the mushalli may replace it by being silent for a moment if during the reading of Surah Al Fatihah finished. Meanwhile, ash-Shafi'i has a different opinion that reading surah al-Fatihah is one of the pillars of prayer, if the mushalli cannot read it, then the substitute/badal, the mushalli may read the surahs that he can whose letters are not less than the number of letters in sura al-Fatihah.
Tinjauan Demokrasi Partisipatif dan Peluang Penerapan E-Vote pada Pemilu 2024
Get PDFAbstrak: Pelaksanaan Pemilu merupakan sebuah cerminan kedaulatan rakyat dari penerapan konsep demokrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Salah satu wacana yang hangat dibicarakan terkait Pemilu ini adalah penggunaan teknologi pemilihan elektronik (e-vote) untuk menekankan efisiensi, efektivitas, serta partisipasi masyarakat sebagai pemilih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana studi tentang E-Vote yang akan ditinjau dengan konsep demokrasi partisipatif dan peluang e-vote apabila diterapkan pada Pemilu tahun 2024. Jenis penelitian yang digunakan, yaitu yuridis normatif dengan metode library research. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sekalipun berpotensi meningkatkan partisipasi sebagaimana beberapa kasus kecil yang terjadi di Indonesia, peluang untuk menerapkan E-Vote pada Pemilu 2024 belum siap. Ketidaksiapan Indonesia untuk menerapkan E-Vote dapat dilihat dari belum memadainya kapasitas masyarakat Indonesia yang paham akan teknologi, lemahnya keamanan data cyber Indonesia, dan belum memadainya infrastruktur internet di berbagai wilayah di Indonesia.Kata Kunci: Peluang, E-Vote, Pemilu 202
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Antigen Bekas pada Alat Tes Covid-19
Get PDFPenelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisa apa bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas penggunaan stik rapid test antigen bekas. Tipe penelitian ini adalah metode penelitian Normatif. Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum penelitian ini adalah terdiri dari perundang-undangan dan catatan-catatan resmi. Pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka. Metode pengolahan bahan hukum dengan cara editing, sistematisasi, dan deskripsi. Analisis bahan hukum yaitu diawali dengan melakukan penelitian studi kepustakaan atau perundang-undangan dan artikel yang kemudian dihubungkan dengan landasan teori yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang telah menggunakan Stik swab antigen bekas dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pembayaran pengganti kerugian merupakan tanggung jawab paling utama dari pelaku usaha, ganti kerugian menurut UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat berupa: pengembalian uang, penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan