UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, Yogyakarta: E-Journal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Not a member yet
1161 research outputs found
Sort by
Investigating Al-Istihalah in the Provisions of Shariah Texts: A Study on Models of Transformation from Impure (Najis) to Pure (Halal) Substances, or Vice Versa
Get PDFAbstract: This article discusses the models of Istihalah introduced by Islamic jurisprudential texts. The primary issue in the contemporary era revolves around the massive food industry, which necessitates the blending of various ingredients, resulting in the unclear status of the food as either halal or haram. Istihalah becomes a crucial key in the context of the food industry because it serves as both a method and a parameter for the transformation of the substance of an object, implying a change in the legal status of the object itself, either from halal to haram or vice versa. This research employs a textual and contextual approach to reconstruct Istihalah as presented in Islamic jurisprudential texts. From this study, three models of Istihalah are identified based on the nature of the substance's transformation, namely physical, chemical, and physical-chemical transformations. From the perspective of Islamic jurisprudential texts, physical transformation can occur in two patterns: (1) halal substances processed with a catalyst that is haram result in a halal product. An example of this is honey. (2) Haram (impure) substances processed with a halal catalyst transform into a halal product, such as quarantined carrion animals and tanned animal hides. Meanwhile, chemical transformation, as found in the texts, occurs in two patterns: (1) haram (impure) products processed with a halal catalyst transform into a halal product, as seen in the case of vinegar derived from fermented wine that has transformed. (2) Halal items processed with a halal facilitator change into a haram product, such as alcoholic beverages. Finally, physical-chemical transformation in Islamic jurisprudential texts takes place when raw impure materials are processed with a halal facilitator to become a halal finished product, as exemplified by products like milk from halal animals, the liver and spleen of halal animals, and musk oil (kasturi) extracted from deer.Abstrak: Artikel ini mengulas tentang model-model istihalah yang diperkenalkan oleh nash syariat. Problem utama pada era kontemporer adalah masifnya industri makanan yang mengharuskan percampuran berbagai bahan, yang mengakibatkan tidak jelasnya status makanan itu: halal atau haram. Dan istihalah menjadi kunci penting dalam konteks industri makanan karena sebagai metode dan juga parameter terhadap perubahan zat suatu benda yang berimplikasi pada perubahan status hukum benda yang bersangkutan, yaitu dari halal ke haram, atau sebaliknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan tekstual dan kontekstual dalam merekonstruksi istihalah yang tersaji dalam nash syariat. Dan dari penelitian ini ditemukan tiga model istihalah berdasarkan pada sifat perubahan pada benda, yaitu perubahan fisik, kimiawi, dan fisik-kimiawi. Dari sisi nash syariat, perubahan fisik dapat terjadi dengan dua pola, yaitu (1) bahan halal diproses dengan bahan katalisator yang haram menghasilkan produk halal. Contohnya adalah produk madu lebah. (2) bahan haram (najis) diproses dengan bahan katalisator yang halal berubah menjadi produk halal, contohnya binatang jalalah yang dikarantina dan kulit bangkai yang disamak. Sedangkan perubahan kimia, dalam nash detemukan dalam dua pola yaitu (1) produk yang haram (najis) diproses dengan katalisator yang halal berubah menjadi produk halal, seperti cuka yang berasal dari khamar yang berubah. (2) barang halal diproses dengan fasilitator yang halal berubah menjadi produk haram, contohnya produk khamar. Akhirnya, perubahan fiski-kimiawi dalam nash syariat, terjadi dengan pola barang baku haram diproses dengan fasilitator halal berubah menjadi barang jadi halal, contohnya produk susu binatang halal, hati dan limpa binatang halal, dan minyak misik (kasturi) dari rusa
Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi dan Tantangan dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak
Get PDFAbstract: This article examines the legal protection and human rights of child laborers, focusing on the Child Protection Law. The research employs a normative legal research method, utilizing literature, references, and relevant regulations as primary sources. In analyzing the legal framework governing the rights of child workers, the study explores critical aspects such as permitted and prohibited forms of employment, working hours for children, and law enforcement mechanisms. Data collection is conducted through literature reviews, involving secondary sources like books, papers, and articles. Conceptual, legislative, and comparative approaches are used to analyze legal materials, with a focus on perspectives relevant to the researched legal issues. The analysis highlights the success of the Child Protection Law in establishing a robust legal framework in Indonesia. Several regulations, including Presidential Decree No. 59 of 2002, Law No. 20 of 1999, Law No. 1 of 2000, and the commitment to ILO Convention 182, provide concrete protection and criminal sanctions against child exploitation. However, the research also underscores complex challenges such as social values, traditions, and weak supervision hindering the implementation of child protection policies in addressing child labor in the field. Therefore, while a strong legal framework has been established, the focus remains on addressing implementation challenges and managing complex factors to safeguard the rights and well-being of child laborers in Indonesia.Abstrak: Artikel ini mengkaji perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi pekerja anak dengan berfokus pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, memanfaatkan literatur, kepustakaan, dan peraturan perundang-undangan terkait sebagai sumber utama. Dalam menganalisis kerangka hukum yang mengatur hak-hak pekerja anak, penelitian ini menjelajahi aspek penting seperti bentuk-bentuk pekerjaan yang diizinkan dan dilarang, jam kerja anak, dan mekanisme penegakan hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan melibatkan sumber sekunder seperti buku, makalah, dan artikel. Pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan digunakan untuk menganalisis bahan hukum, dengan fokus pada pola pikir yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil analisis menyoroti keberhasilan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam membentuk kerangka hukum yang kuat di Indonesia. Beberapa peraturan, termasuk Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, serta komitmen pada Konvensi ILO 182, memberikan perlindungan konkret dan sanksi pidana terhadap eksploitasi anak. Meskipun demikian, penelitian juga menyoroti tantangan kompleks seperti nilai-nilai sosial, tradisi, dan lemahnya pengawasan yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak terhadap penanggulangan pekerja anak di lapangan. Sehingga, sementara kerangka hukum yang kokoh telah dibentuk, tantangan implementasi dan penanganan faktor kompleks tetap menjadi fokus perhatian untuk menjaga hak dan kesejahteraan pekerja anak di Indonesia
MODERNIZATION, ECLECTICISM, AND SAUDI ARABIA VISION 2030 ON FAMILY LAW: Positivization of Talaq Divorce in Niẓam Al-Aḥwāl 1443 H
Get PDFNot bereft of the vision of 2030, Saudi Arabia reformed its Islamic family law, which resulted in the issuance of Niẓam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah 1443 H. However, this modernization attempt is shadowed by the long-term preference for the established madhab. By focusing on the talaq issue, this article aims to investigate to what extent this Niẓam articulated with Hanbali madhab in managing divorce. As a normative study, data were collected by examining the primary resource, Niẓam al-Aḥwāl 1443. The result indicates that the positivization of divorce is primarily attributable to the Hanbali’s source of law. This (intra-doctrinal) positivization is intended to ensure legal certainty for the sake of this nation's modernization efforts. It affirms that the attempt in the private sector is in fact a manifestation of the 2030 political vision.[Tidak lepas dari visi 2030, Arab Saudi mereformasi hukum keluarga Islamnya, yang berujung pada keluarnya Niẓam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah tahun 1443 H. Namun, upaya modernisasi ini terbayangi oleh preferensi jangka panjang terhadap madzhab yang telah mapan. Dengan berfokus pada masalah talak, artikel ini bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana Niẓam ini berkaitan dengan madzhab Hanbali dalam mengatur perceraian. Sebagai kajian normatif, data dikumpulkan dengan mengkaji sumber primer, Niẓam al-Aḥwāl 1443. Hasilnya menunjukkan bahwa positivisasi talak terutama disebabkan oleh sumber hukum Hanbali. Positivisasi (intradoktrinal) ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum demi upaya modernisasi bangsa ini. Ditegaskan bahwa upaya di sektor swasta sebenarnya merupakan perwujudan dari visi politik 2030.
Legal Problems in Determining Factual Actions as Dispute Object of the State Administrative Court in Indonesia
Get PDFThis study’s aim is to analyze how the concept development of State Administrative Decision (KTUN) in Indonesia. It is also to analyze the legal problems of determining factual actions as the dispute object in the Administrative Court because, after the promulgation of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, there are some legal effects, especially after the emergence of factual action term as renewal. This study is normative research on the rules or the Law itself and the principle of positive Law by making legal materials the object of study. The approach used in the study is the approach of legislation and conceptual approach. The research data needed in this study is through the method of literature or documents and analyzed in a descriptive-qualitative way. The results showed that the KTUN before the Law Number 30 of 2014 is a written determination issued by a state administrative body or official containing administrative legal acts based on applicable laws and regulations, which are concrete, individual and final, giving rise to legal consequences for a person or civil legal entity. While the KTUN after the renewal is a written determination that includes factual actions, decisions of bodies and/or state administration officials in the executive, legislative, judicial, and other state administrations, based on the provisions of legislation and the General Principles of Good Government (AUPB), and final in a broader sense give decisions could have the potential to cause legal consequences, and/or could apply to citizens. The renewal is to cause problems such as chaos from the meaning of terminology, for example, the use of the term decision and or action. In addition, there is no specific explanation, so it is feared that legal norms are ambiguous, especially for judges in examining cases related to factual actions
Antara Dua Kemafsadatan: Respon Fikih atas Praktik Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Bebas di Kota Batusangkar
Get PDFThis article discusses the sale of contraceptive devices in pharmacies around the city of Batusangkar, which is done freely without specific supervision. This has led to the misuse of contraceptives by the community, particularly among young people who engage in casual sex. The article is based on a field research conducted with a qualitative descriptive approach. The data was obtained through interviews and documentation with pharmacy employees, consumers who have purchased contraceptive devices, and the Investment and Integrated One-Stop Service Agency of Tanah Datar Regency. The data analysis involved data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the research findings, it can be concluded that the sale of contraceptive devices in Batusangkar is conducted freely without any specific requirements or regulations imposed by the pharmacies. According to the perspective of Fikih Muamalah, the sale of contraceptive devices in pharmacies in Batusangkar is allowed as long as it meets the conditions and principles of a valid transaction and is used in accordance with the applicable rules. However, if the contraceptive devices are used for actions considered sinful, such transactions are not permissible The determination of the permissibility or prohibition of buying and selling contraceptives among unmarried teenagers and children needs to consider which harm is greater, whether to prohibit or allow it. This article discusses various possible harms that arise from the practice of buying and selling contraceptives, taking into account relevant principles of Islamic jurisprudence.[Artikel ini mengulas tentang penjualan alat kontrasepsi di Apotek sekitar Kota Batusangkar yang dilakukan secara bebas tanpa pengawasan khusus. Hal ini telah menyebabkan penyalahgunaan alat kontrasepsi oleh masyarakat, terutama di kalangan pemuda dan pemudi yang terlibat dalam hubungan seks bebas. Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan berasal dari wawancara dan dokumentasi dengan karyawan Apotek, konsumen yang pernah melakukan pembelian alat kontrasepsi, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penjualan alat kontrasepsi di Kota Batusangkar dilakukan secara bebas tanpa adanya persyaratan atau ketentuan khusus dari pihak Apotek. Menurut pandangan Fikih Muamalah, penjualan alat kontrasepsi di Apotek Kota Batusangkar diperbolehkan selama masih memenuhi persyaratan dan prinsip jual beli yang sah, serta digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, jika alat kontrasepsi tersebut digunakan untuk tindakan yang dianggap maksiat, maka transaksi tersebut tidak diperbolehkan. Penentuan halal dan haramnya praktik jual beli kontrasepsi di kalangan remaja dan anak-anak yang belum menikah perlu mempertimbangkan mafsadat mana yang lebih besar, apakah melarangnya atau memperbolehkannya. artikel ini mendiskusikan berbagai kemungkinan mafsadat yang muncul dari praktik jual beli kontrasepsi dengan pertimbangan kaidah-kaidah fikih yang relevan.]
Urgensi Pemahaman Bahasa Arab dalam Mempelajari Agama Islam di Indonesia
Get PDFArabic is a foreign language in Indonesia, most of those who study Arabic in Indonesia are predominantly Muslim. Arabic is one of the languages of communication and also the language of religion. Some people in Indonesia study Arabic only as a science of language while Arabic is associated with the language of religion because the population in Indonesia is predominantly Muslim, therefore most Muslims in Indonesia learn Arabic to make it easier to understand the contents of the holy book Al-Qur'an 'an and to explore the religious side. The type of research used is descriptive qualitative which will clearly narrate the data obtained in the field. This study aims to determine the importance of understanding the Arabic language for Muslim communities in Indonesia. Learning Arabic requires carefulness and seriousness since the tools of knowledge acquired in Arabic will not be easily understood in a short learning time. The holy book of Islam is the Koran written in Arabic. Therefore, one who wants to understand Islam well is highly recommended to study Arabic seriously as the most impossible thing he can do. That is because by learning Arabic, he will be able to understand every meaning of Islamic teachings contained in the holy book Al-Qur'an which has been written in Arabic. Al-Qur'an and hadith are the main sources of implementing Islamic teachings, Thus, if a Muslim understands Arabic well enough then understanding both Qur'an and hadith will definitely be easier and can also prevent him from misunderstanding or misinterpreting the content. Therefore, in Islamic Education, Arabic language education is very important to be taught. Arabic is not only the language of Muslims but the language that Allah has chosen as the language of the Qur'an. The urgency of learning Arabic is very important in Islamic education in order to be able to understand the teachings contained in Islamic education
Dialektika Islam dan Budaya: Studi Kasus Problematika Islam dan Permasalahan Sosial Politik
Get PDFTulisan ini akan mengkaji bagaimana penyelarasan pemahaman atas dalil-dalil (dogma normatif) Islam sebagai agama dan ajaran yang sempurna pada era kekinian melalui dialektika dengan budaya dan kondisi tatanan sosial kekinian. Dan bagaimana formulasi reinterpretasi sikap beragama pemeluk agama Islam di Indonesia dalam rangka membumikan Islam yang bukan sekedar menjadi agama bagi pemeluknya, juga sebagai ajaran hidup untuk manusia. Untuk mengupas pembahasan ini, penulis menggunakan teori Internalisasi, Obyektivikasi, dan Eksternalisasi oleh Berger dan Luckman. Teori tiga proses konstruksi sosial ini dianggap penting, karena khususnya di Indonesia, Islam bukan saja menjadi agama, tetapi sudah menjadi agama yang membudaya. Hasil kajian ini menemukan bahwa problematika fenomena keagamaan yang kian dinamis di era kekinian menuntut Islam sebagai agama yang mencakup nilai-nilai universal hadir sebagai solusi. Tetapi masih banyak pemeluk agama Islam yang mengalami gagal paham dalam menghadirkan Islam sebagai solusi. Bahkan, menghadirkan wajah Islam sebagai sebuah masalah baru. Berimbas dari kontestasi antar kelompok/golongan/aliran/madzhab internal agama Islam, juga dengan pemeluk agama lain, yang sama-sama mengusung ego kebenaran masing-masing. Teori Konstruksi Sosial Berger menawarkan pembentukan ulang formulasi Islam yang terbarukan dan ramah terhadap perubahan budaya dan problematika; 1) Internalisasi; sebuah proses penguatan keyakinan (Iman) akan kebenaran yang dibawa oleh teks-teks normatif agama Islam. 2) Obyektivikasi; sebuah proses interaksi Islam sebagai agama, juga sebagai ilmu pengetahuan dengan kondisi sosial budaya pemeluknya. 3) Eksternalisasi. Sebuah proses penghasilan sikap dan tindakan yang selalu ramah dengan keragaman budaya lokal, tetapi juga tak sepenuhnya lepas dari teks normatif agama
PERPETUATING WOMEN'S SUBORDINATION: Husband-Wife Relation in Pop Fiqh Literature
Get PDFPopular fiqh literature addresses practical aspects of life. A considerable portion of this literature portrays women within a conservative framework. This research aims to investigate the tendency of spousal relationships as depicted in those popular fiqh literature. Subsequent to cataloging, a random selection of literary samples underwent qualitative content analysis. The findings revealed that popular fiqh literature on the household, especially on marital relations, is dominated by gender biased discourse by placing women only in the domestic realm where their position is inferior. This dominance stems from the authors’ references projecting back to the provisions of classical fiqh, which are gender biased and lack authoritative interpretation of the texts. The presence of this literature is also due to the market demands of the publishing industry. Furthermore, societal understanding dominated by patriarchal ideology contributes significantly to the prevalence of gender-biased popular fiqh literature.[Abstrak: Literatur fiqh populer mengatasi aspek praktis kehidupan. Sebagian besar dari literatur ini menggambarkan perempuan dalam kerangka konservatif. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kecenderungan hubungan suami istri seperti yang digambarkan dalam literatur fiqh populer tersebut. Setelah proses katalogisasi, seleksi acak sampel-sampel dianalisis dengan pendekatan konten kualitatif. Hasil temuan menunjukkan bahwa literatur fiqh populer tentang rumah tangga, terutama dalam hubungan pernikahan, didominasi oleh wacana bias gender yang menempatkan perempuan hanya dalam ranah domestik di mana posisi mereka lebih rendah dibanding laki-laki. Dominasi ini berasal dari referensi penulis yang mencerminkan kembali ketentuan fiqh klasik, yang memiliki bias gender dan kurangnya interpretasi otoritatif dari teks-teks tersebut. Kehadiran literatur ini juga karena tuntutan pasar industri penerbitan. Selain itu, pemahaman masyarakat yang didominasi oleh ideologi patriarki turut berkontribusi secara signifikan pada prevalensi literatur fiqh populer yang bersifat bias gender.
Seeking Harmony over Punishment: Restorative Justice Approaches to Domestic Violence in Islamic and Indonesian Legal Frameworks
Get PDFDomestic violence in its various forms occured, yet often victims of violence are reluctant to separate from their perpetrators. Reasons such as social, economic, and religious considerations to maintain the household make some victims of domestic violence withdraw their reports and forgive the perpetrators for the sake of household continuity. This research aims to answer what is the perspective of restorarive jastice in Islam and Indonesian national law in domestic violence cases? This research was conducted using a literature research method that explores relevant data in relation to this topic. This research used juridical-normative approach, which then analyzes the data using the concept of restorative justice in Islam and Indonesian national law.The results show that based on the restorative justice system, both in Islam and Indonesian national law, both provide opportunities for perpetrators and victims to restore conflict. The difference is that the concept of restorative justice in Islam emphasizes God's rights and human rights.So that the output can be in the form of victim forgiveness, as well as diyat (fine) sanctions for the perpetrator. Meanwhile, in the restorative justice system of Indonesian state law, it no longer focuses on the concept of imprisonment. Furthermore, this regulation aims for preventive, protective, repressive, and consolidative efforts. This article is limited to an overview of the comparison of restorative justice systems in Islam and Indonesian national law in handling domestic violence cases theoretically.[Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam berbagai bentuknya sering terjadi, namun seringkali korban kekerasan enggan untuk berpisah dengan pelaku. Alasan seperti kebutuhan sosial, ekonomi, dan pertimbangan agama untuk mempertahankan rumah tangga membuat beberapa korban KDRT mencabut laporan mereka dan memaafkan pelaku demi kelangsungan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana perspektif restorarive jastice dalam Islam dan hukum nasional Indonesia dalam kasus kekerasan domestik?. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian pustaka yang menggali data relevan sehubungan dengan topik ini. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis-normatif secara umum, yang kemudian menganalisis data dengan menggunakan konsep restorative justice dalam Islam dan hukum nasional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan sistem restorative justice, baik dalam Islam dan hukum nasional Indonesia, sama-sama memberikan kesempatan bagi pelaku dan korban untuk memulihkan konflik. Bedanya, dalam konsep restorative justice Islam lebih menekankan pada hak Tuhan dan Hak manusia. Sehingga outputnya dapat berupa pemaafan korban, maupun sanksi diyat (denda) bagi pelaku. Sedangkan dalam sistem restorative justice hukum negara Indonesia, tidak lagi fokus pada konsep pemenjaraan. Lebih jauh, peraturan ini bertujuan untuk upaya prefentif, protektif, represif, dan konsolidatif. Artikel ini terbatas pada gambaran mengenai perbandingan restorative justice sistem dalam Islam dan hukum nasional Indonesia dalam menangani perkara kekerasan domestik secara teoretis.
Kritik Hukum Pidana Islam Klasik: Metodologi Pembacaan Klasik Dengan Paradigma Konstitusional
No full textAbstract: This article performs a reconstruction of classical Islamic penal law. The problem is a shift in the world's perspective on human values, including Indonesia. This shift began when the PBB established the Convention Against Torture and Other Crueal (CAT) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) as derivatives of the Declaration of Human Rights. It contains a commitment to abolish and reform criminal sanctions that are sadistic, degrading and killing people. This became an obstacle to the enforcement of classical Islamic penal code. Therefore, it is necessary to reconstruct the methodology of nash-nash readings of criminal law. This research is a qualitative research that is a literature review. The conclusion offered is that criminal law in Islam is a constitutional and dynamic affair so that the new Criminal Code (KUHP) is legally legal shari'i as a formulation of criminal law in Indonesia. Abstrak: Artikel ini melakukan rekonstruksi hukum pidana Islam klasik. Problematikanya adalah pergeseran cara pandang dunia terhadap nilai kemanusiaan, termasuk Indonesia . Pergeseran ini dimulai saat PBB menetapkan Convention Againts Torture and Other Crueal (CAT) dan International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) sebagai turunan dari Deklarasi Hak Asasi Manusia. Di dalamnya memuat komitmen untuk menghapus dan mereformasi sanksi pidana yang sadis, merendahkan mertabat manusia dan menghilangkan nyawa. Ini menjadi hambatan untuk penegakan hukum pidana Islam klasik. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk merekonstruksi metodologi pembacaan nash-nash tentang hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kajian pustaka. Kesimpulan yang ditawarkan adalah hukum pidana dalam Islam adalah urusan konstitusional dan dinamis sehingga Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru legal secara syar’i sebagai rumusan hukum pidana di Indonesia