UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, Yogyakarta: E-Journal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Not a member yet
1161 research outputs found
Sort by
IGNORING FAMILY LAW ADMINISTRATIVE PROCEDURE: Falsifying Death of Spouses for the Registration of New Marriage in Lengayang Muslim Community
Get PDFThe exercise of the right to register marriage and divorce frequently has to deal with the complexity of the administrative procedure. Consequently, many marriages and divorces are not registered in state institutions which lead to the next difficulty of registering new marriages for those who unregistered their divorce previously. However, a different fact happens in Lengayang, where local and state authorities collaborated to tackle administrative constraints. This paper sheds light on the shortcut taken by the Lengayang people who falsified the death of their spouses to legally register their new marriages. Data was collected through interviews and document analysis. It is then analyzed qualitatively. This article reveals that the falsification of death was utilized by Lengayang people to wittingly subdue the legal administration. This practice was backed up by the local authorities, such as ninik mamak as a customary institution, wali jorong or wali nagari as the head of the villages. The economy (the high cost), the geography (the distance of the religious court from people's domiciles), and the deadlock of social relationships between spouses foster this falsification.[Pelaksanaan pendaftaran perkawinan dan perceraian seringkali harus berhadapan dengan kompleksitas administrasi. Akibatnya, banyak perkawinan dan perceraian yang tidak dicatatkan di lembaga negara yang mengakibatkan sulitnya pencatatan perkawinan baru bagi mereka yang tidak mendaftarkan perceraiannya sebelumnya. Namun tidak bagi masyarakat Lengayang, di mana otoritas adat (lokal) dan otoritas negara bekerja sama untuk mengatasi kendala administratif tersebut. Tulisan ini menyoroti tindakan administrasi yang dilakukan oleh masyarakat Lengayang yang memalsukan kematian mantan pasangannya untuk mendaftarkan pernikahan barunya secara resmi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan analisis dokumen. Data kemudian dianalisis secara kualitatif. Artikel ini mengungkapkan bahwa pemalsuan kematian dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat di Lengayang untuk (secara sadar) menerobos hambatan administrasi hukum perkawinan. Praktik ini didukung oleh penguasa setempat, seperti ninik mamak sebagai kepala suku dan wali jorong atau wali nagari sebagai kepala desa. Mahalnya biaya, jauhnya jarak geografis ke Pengadilan Agama, dan mandeknya relasi (komunikasi) antara suami istri mendorong praktik pemalsuan kematian ini
Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Hybrid Contract Pada Bank Syariah
Get PDFThis study discusses the comparative study of positive law and Islamic law on hybrid contracts in Islamic banks. The main problem is reviewing Positive and Islamic Laws on Hybrid Contracts in Islamic Banks. This article is a research library (Library Research). The data source for this article comes from the journals and books relevant to this discussion. The results of the research of this article indicate that a Multi contract or joint contract, or Hybrid Contract (al-'Uqud al-Murakkabah) is the application of two or more contracts in one transaction as a single transaction that is inseparable from each other. Sharia Bank is a Bank based on Islamic law, based on the Qur'an and Hadith. All products and services offered must not conflict with the contents of the Qur'an and Hadith. Hybrid contracts originate from a contract and develop and change. As a development, the hybrid contract has fulfilled the requirements for forming a contract with the elements and pillars of a hybrid contract similar to the elements and pillars of a Sharia contract. The hybrid contract element in Islamic banking follows the principles of contract and the provisions of Islamic law and is allowed in Islamic banking
Islam dan Nasionalisme: Studi Atas Pergumulan Islam dan Nasionalisme Masa Pergerakan Nasional Indonesia
Get PDFAbstract: The discourse of Islam and nationalism became an interesting topic of conversation at the beginning of the 20th century when the Islamic world intersected with the idea of a Western-style nation-state in the Islamic world. The nation-state concept is considered a-historical for Muslim societies. Almost all Muslim countries in the third world, including Indonesia, experience nation-state problems in finding their national identity and character (nation character buildings). Especially in Indonesia, this kind of nation-state problem has sometimes not been completely resolved which in turn will always give rise to the "Islam vs. State” with a dichotomous designation; religious state (diniyyah) and a secular state (la diniyyah). Opposition and dichotomy like this will become an obstacle in the administration of the state in the context of a nation-state. This paper uses an analytical-historical approach that is focused on the role of Sarekat Islam (SI) in the struggle for Islamic politics during the period of the national movement. This organization breathed the spirit of nationalism based on Islam for the first time in Indonesia. The current existence of political Islam should follow in the footsteps of Sarekat Islam, in upholding nationalism as a nation, Muslims must be able to become pioneers in maintaining harmony in a very pluralistic society.Keywords: Islam, Nationalism, Politic Abstrak: Wacana Islam dan Nasionalisme menjadi perbincangan menarik pada awal abad ke 20 ketika dunia Islam bersinggungan dengan ide nation-state ala Barat ke dunia Islam. Konsep nation-state dianggap a-historis bagi masyarakat Muslim. Hampir semua negara Muslim di dunia ketiga termasuk Indonesia, mengalami problem nation-state dalam mencari identitas dan karakter kebangsaannya (nation character buildings). Khususnya di Indonesia, problem nation-state semacam ini terkadang belum terselesaikan tuntas yang pada gilirannya akan selalu melahirkan penghadapan “Islam vs. Negara” dengan sebutan yang dikotomis; negara agama (diniyyah) dan negara sekuler (la diniyyah). Pertentangan dan dikotomi seperti ini akan menjadi ganjalan dalam penyelenggaraan negara dalam konteks nation-state. Tulisan ini menggunakan pendekatan analytical-historis yang difokuskan pada peran Sarekat Islam (SI) dalam pergumulan politik Islam pada masa pergerakan nasional. Organisasi inilah yang menghembuskan semangat nasionalisme yang berbasiskan Islam pertama kali di Indonesia. Eksistensi politik Islam saat ini seharusnya mengikuti jejak Sarekat Islam, dalam menegakkan nasionalisme berkebangsaan, umat Islam harus bisa menjadi pelopor dalam menjaga kerukunan hidup bermasyarakat yang sangat majemuk. Kata Kunci: Islam, Nasionalisme, Politi
Tinjauan Terhadap Hak Imunitas Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19
Get PDFAbstract: The massive spread of the Covid-19 virus has impacted various aspects, one of which is the economic factor. Because of this, the government has declared Indonesia to be in a state of non-natural emergency, for which reason it is necessary to make responsive and fast efforts to deal with this pandemic. The government grants immunity to the Financial System Stability Committee (KSSK) in exercising its authority to deal with the economic impact of Covid-19. This right of immunity has raised pros and cons so that a judicial review to the Constitutional Court. This paper will discuss the pros and cons regarding the immunity given to the KSSK and review whether the KSSK has succeeded in exercising its authority and prove whether the fear of being given immunity to the KSSK is proven or not. From various studies, it was concluded that KSSK's responsiveness in responding to every impact of Covid-19 needs to be appreciated. The policies that have been issued have succeeded in reducing the negative impact on economic growth in Indonesia. Although previously there was an institution responsible for overcoming the 1998 economic crisis, namely the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA), which was also given great discretion. Even though IBRA ended up having problems in the BLBI case, so far the KSSK has not been proven to have abused its power.Abstrak: Masifnya penyebaran virus Covid-19 telah berdampak keberbagai aspek, salah satunya faktor ekonomi. Karenanya pemerintah telah menyatakan Indonesia dalam keadaan darurat non-alam, yang oleh karena hal tersebut perlu ada upaya tanggap, dan cepat untuk menanggulangi pandemi ini. Pemerintah memberikan imunitas kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam melaksanakan kewenangannya untuk mengatasi dampak ekonomi oleh Covid-19. Hak imunitas tersebut telah menimbulkan pro-kontra sehingga juga telah dimohonkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini akan membahas bagaimana pro-kontra terkait imunitas yang diberikan kepada KSSK dan meninjau apakah KSSK telah berhasil melaksanakan kewenangannya serta membuktikan apakah ketakutan dengan diberikan imunitas kepada KSSK terbukti atau tidak. Dari berbagai kajian, disimpulkan bahwa gerak tanggap KSSK dalam merespon setiap dampak dari Covid-19 perlu diapresisasi. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan berhasil meredam dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kendatipun sebelumnya pernah ada lembaga yang bertanggungjawab untuk mengatasi krisis ekonomi tahun 1998 yaitu Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang juga diberikan keleluasan besar. Meskipun BPPN berujung masalah dalam kasus BLBI, KSSK sampai saat ini belum tetbukti telah menggunak kewenagannya secara salah dan berlebihan (abuse of power)
Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Az-Zuhali dan Yusuf Al-Qaradawi
Get PDFAlthough the legal provisions on inheritance from different religions in Islam have actually been rolled out for a long time. There is no clear spot regarding the inheritance of different religions at this time. Evidence that there are still differences of opinion regarding the issue of inheritance from different religions here, namely between Wahbah az-Zuhaili and Yusuf al-Qaradawi. Wahbah az-Zuhaili prohibits inheritance from different religions, but Yusuf al-Qaradawi with his minority fiqh rejects the absolute prohibition of inheritance, but only prohibits harbi infidels. The type of this research is Library Research. This research is descriptive, analytic, comparative The approach used by the authors is the uṣul al-fiqh approach by using muṭlaq and muqayyad theories. The approaches and theories above are to find out the differences in thoughts and backgrounds that cause these two figures to be different. In this difference, Wahbah az-Zuhaili absolutely rejects the inheritance of different religions because of his understanding of the hadith of the Prophet. Because Wahbah az-Zuhaili views this hadith of the prophet as absolute, so the meaning of the word infidel in the hadith is interpreted comprehensively for all infidels without exception. absolute. Because according to him the hadith of the Prophet still has a broad meaning. The theory which is considered as a muqayyad theory of hadith interpretation here causes the word infidel in that hadith to be interpreted as the takwil of followers of the Hanafi school of thought. The interpretation here specifies the word infidel from the word infidel to infidel harbi only. Yusuf al-Qaradawi's theory is relevant in Indonesia because Indonesia itself recognizes religions other than Islam itself
KONSEP DARURAT NEGARA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN HUKUM TATA NEGARA STUDI KASUS TERHADAP PEMERINTAHAN PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1948-1949
Get PDFPembentukan PDRI berawal dari adanya Agresi Militer Belanda Kedua pada tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta yang ingin menghancurkan Pemerintahan Republik Indonesia. Dalam serangan agresi tersebut, Pemerintah Pusat, terutama Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan oleh Belanda, sehingga menyebabkan vakum dan lumpuhnya Pemerintahan. Sebelum Pemerintah Pusat ditawan oleh Belanda, Presiden telah mengumumkan pemberian mandat kepada Syafruddin Prawiranegara, untuk membentuk Pemerintahan Darurat, jika Pemerintah Pusat saat itu tidak dapat lagi meneruskan kewajibannya. Syafruddin Prawiranegara yang berada di Bukit Tinggi ketika serangan Belanda dilancarkan, tidak mengetahui adanya mandat tersebut. Hal ini disebabkan karena terputusnya jalur komunikasi antara Yogyakarta dan Bukit Tinggi akibat serangan Belanda terhadap kedua kota itu. Setelah mengetahui dengan pasti Presiden beserta pimpinan pemerintahan lainnya ditawan, bersama pemimpin sipil dan militer di Sumatera Tengah, Syafruddin Prawiranegara mendirikan PDRI tanggal 22 Desember 1948. Studi ini hendak mengkaji Pemerintahan PDRI menurut konsep darurat negara dalam perspektif fiqh siyâsah dan Hukum Tata Negara. Studi ini menunjukkan bahwa PDRI telah memainkan peranan penting dalam rangka perjuangan dan ketatanegaraan bangsa Indonesia semasa mempertahankan kemerdekaan dari Agresi Militer Belanda Kedua, khususnya dalam mempertahankan eksistensi Negara Republik Indonesia. Perjuangan PDRI tidak terlepas dari proses antara diplomasi dan perjuangan bersenjata, hal ini merupakan proses perjuangan yang dilakukan PDRI untuk mencapai Republik Indonesia yang berdaulat. Sedangkan secara hukum, baik menurut perspektif konsep siyâsah harbiyah dalam fiqh siyâsah dan Hukum Tata Negara Darurat dalam Hukum Tata Negara, Syafruddin Prawiranegara yang menjabat sebagai Ketua PDRI antara tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan tanggal 13 Juli 1949 berhak disebut sebagai Presiden Republik Indonesia dalam keadaan darurat
Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengantin Perempuan Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam
Get PDFThe determination of the dowry in the Purba Baru was carried out from generation to generation, so it was difficult to shift it, even though the times had progressed. Uniquely, the determination of dowry in Purba Baru is based on the education level of the bride, even though in Islam it is stated that the form of dowry is only that which is valuable and useful. This research is qualitative, which prioritizes quality requirements in the form of understanding the problem. While the informants in this study were four people, namely 1) community leaders 2) youth 3) women 4) community. The techniques used to collect data in the consensus of this study were 1) interviews 2) observation 3) and 3) documentation. Determining the dowry based on the level of education in Purba Baru is an act that creates two legal consequences if the purpose of the determination is to elevate the dignity of women, especially regarding whether an action is legal or not, it causes things that are contrary to the Shari'a thus it becomes illegal to accept it, even may become unlawful
Pemikiran Syekh Ali Jum’ah Tentang Fatwa Jual Beli Khamr di Negara Non Muslim
Get PDFThe discussion about the fatwa legalizing the sale and purchase of khamr in non-Muslim countries by contemporary Egyptian cleric Sheikh Ali Jum'ah caused various reactions. In February 2021, Indonesia allowed investment in the liquor industry as stipulated in Presidential Regulation Number 10 of 2021 concerning the Investment Business Sector. After this policy was issued, it became a long topic that was discussed in Indonesia because it had a different view from the ulema of the archipelago. The ijtihad method used by Sheikh Ali Jum'ah in this problem is the Intiqa'i method and the Insya'i method with considerations of benefit and eliminating difficulties using the legal basis of the opinion of Imam Abu Hanifah and Muhammad bin Hasan ash-Syaibani from the hadith of the Prophet Muhammad that there is no usury between Muslims and non-Muslims in war zones. This writing aims to find out the basis for the permissible sale and purchase of khamr in non-Muslim countries according to Sheikh Ali Jum'ah. The method used by the author is normative juridical which is carried out by examining and interpreting theoretical matters concerning principles, conceptions, doctrines, and legal norms related to research. The sale and purchase of khamr in non-Muslim countries is included in maqashid sharia dharuriyat and maslahah mulghah, namely maslahah that causes benefit but is not in accordance with syar'i, that the law of khamr is still haram because it is qat'i so it cannot be takhsis.Keywords: Selling and Purchasing, Khamr, Ali Jum’a
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad dan Mekanisme Google Adsense dalam Bisnis Iklan
Get PDFThis study examines the mechanism of the Google Adsense contract in the advertising business against a review of Islamic law. The purpose of this study is to determine the process of implementing the google adsense mechanism in the advertising business against a review of Islamic law. This type of research uses data collection techniques from several journals obtained during the study by studying matters relating to the use of google adsense in the advertising business against a review of Islamic law. The results of this study indicate that the google adsense contract mechanism in the advertising business against a review of Islamic law reflects the basic values in accordance with the rules of contract law. keywords: Google Adsense; Advertising Business; Islamic Law
Urgensi Sikap Toleransi Umat Beragama dalam Transformasi Masyarakat Era Society 5.0 Perspektif Islam
Get PDFEra society 5.0 sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (human centered) yang berbasis teknologi (technology based). Era 5.0 telah membawa perubahan yang sangat drastis kepada masyarakat. Sikap individualis menjadi sangat tinggi di kalangan masyarakat, mereka juga terkontaminasi dengan paham intoleran dan radikal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode study literature. Metode ini mengumpulkan informasi atau data melalui buku, jurnal atau artikel yang relevan dengan isu yang sedang dikaji yaitu konsep Society 5.0 dan toleransi beragama. Penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman tentang urgensi sikap toleransi umat beragama di era society 5.0 dan sekaligus dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Tujuan dari urgensi nilai-nilai toleransi yaitu agar seseorang dapat meningkatkan kebersamaan, dan kekompakan dalam berinteraksi dengan tidak mengedepankan ego, luas pemahamannya, memberi kesempatan sesama dalam menyuarakan pendapat walaupun bertentangan dengan pemikiran pribadi, sehingga terciptalah kehidupan yang toleran, dan rukun dalam hidup bermasyarakat. Sikap toleransi antar umat beragama layak menjadi strategi sebagai bagian dari solusi transformasi masyarakat era society 5.0