UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, Yogyakarta: E-Journal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Not a member yet
1161 research outputs found
Sort by
Gerakan As-Sunnah dalam Masyarakat Perkotaan: Studi Terhadap Yayasan Ihya As-Sunnah Labuhan Batu
Get PDFAbstract: Before As-Sunnah entered the Ihyaus Sunnah Foundation, some of his followers were members of the Al-Washliyah organization. Tuan Guru H. Rahmat Gufron is a figure who started the renewal movement at the Ihyaus Sunnah Foundation. This article will examine the history of the development of the As-sunnah Movement in Labuhan Batu, the concept and religious practices of the As-Sunnah Movement in Labuhan Batu, and the Community's Response to the As-Sunnah Movement in Labuhan Batu. The method used in this research is field research (Fiel Research) with a qualitative approach. The data were obtained from direct observation by looking at the activities at the Ihyaus Sunnah Foundation, field interviews with informants at the Foundation and documentation. While data analysis was carried out using descriptive analysis which included: data collection, data filtering, data classification, and drawing conclusions. This article concludes that the development of the As-Sunnah Movement first appeared in urban communities due to the splitting of the Al-Washliyah organization. The concept and religious practice of the As-sunnah Movement in Urban Communities at the Ihyaus Sunnah Labuhan Foundation is to apply the concept of Hayatan tayyibatan. The practice of understanding the Religion of the As-sunnah Movement contained in the Ihyaus Sunnah Foundation refers to two doctrines, namely the Sunnah doctrine and the salaf doctrine. Responses to the As-sunnah Movement in the Ihyaus Sunnah Foundation came from various communities around Labuhan Batu and of course they have different opinions.Abstrak: Sebelum masuknya As-Sunnah di Yayasan Ihyaus Sunnah, sebagian pengikutnya merupakan anggota organisasi Al-Washliyah. Tuan Guru H. Rahmat Gufron merupakan tokoh yang mengawali gerakan pembaharuan di Yayasan Ihyaus Sunnah. Artikel ini akan mengkaji sejarah perkembangan Gerakan As-sunnah di Labuhan batu, konsep dan praktek keagamaan Gerakan As-sunnah di Labuhan Batu, dan Respon Masyarkat terhadap Gerakan As-sunnah di Labuhan batu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Fiel Research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari observasi langsug dengan melihat aktivitas yang ada pada Yayasan Ihyaus Sunnah, wawancara kelapangan dengan informan yang terdapat pada Yayasan dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan deskriptif analisis yaitu meliputi: pengumpulan data, penyaringan data, pergolongan data, dan penarikan kesimpulan. Artikel ini menyimpulkan bahwa perkembangan Gerakan As-sunnah pertama kali muncul ditengah masyarakat perkotaan karena factor terpecahnya organisasi Al-washliyah. Konsep dan Praktek keagamaan dari Gerakan As-sunnah dalam Masyarakat Perkotaan di Yayasan Ihyaus Sunnah Labuhan siantarnya adalah menerapkan konsep Hayatan tayyibatan. Praktek paham Keagamaan Gerakan As-sunnah yang terdapat di Yayasan Ihyaus Sunnah mengacu dalam dua doktrin, yaitu doktin Sunnah dan doktrin salaf. Respon terhadap Gerakan As-sunnah yang ada di Yayasan Ihyaus Sunnah ini datang dari berbagai pihak masyarakat sekitar Labuhan Batu dan tentunya mereka mempunyai pendapat yang berbeda-beda
Mudharabah Contracts at KJKS BMT UGT Sidogiri: Implementation and Analysis of the Compilation of Sharia Economic Laws
Get PDFAbstract: The research is motivated by the practice of Mudharabah contracts at KJKS BMT UGT Sidogiri Branch Sidodadi Surabaya, where the implementation of the offer and acceptance (ijab qabul) terms in Mudharabah contracts for opening Shariah Savings Accounts does not align with the guidelines set by the central KJKS BMT UGT Sidogiri. The purpose of this research is to examine the implementation of Mudharabah contracts in Shariah Savings Accounts at KJKS BMT UGT Sidogiri Branch Sidodadi Surabaya and to understand the implementation of Mudharabah contracts in Shariah Savings Accounts at KJKS BMT UGT Sidogiri Branch Sidodadi Surabaya from the perspective of Islamic Economic Jurisprudence (KHES). The research method used in this study is qualitative research. This research falls under the category of field research. Data collection was conducted through observation techniques, interviews, documentation, and purposive sampling to address the issues in the field. Data analysis was performed using qualitative descriptive analysis techniques. The findings of this research reveal several key points. Firstly, the procedure for opening Shariah Savings Accounts at KJKS BMT UGT Sidogiri Branch Sidodadi complies with the regulations of KJKS BMT UGT Sidogiri Central. However, during the implementation of the Akad Shigat, it is expressed with the terms of a trust (wadi'ah) contract, which is not in accordance with the procedure for Mudharabah contracts. Secondly, the officials still use the terms of a trust (wadi'ah) contract during the Akad Shigat, while the instructions from KJKS BMT UGT Sidogiri Central state that all savings products should use the terms of a Mudharabah contract. According to KHES, as stipulated in Article 49, Paragraphs 1 and 2, there is no allowance for alternative interpretations in the contract interpretation. Abstrak: Penelitian dilatarbelakangi oleh adanya praktek akad mudharabah di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya dimana pelaksanaan shighat ijab qabul akad mudharabah pada pembukaan Tabungan Umum Syariah menggunakan akad titipan yang tidak sesuai dengan juknis dari KJKS BMT UGT Sidogiri Pusat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi akad Mudharabah pada Tabungan Umum Syariah di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya dan mengetahui implementasi akad Mudharabah pada Tabungan Umum Syariah di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya dalam perspektif KHES. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, Interview/ wawancara, dokumentasi dan purposive sampling guna menjawab permasalahan yang ada di lapangan. Sedangkan analisa data menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, prosedur pembukaan buku Tabungan Umum Syariah di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi sesuai dengan ketentuan KJKS BMT UGT Sidogiri Pusat. Namun, ketika pelaksanaan Shigat Akad, diucapkan dengan sighat akad titipan (wadi’ah) tidak sesuai dengan prosedur akad mudharabah. Kedua, pelaksanaan sighat akad petugas masih menggunakan sighat akad titipan (wadi’ah), sedangkan instruksi dari KJKS BMT UGT Sidogiri Pusat, seluruh produk tabungan menggunakan sighat akad mudharabah. Berdasarkan KHES pada pasal 49 Ayat 1 dan 2 tersebut tidak diperbolehkan adanya interpretasi lain dalam penafsiran akad
Tradisi Rasulan dalam Masyarakat Muslim di Karangrejek Perspektif Filsafat Nilai Max Scheler Pasca Pandemi Covid-19
Get PDFTradisi Rasulan diawali sebagai bentuk terima kasih warga masyarakat kepada Dewi Sri (Dewi Kesuburan) atas limpahan panen yang mereka terima. Dengan tradisi itu, masyarakat membuat berbagai macam sesaji, Gunungan, tumpeng dan lain sebagainya. Cara dan sarana prasarana di dalam tradisi ini telah menimbulkan asumsi negatif dan penolakan kaum puritan. Banyak nilai yang terkandung dalam tradisi ini baik secara filosofi atau nilai agamawi. Hasil penelitian yang didapatkan adalah tradisi rasulan menganut nilai-nilai filosofis, yaitu kenikmatan, kehidupan, kejiwaan dan keagamaan berdasarkan perspektif hirarki nilai Max Scheler. Dan hirarki paling tinggi yang dijunjung tinggi masyarakat di Karangrejek adalah nilai Agama. Nilai-nilai tersebut dapat dirasakan melalui preferensi yang dipengaruhi oleh perasaan cinta dan benci. Hal ini berimplikasi pada sikap masyarakat Karangrejek dalam melaksanakan dan melestarikan tradisi ini walaupun di masa Pandemik. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan metode kualitatif dan teori hirarkie nilai Max Scheler sebagai pisau Analisa. Dengan penelitian ini akan diketahui sejarah perkembangan dan makna-makna yang terkandung dalam tradisi rasulan bagi masyarakat muslim di Karangrejek khususnya dan masyarakat Gunungkidul pada umumnya. Adapun tahapan nilai-nilai yang di dapatkan dalam tradisi Rasulan dalam perspektif Max Scheler adalah: Pertama, nilai kesenangan tergambar dari antusias masyarakat seperti kebersamaan, kekompakan, menikmati sajian ingkung ayam kampung dan makanan ringan khas Gunungkidul dan hiburan rakyat. Kedua, gotong royong dalam kegiatan tradisi tersebut yang menumbuhkan kebersamaan dalam kepentingan Umum. Ketiga, nilai spiritual pada saat membacakan ijab dan dilanjutkan dengan doa yang diikuti dan diamini oleh masyarakat. Dan keempat nilai kesucian dengan tujuan ingin mendapatkan keberkahan dari Sang Pencipta
FEMALE LEADERS CREATING STEPPING LADDERS: Exercising Strategic Agency in Religiously Affiliated Universities of Indonesia and the USA
Get PDFThis article aims to draw on the lessons and experiences of female leaders for what approaches should be nurtured and adopted in breaking the ‘glass ceilings.’ This research examines pathways to female leadership and public acceptance of their roles. The article offers strategies for the next generation of emerging female leaders, drawing from narratives of five female leaders in five religiously affiliated universities in Indonesia and three in the United States. This article argues that an intense external discourse could expedite the internal institutional force of change for female university leaders. A collective solidarity among professional peers is pivotal for women to reach leadership positions, however the institutional force must be sustained with a conducive social and political support. The ‘stepping ladders’ illustrate how women’s tracking to the leadership roles and building up a path to advance the chances remained a critical challenge, as exercising an ultimate command under the shadow of patriarchal can complicate the question of who is the true leader? The research contributes to widen the vision of what female leadership in the universities have advanced, highlighting the external and internal influence that entrenched and nurtured such development. These influences should be adaptable and structured to response to the critical call to reach the quantity and quality of female leadership to advance authority and agency contexts.[Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengambil pembelajaran dan pengalaman para pemimpin perempuan mengenai pendekatan apa yang harus dikembangkan dan diterapkan dalam mendobrak ‘langit-langit kaca’. Penelitian ini mengkaji jalur kepemimpinan perempuan dan penerimaan masyarakat terhadap peran mereka. Artikel ini menawarkan strategi untuk generasi pemimpin perempuan masa depan, yang diambil dari lima narasi pemimpin perempuan di lima universitas berafiliasi keagamaan di Indonesia dan tiga di Amerika Serikat. Artikel ini berargumentasi bahwa wacana eksternal yang intens dapat mempercepat perubahan kekuatan institusional internal bagi para pemimpin perempuan di universitas. Solidaritas kolektif di antara rekan-rekan profesional sangat penting bagi perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan. Kekuatan kelembagaan harus ditopang dengan dukungan sosial dan politik yang kondusif. ‘Tangga loncatan’ ini menggambarkan bagaimana upaya perempuan dalam mencapai peran kepemimpinan dan membangun jalur untuk meningkatkan peluang, masih menjadi tantangan, dimana menjalankan peran kepemimpinan tetapi berada di bawah bayang-bayang patriarki dapat mempersulit dalam menjawab pertanyaan tentang siapakah pemimpin yang sebenarnya? Penelitian ini berkontribusi untuk memperluas visi mengenai kemajuan yang dicapai oleh kepemimpinan perempuan di universitas, dengan menyoroti pengaruh eksternal dan internal yang memperkuat dan memupuk perkembangan tersebut. Pengaruh-pengaruh ini harus dapat disesuaikan dan lebih terstruktur demi menanggapi tuntutan penting untuk mencapai kepemimpinan perempuan baik secara jumlah dan kualitas guna memajukan konteks otoritas dan lembaga.
Usury in Online Loans and Pay Later: From Historical Perspective to Its Contextualization on Modern Practice
Get PDFAbstract: The enthusiasm of the Muslim community in Indonesia for various fintech products, especially Peer-to-Peer Lending (Online Loans and Pay Later), remains substantial. Non-Sharia-based Online Loans and Pay Later have been deemed haram (forbidden) by MUI, while the availability of Sharia-compliant services in Online Loans and Pay Later is limited. Fatwas regarding online loans and Pay Later refer to the prohibition of usury due to the presence of "usury" (additional charges in loan repayment). Usury, considered as interest, is the primary reason for the prohibition of these products. However, there is no comprehensive and multi-perspective interpretation of the meaning of usury. There are aspects that need to be uncovered in the interpretation of the meaning of usury to aid in understanding the contextualization of usury in the contemporary era, by reexamining the interpretation of usury through the historical perspective and the trading traditions of Arab society in the early Islamic era. This research aims to reveal another side in the process of prohibiting usury through verses from the Quran and use it to draw contextualization in the practice of transactions through the mechanisms of online loans and Pay Later in the present time. This study is a qualitative literature review with primary data based on the legal basis of the prohibition of usury from the verses of the Quran, along with various opinions of Muslim scholars on the process. Using a Quranic - historical approach, this research finds that the prohibition of usury did not occur abruptly and always involves the knowledge and experience of the Arab Muslim community in the early Islamic era. The contextualization of the prohibition of usury through historical investigation and trading traditions shows that the prohibition of online loans and Pay Later cannot solely be attributed to the existence of interest rates in loans but should emphasize the exploitation of basic human needs by service providers. The study also asserts that transactions considered to involve usury should not be based solely on the presence of interest rates but on the exploitative mechanisms targeting basic human needs and the economic well-being of the community. Abstrak: Animo masyarakat muslim Indonesia dalam menggunakan berbagai produk fintech, terutama P2P Lending (Pinjaman Online dan Pay Later), masih cukup tinggi. Pinjaman Online dan Pay Later yang tidak berbasis syariah telah dinyatakan haram oleh MUI, sedangkan penyedia layanan syariah dalam Pinjaman Online dan Pay Later sangat sedikit. Fatwa-fatwa tentang pinjaman online dan Pay Later merujuk pada keharaman riba karena keberadaan buka (tambahan dalam pengembalian pinjaman). Bunga yang dianggap riba adalah alasan utama pengharaman produk-produk tersebut. Namun, tidak ada interpretasi makna riba yang disampaikan secara komprehensif dan multi perspektif. Ada sisi yang perlu diungkap dalam interpretasi makna riba guna membantu memahami kontekstualitas riba di masa modern sekarang ini, dengan membaca ulang interpretasi riba melalui sisi historis dan tradisi perdagangan masyarakat Arab di era awal Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sisi lain dalam proses pelarangan riba melalui ayat-ayat Al-Qur’an, dan menggunakannya untuk menarik kontekstualisasi dalam praktik transaksi melalui mekanisme pinjaman online dan Pay Later di masa kini. Penelitian ini adalah penelitian pustaka kualitatif dengan data utama dasar hukum pelarangan riba dari Ayat Al-Qur’an, beserta berbagai pendapat sarjana muslim tentang proses tersebut. Dengan menggunakan pendekatan Qur’anic-historis, penelitian ini menemukan bahwa pelarangan riba tidak terjadi secara tiba-tiba dan selalu melibatkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat muslim Arab di era awal Islam. Kontekstualisasi pelarangan riba melalui investigasi historis dan tradisi perdagangan menunjukkan bahwa pelarangan pinjaman online dan Pay Later tidak bisa semata-mata karena keberadaan suku bunga dalam pinjaman, namun seharusnya menitikberatkan pada aspek eksploitasi kebutuhan dasar manusia oleh para penyedia layanan. Penelitian ini juga menyatakan bahwa praktik transaksi yang dianggap mengandung riba sewajarnya tidak berpijak pada ada-tidaknya suku bunga, namun pada mekanisme eksplotitaf terhadap kebutuhan dasar manusia dan kesejahteraan ekonomi masyarakat
Legal Reasoning and Compensation Determination in Sharia Economics: An In-Depth Analysis of Unlawful Acts in Case 84/Pdt.G/2019/PA.Yk
Get PDFAbstractThe limitations of regulations in determining compensation for unlawful acts prompt judges in Religious Courts to engage in legal reasoning (ijtihad). This research aims to examine the determination of compensation in Sharia Economics disputes involving unlawful acts. The case under investigation is case number 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, the plaintiff demands compensation as the defendant closed the BTN Sharia savings account without prior confirmation. The judicial panel upheld the compensation claim, referencing Articles 1375 and 1372 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and jurisprudence number 650/PK/Pdt./1994. The research employs a juridical-normative approach within qualitative research, gathering data through literature review and interviews. The findings reveal that judges refer to existing legal provisions to determine compensation based on trial facts and the parties' circumstances. Secondly, the legal basis and considerations align with the principles of legal discovery and Islamic law, particularly the maqasid asy-syariah, such as hifz al-mal (protection of wealth) and hifz al-‘ird (protection of dignity and reputation). This study underscores the judge's role in upholding justice and the subjective rights of the parties in the context of Sharia Economics. AbstrakKeterbatasan regulasi dalam menetapkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum mendorong hakim Pengadilan Agama untuk melakukan ijtihad hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penetapan ganti rugi dalam sengketa Ekonomi Syari’ah yang melibatkan perbuatan melawan hukum. Kasus konkret dalam penelitian ini adalah perkara nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, di mana penggugat menuntut ganti rugi karena tergugat menutup buku tabungan BTN Syari’ah tanpa konfirmasi. Majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi, merujuk pada Pasal 1375 dan 1372 KUHPerdata, serta yurisprudensi nomor 650/PK/Pdt./1994. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dalam penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, hakim mengacu pada ketentuan hukum yang ada untuk menetapkan ganti rugi, berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan kondisi para pihak. Kedua, dasar hukum dan pertimbangan hakim sejalan dengan prinsip penemuan hukum dan hukum Islam, terutama maqasid asy-syariah, seperti hifz al-mal (perlindungan harta) dan hifz al-‘ird (perlindungan martabat dan nama baik). Penelitian ini menyoroti peran hakim dalam menjaga keadilan dan hak-hak subjektif para pihak dalam konteks Ekonomi Syari’ah
The Role of Human Rights in Religiously Motivated Violence: An Overview of Violence Against Religious Minorities in Indonesia
Get PDFThis article aims to explain the role of human rights in conditions of conflict committed in the name of religion and to explain the basic human rights that were lost in incidents of violence committed in the name of religion. Recently, an incident of violence committed in the name of religion happened again. Violence committed in the name of religion occurs to religious groups in Indonesia, as happened to the Shia group and the Ahmadiyya group. Both groups are religious minority groups in Indonesia. They both experienced violence committed in the name of religion. The violence occurred because the two groups were outside the mainstream group and considered heretical. Therefore, the majority group felt it was appropriate to commit violence against the two groups. In addition, regional regulations or clerical fatwas also trigger violence. This article uses library research in the data collection process, for example, through journals and textbooks. Human rights certainly have several role related to prevent violence committed in the name of religion, namely the role to protect human being or religious community from murder or genocide, war in the name of religion, ethnic cleansing and violence against humanity. Therefore, human rights can encourage strengthening the message of compassion that exists in every religion and belief as a bulwark against messages of hate and violence
Dinamika Perumusan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terkait Pemaksaan Perkawinan
Get PDFAbstract: Forced marriage is a complex phenomenon that describes the interaction between norms, religion, culture, law and human rights. This practice has been going on for a long time in Indonesia, such as the Lily marriage tradition in West Nusa Tenggara, marriage due to pregnancy/rape, early marriage and others. This research will explore how the regulations regarding forced marriage have been integrated into Law No. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, as well as their impact on the legal and political framework. The introduction will provide background on the steps taken by the TPKS Law from the time it was initiated until it was passed into law, as well as the actors involved in the process of formulating the law. The research method used is normative empirical. The research uses legal, social and cultural debates that arise in the context of forced marriage under Law Number 12 of 2022 concerning TPKS. Policy implications emerging from the research include consideration of the balance between recognition of cultural values and protection of human rights within the relevant legal framework. Abstrak: Pemaksaan perkawinan adalah fenomena kompleks yang menggambarkan interaksi antara norma, agama, budaya, hukum dan Hak Asasi Manusia. Praktik ini telah berlangsung lama di Indonesia, seperti tradisi kawin Lily di Nusa Tenggara Barat, perkawinan karena kehamilan/pemerkosaan, perkawinan dini dan lainnya. Penelitian ini akan menggali bagaimana aturan terkait pemaksaan perkawinan tersebut telah diintegrasikan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta dampaknya terhadap kerangka hukum dan politik. Pendahuluan akan menyajikan latar belakang tentang jejak langkah UU TPKS dari saat dicetuskan hingga disahkan menjadi UU, serta aktor yang terlibat dalam proses perumusan UU. Metode penelitian yang digunakan yakni normatif empiris. Penelitian menggunakan perdebatan hukum, sosial, budaya yang muncul dalam konteks pemaksaan perkawinan di bawah UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Implikasi kebijakan yang muncul dari penelitian mencakup pertimbangan keseimbangan antara pengakuan terhadap nilai budaya dan perlindungan HAM dalam kerangka hukum yang relevan
Perbandingan Penerapan Akad, Denda dan Pengawasan Terhadap Leasing Syariah dan Konvensional pada PT. Adira Finance
Get PDFSewa guna usaha adalah perjanjian yang dilakukan antara lessor (lessor company) dan lessee (customer). Berdasarkan perjanjian ini, lessor memberikan hak lessee untuk menggunakan barang sebagai imbalan pembayaran leasing dalam jangka waktu yang telah disepakati. Ada perbandingan antara pembiayaan leasing konvensional dan syariah. Pada Adira konvensional menggunakan akad sewa guna usaha dengan sistem suku bunga sebagai keunggulannya, sedangkan pada Adira syariah menggunakan akad murabahah (jual beli), dan keuntungannya berasal dari margin keuntungan. Dalam Adira konvensional, jika pelanggan tidak bisa terus membayar cicilan, pihak Adira akan menarik barang, dan konsumen harus membayar bunga, Adira kan menjual kembali barang, dan hasil penjualan menjadi pendapatan perusahaan. Di Adira syariah, jika nasabah tidak mampu membayar, barang akan ditarik dan di jual kembali. Dari hasil penjualan barang tersebut, jika terdapat selisih hasil penjualan dengan hutang maka selisih tersebut akan dikembalikan kepada konsumen. Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara sewa syariah dan konvensional PT Adira Finance. Jenis data yang penulis gunakan merupakan jenis data sekunder atau data eksternal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif.Kata kunci : Akad; Denda; Pengawasan; Leasing; Syariah; Konvensional
Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Secara Online Pada Lembaga Wakaf
Get PDFKajian ini membahas mengenai tinjauan normatif dan yuridis terhadap pelaksanaan wakaf uang secara online pada lembaga Wakaf Salman ITB. Dewasa ini semakin banyak lembaga yang menyediakan layanan wakaf uang secara online. Wakaf uang secara online semakin dilirik oleh masyarakat karena kemudahan dan efesiansi waktu. Dasar hukum pelaksanaan wakaf secara online terdapat pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Bergerak Berupa Uang. Berdasarkan penelitian ini pelaksanaan wakaf uang secara online di Wakaf Salman belum sesuai dengan anjuran dari Undang-Undang Wakaf. Undang-Undang menganjurkan bahwa wakaf uang dikelola secara produktif, sementara dalam Wakaf Salman sendiri pemanfaatan harta wakaf dipergunakan untuk pengadaan wakaf fisik. Meskipun belum memenuhi anjuran dari undang-undang, wakaf uang secara online di Wakaf Salman sendiri membeli banyak dampak positif untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Kata Kunci : Wakaf Uang; Online; Lembaga Wakaf