UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, Yogyakarta: E-Journal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Not a member yet
1161 research outputs found
Sort by
Kitabisa.com Sebagai Sebuah Sistem Sosio-Religio-Teknis Perspektif Maqashid al-Syari’ah
Get PDFPerkembangan teknologi sekarang membuat semua kegiatan menjadi lebih mudah dilakukan dan lebih cepat dilakukan. Tak terkecuali kegiatan yang bersifat religius juga terkena dampak dari perkembangan teknologi, contohnya adalah bersedekah. Seiring dengan perkembangan zaman, khususnya penggunaan media online sebagai wadah untuk berdonasi menimbulkan suatu permasalahan dalam ranah religius. Muncul kalangan masyarakat yang menanyakan tentang keabsahan sistem donasi online dalam ranah agama khususnya agama Islam. Apakah sistem donasi tersebut sesuai dengan tujuan dan prinsip beragama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan menjelaskan tentang sistem donasi pada website Kitabisa.com apakah platform tersebut sesuai dengan tujuan dan prinsip beragama. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Kitabisa.com dalam kegiatannya sudah sesuai dengan kaidah maqashid al-syariah dan juga memenuhi akad fiqh muamalah yang menjadikan sistem ini aman dan sesuai dengan syariat islam, tidak bertentangan dengan hukum syara’. Dan Sebagai sebuah aplikasi, Kitabisa.com sudah dapat dikatakan user-friendly dan sudah mengakomodasi faktor teknis-manusia-dan religi
Gray Divorce at Palembang Religious Court 2022: Factors Associated with Old Age Divorce
Get PDFDivorce is a phenomenon that is experienced in various age ranges, including among the elderly showing an increasing trend. Previous studies emphasize the negative impact of divorce in old age. This study aims to identify the factors that lead to divorce among the elderly, particularly in the Palembang Religious Court, as well as understand the judges' views on this phenomenon. This field research used a qualitative approach, involving interviews with four judges and analyzing 56 divorce decisions among the elderly. The findings show that elderly couples tend to delay divorce in order to sustain the household, especially for the sake of their children. The decision to divorce is made when they feel unable to endure further problems, considering the greater impact. Thirteen main factors were cited as reasons why elderly couples decided to divorce. While judges attempted mediation, they did not have the authority to force a settlement. The results of this study are expected to provide valuable guidance for legal practitioners and policy makers in designing programs to prevent divorce at an elderly age. The limitation of this study lies in its focus only on the views of judges and decisions in religious courts. Examining the opinions of older people who have divorced directly has not been done, an aspect that needs further research.[Perceraian merupakan fenomena yang terjadi di berbagai rentang usia, termasuk di kalangan lansia yang menunjukkan peningkatan tren. Kajian sebelumnya menegaskan dampak negatif dari perceraian di usia lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu perceraian di kalangan lansia, khususnya di Pengadilan Agama Palembang, serta memahami pandangan hakim terhadap fenomena ini. Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara dengan empat hakim dan menganalisis 56 putusan perceraian di kalangan lansia. Temuan menunjukkan bahwa pasangan lanjut usia cenderung menunda perceraian demi mempertahankan rumah tangga, terutama demi anak-anak mereka. Keputusan bercerai diambil ketika mereka merasa tak mampu lagi menahan permasalahan lebih lanjut, dengan pertimbangan dampak yang lebih besar. Terdapat tiga belas faktor utama yang menjadi alasan pasangan lanjut usia dalam memutuskan perceraian. Meskipun hakim berupaya melakukan mediasi, namun mereka tidak memiliki kewenangan untuk memaksa perdamaian. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan panduan berharga bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam merancang program pencegahan perceraian di usia lanjut. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang hanya pada pandangan hakim dan putusan di pengadilan agama. Menguji pendapat lansia yang telah bercerai secara langsung belum dilakukan, menjadi aspek yang perlu diteliti lebih lanjut.
Unlocking the Poverty-Alleviating Potential of Zakat: A Case Study of the Sentra Ternak Mandiri, Ummul Quro Zakat Managgement Institution
Get PDFAbstract: The purpose of Islamic economic instruments (zakat, infaq, sadaqah) is not achieved, because the poverty rate tends to increase. Poverty alleviation through sharia instruments will not succeed if it is done in a consumptive manner. Zakat must begin to be seen as an important instrument in the Islamic economy that is managed productively and sustainably. This article aims to analyze the utilization of zakat for productive businesses at Amil Zakat Institution Ummul Quro Jombang Regency, namely with the Mandiri Livestock Center program. This article is a field research whose data is managed qualitatively. Data were obtained through interviews, observations, and documentation on the Sentra Ternak Mandiri program run by Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang. Through descriptive analysis, this study found that zakat management in this institution succeeded in managing zakat funds by ensuring an increase in mustahik income through independent livestock business productivity. The success of zakat utilization is thanks to mentoring, counseling and evaluation of zakat fund management. The management of the Independent Livestock Center is in accordance with the objectives of zakat in the philosophy of Islamic law and the Minister of Religious Affairs Regulation Number 52 of 2014. This article argues that poverty alleviation through Islamic economic instruments will not succeed if the management only stops at distribution. Furthermore, to increase the role of Islamic economy in alleviating poverty, amil zakat needs to be more creative in creating productive zakat management assistance programs.The implication of this article shows that assistance, supervision, and evaluation of the productivity of zakat management need to be carried out by national and private amil zakat.Abstrak: Tujuan instrumen ekonomi Islam (zakat, infak, sedekah) tidak tercapai, karena tingkat kemiskinan cenderung bertambah. Pengentasan kemiskinan melalui instrumen syariah tidak akan berhasil jika dilakukan dengan cara konsumtif. Zakat harus mulai dipandang sebagai instrumen penting dalam ekonomi Islam yang dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Kabupaten Jombang yaitu dengan program Sentra Ternak Mandiri. Artikel ini merupakan penelitian lapangan yang datanya dikelola secara kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada program Sentra Ternak Mandiri yang dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang. Melalui analisis deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan zakat pada lembaga ini berhasil mengelola dana zakat dengan memastikan peningkatan pendapatan mustahik melalui produktifitas usaha ternak mandiri. Keberhasilan pendayagunaan zakat ini berkat pendampingan, penyuluhan hingga evaluasi pengelolaan dana zakat. Pengelolaan Sentra Ternak Mandiri sesuai dengan tujuan zakat dalam filsafat hukum Islam maupun Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014. Artikel ini berargumen bahwa pengentasan kemiskinan melalui instrumen ekonomi Islam tidak akan berhasil jika pengelolaannya hanya berhenti pada distribusi. Lebih jauh, untuk meningkatkan peran ekonomi Islam dalam mengentaskan kemiskinan, amil zakat perlu lebih kreatif membat program pendampingan pengelolaan zakat secara produktif. Implikasi artikel ini menunjukkan bahwa pendampingan, penyulhan, dan evaluasi produktifitas pengelolaan zakat perlu dilakukan oleh amil zakat nasional maupun swasta
Pemetaan Wacana Syariah dan HAM dalam Penulisan Tesis Mahasiswa
Get PDFAbstract: The existence of the study of sharia sciences in universities can be a barometer of how sharia sciences have been conceptually developed and have dynamically responded to developments and societal demands. That is why it is important to continue to pay close attention to the teaching and learning process of sharia sciences in higher education, for example through in-depth studies of trend maps of sharia discourse and human rights (human rights) in student thesis writing. The Sharia Science Master's Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta is one of the many study programs whose learning focuses on the study of sharia sciences. There are three academic problems that are the focus of this paper's study, namely (1) what discourses tend to be the tendencies of students in the Sharia Science Master's Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta in writing their theses from 2016 to 2020, (2) Is there any relevance of the choice of discourse tendencies in writing the student's thesis to the competence of the Master of Sharia Science Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, and (3) is there a correlation between the understanding of scientific theory of students in the Master of Sharia Science Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta with the choice of discourse tendencies in writing their thesis, especially related to human rights discourse. The results of the search for student thesis data for 2016-2020, Master of Sharia Science Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, show that the tendencies of sharia and human rights discourse in students' thesis writing vary greatly according to the scope of each concentration. There are, namely Islamic family law, sharia economic/business law, and constitutional law. However, there are still several theses studies that only repeat the themes of previous studies. In contrast to case studies and field studies, character studies still seem to be minimal in the trend of writing theses for students of the Master of Sharia Science Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. In fact, studying figures and their thoughts in the field of sharia and human rights studies is very important for the development of sharia science itself. This is closely related to theoretical understanding related to the special skills aspects of students in the Master of Sharia Science Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, which still need to be improved in the future.Abstrak: Adanya kajian ilmu-ilmu syariah di perguruan tinggi dapat menjadi salah satu barometer tentang bagaimana ilmu-ilmu syariah itu secara konseptual telah dikembangkan dan secara dinamis telah merespon perkembangan dan tuntutan masyarakat. Itulah mengapa menjadi penting untuk terus mencermati proses pengajaran dan pembelajaran ilmu-ilmu syariah di perguruan tinggi, misalnya melalui kajian mendalam tentang peta kecenderungan wacana syariah dan HAM (hak asasi manusia) dalam penulisan tesis mahasiswa. Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan salah satu dari sekian program studi yang fokus pembelajarannya seputar kajian ilmu-ilmu syariah. Ada tiga problem akademik yang menjadi fokus kajian tulisan ini, yakni (1) wacana-wacana apa saja yang menjadi kecenderungan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam penulisan tesis mereka dari tahun 2016 hingga 2020, (2) adakah relevansi pilihan kecenderungan wacana dalam penulisan tesis mahasiswa tersebut dengan kompetensi Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan (3) adakah korelasi antara pemahaman teori keilmuan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan pilihan kecenderungan wacana dalam penulisan tesis mereka khususnya terkait dengan wacana HAM. Hasil penelusuran terhadap data-data tesis mahasiswa tahun 2016-2020 Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakukltas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menunjukkan bahwa kecenderungan wacana syariah dan HAM yang ada dalam penulisan tesis mahasiswa tersebut sangat beragam sesuai dengan ruang lingkup masing-masing konsentrasi yang ada, yakni hukum keluarga Islam, hukum ekonomi/bisnis syariah, dan hukum tata negara. Namun demikian, masih ditemukannya beberapa kajian tesis yang hanya mengulang tema-tema kajian sebelumnya. Berbeda dengan studi kasus dan studi lapangan, kajian studi tokoh nampaknya masih minim dalam kecenderungan penulisan tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakukltas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Padahal, studi tokoh dan pemikirannya dalam bidang kajian syariah dan HAM sangatlah penting guna pengembangan ilmu-ilmu syariah itu sendiri. Hal ini terkait erat dengan pemahaman teoritik terkait dengan aspek ketrampilan khusus mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakukltas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang masih perlu ditingkatkan kembali pada masa-masa ke depan
The Government's Role in the Dissolution of PKI: A Legal and Human Rights Perspective
Get PDFThe Dissolution of the Indonesian Communist Party (PKI) has been a matter of concern due to the restriction of the right to associate. On the other hand, the strict prohibition of the PKI's existence is intended to protect individual rights. The communist ideology emerged from the West as a response to the oppression of the bourgeoisie against the proletariat, aiming to establish an authoritarian state while prioritizing welfare. The teachings of the PKI are in conflict with Pancasila as the state philosophy and legislation due to differing state backgrounds. Therefore, it is not appropriate to implement them within the government system, as it poses a threat if the PKI's efforts to seize power were successful. So, what is the government's role in the dissolution of the PKI with a legal and human rights approach? This study employs a normative juridical research method. The research results indicate that the government issued regulations through the MPRS Decree to dissolve the PKI and prohibit the propagation of Marxist-Leninist ideologies in Indonesia. In this context, the government, as a duty bearer, has three obligations. First, to respect means that the PKI and Marxist-Leninist ideologies are strongly prohibited in Indonesia as a sign of the state's respect for the rights of the majority of the population. Second, to protect means that the state guarantees the rights of its citizens by banning the dissemination of communist ideologies, which pose a threat to the citizens' rights as communism does not recognize individual rights. Third, to fulfill means that the MPRS Decree banning the PKI and communist ideologies aims to make the state more democratic by not limiting or reducing citizens' rights, thus ensuring the fulfillment of citizens' rights in a democratic societ
FULFILLING CHILDREN'S RIGHTS THROUGH POST-DIVORCE RELATIONSHIPS: An Investigation from Bima
Get PDFThis article sheds light on the fulfillment of children's rights after divorce. The fulfillment of children's rights is explained by examining the relationships built by divorced parents. To collect data, interviews were conducted with divorced couples who have children. Taking place in Bima, West Nusa Tenggara, this article identifies at least three patterns of post-divorce parental relationships: (1) the relationship built by both ex-spouses, (2) the relationship built by only one of them, and (3) the relationship that is not built by both ex-spouses. It is arguable to say that the relationship built by both ex-spouses is the best for fulfilling the rights of the child. Conversely, the last type of relationship is mostly ineffective in many cases.[Artikel ini membahas tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Pemenuhan hak anak dijelaskan setelah meneliti relasi yang dibangun oleh orang tua yang bercerai. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara terhadap pasangan-pasangan yang telah bercera dan memiliki anak. Mengambil tempat penelitian di Bima, Nusa Tenggara Barat, artikel ini menemukan setidaknya terdapat tiga pola relasi orang tua pasca perceraian: (1) relasi yang dibangun oleh kedua mantan pasangan, (2) relasi yang dibangun oleh salah satunya, dan (3) relasi yang enggan dibangun oleh kedua mantan pasangan. Relasi yang dibangun oleh dua mantan pasangan merupakan relasi yang terbaik bagi pemenuhan hak-hak anak. Sedangkan relasi tipe terakhir sama sekali tidak efektif dalam pemenuhan anak.
THE PRACTICE OF SUBSTITUTE HEIRS IN INDONESIAN RELIGIOUS COURT: Restricted Interpretation
Get PDFAs part of reformation outcomes, the substitute heir in Islamic inheritance law has been long heeded by Indonesian jurists. However, amidst the facet of the traditional scheme, Indonesian Religious Court judges (judex factie) have not shared the same implementation of this succession. This article endeavors to examine the practice of substitute heir in the field. Relies on the Religious Court decisions as the primary source, this article argues that the norm of substitute heir (Article 185 of The Compilation of Islamic Law) has been implemented restrictedly according to The Compilation and the Supreme Court consensus. Restricted interpretation means the descendants of the pre-deceased side-relative was not accounted as substitute heir. It implies that the state reformation attempt in Islamic inheritance law has not come into play in the way the state desires.[Sebagai bagian dari hasil reformasi, substitute heir dalam hukum waris Islam telah lama diperhatikan oleh para ahli hukum Indonesia. Namun, di tengah sisi skema tradisional, hakim Pengadilan Agama Indonesia (judex factie) belum memiliki kesamaan pelaksanaan suksesi ini. Artikel ini mencoba mengkaji praktek penerapan substitute heir di lapangan. Berpijak pada putusan Pengadilan Agama sebagai sumber data utama, artikel ini berargumen bahwa norma ahli waris pengganti (Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam) telah dilaksanakan secara terbatas menurut Kompilasi dan konsensus Mahkamah Agung. Penafsiran terbatas berarti keturunan dari kerabat menyamping yang telah meninggal dunia terlebih dahulu tidak diperhitungkan sebagai ahli waris pengganti. Ini menyiratkan bahwa upaya reformasi negara dalam hukum waris Islam belum diterapkan sesuai yang diinginkan negara.
Metode Reformasi Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim Perspektif Khoiruddin Nasution
Get PDFThe dynamics of the times always have a significant impact on Islamic family law. This necessitates a transformation from conventional fiqh to contemporary regulations. This is triggered by the fact that conventional fiqh does not have the option to provide answers to problems that arise. In solving the problems that arise in contemporary family law discourse, it is necessary to reform in the methodological aspect. This article attempts to further elaborate methods of family law reform in various Islamic countries. This article uses a descriptive-qualitative method based on library research and a historical approach. The results of this study are family law reform methods by experts used by Muslim countries in the world, including: takhayyur, talfiq, takhsis al-qada’, siyasah syar’iyah, reinterpretation of texts and alternative methods in the form of thematic-holistic methods. In general, these are grouped into two, namely intra-doctrinal reform and extra-doctrinal reform as well as the application of methods and the relevance of family law reform methods that occur in Muslim countries. Dinamika zaman senantiasa memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap hukum keluarga Islam. Hal tersebut meniscayakan transformasi dari fikih konvensional ke peraturan kontemporer. Transformasi tersebut dipicu oleh kenyataan bahwa fikih konvensional tidak memiliki pilihan untuk memberikan jawaban atas masalah yang muncul. Dalam menyelesaikan persoalan yang muncul dalam diskursus hukum keluarga kontemporer diperlukan adanya reformasi pada aspek metodologi. Artikel ini berupaya untuk mengelaborasi lebih lanjut metode reformasi hukum keluarga di berbagai negara Islam. Artikel ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan dengan pijakan studi kepustakaan (library reserach) dan pendekatan sejarah. Adapun hasil penelitian ini adalah metode reformasi hukum keluarga oleh para ahli yang digunakan oleh negara-negara muslim di dunia, diantaranya: takhayyur, talfiq, takhsis al-qada’, siyasah syar’iyah, reinterpretasi nash serta metode alternatif berupa metode tematik-holistik. Secara umum hal tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu intra-doctrinal reform dan extra-doctrinal reform serta penerapan metode dan relevansi metode reformasi hukum keluarga yang terjadi di negara-negara muslim
Tinjauan Prinsip Non-Retroactive dalam Perjanjian Pengalihan Utang Antara Indonesia dan Belanda
Get PDFThis paper discusses about the Dutch debt offering to Indonesia from a non-retroactive perspective. The statement by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia reminded of Indonesia's problems, which have been bearing debt even since its proclamation. This debt was inherited from the Netherlands through an agreement in an international agreement called the Konferensi Meja Bundar (KMB). As an international agreement, the KMB must also be guided by the principles in international treaty law. The principle of non-retroactivity is one of the main principles in international law agreements. Even though the principle of non-retroactivity is not absolute and can be deviated, the deviation must be based on two conditions, which are the agreement of the parties and beneficial to the parties or at least does not cause harm to one of the parties. The type of research used in this article is literature and is analytical descriptive with a normative approach. The conclusion of this study shows that the debt offering agreement from the Dutch Government to Indonesia has deviated from the principle of non-retroactivity. Therefore, the agreement to sell debt from the Netherlands to Indonesia has clearly caused losses to the Indonesian Government's finances, besides that there is also an element of coercion in giving approval from the Indonesian Government.Tulisan ini hendak mengkaji kembali tentang perjanjian pengalihan utang Belanda kepada Indonesia yang ditinjau dari prinsip non-retroactive. Pernyataan Menteri Keuangan RI mengingatkan pada persoalan Indonesia yang sudah menghadapi utang bahkan sejak diproklamasikan. Utang ini diwariskan dari Belanda melalui kesepakatan dalam perjanjian internasional bernama Konferensi Meja Bundar (KMB). Sebagai perjanjian internasional, KMB semestinya juga berpedoman pada prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian internasional. Asas non-retroactive merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum perjanjian internasional. Meskipun asas non-retroactive tidak bersifat mutlak dan dapat disimpangi, namun penyimpangannya harus didasarkan pada dua syarat yakni atas kesepakatan dari para pihak dan menguntungkan bagi para pihak atau setidak-tidaknya tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini ialah kepustakaan dan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pengalihan utang dari Pemerintah Belanda kepada Indonesia telah menyimpangi prinsip non-retroactive. Oleh karena, perjanjian pengalihan utang dari Belanda kepada Indonesia secara jelas telah menimbulkan beban kerugian bagi keuangan Pemerintah Indonesia, selain itu juga terdapat unsur pemaksaan dalam pemberian persetujuan dari Pemerintah Indonesia
Equality Crowdfunding: Perlindungan Hukum pada Financial Technology di Santara Yogyakarta
Get PDFTulisan ini membahas mengenai PT. Santara Daya Inspiratama yang merupakan salah satu platform Layanan Iuran Dana dengan konsep Equity Crowdfunding yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Peraturan No.37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity crowdfunding). Layanan ini bertujuan mempertemukan pemodal/investor (yang akan membeli saham bisnis UKM) dengan penerbit (UKM atau startup) yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Oleh karenanya, dibutuhkan keamanan dalam berinvestasi bagi segala pihak. Lalu bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak, baik penerbit, platform penyelenggara, maupun pemodal, dalam berinvestasi melalui equity crowdfunding di Santara Yogyakarta? Hasil analisis menunjukkan bahwa peraturan OJK hanya memuat ketentuan umum mengenai hak kewajiban bagi penerbit dan pemodal. Sedangkan pelanggaran atas perjanjian dan pelaksanaan equity crowdfunding hanya berupa sanksi administratif dan belum mengatur mengenai sanksi pidana atas tindak pidana para pihak. Sedangkan untuk risiko bisnis, Santara masih berupaya untuk meminimalisir risiko usaha, investasi, likuiditas, dan kelangkaan dividen guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, baik penerbit, platform penyelenggara, maupun pemodal dalam berinvestasi melalui equity crowdfunding