UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, Yogyakarta: E-Journal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Not a member yet
1161 research outputs found
Sort by
Transformasi Perilaku Beragama Masyarakat Muslim Kontemporer: Fenomena Al-Qur’an Di Era Digital
Get PDFProses perluasan kawasan syiar agama dari dimensi nyata kepada dimensi lain dalam hal ini dunia maya, mengakibatkan persinggungan Islam dengan dunia digital menjadi cukup unik karena mampu melampaui kemampuan komunikasi nyata yang hanya terbatas pada jarak tertentu. Hal ini mampu membuka peluang baru bagi dialog yang lebih luas, sehingga identitas Islam semakin mampu menunjukkan eksistensinya di kancah dunia. Identifikasi Islam secara online lebih besar dari pada secara offline, dan juga lebih cepat sehingga akses terhadap Islam akan lebih terjangkau dengan cara ini. Seiring perkembangan sejarah dan peradaban, manusia semakin banyak melirik kemajuan teknologi sebagai sarana mempermudah seluruh aktivitas kehidupan mereka. Artikel ini berbicara berkenaan dengan al-Qur’an, sebagai sumber utama representasi syiar Islam yang semakin banyak muncul versinya hingga muncullah istilah ‘al-Qur’an Digital’. Jenis al-Qur’an Digital bermacam-macam, ada yang berbasis aplikasi komputer (software), web dan aplikasi ponsel mulai yang berbayar hingga yang secara cuma-cuma dapat digunakan dengan mudah. Hasilnya, kemunculan kitab suci versi virtual dengan dimediasi media baru ini bisa mempengaruhi perilaku beragama dalam ruang sosial. Akhirnya, al-Qur’an diintegrasikan dengan dunia digital yang menjadi ciri khas masyarakat muslim modern yang pada ujungnya, seiring berkembangnya teknologi di era globalisasi yang begitu pesat ini melahirkan perilaku-perilaku dan pemahaman yang relatif baru dalam kehidupan masyarakat muslim kontemporer. Baik disadari maupun tidak, berbagai macam media ini bersaing dalam memberikan informasi tanpa batas yang mengakibatkan telah terciptanya sebuah gaya hidup masyarakat muslim
PERAN MEDIASI DALAM MENANGGULANGI ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO TAHUN 2012
Get PDFMediasi merupakan proses penyelesaian suatu sengketa yang dibantu pihak ketiga melalui suatu perundingan atau pendekatan mufakat antara kedua belah pihak, dimana orang yang menjadi penengah suatu sengketa menurut Peraturan Mahkamah Agung PERMA disebut mediator. Dengan meningkatnya perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo peran mediasi sangat dibutuhkan untuk mengurangi penumpukkan perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran/efektifitas praktik mediasi dalam mengatasi jumlah perkara yang semakin meningkat, dan apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan konsep hakam dan Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran / efektifitas pelaksanaan mediasi di PA Wonosobo pada tahun 2012 masih kurang berhasil atau kurang maksimal. Hal tersebut disebabkan dua hal, baik dari aspek PA (hakim) maupun dari aspek para pihak yang berperkara. Dari aspek hakim dari sebelas hakim yang bertugas di PA Wonosobo hanya satu orang yang sudah mengikuti pelatihan mediasi (bersertifikat). Sedangkan dari para pihak yang berperkara yaitu banyaknya perkara verstek, serta para pihak yang belum memahami pentingnya mediasi disamping hal tersebut diperkuat oleh motifasi dari para pihak yang berperkara hanya untuk bercerai saja, disamping bila rumah tangganya diteruskan hanya mendatangkan kemadhorotan, sehingga perkara gugatan perceraian dikabulkan. Praktik mediasi di PA Wonosobo tahun 2012 tersebut sudah sesuai dengan konsep hakam dalam Hukum Islam.
PEMIKIRAN POLITIK MOHAMMAD NATSIR TENTANG PEMERINTAHAN ISLAM
Get PDFMemperbincangkan masalah negara dan pemerintahan dalam pandangan Islam merupakan suatu yang menarik. Dikatakan menarik, karena setiap komunitas Islam mempunyai latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan politik serta kemampuan menafsirkan teks yang berbeda. Perbedaan latar belakang telah melahirkan cara pandang atas teks yang juga berbeda. Meskipun teks yang dirujuk oleh masing-masing kelompok Islam itu sama al-Qur’an dan Sunnah, namun cara menafsirkan teks itu bergantung pada orientasi sosial politik dari pihak yang melakukan penafsiran. Hal ini juga terjadi kepada tokoh tatanegara Mohammad Natsir yang dengan gigih memperjuangan agar negara dan pemerintahan dapat menerapkan konsep pemerintahan Islam. Berdasarkan hasil dari penelitian, Mohammad Natsir memandang bahwa umat Islam boleh mencontoh sistem-sistem pemerintahan yang ada di negara- negara lain seperti Inggris, Finlandia, Jepang bahkan Rusia, selama sistem-sistem itu dapat mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Islam. Jadi dalam demokrasi Islam, perumusan kebijakan politik, ekonomi, dan lain-lainnya haruslah mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an dan Sunnah Nabi
Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)
Get PDFPemindahan Ibu Kota yang sebelumnya berada di Jakarta ke Kalimantan Timur menimbulkan pro kontra di masyarakat setelah disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Meskipun di dalam penjelasan umum UU IKN tersebut mnjelaskan bahwa salah satu tujuan pemindahan Ibo Kota Negara diharapkan mampu menciptakan perubahan yang lebih baik di masyarakat sehingga disahkannya UU IKN sebagai payung hukum. Namun dalam Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa pembangunan harus dimaknai seluas-luasnya bukan hanya ekonomi namun juga aspek social lainnya karena hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Proses pembangunan di Indonesia tidak boleh hanya sekadar ganti pasal aturan tanpa mempertimbangkan makna pembangunan itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan lokasi Ibu Kota Negara di dalam UU IKN dirasa kurang tepat karena memakan anggaran yang besar, permasalahan lingkungan seperti ancaman terhadap tata air, resiko perubahan iklim, ancaman flora dan fauna, menggusur lahan masyarakat adat terutama masyarakat adat Suku Balik dan Paser Utara serta menyingkirkan ekonomi masyarakat sekitar yang hanya mampu bertani. Pembahasan UU IKN yang cepat, naskah akademik yang tidak memuat penjelasan filosofis dan kurangnya keterbukaan partisipasi publik tentu saja tidak sejalan dengan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja yang mengkonsepkan bahwa hukum sebagai sarana pembangunan. UU IKN dikhawatirkan mengulang masa Orde Baru yang menjadikan hukum tidak menjadi sarana pembangunan melainkan alat mempertahankan kekuasaan
GENDER PROGRESSIVE TEACHING IN PREMARITAL COURSE: Study on Islamic Marriage Guidance Books for Prospective Muslim Couples
Get PDFFor more than two decades, the government has been attempting to pay attention to gender equality in Indonesia. However, these efforts have not been claimed successful. This paper examines the contents of the marriage guidance book for bride and groom, initiated by the Office of Religious Affairs. This paper aims to analyze the concept of equality defined in the book. The primary source of this study is the marriage guidance book, which has been referred to by the Ministry of Religious Affairs: (1) The Marriage Guidance Module for Bride and Groom, and (2) The Sakinah Family Foundation Book. The data is also collected through interviews. The analysis was conducted using a gender approach, which is aimed at mapping the type of relationship between men and women within the family in the course book. After conducting research, it is found that the Ministry of Religious Affairs collaborated with a number of experts on gender equality in drafting the books. Therefore, the concept of gender equality between husband and wife presented in the books shows a progressive understanding.[Lebih dari dua dekade pemerintah telah berupaya memberikan atensi terhadap wacana kesetaran gender di Indonesia. Akan tetapi upaya tersebut belum begitu berhasil. Tulisan ini mengkaji tentang isi buku tuntunan perkawinan bagi calon pengantin yang digagas oleh Kantor Urusan Agama. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis konsep kesetaraan yang didefinisikan dalam buku tersebut. Sumber utama penelitian ini adalah buku pedoman perkawinan yang dirujuk oleh Kementerian Agama. Buku-buku tersebut adalah (1) Modul Bimbingan Nikah untuk Pengantin, dan (2) Buku Yayasan Keluarga Sakinah. Data tersebut juga dikumpulkan dengan wawancara. Analisis dilakukan dengan menerapkan pendekatan gender, yang bertujuan untuk memetakan bentuk relasi antara laki-laki dan perempuan dalam kursus perkawinan. Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan bahwa Kementerian Agama bekerjasama dengan sejumlah pakar kesetaraan gender dalam penyusunan buku tersebut. Oleh karena itu, konsep kesetaraan gender antara suami dan istri yang disajikan dalam buku-buku tersebut menunjukkan pemahaman yang progresif.
Tantangan Pembangunanan dan Hukum di Indonesia Pasca Pandemic Covid-19
Get PDFPembangunan merupakan keadaan suatu negara yang sedang memiliki berbagai macam permasalahan dalam aspek baik itu aspek dari struktur sosial, perubahan-perubahan dalam sikap hidup yang ada di masyarakat, perubahan dalam kelembagaan dalam sistem bernegara. bahkan, pembangunan suatau negara juga adanya evolusi dalam peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pengurangan ketimpangan inkam pendapatan nasional suatu negara, peningkatan taraf kesehatan dan taraf pendidikan serta tingkat kemiskinan. Penelitian ini ditulis dengan metode penelitian Pustaka dengan menggunakan pendekatan analysis content, metode penelitian pustaka adalah pendekatan studi yang mempelajari dan menggunakan berbagai buku sebagai referensi serta menggunakan dan menganalisis hasil penelitian yang telah ada sebelumnya dan sejenis. Nantinya dapat berguna untuk memperoleh landasan teori yang digunakan untuk menganalisis mengenai masalah yang akan diteliti. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif yang merupakan metode untuk mendapatkan data-data yang mendalam serta suatu data yang mengandung makna. Yang dalam hal ini adalah data mengenai permasalahan ekonomi, pembangunan serta aturan-aturan hukum yang ada pada masa pandemi Covid-19. Adapun teori yang digunakan adalah teori hukum pembengunan yang nantinya di gunkan untuk menganalisa fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah menganalisis mengenai Dampak sosial serta ekonomi yang ada di seluruh dunia bahkan Indonesia dampak dari pandemic Covid-19 ini membuat semua sektor pemerintahan, dari tingkat daerah bahkan hingga tingkat nasional untuk melakukan evaluasi terhadap rencana atau plan pembangunan yang telah disetujui unutk dilaksanakan. Terutama rencana atau plan yang telah tertuang didalam dokumen-dokumen perencanaan dan anggaran yang pada saat itu dalam penyususnan sama sekali tidak memperhitungkan pandemi yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Adaptasi dan pengambilan kebijakan yang terukur dalam mengatasi wabah corona akan menjadi titik awal yang bagus untuk pemulihan suatu negara
Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan
Get PDFAbstrack: This article discusses the division of gono gini property based on the contribution of the husband and wife during the marriage which aims to find out in real terms using existing rulings so that the public can find out the case if during the marriage the wife's party meets the needs in the household. Because it is not uncommon for many wives to come to work at this time in order to help ease the burden on the husband and meet household needs because the husband is not working. This article uses literature research methods in obtaining data as well as with qualitative juridical and descriptive analysis. The results of the discussion showed that the division of gono gini property could differ from the reading of Article 97 of the Compilation of Islamic Law by using contra legem carried out by the panel of judges, namely the wife's party gets 2/3 part and the husband's party gets 1/3 part of the common property as long as there are no other provisions, namely the marriage agreement or the property separation agreement. Abstrak: Artikel ini membahas tentang pembagian harta gono gini berdasarkan kontribusi suami istri selama perkawinan yang bertujuan untuk mengetahui secara nyata menggunakan putusan-putusan yang telah ada agar masyarakat dapat mengetahui penyelesaian kasus apabila selama perkawinan pihak istri yang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Karena tidak jarang pula pada saat ini banyak istri yang ikut bekerja agar dapat membantu meringankan beban suami maupun memenuhi kebutuhan rumah tangga karena suami tidak bekerja. Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dalam memperoleh data serta dengan analisis yuridis dan deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembagian harta gono gini dapat berbeda dari bunyi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan contra legem yang dilakukan oleh majelis hakim yakni pihak istri mendapatkan 2/3 bagian dan pihak suami mendapatkan 1/3 bagian dari harta bersama selama tidak terdapat ketentuan lain yakni perjanjian perkawinan maupun perjanjian pemisahan harta
Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam
Get PDFKasus nikah dini di Desa Hargomulyo masih terjadi, keadaan ini dapat menghambat terwujudnya harapan keluarga sakinah mawadah wa rahmah, yang berakibat munculnya masalah-masalah sosial. Menyadari masih terjadinya kasus nikah dini di Desa Hargomulyo diperlukan upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tua sebagai kontrol sosial dan paling berpengaruh dalam sebuah keluarga. Artikel ini berupaya untuk mencari jawaban faktor penyebab terjadinya nikah dini, upaya yang dilakukan orang tua dalam mencegah terjadinya nikah dini dan bagaimana persepktif Tinjauan Sosiologi hukum Islamnya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), bersifat deskriptif analitis dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya nikah dini yakni faktor internal dan faktor eksternal. Kontribusi orang tua yakni dengan menjaga komunikasi keluarga, memberikan motivasi, menanamkan nilai-nilai keislaman dan pemantauan terhadap anak. Pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim, demikian juga sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Sehingga berdasarkan analisis tersebut, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tua di Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul telah sesuai dengan perspektif Sosiologi Hukum Islam
Sanksi Pembunuhan dengan Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif
Get PDFThis article seeks to uncover criminal sanctions for intentional murder from the perspective of Criminal Law and Islamic Criminal Law. One form of murder that is very detrimental is intentional murder. This type of research is library research, using a normative-juridical approach and the nature of this article is descriptive-analytical-comparative. The research results show that the intentionality element can be seen in the tools used. If the murderer uses a tool or weapon to kill, it includes intentional murder. The purpose of punishment in Islamic law is not only to prevent criminal acts but following the objectives of maqasid as-syari'ah, namely hifz an-nafsi (body-body protection). In Islamic criminal law, the punishment for intentional murder is qişāş, diyat, or ta’zīr, depending on the judge's decision. Meanwhile, the purpose of punishment in criminal law in Indonesia is based on three basic principles of punishment, namely retributive, relative, and combined. In positive law, the punishment for intentional murder, according to Article 340, is the death penalty. This means that there are few similarities between the two Islamic and Positive criminal laws, which open up the possibility of the death penalty being imposed on murderers
Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen dan Das Sein
Get PDFArtikel ini bertujuan untuk membahas fiqih siyasah, perkembangan, model, idealitas dan prakteknya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di dunia. Dalam artikelini dijelaskan bahwa fiqh siyasah antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya kadang tidak match. Idealisme tentang politik Islam kadang hanya dalam imajinasi kita sebagai seorang muslim dan kalaupun itu pernah terimplementasi dalam ranah sejarah tidak pernah ada dalam bentuk atau model yang paten. Fiqh siyasah sebagai bagian dari hukum publik harus diserahkan kepada negara dalam pelaksanaannya,karena negara yang memiliki otorita