UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, Yogyakarta: E-Journal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Not a member yet
1161 research outputs found
Sort by
The Paradigm of Islamic Legal Sociology Towards Counterfeit Books Transactions in The Yogyakarta
Get PDFAbstractThe more rapid development of civilization is directly proportional to the rapid pace of economic activity, including the buying and selling activity of counterfeit goods. In An-Nisa verse 29, it is explained that it is prohibited to eat property in vanity, so according to the Copyright Law the transaction is clearly against the law. Departing from this background, what is the mechanism for the practice of buying and selling Counterfeit goods? Why is this practice still being done? What is the perspective of the sociology of Islamic law on this case? This type of research is field research, deductive analytic with a sociology of law approach. The conclusion of this study is, this practice is carried out when a book supplier offers pirated books to sellers at an agreed price or booksellers order from suppliers according to consumer demand. This practice still occurs due to the demands of the seller's economy, buyers' high interest in reading and weak sanctions. This practice is included in the category of complaint offense, where if no party feels aggrieved and reports there will be no legal process. This state in Islam is called 'urf fasid.AbstrakSemakin pesatnya perkembangan peradaban, berbanding lurus dengan pesatnya aktivitas ekonomi tidak terkecuali aktivitas jual beli barang counterfeit. Dalam An-Nisa ayat 29 dijelaskan dilarang memakan harta secara batil, begitupula menurut UU Hak Cipta transaksi tersebut jelas melanggar hukum. Berangkat dari latar belakang tersebut, Bagaimana mekanisme praktik jual beli barang Counterfeit ? Mengapa praktik ini masih dilakukan ? Bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam terhadap kasus tersebut ? Jenis penelitian ini adalah field research, bersifat deduktif analitik dengan pendekatan sosiologi hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, praktik ini dilakukan ketika supplier buku menawarkan buku bajakan kepada para penjual dengan harga yang disepakati atau penjual buku memesan kepada supplier sesuai permintaan konsumen. Praktik ini masih terjadi karena tuntutan ekonomi penjual, minat baca yang tinggi pembeli dan lemahnya sanksi. Praktik tersebut termasuk kategori delik aduan, dimana apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan melaporkan maka tidak akan ada proses hukum. Keadaan ini dalam Islam disebut ‘urf fasid
MANAGING ‘BALIGH’ IN FOUR MUSLIM COUNTRIES: Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the Minimum Age for Marriage
Get PDFIn Islamic law, the concept of baligh has long been debated among clerics. The debate also appears to have resulted in different rules regarding the minimum age of marriage among Muslim countries. This paper aims to reveal the maturity standard regarding the minimum age of marriage in four Muslim countries: Egypt, Pakistan, Tunisia, and Indonesia. This paper is based on library research and employs a comparative study approach. This paper argues that Egypt, Pakistan, Tunisia, and Indonesia have a different minimum age for marriage. In Egypt and Pakistan, the minimum age for marriage is 18 years for men and 16 years for women. However, Pakistan has gone further by instituting legal sanctions if the regulation of the minimum age is violated. In Tunisia, the minimum age for marriage is 18 years for men and women, while in Indonesia it is 19 years for men and women. The determination of the minimum age for marriage is intended for several purposes, including limiting the number of early marriages, reducing the divorce rate, and preparing a strong national generation through the maturity of the marriage age. These interests, from the perspective of Islamic law, are the manifestation of the principle of maslahah (fundamentally aimed at achieving goodness and rejecting harm concerning marital life).[Dalam hukum Islam, konsep balig sudah lama diperdebatkan di kalangan ulama. Perdebatan tersebut juga tampaknya telah menghasilkan aturan yang berbeda mengenai usia minimum pernikahan di antara negara-negara Muslim. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan standar kedewasaan mengenai usia minimum menikah di empat negara Muslim: Mesir, Pakistan, Tunisia, dan Indonesia. Makalah ini didasarkan pada penelitian kepustakaan dan menggunakan pendekatan studi komparatif. Tulisan ini berpendapat bahwa Mesir, Pakistan, Tunisia, dan Indonesia memiliki perbedaan usia minimum untuk menikah. Di Mesir dan Pakistan, usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun, Pakistan telah melangkah lebih jauh dengan memberikan sanksi hukum jika peraturan usia minimum dilanggar. Di Tunisia, usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun untuk pria dan wanita, sedangkan di Indonesia adalah 19 tahun untuk pria dan wanita. Penetapan usia minimal menikah dimaksudkan untuk beberapa tujuan, antara lain membatasi jumlah pernikahan dini, menekan angka perceraian, dan mempersiapkan generasi bangsa yang kuat melalui pendewasaan usia pernikahan. Kepentingan-kepentingan tersebut, dalam perspektif hukum Islam, merupakan manifestasi dari prinsip maslahah (menarik kebaikan dan menolak keburukan dalam kehidupan berumah tangga).
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Asuransi
Get PDFAbstract: This article describes the law of insurance waqf. Insurance waqf benefits are a combination of cash waqf and waqf benefits, because the assets used are in the form of money. Waqf insurance is included in the category of waqf money because the waqf property is in the form of money that is deposited with an insurance company, then part of the sum insured on insurance is used as a waqf object. The benefits of insurance waqf can also be said to be waqf of lease rights, because participants give money to insurance companies to use. After the rental period is over, the money will be returned along with the balance in the form of sum insured. Waqf lease rights are permissible, with the opinion of Imam Maliki, Syafi'i, and other jurists that lease rights can be leased. The benefits of this insurance waqf can also be said to be a waqf will, because the participant bequeaths the insurance company to donate the insurance coverage money. the permissible amount is one-third of the total assets. Therefore, waqf insurance benefits are permissible. Benefits of insurance as waqf in juridical law in Indonesia. Based on Article 503 of the Civil Code, insurance benefits can be classified as intangible objects, because they cannot be touched by the five senses, in the form of the right to compensation due to risks experienced. It is an object that cannot be frozen for consumption, because it is regulated by laws and government regulations, namely demands for the amount of money that can be billed for movable objects, as written in Article 505 of the Civil Code. In addition, insurance benefits have the nature of movable objects due to the stipulation of the law, as written in Article 511 of the Civil Code. This insurance benefit qualifies as a waqf object.Abstrak: Artikel ini menjelaskan tentang hukum wakaf asuransi. Wakaf manfaat asuransi merupakan gabungan antara wakaf uang dan wakaf manfaat, karena harta yang digunakan berupa uang. Wakaf asuransi termasuk ke dalam golongan wakaf uang karena harta yang diwakafkan adalah berupa uang yang ditabungkan ke perusahaan asuransi, untuk kemudian sebagian dari uang pertanggungan atas asuransi dijadikan sebagai obyek wakaf. Wakaf manfaat asuransi juga dapat dikatakan sebagai wakaf hak sewa, sebab peserta memberikan uang kepada perusahaan asuransi untuk dimanfaatkan. Setelah masa sewa selesai, uang akan dikembalikan beserta imbalan dalam bentuk uang pertanggungan. Wakaf hak sewa diperbolehkan, dengan melihat pendapat Imam Maliki, Syafi’i, dan para fuqaha lain bahwa hak sewa dapat disewakan. Wakaf manfaat asuransi ini juga dapat dikatakan sebagai wakaf wasiat, karena peserta mewasiatkan kepada perusahaan asuransi untuk mewakafkan uang pertanggungan asuransi. besaran yang diperbolehkan adalah sebesar sepertiga dari total harta. Oleh karena itu, wakaf manfaat asuransi diperbolehkan. Manfaat asuransi sebagai wakaf dalam hukum yuridis di Indonesia. Berdasarkan Pasal 503 KUHPer, manfaat asuransi dapat dikategorikan sebagai benda yang tidak berwujud, karena tidak dapat diraba dengan panca indera, berupa hak atas ganti rugi akibat risiko yang dialami. Merupakan benda tidak dapat dihabiskan untuk dikonsumsi, karena diatur oleh undang-undang dan Peraturan Pemerintah, yaitu tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak, seperti yang tertulis pada Pasal 505 KUHPer. Di samping itu, manfaat asuransi mempunyai sifat benda bergerak karena penetapan undang-undang, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 511 KUHPer. Manfaat asuransi ini memenuhi syarat sebagai objek wakaf
Religious Rights and State Presence in John Locke's Liberalism Perspective (Reflections on the 1984 Tanjung Priok Case)
Get PDFUpholding human rights as a part of international law without the presence of the state would seem impossible because the state is an essential element of international law. What is interesting is what happened in the 1984 Tanjung Priok Indonesia case, where human rights violations occurred because of the state's presence. The question is, how should the state's presence be? This study reflected on the 1984 Tanjung Priok case as a lesson on how countries should be involved in religious rights so as not to injure human rights. Answering that question, this study used a normative approach and John Locke's theory of liberalism. Furthermore, this study found that during the New Order era, the state's presence in civil rights was too deep, especially those related to religious rights. The presence of the state is indeed important, but the presence of the state, which is very dominant for reasons of political stability by depriving people of the right to practice their religion, cannot be justified. In addition, it is also unacceptable if the state reduces civil rights because of religious considerations. Although it is difficult, if the state has a certain ideology or religion, the state should not harm individual rights, including the rights of other religions and the religious rights of its citizens that are different. The state must not interfere too deeply or get too involved in its own ideology/religion, which then prohibits the religious rights of adherents of other religions who are its citizens
WHEN STATE REGULATES HUSBAND'S IDAH: Pros and Cons among Penghulu in Yogyakarta
Get PDFIn 2021, the Ministry of Religious Affairs issued a policy concerning the prohibition of husbands remarrying (another woman) during the wife waiting period (idah). This policy evoked both pros and cons. This study aims to investigate the emergence of this policy and analyze the responses from the marriage registrars (penghulu) at the Office of Religious Affairs (KUA). Taking place in Yogyakarta, this research constitutes fieldwork employing a socio-legal approach. Data were collected through in-depth interviews with the penghulu. The research reveals that the policy was fiercely motivated by three factors: firstly, the occurrence of concealed polygamous marriages during the idah period; secondly, the endeavor to actualize the wisdom of idah associated with the opportunity to reconcile (ruju') within the (on-going broken) marriage; and thirdly, the desire toward the protection of women. Some marriage registrars supported this policy, citing arguments aligned with its content. Conversely, others perceive that it is too far distorting fiqh and deemed incompatible with the National Marriage Law. Moreover, it was observed that penghulu mostly refused to register marriages for husbands during the idah period, although a small minority accepted such registrations.[Abstrak: Pada 2021, Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan terkait pelarangan suami menikah dalam masa idah istri. Kebjakan ini menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan, baik eksternal maupun internal lembaga tersebut. Penelitian ini bertujuan mengkaji konteks mengapa kebijakan tesebut muncul dan bagaimana respon dari para penghulu KUA. Mengambil seting di Kota Yogyakarta, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para penghulu. Penelitian ini mengungkap bahwa lahirnya kebijakan tersebut dimotivasi oleh tiga faktor, yaitu, fenomena poligami terselubung yang dilakukan dalam masa idah, upaya Kementerian Agama merealisasi hikmah idah yang terkait dengan kesempatan kembalinya pasangan ke dalam perkawinan, dan pemberian perlindungan dan kesetaraan terhadap perempuan. Atas kebijakan tersebut, sebagian penghulu mendukung dengan argumen yang sesuai dengan isi kebijakan. Sedangkan sebagian yang lain menolak karena menganggap hal tersebut terlalu jauh dari norma fikih dan dianggap tidak sejalan dengan UU Perkawinan. Selain itu, ditemukan juga bahwa penghulu telah menolak pendaftaran pernikahan suami dalam masa idah. Namun sebagian kecil ada yang menerima.
The Determination of Relevant Market on Islamic Financial Services Sector: Perspective of Indonesian Business Competition Law
Get PDFAbstract: After promulgation of Act Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of Financial Sector, sharia financing service businesses consisting of Sharia Banking, Sharia Public Economic Banks and Sharia Microfinance Institutions (LKMS) have financing products that tend to be the same. This is related to the definition of the relevant market in Act Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This study aims to analyze the relevant market and to find potential of anti-competitive behavior in the financial services business. It is a normative juridical research using qualitative analysis. The method is summarized by examining regulations and doctrines related to Indonesian Business Competition Law. The results of this study explain that Sharia Banking, Sharia Public Economic Banks, and LKMS have same relevant market because the only difference is the financing scale. The Sharia Banking as dominant sector can influence the climate of business competition. Based on CR4 theory, the market concentration ratio in the Islamic financial services sector is a market that leads to loose oligopoly. There needs to be a limitation on the scale of financing regarding the maximum value of financing in Sharia Banking area and how much is in the area of LKMS to reduce the potential for abuse of dominance. But, rule of reason approach is still needed to find out the occurrence of violations caused by corporate action. The rule of reason approach used to assess corporate actions is in accordance with the maslahah mursalah concept. Abstrak: Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pelaku usaha jasa pembiayaan syariah yang terdiri dari Perbankan Syariah, Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dan LKMS mempunyai produk pembiayaan yang cenderung sama. Mereka masih merupakan satu kesatuan dari iklim persaingan atau pasar yang bersangkutan. Hal ini terkait dengan pengertian pasar bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pasar bersangkutan dan mengetahui potensi perilaku anti persaingan pada bisnis jasa keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan analisis kualitatif. Metode tersebut dirangkum dengan mengkaji peraturan dan doktrin terkait Hukum Persaingan Usaha Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Perbankan Syariah, Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dan LKMS mempunyai pasar bersangkutan yang sama karena yang membedakan hanyalah skala pembiayaannya. Perbankan Syariah sebagai sektor dominan dapat mempengaruhi iklim persaingan usaha di sektor jasa keuangan syariah. Berdasarkan teori CR4, rasio konsentrasi pasar pada sektor jasa keuangan syariah adalah pasar yang mengarah pada oligopoli longgar. Perlu adanya pembatasan skala pembiayaan terkait nilai maksimal pembiayaan yang menjadi wilayah Bank Syariah dan berapa yang menjadi wilayahnya LKMS untuk mengurangi potensi penyalahgunaan posisi dominan. Namun demikian, pendekatan rule of reason tetap diperlukan untuk mengetahui terjadinya pelanggaran yang diakibatkan oleh suatu aksi korporasi. Adapun pendekatan rule of reason yang digunakan untuk menilai aksi korporasi telah sesuai dengan konsep maslahah mursalah dalam Hukum Islam.
Specification Discrepancies to Economic Usury: A Critical Evaluation of Online 'Money Bouquet' Transactions
Get PDFAbstract: Buying and selling money buckets online poses many problems. Discrepancies in the specifications of goods that have been agreed between customers and sellers with the results are often encountered. Sellers also often experience problems, such as unilateral cancellation by the buyer. This article will examine the practice of buying and selling money buckets with an order system carried out at the online shop @Meikagallery_. This article is a field research that uses qualitative research methods. Data is obtained through observation, interviews, and documentation conducted on the owner of the money bucket buying and selling business. The data is then analyzed using an emperical juridical approach based on the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Law and based on Fiqh Mua'malah. The result of this study is that the practice of buying and selling money buckets in the order system on the @Meikagallery_ account is not in accordance with applicable norms. Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, non-compliance with the promised specifications of goods and results is a violation of positive legal norms and Islamic law. And when viewed from Fiqh Mua'malah 'aqad Istithnā' becomes void because it cannot fulfill the order according to the agreement.The transaction is also invalid because it contains an element of usury, where the buyer is charged an additional fee in exchanging money.This article provides an overview of how to ideally buy and sell a bouquet of money online, so that sellers and buyers avoid elements that are not allowed in state regulations and Islam.Abstrak: Jual-beli bucket uang secara online menimbulkan banyak masalah. Ketidaksesuaian spesifikasi barang yang telah disepakati antara pelanggan dan penjual dengan hasil produk merupakan hal yang sering ditemui. Sementara, penjual juga sering mengalami masalah, seperti pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli. Artikel ini akan mengkaji praktik jual-beli bucket uang dengan sistem pesanan yang dilakukan pada online shop @Meikagallery_. Artikel ini penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang dilakukan pada pemilik usaha dan pembeli bucket uang. Data kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis emperis berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan berdasarkan dengan Fiqih Mua’malah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kegiatan jual beli bucket uang dalam sistem pesanan pada akun @Meikagallery_ tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak sesuainya spesifikasi barang yang dijanjikan dan hasil produk merupakan pelanggaran terhadap norma hukum positif dan hukum Islam. Jika dilihat dari Fiqih Mua’malah, ‘aqad Istithnā’ menjadi batal karena tidak terpenuhinya pesanan sesuai perjanjian. Transaksi juga menjadi tidak sah karena mengandung unsur riba, di mana pembeli dikenakan biaya tambahan dalam penukaran uang. Artikel ini memberikan gambaran bagaimana idealnya jual beli buket uang secara online, agar penjual dan pembeli terhindar dari unsur yang tidak diperbolehkan dalam peraturan negara maupun hukum Islam
Progressiveness of LAZISMU Jombang: Utilization-Accountability of Sadaqah Maslahah Funds
Get PDFAbstract: Zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) influence the people's economy because they have a strategic role in alleviating poverty. Several cases of misappropriation of zakat funds some time ago caused a lack of public trust in an amil zakat institution. So, the utilization and accountability of funds in an accountable and transparent manner, especially infaq and sadaqah, which are flexible, is essential. This writing aims to determine the utilization and accountability of funds in the maslahah alms program at the Muhammadiyah Amil Zakat Institution (LAZISMU) Jombang Regency according to Government Regulation 14 of 2014. This writing method uses field research, descriptive in nature, with a normative juridical approach. Data collection used is observation, interview, and documentation. Data analysis is inductive, which involves analyzing data based on the data obtained and then developing a specific relationship pattern. The result of this writing is that the application of PP 14 of 2014 in LAZISMU Jombang is in accordance with utilizing alms funds for maslahah needs which are in the form of necessities and utilization for employee loans used for employee maintenance or urgent employee needs whose purpose is for benefit. In addition, accountability has also been implemented with a report made every six months.Abstrak: Zakat, infak dan sedekah (ZIS) memiliki pengaruh terhadap perekonomian umat karena memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Adanya beberapa kasus penyelewengan dana zakat beberapa waktu lalu menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat pada suatu lembaga amil zakat. Sehingga pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana secara akuntabel dan transparan terutama infak dan sedekah yang sifatnya fleksibel sangat diperlukan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana pada program sedekah maslahah pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Jombang menurut Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2014. Metode penulisan ini menggunakan penulisan lapangan atau field research, bersifat deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang bersifat induktif dengan menganalisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangan dengan pola hubungan tertentu. Hasil penulisan ini yaitu penerapan PP 14 tahun 2014 di LAZISMU Jombang sudah sesuai dengan memanfaatkan dana sedekah untuk kebutuhan maslahah dimana berupa sembako dan pemanfaatan untuk pinjaman karyawan yang digunakan untuk maintanance karyawan atau kebutuhan mendesak karyawan yang tujuannya untuk kemaslahahan. Selain itu, mengenai pertanggunjawaban juga sudah diterapkan dengan adanya laporan yang dibuat selama enam bulan sekali
Pandangan Ormas Islam terhadap Revitalisasi Pancasila di Ruang Publik: Studi Kasus di Surakarta
Get PDFTulisan menggambarkan pandangan ormas-ormas Islam yang ada di Surakarta mengenai revitalisasi Pancasila di ruang publik. Terdapat beberapa klasifikasi pandangan ormas Islam di Surakarta terhadap resonansi Pancasila di ruang publik yang bisa peneliti kemukakan. Klasifikasi pertama adalah ormas Islam yang dapat menerima Pancasila dan secara sungguh-sungguh menyuarakan urgensi Pancasila di ruang publik sebagai ideologi yang final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Klasifikasi kedua adalah ormas Islam yang sudah bisa menerima Pancasila dan menganggapnya sudah final sebagai ideologi berbangsa dan bernegara tetapi cenderung passif untuk menyuarakan Pancasila di ruang publik dan juga diam menghadapi kelompok-kelompok yang anti Pancasila. Klasifikasi ketiga adalah ormas anti Pancasila. termasuk di dalam klasifikasi ini adalah HTI, FPI, MMI, JAT Surakart
Penafsiran Hukum Waris Beda Agama di Indonesia
Get PDFIn classical fiqh studies, most scholars agree that Muslims and non-Muslims do not inherit from each other. Jumhur's opinion is stated implicitly in KHI, which says that heirs must be Muslim. After the 1995 Supreme Court decision regarding obligatory wills for heirs of different religions, differences of opinion began to occur over inheritance from different religions. Some follow this jurisprudence, while others still hold the jumhur opinion in classical fiqh. This article attempts to analyze the different interpretations of the regulations regarding heirs of different religions by using the theory of legal interpretation. This article is qualitative research with a normative juridical approach. The research data was obtained from various literature relevant to the object of this study. This article concludes that, in reading the regulations regarding heirs of different religions, there are three methods of legal interpretation, namely: first, a grammatical interpretation which results in the conclusion that non-Muslim heirs have no rights over the heir's assets; second, an analogical interpretation that can be used to make an analogy of a mandatory will for children or adoptive parents with the status of non-Muslim heirs; third, a sociological or teleological interpretation that functions more flexibly because it can be adapted to the context of social values that grow and develop in society