UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, Yogyakarta: E-Journal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Not a member yet
1161 research outputs found
Sort by
Moderasi Beragama dan Hak Asasi Manusia (HAM): Analisis Peran Agama dalam Memperkuat Toleransi dan Kesetaraan
Get PDFDinamika global yang ditandai oleh keberagaman agama dan budaya, moderasi beragama menjadi pendekatan krusial untuk mengatasi konflik dan mempromosikan toleransi serta kesetaraan. Konflik berbasis agama sering kali menghambat implementasi Hak Asasi Manusia (HAM). seperti kebebasan beragama dan perlakuan adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran moderasi beragama dalam memperkuat toleransi dan kesetaraan, serta mengevaluasi dampaknya terhadap hak asasi manusia. Meskipun terdapat beberapa studi sebelumnya, masih ada kebutuhan besar untuk penelitian yang lebih mendalam. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi pandangan dari berbagai kelompok agama dan sosial. Data dikumpulkan melalui penelitian mendalam dan dianalisis secara tematik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pengambil kebijakan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Moderasi beragama dapat menjadi alat efektif untuk mengurangi polarisasi dan memperkuat jaringan sosial, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi
Konstruksi Leniency Program Sebagai Penumpasan Politik Teritorial Pertambangan dalam Perwujudan Ecological Citizenship
Get PDFIndonesia's abundant natural resources, particularly minerals and coal, prompted this study. Article 33(3) of the 1945 Constitution explicitly states that natural resources should benefit the people. However, illegal mining persists, profiting only a select few. Therefore, implementing the Leniency Program in Indonesia is crucial to fostering ecological citizenship. This legal research employs a normative juridical approach, incorporating conceptual and legislative perspectives. The findings indicate ongoing law enforcement issues in the mining sector, involving mining mafias. Consequently, the Leniency Program could serve as a novel strategy to eradicate mining mafias.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekayaan sumber daya alam Indonesia, khususnya mineral dan batu bara. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun pada kenyataannya, praktik pertambangan ilegal masih marak terjadi dan hanya menguntungkan segelintir pihak. Oleh karena itu, penerapan Program Leniency menjadi penting untuk dikaji dalam rangka penegakan keadilan ekologi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya permasalahan penegakan hukum di sektor pertambangan, yang melibatkan mafia pertambangan. Dengan demikian, Program Leniency dapat menjadi strategi baru untuk memberantas mafia tambang
Assessing the Environmental Impact of Layer Chicken Farming: Sustainable Islamic Business Ethics: Dampak Lingkungan Budidaya Ayam Petelur: Etika Bisnis Islam Berkelanjutan
No full textAbstract: This study explores the environmental impacts of layer chicken farming from an Islamic studies perspective, with particular attention to Islamic business ethics and Qur’anic interpretations related to environmental conservation. While layer farming contributes to economic and social development, it also poses notable environmental challenges. Adopting a Qur’anic interpretive framework based on Tafsir al-Mishbah by Quraish Shihab, this research focuses on the farming practices of a company named UD. Berkah Telur in Madiun. Employing a qualitative descriptive method, data were obtained through interviews and a review of relevant literature. The findings indicate that UD. Berkah endeavors to uphold the principles of Islamic business ethics, particularly regarding animal welfare and product quality. Nevertheless, challenges remain in fully integrating sustainable Islamic economic principles into all operational aspects. Despite these limitations, the enterprise demonstrates a clear commitment to social and environmental responsibility adhering Islamic teachings. As interpreted through Tafsir al-Mishbah, Islamic business ethics emphasize a vision of sustainability that extends beyond short-term profit orientation to include the preservation of the environment for future generations.
Abstrak: Penelitian ini mengkaji dampak lingkungan dari budidaya ayam petelur dalam perspektif studi Islam, dengan menitikberatkan pada etika bisnis Islam dan interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an terkait pelestarian lingkungan. Budidaya ayam petelur, meskipun memberikan manfaat ekonomi dan sosial, juga menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Studi ini menggunakan pendekatan tafsir Al-Qur'an dari Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab, dengan fokus pada praktik budidaya oleh UD. Berkah Telur di Madiun. Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara dan kajian literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UD. Berkah Telur berusaha menerapkan prinsip etika bisnis Islam, terutama dalam hal kesejahteraan ternak dan kualitas produk yang sehat. Namun, masih ada tantangan dalam menerapkan prinsip ekonomi Islam yang berkelanjutan di seluruh aspek operasional. Meskipun demikian, usaha ini telah menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ajaran Islam. Etika bisnis Islam, sebagaimana diinterpretasikan melalui Tafsir Al-Mishbah, menggarisbawahi pentingnya visi keberlanjutan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek tetapi juga pada pelestarian lingkungan untuk masa depan
Penerapan ACFTA di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam
No full textKonsep pasar bebas pertama kali dirumuskan oleh Adam Smith yang kemudian terus dikembangkan oleh David Ricardo dan Frederic Bastiat. Sebagai sebuah sistem ekonomi, pasar bebas meniscayakan akan pengurangan peran pemerintah dalam satuan ekonomi, sebab dipercaya ekonomi pasar dengan sendirinya mampu mengatur mekanismenya sendiri (invisible hand). Pasar bebas yang mengidealkan pasar berlangsung secara suka rela bebas dari paksaan dan pencurian; ternyata pada akhirnya akan menimbukan segudang ketimpangan (inequality). Idealisme yang dirasa sangat mulia itu ternyata sebatas utopia belaka, pasar bebas pada kenyataannya tak seindah yang dibayangkan, karena bukan kesejahteraan yang terjadi melainkan ketidakadilan yang akan timbul di sana sini. Di Indonesia, "ruh" pasar bebas yang tertuang dalam penerapan ACFTA. Apakah Indonesia siap masuk dalam arus ACFTA? Sebab, Indonesia sejatinya belum siap untuk masuk dalam arus pasar bebas (ACFTA). Andaikan siap pun Indonesia masih tak sanggup berkelit dari regulasi perdagangan bebas di bawah GATT dan WTO sendiri, yang intinya menghilangkan intervensi pemerintah dalam pasar. Dari pemahaman ini, maka menganalisis sistem ekonomi pasar bebas yang mulai berjalan di Indonesia (ACFTA) dengan kaca mata ekonomi Islam begitu sangat diperlukan mengingat masalah ekonomi terkait erat dengan pemenuhan hajat hidup seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dari analisis dampak penerapan sistem pasar bebas didapatkan satu simpulan, bahwa pelaksanaan pasar bebas yang saat ini digelar di Indonesia (ACFTA) tidaklah relevan dengan semangat ekonomi dalam Islam itu sendiri yakni keadilan
Aplikasi Produk Asuransi Unit Link Syariah dan Aspek Hukumnya
No full textBoomingnya reksadana atau unit trust di pasar modal mengawali perkembangan asuransi jiwa unit link, sertarendahnya bunga deposito menjadikan unit link sebagai alternatif investasi yang lebih menarik. Produk asuransi unit link dirancang dengan mengkaitkan (linked) produk asuransi jiwa dengan instrumen investasi. Asuransi unit link merupakan polis individu yang memberikan proteksi asuransi jiwa, ditambah dengan unsur investasi dengan menggunakan harga unit, di mana setiap saat nilainya bervariasi sesuai dengan nilai aset investasi tersebut. Tujuan adanya unit link adalah sebagai produk alternatif yang memberikan keleluasaan bagi para pemegang polis untuk mengakses secara langsung keuntungan investasinya. Unit link merupakan produk inovatif dan kreatif dalam bisnis asuransi jiwa, karena produk ini memberikan manfaat ganda sebagai proteksi sekaligus investasi yang tidak didapatkan pada jenis asuransi yang lain seperti asuransi kerugian.
Dengan berkembangnya produk unit link ini, perusahaan asuransi syari'ah pun mulai menawarkan produk unit link. Secara prinsip unit link syariah tidak jauh berbeda dengan unit link perusahaan asuransi konvensional. Perbedaannya terletak pada usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset. serta pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah
Hukum Praktik Jual Beli Dropshipping Menurut Syaikh Sa’ad Bin Turki Al-Khotslan dan Ammi Nur Baits
Get PDF
Technological developments have spread to all aspects of human life, one of which is the economic sector (buying and selling practices). Buying and selling currently has many types, one of which is hotly discussed at the moment is the Dropshipper practice in online buying and selling. This practice, which is slightly similar to resellers, has made many Islamic scholars study the permissibility of this practice. Because in buying and selling or muamalah the scholars must study the permissibility or halalness of this practice. In our research, this is qualitative research where the data is collected from secondary data, namely through YouTube videos of the ulama Syaikh Sa'ad bin Turki al-Khotslan and Ustadz Ammi Nur Baits and uses Normative research methods. In this research we found that problems like this had already occurred during the time of the Prophet Muhammad SAW. So, in the view of the 4 Imams of the School, there is already a view regarding the law of dropshipper practice. So what we can conclude is that this practice, in the view of some scholars, does not allow it because it sells goods that do not belong to them. However, there are also those who say that what is actually prohibited is the use of cash greetings, because the use of cash greetings is considered haram. Regarding the ability to use dropshipping practices, the ulama provide several alternatives so that this practice can be carried out, namely by using the wakalah contract and salam haal. In this research, we are still based on only two contemporary ulama, which we have not yet expanded to several other ulama, especially ulama whose fiqh backgrounds are different, so this research cannot yet cover a wider range of lines or opinions/views.
Perkembangan teknologi yang merambat kesegala aspek kehidupan manusia salah satunya pada lini ekonomi (praktek jual beli). Jual beli saat ini telah memiliki banyak jenisnya salah satu yang hangat di bicarakan saat ini adalah praktek Dropshipper dalam jual beli online. Praktek yang sedikit mirip dengan reseller ini membuat banyak ulama islam mengkaji ke bolehan praktek ini. Karena dalam jual beli atau muamalah para ulama harus mengkaji kebolehan atau ke halalan dari praktik ini. Dalam penilitian kami ini merupakan penelitian kualitatif yang pengambilan datanya berasal dari data sekunder yakni melalui video youtube ulama Syaikh Sa’ad bin Turki al-Khotslan dan Ustadz Ammi Nur Baits dan menggunakan metode penelitian Normatif. Dalam penelitian ini kami menemukan bahwa permasalah seperti ini ternyata sudah pernah terjadi pada masa nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam pandangan 4 imam Mazhab pun sudah ada pandangan terkait hukum praktik dropshipper ini. Sehingga yang dapat kami simpulkan adalah praktik ini pada beberapa pandangan ulama yang tidak memperbolehkan karena menjual barang yang bukan hak miliknya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya yang di larang adalah penggunaan salam tunainya, karena penggunaan salam tunai ini di hukumi haram. Adapun terkait kebolehan menggunakan praktek dropshipper ini para ulama memberikan beberapa alternatif sehingga praktek ini bisa dilakukan yaitu dengan menggunakan akad wakalah dan salam haal. Dalam penelitian ini pun kami masih berpatokan kepada dua ulama kontemporer saja yang belum kami kembangkan kebeberapa ulama lainnya terkhusus ulama yang secara latar belakang fikihnya berbeda-beda sehingga penelitian ini belum dapat mencakup lini atau pendapat/pandangan yang lebih luas lagi
Rekonseptualisasi Model Citizen Lawsuit dan Pengoptimalan Society 5.0 Sebagai Upaya Reformasi Penegakan Hukum Acara Perdata di Indonesia
Get PDFAbstract: The presence of the citizen lawsuit model in civil procedural law enforcement is one example that the law is dynamic following the development of human direction and mindset. Citizen lawsuit is defined as a model lawsuit that was born and known in a country with a common law legal system where citizens on behalf of the public interest are given space to file a lawsuit against unlawful acts committed by state administrators. However, countries that adopt the civil law legal system also implement it, such as the Netherlands which is known as actio popularis and Indonesia. The problem is, the implementation of this lawsuit model has not been regulated at all by national law, causing the practice of citizen lawsuits that have not been uniform, but have a disparity pattern (not uniform). In this paper, the author reconceptualizes the citizen lawsuit model as an effort to create integrated and systematic civil procedural law enforcement. The reconceptualization of the citizen lawsuit model consists of 4 (four) stages, namely the petition system stage, the notification stage, the administrative stage, and the judicial stage.
Abstrak: Kehadiran model citizen lawsuit dalam penegakan hukum acara perdata merupakan salah satu contoh bahwasannya hukum bersifat dinamis mengikuti perkembangan arah serta pola pikir manusia. Citizen lawsuit didefinisikan sebagai suatu model gugatan yang lahir dan dikenal dalam negara dengan sistem hukum common law dimana warga negara atas nama kepentingan umum diberi ruang untuk mengajukan gugatan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Namun, negara-negara yang menganut sistem hukum civil law pun turut melaksanakannya, seperti Belanda yang dikenal dengan istilah actio popularis dan Indonesia. Permasalahannya, pelaksanaan model gugatan ini belum diatur sama sekali oleh hukum nasional sehingga menimbulkan praktik citizen lawsuit yang belum bercorak uniformitas (seragam), melainkan bercorak disparitas (tidak seragam). Dalam tulisan ini, Penulis merekonseptualisasikan model citizen lawsuit sebagai upaya menciptakan penegakan hukum acara perdata yang terintegrasi dan sistematis. Rekonseptualisasi model citizen lawsuit terdiri atas 4 (empat) tahapan, yaitu tahap sistem petisi, tahap notifikasi, tahap administrasi, dan tahap yudisial
Deciphering Economic Fatwas in Muhammadiyah: A Comprehensive Qualitative Analysis from 1950 to 2017
Get PDFThis study examines the evolution of fatwas issued by the Tarjih and Tajdid Council the Central Executive of Muhammadiyah in the economic sector from 1950 to 2017. This topic was chosen because of the significant impact of these fatwas in shaping economic practices among the Muhammadiyah community, especially in responding to social and economic changes over the past few decades. This research uses a qualitative method by collecting data from various sources, including books, articles, journals, and official documents of the Tarjih Council. The data obtained was analyzed in depth to map the distribution of fatwas, as well as explore the theoretical foundations and arguments of scholars used in the formulation of these fatwas. In its analysis, this study adopts the theory of fiqh to understand the basis of thinking behind fatwa decisions. The results of the study show that the fatwas of the Tarjih Council and the Central Executive of Tajdid Muhammadiyah in the economic sector during the period were divided into three main areas: Social Economy, Banking, and Investment. As-Sunnah (Hadith) is the basis that is most often referred to in these fatwas. In addition, this study identifies that the opinion of the Hanafi School is more dominant compared to other schools. This research contributes to increasing the understanding of fatwas in the economic field formulated by the Tarjih Council and the Central Executive of Muhammadiyah Tajdid, as well as showing a strict and selective process in issuing fatwas, especially in the economic sector.
Penelitian ini mengkaji evolusi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bidang ekonomi dari tahun 1950 hingga 2017. Topik ini dipilih karena dampak yang signifikan dari fatwa-fatwa tersebut dalam membentuk praktik ekonomi di kalangan masyarakat Muhammadiyah, terutama dalam merespons perubahan sosial dan ekonomi selama beberapa dekade terakhir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel, jurnal, dan dokumen resmi Majelis Tarjih. Data yang diperoleh dianalisis secara mendalam untuk memetakan sebaran fatwa, serta menggali landasan teori dan argumentasi ulama yang digunakan dalam perumusan fatwa-fatwa tersebut. Dalam analisisnya, studi ini mengadopsi teori fikih untuk memahami dasar pemikiran di balik keputusan fatwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah di bidang ekonomi selama periode tersebut terbagi menjadi tiga bidang utama: Ekonomi Sosial, Perbankan, dan Investasi. As-Sunnah (Hadis) merupakan dasar yang paling sering dirujuk dalam fatwa-fatwa tersebut. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi bahwa pendapat Mazhab Hanafi lebih dominan dibandingkan dengan mazhab-mazhab lainnya. Penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman terhadap fatwa-fatwa di bidang ekonomi yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta menunjukkan adanya proses yang ketat dan selektif dalam mengeluarkan fatwa, khususnya di bidang ekonomi
Legality and Legitimacy of Khatam Al-Quran: Study on Formalization of Islamic Law in Banjar Regency, South Kalimantan
Get PDFThis article identifies two forms of support for the formalization of Islamic law by examining the case of the Khatam Al-Qur'an in Banjar Regency, South Kalimantan. Using the theoretical framework of legal instrumentalism, it raises the question: how can the legality and legitimacy of the Khatam Al-Qur'an formalization in Banjar Regency be understood? From a legal standpoint, this formalization is valid and carries juridical authority within the framework of national law. Meanwhile, in terms of legitimacy, the policy enjoys strong public support as it is rooted in a local tradition known as Batamat—a deeply embedded cultural practice of Qur’anic completion ceremonies in Banjar society. Applying the theory of legal instrumentalism, this article finds that the formalization of Khatam Al-Qur`an has occurred through two complementary pathways. The first is the enactment of a regional regulation (Perda Khatam Al-Qur`an), which serves as the source of its legality. The second is the Batamat tradition, which provides the foundation for its legitimacy
PARTISIPASI SUAMI MELAKUKAN VASEKTOMI
Get PDFFamily Planning Program is handled by the National Population and Family Planning Board (BKKBN), is a form of human endeavor in order to address the population problem by controlling the population with the goal of achieving a prosperous and happy families. In Indonesia, a vasectomy is a contraceptive in the national family planning program, and considered the only way of the family planning for men who are the most secure, reliable and does not cost a lot to swallow. Vasectomy is a method of family planning for men through a small operation with a knife or surgery without a knife to cut and tie the two lines so that the sperm at the time of intercourse, sperm can not fertilize an egg out the wife so that is not the case of pregnancy. It is clear that a vasectomy is different from other birth control methods, which are usually temporary, can be terminated at any time, here vasectomy is more permanent. This article examines participation of husbands in family planning in the perspective of Islamic.[Program Keluarga Berencana yang ditangani oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan bentuk usaha manusia dalam rangka mengatasi masalah kependudukan melalui pengendalian penduduk dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia. Di Indonesia, vasektomi merupakan salah satu kontrasepsi dalam program KB Nasional, dianggap satu-satunya cara ber-KB bagi pria yang paling aman, dapat dipercaya dan tidak menelan banyak biaya. Vasektomi merupakan cara ber-KB bagi pria melalui operasi kecil dengan menggunakan pisau operasi atau tanpa pisau untuk memotong dan mengikat kedua saluran sel mani sehingga pada waktu senggama, sperma tidak dapat keluar membuahi sel telur istri sehingga tidak terjadi kehamilan. Jelaslah bahwa vasektomi berbeda dengan metode-metode kontrasepsi lainnya, yang pada umumnya bersifat sementara, sewaktu-waktu dapat dihentikan, di sini vasektomi lebih bersifat permanen. Tulisan ini mengkaji peran serta suami melakukan vasektomi ditinjau dari hukum Islam.