UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, Yogyakarta: E-Journal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Not a member yet
1161 research outputs found
Sort by
Hubungan Ilmu Fisik dan Pendidikan Islam Melalui Ayat Al-Qur'an
Get PDFIlmu Fisik merupakan salah satu cabang ilmu yang penting bagi dunia ilmu pengetahuan. Padahal, ilmu ini erat kaitannya dengan Pendidikan Islam karena telah disebutkan melalui ayat-ayat suci dalam Al-Qur'an. Penelitian dilakukan pada 16 responden dari Form 4. Mereka terdiri dari 3 kelas yaitu 4 Ibnu Khaldun, 4 Ibnu Sina dan 4 Ibnu Hayyan. Penelitian ini untuk menguji tingkat pengetahuan dan pemahaman siswa tentang hubungan Ilmu Fisik dengan Pendidikan Agama Islam. Hasil penelitian menemukan bahwa siswa mengetahui tentang hubungan antara Ilmu Fisik dan Pendidikan Agama Islam tetapi belum dapat memahami konsep secara utuh. Diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan kesadaran kepada setiap individu muslim tentang hubungan antara Ilmu Fisik dan Pendidikan Agama Islam melalui ayat-ayat Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari
Deklinasi Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah dan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Daerah Provinsi
Get PDFAbstract: In carrying out his duties and functions, the Governor has two dual positions, namely as regional head and as a representative of the central government in the region. The two positions have different orientations and are very likely to conflict. This research is a type of normative research, the method of collecting legal materials uses the library method. Primary legal materials in the form of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and secondary legal materials in the form of related books and journals. Analyzed descriptively-analytically with deductive logic. The results of this study indicate that the declination of the Governor's position as regional head is triggered by the Governor's obligation to carry out national strategic programs. Furthermore, the weakening of the position of the Governor as the organizer of concurrent provincial government affairs due to the obligation to follow the NSPK that has been determined by the central government as well as the provisions that give the central government authority to be able to take up concurrent government affairs which are basically the authority of the Province, Regency/City. Abstrak: Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, gubernur memiliki dua kedudukan ganda yakni sebagai kepala daerah dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dua kedudukan tersebut memiliki orientasi yang berbeda dan sangat memungkinkan terjadinya pertentangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode pustaka. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal terkait. Dianalisis dengan metode deskriptif-analitis menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa deklinasi kedudukan gubernur sebagai kepala daerah dipicu karena adanya kewajiban gubernur untuk melaksanakan program strategis nasional. Selanjutnya, pelemahan kedudukan gubernur sebagai penyelenggara urusan pemerintahan konkuren daerah provinsi karena adanya kewajiban untuk mempedomani NSPK yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat serta adanya ketentuan yang memberikan kewenangan pemerintah pusat untuk dapat mengambil urusan pemerintahan konkuren yang pada dasarnya merupakan wewenang provinsi, kabupaten/kota
THE NARRATIVE OF PROTECTING POLYGAMOUS WOMEN IN INDONESIA'S DIGITAL WORLD: Between Moderate and Conservative Muslims
Get PDFThis article focuses on the narrative of the polygamy issue on four Indonesian Islamic websites: portal-islam.id, nu.or.id, rumaysho.com, and muslim.or.id. They are selected based on ranking and visitation by referring to the results of processing data on similarweb. Deploying a content analysis approach, this article looks at the extent to which moderate and conservative school websites display the legal narrative of polygamy on their platforms. This research shows that there is a reasonably intense contestation between conservative and moderate perspectives on Islamic websites on the issue of polygamy. Both use the excuse of protecting women as the fundamental argument. Moderate Islamic website such as nu.or.id criticizes conservative understanding but also shows some views that align with traditional schools. The conservative Islamic websites: portal-islam.id, rumaysho.com, and muslim.or.id mostly stand firmly on the traditional argument, polygamy means protecting women. I argue that in this position, the moderate and the conservative Islamic websites, at the top of the rankings do not significantly impact the progressivity of the polygamy legal discourse movement in the digital discourse.[Artikel ini berfokus pada narasi isu poligami di empat situs web Islami Indonesia: portal-islam.id, nu.or.id, rumaysho.com, dan muslim.or.id. Mereka diseleksi berdasarkan ranking dan visitasi dengan mengacu pada hasil pengolahan data pada similarweb. Menggunakan pendekatan analisis konten, artikel ini melihat sejauh mana situs web Islami bernuansa moderat dan konservatif menampilkan narasi hukum poligami di platform mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kontestasi antara perspektif konservatif dan moderat dalam situs web Islami tentang isu poligami. Keduanya menggunakan dalih melindungi perempuan sebagai argumen dasar. Situs web Islami beraliran moderat, yakni nu.or.id mengkritisi pemahaman konservatif, tetapi juga menunjukkan beberapa pandangannya berkelindan dengan aliran tradisional. Situs web Islami yang konservatif: portal-islam.id, rumaysho.com, dan muslim.or.id sebagian besar berdiri teguh pada argumen tradisional, yakni poligami berarti melindungi perempuan. Saya berargumen bahwa dalam posisi ini, situs-situs web Islami moderat dan konservatif, di peringkat teratas tidak berdampak signifikan terhadap progresivitas gerakan wacana hukum poligami dalam wacana digital.
Konflik: Teori dan Ragam Penyelesaiannya di Indonesia
Get PDFEksistensi manusia tidak lepas dari gesekan konflik dan sengketa dalam laku kehidupan. Tiap agama manapun tidak akan mengajarkan pada pengikutnya untuk saling bermusuhan dan melakukan aniaya, bahkan Islam sendiri mengajarkan sikap kasih sayang kepada makhluk di alam semesta. adanya lembaga dalam menengahi sengketa atau konflik bisa memberikan dampak positif bagi yang berperkara, akan tetapi bagaimana jika lembaga yang bertujuan untuk mendamaikan justru masih terkendala proses administrasi yang rumit dan waktu yang relative lama? Artikel ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan normative-deskriptif. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui teori konflik dan bagaimana ragam penyelesaiannya di Indonesia. Diketahui bahwa di Indonesia mengenal dua cara dalam menyelesaikan konflik atau sengketa, yaitu litigasi dan non litigasi. Namun ada cara yang lebih efektif dan efisien yaitu Small Claim Court (SCC) yang dianggap bisa memberikan harapan bagi para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan hasil yang cepat, murah, efisien dan memiliki putusan yang mengikat secara huku
Membangun Image Indonesia dan Peran Masyarakat Sipil: Studi Terhadap NU dan Muhammadiyah
Get PDFNU dan Muhammadiyah merupakan organisasi yang merepresentasikan kekuatan sipil Islam dan memiliki peran dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Organisasi Islam terbesar di Indonesia ini memiliki pengalaman interaksi dengan lanskap sejarah keindonesiaan yang lengkap dan utuh. Sedangkan Indonesia memiliki keragaman agama, suku, ras dan budaya yang rentan terjadinya konflik di berbagai wilayah. Belum lagi Islam sendiri yang seringkali dilabeli sebagai agama teroris yang memiliki paham radikal. Lalu bagaimana peran-peran diplomasi kedua organisasi tersebut dalam rangka membangun image Indonesia dan perdamaian dunia pada umumnya? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif analitis serta menggunakan metode library research. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan Islam moderat melalui NU dan Muhammadiyah, hal ini menyangkut kepentingan kelanjutan demokrasi dan keselamatan kemanusiaan secara keseluruhan. Adapun yang dilakukan oleh 2 ormas Islam tersebut yakni: (1) Muhibah Kenegaraan, (2) Dialog Peradaban dan (3) Membangun Sikap Keberagaman yang Moderat. Dengan demikian, kesadaran keberagamaan umat Islam yang moderat artinya Islam yang berkeadilan dan penuh kedamaian perlu kita tanamkan untuk menggapai kesadaran Islam yang ramah bukan Islam yang marah. Pemahaman Islam yang kaffah dan bukan setengah-setengah. Dan gerakan Islam yang damai bukan gerakan Islam yang frontal dan penuh dengan warna kekerasan untuk mencapai kekuasaan
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia Perspektif Hukum Indonesia dan Saudi Arabia
Get PDFIn Indonesia, labor is one of the drivers of economic life and is a resource that is quite abundant. Economic conditions that are less attractive in their own country and incomes that are quite large and appear more attractive in destination countries have become triggers for international labor mobility. And the destination of most Indonesian workers is Saudi Arabia. As a developed country and a recipient of workers from Indonesia, it is not necessarily supported by progress in legal protection for migrant workers working in Saudi Arabia. Even though in the end Saudi Arabia was represented by the Ministry of Manpower and had issued Labor Laws and Regulations. This article is a library research approach that is used is normative-juridical. The authors compare the concept of legal protection for migrant workers in Saudi Arabia according to Indonesian Law and Saudi Arabian Law. Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Law Number 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Overseas Workers, as well as the King's Decree No. (A/91) Basic Law of Governance and in the Labor Law issued by the Ministry of Manpower of Saudi Arabia No. M/51. It is a form of guarantee that the Government of Indonesia and the Government of Saudi Arabia provide legal protection for Indonesian Migrant Workers working in Saudi Arabia. The similarities in the concept of legal protection for migrant workers between the governments of Indonesia and Saudi Arabia are both clearly stated in the laws and regulations of the two countries. The difference from the concept of legal protection for migrant workers lies in the handling process/field. In addition to the different legal basis, it is also difficult for Indonesian migrant workers to obtain definite legal protection for each case they experience. Saudi Arabia uses Islamic law or Sharia law as the legal basis so that the rules are set differently, so that the handling of the legal protection process for migrant workers is still weak
PERNIKAHAN DAN RELASI KEDUDUKAN SUAMI-ISTRI DI MALUKU, ANTARA ADAT, PENDIDIKAN, DAN AGAMA: STUDI KASUS TERHADAP KELUARGA MUSLIM DI JAZIRAH LEIHITU DAN KECAMATAN SIRIMAU MALUKU
Get PDFTulisan ini membahas tentang pernikahan dan relasi kedudukan suami istri di Maluku terutama dalam Keluarga Muslim di Jazirah Leihitu dan Kecamatan Sirimau Maluku, ditinjau dari segi pendidikan, adat dan agama. Penelitian ini dihasilkan bahwa pendidikan, adat dan agama dalam masyarakat muslim Maluku terutama di daerah Jazirah Leihitu dan Sirimau saling memberikan pengaruhnya terhadap adat perkawinan dan relasi dalam keluarga. Tingkat pendidikan menjadi varian dalam penentuan jumlah biaya atau harta perkawinan yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki dan keluarganya kepada pihak mempelai perempuan. Pluralitas adat di Sirimau yang merupakan wilayah Ambon Kota, juga mempengaruhi adat perkawinan dan relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga, walaupun adat Maluku asli yang masih harus tetap diindahkan oleh para pendatang. Adapun agama dalam adat perkawinan dan relasi keluarga di masyarakat Maluku ini juga memiliki pengaruhnya walaupun sedikit, di mana ternyata adat tetap lebih dominan. Misalnya konsep harta atau biaya perkawinan lebih dominan daripada mahar, waris adat yang membagi warisan dnegan system mayorat patrelenial juga masih kental di masyarakat
Pawai Malam Lebaran Menggunakan Musik DJ di Perbaungan Kabupaten Serdang: Perspektif Tokoh Muhammadiyah dan Al-Washliyah
Get PDFEvery 1st night of Shawwal (Eid al-fithr of Muslims) in Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency, North Sumatra, there have been a takbir parade with decorative cars and DJ music. Therefore, the author is interested in examining this problem from the perspective of Muhammadiyah and Al-Washliyah figures in Perbaungan District. This article is field research methods by conducting interviews to some religious figures in Perbaungan district. This article found that the event organizers forbid the use of DJ music in the regulation. Apart from that, the opinion of the Perbaungan District Muhammadiyah figures tends to prohibit this act due to the mixing of takbir with DJ music. this is inversely proportional to the figure of Al-Washliyah Perbaungan who still has the opportunity to allow it because there is no firmly argument (qoth'i) which prohibits music and as long as it is not negligent the listener. This article finds that the opinion of Al-Washliyah figures is more relevant and easily accepted by the public. This is because the banning of a tradition requires a lot of time. In Islamic law, the principle of tadarruj is known, which means the prohibition or order of something must be done in stages
Konsep Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Penyeberangan Pincara
Get PDFAbstrak: Konsep perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa penyeberangan Pincara. Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini bertujuan memberikan konsep perlindungan konsumen atas pengunaan jasa pengangkutan Pincara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang akan mengkaji dan menganalisis konsep perlindungan konsumen terhadap penggunaan jasa penyeberangan Pincara di Sungai Konaweeha Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis penelitian ini normatif yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif. Adapun hasil penelitian yaitu konsep perlindungan konsumen dalam pengangkutan Pincara, berdasarkan pasal 1 angka 1 Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen. Apabila terjadi kecelakaan dalam pengangkutan yang mengunakan jasa pincara maka pemilik pincara bertanggung jawab, Sesuai pasal 1 angka 3 Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat 1 Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.Abstract: The concept of consumer protection for users of the Pincara ferry service. Whatever the purpose of writing this scientific work is to provide the concept of consumer protection for the use of pincara transportation services. This research is a normative legal research that will examine and analyze the concept of consumer protection for the use of pincara crossing services on the Konaweeha River, Southeast Sulawesi Province. Types of normative research include research on legal principles, legal systematics, comparative law, inventory of positive law, the basic philosophy (dogma or doctrine) of positive law. The results of the research are the concept of consumer protection in the transportation of pincara, based on article 1 number 1 Consumer protection is all efforts that guarantee legal certainty to provide protection for consumers' heads. If an accident occurs in transportation using loan services, the loan owner is responsible. In accordance with Article 1 point 3 Business actors are any individual or business entity, whether in the form of a legal entity or not a legal entity. As for the forms of consumer protection carried out by business actors as stipulated in Article 19 paragraph 1 Business actors are responsible for providing compensation for damage, pollution and or consumer losses as a result of consuming goods and or services produced or traded
Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah
Get PDFPernikahan sedarah sangat ditentang dan tidak dibenarkan masyarakat Islam, ini disebabkan akan memberikan dampak negatif bagi para pelaku pernikahan tersebut hingga anak dari hasil pernikahan sedarah itu sendiri. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana kedudukan hukum anak hasil perkawinan sedarah dalam hukum Islam?, bagaimana pendapat ulama mazhab terhadap anak hasil perkawinan sedarah? dan bagaimana ketentuan hak waris anak hasil perkawinan sedarah menurut hukum Islam?. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan normatif, yaitu kajian kepustakaan. Sedangkan jenis penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa kedudukan hukum anak hasil perkawinan sedarah dalam hukum Islam adanya hubungan nasab atau hubungan darah antara anak dan orang tua secara keperdataan. Hubungan nasab anak hasil hubungan perkawinan sedarah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Menurut Imam Syafi’i dan Imam Maliki, persetubuhan dengan perzinahan itu tidak menyebabkan keturunan yang sah, maka anak itu bukanlah anak laki-laki yang menggaulinya secara tidak sah, melainkan anak dari ibunya saja. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat, anak perempuan hasil zina haram dinikahi, sebagaimana anak perempuan yang sah, sebab anak perempuan tersebut merupakan darah dagingnya sendiri. Ketentuan hak waris anak hasil perkawinan sedarah menurut hukum Islam memiliki hak-hak, antara lain hak nasab, hak perwalian, hak pewarisan, serta hak nafkah