UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, Yogyakarta: E-Journal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Not a member yet
1161 research outputs found
Sort by
Problematika Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Penyelesaian Sengketa Tindakan Melawan Hukum Oleh Pemerintah
Get PDFAbstarct : The enactment of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration and Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2 of 2019 concerning Guidelines for Resolving Disputes on Unlawful Government Actions by the Government (onrechtmatige overheidsdaad) has given rise to various kinds of legal problems, both from expanding the meaning of the KTUN in a quo and problematic legal basis for the transfer of absolute competence in resolving disputes over unlawful acts by the government (onrechtmatige overheidsdaad). This research is normative legal research using a conceptual approach, a historical approach, a statutory approach and a comparative approach. The results of this research show that: First, with the enactment of Law Number 30 of 2019 and PERMA Number 2 of 2019, there has been a change in the jurisdiction of absolute competence regarding the resolution of disputes over unlawful acts by the government, which was previously the absolute competence authority of the district court to the administrative court. country. Second, the legal basis for the transfer of absolute competence in resolving unlawful acts by the government (onrechtmatige overheidsdaad) which is based on PERMA Number 2 of 2019 is not appropriate, the transfer of jurisdiction should be regulated based on law and the shortcomings of PERMA Number 2 of 2019 have shortcomings in The use of the term unlawful act by the government (onrechtmatige overheidsdaad) is a term commonly used in civil law, the correct term for referring to unlawful acts by the government should no longer be used (onrechtmatige overheidsdaad), but the term onjuist besturen is used. Abstrak : Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Melawan Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) menimbulkan berbagai macam problematika hukum baik dari perluasan makna KTUN dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 dan problematika dasar hukum peralihan kompetensi absolute dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad). Adapun penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan hitoris (historical approch), pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan komaratif (comparative approach). Hasil daripada penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019 dan Perma Nomor 2 Tahun 2019 terjadi perubahan pada yuridiksi kompetensi absolute terkait penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang semula merupakan kewenangan kompetensi absolute pengadilan negeri ke pengadilan tata usaha negara. Kedua, dasar hukum dalam peralihan kompetensi absolute dalam penyelesaian perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) yang berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 kurang tepat, seharusnya peralihan yuridiksi tersebut di atur berdasarkan undang-undang dan kekurangan dari PERMA Nomor 2 Tahun 2019 memiliki kekurangan dalam penggunaan istilah perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) adalah isitlah yang biasa digunakan dalam hukum perdata, seharusnya istilah yang tepat dalam penyebutan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah tidak lagi menggunkan (onrechtmatige overheidsdaad), tetapi digunakan istilah onjuist besturen
Wabah Pandemi Covid 19 dan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020 dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam
Get PDFTulisan ini berupaya untuk menjelaskan pengaruh wabah pandemi covid 19 terhadap fluktuasi angka perceraian khususnya di Pengadilan Agama Sleman tahun 2020. penelitian ini menjadi penting mengingat dampak dari pandemi Covid 19 salah satunya adalah menimbulkan kelesuan di bidang perekonomian, bahkan banyak terjadi PHK (pemutusan Hubungan Kerja). Untuk itu terdapat dua hal yang dilihat dalam tulisan ini, yaitu (1) Fluktuasi angka perceraian sebagai dampak dari terjadinya pandemi Covid 19, serta faktor apa saja yang mempengaruhinya? (2) Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap faktor-faktor terjadinya fluktuasi angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Penelian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan analisis kualitatif dan pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada awal terjadinya pandemi sempat mengalami penurunan selama kurang lebih dua bulan pertama sejak pertengahan bulan Maret 2020. Hal tersebut terjadi karena dibatasinya jumlah para pihak yang akan mendaftarkan perkara oleh pihak PA Sleman, maksimal 6 perkara setiap harinya. Selanjutnya secara makro, faktor penyebab terjadinya perceraian tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara sebelum dan pada waktu terjadinya pandemi Covid 19. Terlihat dari beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian yang cenderung tidak berbeda, yaitu faktor ekonomi, tidak bertanggungjawab, akhlak, selingkuh dan ketidakcocokan antara suami dan istri
COMPLETE AND INCOMPLETE CALCULATION: Expert Systems Apps on the Special Cases of Islamic Inheritance Law
Get PDFThe traditional method of resolving inheritance cases typically involves manual processes using pen and paper. However, advancements in expert systems of technology have made it possible to develop applications that expedite and simplify the calculation. This research aims to investigate the capabilities of Android-based expert systems applications in handling specific cases (masail syawadz) within Islamic inheritance law. Data were obtained by simulating cases (experiments) involving ten randomly selected inheritance apps from the Android Play Store. These applications were tested to solve al-gharawain, al-khuraqa, al-akdariyah, al-musyarakah, and al-faridah al-malikiyah cases. The research found that only two applications consistently managed to solve specific cases in Islamic inheritance law based on a particular school of thought (madhab). Other applications were only able to solve a portion of the tested cases. The majority of applications failed to identify the presented cases, although their calculations were acceptable based on one of the schools. Several factors contributed to the failure of these applications in solving inheritance cases, including limitations in simulating masail syawadz issues, inconsistency in the opinion adopted by the application developers to formulate the expert system, a limited list of available heirs, and errors in determining the portions of the heirs.[Abstrak: Kemajuan dalam sistem pakar teknologi telah memungkinkan untuk mengembangkan aplikasi yang mempercepat dan menyederhanakan perhitungan kewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kemampuan aplikasi sistem pakar berbasis Android dalam menangani kasus-kasus khusus (masail syawadz) dalam hukum kewarisan Islam. Data diperoleh dengan mensimulasikan kasus-kasus ke dalam sepuluh aplikasi warisan yang dipilih secara acak dari Android Play Store. Aplikasi-aplikasi ini diuji untuk menyelesaikan kasus-kasus al-gharawain, al-khuraqa, al-akdariyah, al-musyarakah, dan al-faridah al-malikiyah. Penelitian ini menemukan bahwa hanya dua aplikasi yang secara konsisten berhasil menyelesaikan kasus-kasus tertentu dalam hukum warisan Islam berdasarkan satu mazhab tertentu. Aplikasi lain hanya mampu menyelesaikan sebagian dari kasus-kasus yang diuji. Sebagian besarnya gagal mengidentifikasi kasus-kasus yang disajikan, meskipun perhitungan mereka diterima berdasarkan salah satu mazhab. Beberapa faktor berkontribusi pada kegagalan aplikasi-aplikasi ini dalam menyelesaikan kasus-kasus warisan, termasuk keterbatasan dalam mensimulasikan masalah-masalah masail syawadz, ketidaksesuaian dalam pendapat fikih yang diadopsi oleh pengembang aplikasi untuk merumuskan sistem pakar, daftar pewaris yang terbatas, dan kesalahan dalam menentukan bagian-bagian pewaris.
Legal Politics of Social Workers Law as an Advocacy Effort of Social Workers
Get PDFAs the organizer of the realization of social welfare, the state has not been able to optimally overcome social changes, which have an impact on increasing the number and complexity of social welfare problems. With the arguments of humanity and the principle of mutual cooperation, some parties help the government, then are called social workers. To ensure their existence, social worker organizations in Indonesia initiated the formation of the Law on the Social Worker Profession. Law Number 14 of 2019 concerning Social Workers was formed. After the birth of this Law, some questions emerged whether the Law provided solutions to the problems faced by social workers in assisting social welfare, or with this Law, the state would be out of hand and emphasize the resolution of social problems to social workers. This study described the legal political conditions for forming this Law. This study answered the politics of the formation of Law Number 14 of 2019 and the challenges for Social Workers in Indonesia after the birth of the Law. Answering those problems, this study used—statute approach, historical approach, and conceptual approach, strengthened by some literature related to Law and social workers. Besides that, this study also used protection theory to assess the Law. This study also compared some regulations in some countries regarding social workers in some cases. In short, this study found that the strong historical background, the long existence of social workers in Indonesia, and the need for legal protection and certainty have become the reason for establishing Law No. 14, 2019. However, after the birth of the Law, challenges arose for social workers where their actualization was not easy and limited according to their profession and education. In addition, it is alleged that the Law could lead to malpractice because there are no sanctions. While in Australia, and USA, social worker laws give more space for social worker.
Penguasaan Tanah oleh Negara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
Get PDFThe government, as the administrator of the state, is obligated to fulfill the welfare of the broader society. To fulfill this task, the state has rights and obligations regarding land management within its territory. In practice, there are many lands that are not managed by their owners (citizens). Can the state take over the ownership of those lands for the purpose of promoting the welfare of the wider society? This article seeks to answer how the law allows the state to take ownership of lands based on the perspective of the Basic Agrarian Law (UUPA) and Islamic Land Law. This article is a literature review based on the study and analysis of available legal sources in the form of written materials such as books, journals, and legislative documents. The article adopts a statutory approach to understand and interpret the applicable legal regulations. The findings of this article suggest that both the state law stated in UUPA and Islamic law based on the opinions of scholars grant the government/state the right and obligation to manage the lands. According to Government Regulation (PP) No. 20 of 2021, the government is authorized to take over abandoned lands. Similarly, in Islamic law, based on the opinion of Umar that has reached a consensus (ijma'), lands abandoned by their owners for a period of three years can be taken over by the government/state. This means that both positive law and Islamic law sanction the acquisition of abandoned lands for the purpose of proper government management and utilization for the public prosperity.[Pemerintah sebagai pengelola negara diwajibkan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat luas. Untuk memenuhi tugas tersebut, negara memiliki hak dan kewajiban atas pengelolaan tanah yang berada dalam wilayahnya. Pada faktanya, banyak tanah yang tidak dikelola oleh pemiliknya (warga negara). Apakah tanah tersebut dapat diambil alih kepemilikannya oleh negara dalam rangka pemenuhan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas? artikel ini berusaha menjawab bagaimana hukum pnegambilan hak tanah terlantar oleh negeara berdasarkan perspektif (UUPA) dan Hukum Pertanahan dalam Islam. Artikel ini merupakan penelitian pustaka yang didasarkan pada studi dan analisis terhadap sumber-sumber hukum yang tersedia dalam bentuk tulisan, seperti buku, jurnal, atau dokumen perundang-undangan. Artikel ini menggunakan pendekatan undang-undang untuk memahami dan menginterpretasi peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Artikel ini meneukan bahwa baik hukum negara yang tercantum dalam UUPA dan hukum Islam yang bersumber dari pendapat ulama, sama-sama memberikan hak dan kewajiban kepada pemerintah/negara untuk mengelola tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 20 Tahun 2021, pemerintah dapat mengambil alih tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya. Adapun dalam hukum Islam, berdasarkan pendapat Umar yang menjadi ijma’, tanah yang ditelantarkan pemiliknya dalam kurun waktu 3 tahun dapat diambil alih oleh pemerintah/negara. Artinya, baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama mengesahkan pengambilan aset tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya. Tujuannya sama, agar tanah yang ditelantarkan tersebut dapat dikelola oleh pemerintah dan hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan umum.
Revitalizing Ecotourism in Indonesia: A Green Economy Vision Through the Lens of Fiqh Biah
Get PDFAbstract: The existence of ecotourism in Indonesia needs a massive boost. Thus far, the development of ecotourism has yet to be optimal despite its significant implications in responding to the achievement of a green economy. Ecotourism offers uniqueness by prioritizing environmental conservation as a selling point and requires an appropriate development model. This research aims to address the challenges of ecotourism development based on a green economy using the alternative Fiqh Biah model. A qualitative research method with a qualitative content analysis approach was employed. The content analysis focused on ecotourism in Indonesia, the Green Economy, and Fiqh Biah. The results indicate an interconnection between ecotourism and the Green Economy regarding impacts on the economic, social, and environmental sectors. The suggested construction for ecotourism development includes: 1) Hima’: an alternative for forest-based ecotourism development, 2) Harim: a protection and mitigation system for ecotourism, and 3) Ihya al-Mawat: an opportunity to create new ecotourism by utilizing abandoned land. Abstrak: Eksistensi ekowisata di Indonesia perlu didorong lebih massif. Sejauh ini, pengembagan ekowisata belum maksimal. Meskipun implikasinya sangat besar dalam merespon pencapaian green economy. Sebab ekowisata tidak hanya mempunyai keunikan, yaitu mengutamakan konservasi lingkungan sebagai nilai jual. Konstruksi model pengembangan ekowisata yang tepat sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tantangan pengembangan ekowisata yang berasis green economy menggunakan alternatif model Fiqh Biah. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan qualitative content analysis. Analisis konten yang dimaksudkan berfokus pada topik ekowisata di Indonesia, green economy dan Fiqh Biah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat interkoneksi antara ecotourism dan green economy dari segi dampak pada sektor ekonomi, social dan lingkungan. Kemudian konstruksi yang disarankan untuk pengembangan ekowisata meliputi: 1) hima’: sebagai alternatif pengembangan ekowisata berbasis hutan, 2) Harim : sebagai sisten proteksi dan mitigasi ekowisata, dan 3) Ihya al-Mawat: menjadi peluang untuk menciptakan ekowisata baru dengan memanfaatkan tanah terlantar
Manifestasi Kebijakan Produk Dimethyl Ether dalam Skema Hilirisasi Batubara Sebagai Transformasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Get PDFAbstract: Indonesia is a country with the largest coal reserves in the world. As time goes by, the world's energy reserves will become increasingly depleted, which means it could damage the environment in the future. In response to this, several countries have started campaigns with the aim of saving the earth from damage and starting to switch to renewable energy. So that Indonesia as a coal exporting country will have reduced income, therefore a downstream project is needed to optimize coal output to prevent a reduction in state income from the mining export sector. This research uses the library research method as a systematic activity to answer the problems faced and collects data using a policy approach which is carried out with a more in-depth analysis of the problems. The role of government agencies in synergy in implementing policies is to make all parties involved in coal downstream projects. Basically DME products aim to improve the welfare of the people. There needs to be an important point so that people are not burdened by the substitution of LPG for DME, namely price adjustments as a product marketing strategy by exchanging LPG cylinders for DME, providing subsidies for DME supporting components, and the price of DME must be slightly below the price of LPG.Abstrak: Indonesia merupakan negara dengan kantong cadangan batubara terbesar di dunia. Seiring berjalannya waktu, cadangan energi dunia akan semakin menipis yang berarti dapat merusak lingkungan dalam beberapa kurun waktu mendatang. Dalam menyikapi hal tersebut, beberapa negara telah memulai kampanye dengan tujuan menyelamatkan bumi dari kerusakan dan mulai beralih ke energi terbarukan. Sehingga Indonesia sebagai negara pengekspor batubara akan berkurang pendapatannya, oleh karena itu diperlukan proyek hilirisasi guna mengoptimalkan hasil batubara untuk mencegah berkurangnya pendapatan negara dari sektor ekspor pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka sebagai kegiatan sistematis dalam mejawab permasalahan yang dihadapi serta pengambilan data menggunakan pendekatan kebijakan yang dilakukan dengan analisis lebih mendalam terkait permasalahan. Peran instansi-instansi pemerintah yang bersinergi dalam melaksanakan kebijakan yakni menjadikan seluruh pihak terlibat dalam proyek hilirisasi batubara. Sejatinya produk DME bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Sehingga perlu adanya poin penting agar rakyat tidak terbebani dengan adanya substitusi LPG ke DME, yaitu penyesuaian harga sebagai strategi pemasaran produk dengan cara penukaran tabung LPG ke DME, pemberian subsidi komponen pendukung DME, dan harga DME harus sedikit lebih di bawah harga LPG
Islam dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Kebijakan Indonesia Terhadap Cina dalam Penyelesaian Konflik Etnis Uighur
Get PDFAbstract: Indonesia is faced with a foreign policy dilemma regarding the Uighur conflict. Despite its strategic relationship with China, Indonesia, as an Islamic country, places the protection of the rights of Uighur Muslims as a priority. The limitations of direct action against China arise from geopolitical considerations, economic interests, and the complexity of bilateral relations. Indonesia plays an active role in international forums, such as the OIC and the UN, to fight for the rights of Uighur Muslims, while Islam becomes the moral basis of foreign policy. Economic challenges, relationship complexity, and limited resources are factors that affect policy implementation. The research methodology uses a qualitative approach, with data tracing through literature studies to analyze the phenomenon of the Uighur conflict. Overall, Indonesia's policy reflects political, economic, and moral considerations in responding to the Uighur conflict with China, using a soft diplomacy approach. Diplomacy that avoids confrontation and is influenced by the balance of power and international capabilities.Abstrak: Indonesia dihadapkan pada dilema kebijakan luar negeri terkait konflik Uighur. Meskipun menjalin hubungan strategis dengan Cina, Indonesia, sebagai negara berbasis Islam, menempatkan perlindungan hak-hak Muslim Uighur sebagai prioritas. Keterbatasan tindakan langsung terhadap Cina timbul dari pertimbangan geopolitik, kepentingan ekonomi, dan kompleksitas hubungan bilateral. Indonesia berperan aktif di forum internasional, seperti OKI dan PBB, untuk memperjuangkan hak-hak Muslim Uighur, sementara Islam menjadi dasar moral dalam kebijakan luar negeri. Tantangan ekonomi, kompleksitas hubungan, dan keterbatasan sumber daya menjadi faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data tracing melalui studi kepustakaan untuk menganalisis fenomena konflik Uighur. Secara keseluruhan, kebijakan Indonesia mencerminkan pertimbangan politik, ekonomi, dan moral dalam menanggapi konflik Uighur dengan Cina, dengan menggunakan pendekatan diplomasi lunak. Diplomasi yang menghindari konfrontasi dan dipengaruhi oleh keseimbangan power dan kapabilitas internasional
THE CONUNDRUM OF INTESTATE SUCCESSION FOR MUSLIMS IN UGANDA: Qadhis Court, Women’s Rights, and Islamic Inheritance Law Issues
Get PDFDuring the 2018–2022 process to amend the Succession Act, Muslims in Uganda requested a separate law to regulate their inheritance. However, this was rejected by the Parliamentary Committee. As a result, Muslims are governed by the Succession Act for intestate succession. This article aims to examine the legal uncertainty regarding the status of Qadhis' courts in Uganda and its impact on the unclear enforcement of Muslim inheritance law, particularly intestate succession, through these courts. Relying on the case law study, it is safe to argue that Qadhis’ courts do not exist legally. Although the Constitution provides for the right to equality, allowing Muslims to follow Sharia in the distribution of an estate can be justified under the Constitution's guarantee of equality, as long as the rights of individual Muslims are balanced against the interests of the Muslim community. Overall, navigating the legal landscape of inheritance for Muslims in Uganda is a complex issue with various legal and practical considerations.[Selama proses amandemen Undang-Undang Kewarisan pada 2018–2022, umat Islam di Uganda meminta undang-undang terpisah untuk mengatur kewarisan mereka. Namun, hal itu ditolak oleh Komite Parlemen. Akibatnya, umat Islam diatur oleh Undang-Undang Kewarisan yang lama. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji ketidakpastian hukum mengenai status pengadilan Qadhis di Uganda dan dampaknya terhadap penegakan hukum kewarisan Muslim, khususnya kewarisan tanpa wasiat. Berdasarkan studi kasus, dapat dikatakan bahwa pengadilan Qadhis tidak ada secara legal. Meskipun Konstitusi memberikan hak atas kesetaraan, mengizinkan umat Islam untuk mengikuti Syariah dalam pembagian harta waris dapat dibenarkan di bawah jaminan konstitusi atas kesetaraan, selama hak-hak individu Muslim seimbang dengan kepentingan komunitas Muslim. Secara keseluruhan, menavigasi lanskap hukum kewarisan bagi umat Islam di Uganda merupakan masalah yang kompleks dengan berbagai pertimbangan hukum dan praktis.
Traditional (Culinary) Markets as A Tourist Village during The COVID-19 Pandemic and Post-COVID-19 Period: A Socio-Legal Study
Get PDFVillage tourism is one of the flagship projects and tourism development priorities of the Yogyakarta Regional Government (DIY Regional Regulation No. 1 of 2019) to optimize the potential of village resources to improve the welfare and economic independence of village communities (Law No. 6 of 2014). To optimize the policy, the DIY Government has developed a management system in the 2015–2025 Regional Tourism Development Master Plan with the facilitation of a Tourism Village Pioneer towards an Independent Tourism Village. The management includes the planning, implementation, and control of tourism village activities. This study will examine the implementation and dynamics of regulations during the COVID-19 pandemic and post-COVID-19. To explain and measure the policy, an empirical (socio-legal) study was conducted on one of the tourist villages, "Pasar Kuliner Belik Sonto" Sleman, as a sample, which had received a grant from the Ministry of Tourism in 2021 for a pilot tourism village management model. The study results concluded that the governance of tourist villages such as the Belik Sonto Gamplong I Traditional Culinary Market during the COVID-19 period did not appear optimal. It is due to the lack of conceptual standardization of institutional governance and in terms of regulations. Meanwhile, post-COVID-19, tourism village governance entering the recovery and normalization phase needs to reformulate tourism village development plans and resources towards resilient and superior tourism villages through product innovation, synergy between various parties, the government, and related regional apparatuses, collaborative variations of tourism village events, and the development of marketing systems. This governance fully adapts to various post-COVID-19 mitigation regulations by developing tourism village safety and health infrastructure