UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, Yogyakarta: E-Journal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Not a member yet
1161 research outputs found
Sort by
Implikasi Yuridis Penyitaan Aset Lembaga Pengelola Investasi: Telaah atas Konflik Norma dalam UU Cipta Kerja dan UU Perbendaharaan Negara
Full text linkThe Government Investment Management Institution (hereinafter referred to as LPI) is a money institution born under the mandate of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation with the concept of Sovereign Wealth Fund (SWF) in Indonesia and is equipped with several special privileges that are only owned by LPI. However, the reality is that the existence of LPI raises problems that arise when the content of Article 160 paragraph (3) of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which explains that LPI assets can become collateral in the context of withdrawing loans and can be confiscated by creditors, which of course with the content of these norms contradicts the norm of the prohibition of confiscation of state assets as described in Article 50 of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, which contains rules prohibiting confiscation of state assets. The focus that will be described in this study is how the norm conflict occurs between Article 160 paragraph (3) Chapter X of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Article 50 of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury and its resolution mechanism, while the type of research used in the research is normative legal research through conceptual approaches and legislation and qualitative analysis of the legal materials that have been collected. The results of this study conclude that the description of the indicators that are the basis for causing norm conflicts are two, namely: first, the source of LPI assets is an inseparable part of state property and the laws and regulations governing it; second, there is no antecedent that limits state property as an asset that is exempt from confiscation.
Abstrak
Lembaga Pengelola Investasi Pemerintah (selanjutnya disebut sebagai LPI) adalah suatu lembaga uang lahir atas amanah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan konsep Sovereign Wealth Fund (SWF) di Indonesia serta dibekali beberapa keistimewaan khusus yang hanya dimiliki oleh LPI. Namun, realitanya keberadaan LPI menimbulkan permasalahan yang timbul disaat muatan Pasal 160 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja yang menjelaskan bahwa aset LPI dapat menjadi jaminan dalam rangka penarikan pinjaman serta dapat disita oleh pihak kreditur yang tentunya dengan adanya muatan norma tersebut bertentangan dengan norma akan larangan penyitaan aset negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang di dalamnya memuat aturan yang melarang penyitaan aset negara. Fokus yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah bagaimana konflik norma yang terjadi antara Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan mekanisme penyelesaiannya, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan serta analisis secara kualitatif terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa gambaran indikator-indikator yang menjadi dasar penyebab adanya konflik norma ada dua, yaitu: pertama, sumber aset LPI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari barang milik negara beserta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya; kedua, tidak terdapatnya anteseden yang membatasi barang milik negara sebagai aset yang dikecualikan untuk dapat dilakukan penyitaa
Qanun Aceh dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia: Kedudukan, Fungsi dan Perbedaannya dengan Perda Syari’at Islam
Full text linkThis article examines the position and function of the Aceh Qanun within Indonesia’s national legal system and compares it with Sharia-based Regional Regulations (Perda Syariah) in other provinces. The Aceh Qanun is a regional legal product arising from Aceh’s special status as a region granted special autonomy under Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. This special status is the result of a long historical dynamic and a peace process between the Government of Indonesia and the Free Aceh Movement (GAM). Juridically, the Aceh Qanun is equivalent to regional regulations but possesses distinctive substantive characteristics grounded in Islamic Sharia. Employing a juridical-normative approach and comparative method, this study explores the legal basis, substance, and implementation of the Aceh Qanun relative to Sharia-based regional regulations elsewhere. The findings indicate that although both are structurally regional legislative products, the Aceh Qanun has a different legal foundation, judicial review mechanism, and a constitutionally stronger substantive scope. This study contributes to the development of constitutional and Islamic law and serves as a reference for formulating regional regulations that are constitutional, equitable, and responsive to local wisdom.
Abstrak: Artikel ini membahas kedudukan dan fungsi Qanun Aceh dalam sistem hukum nasional Indonesia serta membandingkannya dengan Peraturan Daerah (Perda) Syariah di provinsi lain. Qanun Aceh merupakan produk hukum daerah yang lahir dari kekhususan Aceh sebagai wilayah yang diberi otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kekhususan ini merupakan hasil dari dinamika sejarah panjang serta proses damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Secara yuridis, Qanun Aceh setara dengan perda, namun memiliki karakter substantif yang khas karena berlandaskan syariat Islam. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan metode komparatif untuk menelusuri dasar hukum, substansi, dan implementasi Qanun Aceh dibandingkan dengan Perda Syariah di daerah lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara struktural keduanya merupakan produk legislasi daerah, Qanun Aceh memiliki dasar hukum, mekanisme pengujian, dan lingkup materi yang berbeda dan lebih kuat secara konstitusional. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum tata negara dan hukum Islam, serta menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan regulasi daerah yang konstitusional, adil, dan responsif terhadap kearifan loka
Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme Impeachment: Studi Komparasi Negara Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman
Full text linkThis research examines the comparison of impeachment schemes and the position of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia and the Federal Republic of Germany using comparative legal studies and the theory of legal objectives. The impeachment of the Head of State in this case the President in the constitutional system has tensions in normative and political aspects. Therefore, this research will describe how the position of the Constitutional Court as the Guardian of Constitution and Democracy in facing the issue of impeachment. With comparative legal studies, the researcher tries to compare the impeachment scheme between the Republic of Indonesia and the Federal State of Germany with a Normative Juridical Approach and uses qualitative data, through an analysis scheme that is infersial description by sourcing documents, books, and laws. The results show that the impeachment scheme between the Republic of Indonesia and the Federal State of Germany has similarities in that the Constitutional Court has the authority to adjudicate in processing impeachment mechanisms, although there are fundamental technical differences where the Court in Germany does not have a direct role in the dismissal of the Head of State but focuses on constitutional testing of laws, while in Indonesia the Court is integrally involved in substantive verification of charges against the president and vice president. In addition, the Constitutional Court has the responsibility to safeguard the proportionality of charges against the president and vice president from normative and political tensions. This aims to maintain the objectivity of case resolution, without political intervention and the vagueness of the norms in question as the concept of legal objectives in maintaining certainty, justice and expediency.
Abstrak:
Penelitian ini mengkaji perbandingan skema pemakzulan atau impeachment serta kedudukan Mahkamah Kosntitusi Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman menggunakan studi hukum komparatif dan teori tujuan hukum. Pemakzulan Kepala Negara dalam hal ini Presiden dalam sistem ketatanegaraan memiliki ketegangan secara aspek normatif dan politis. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguraikan bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution and Democracy dalam menghadapi persoalan impeachment. Dengan comparative legal studies peneliti mencoba membandingkan skema impeachment antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Federal Jerman dengan Pendekatan Yuridis Normatif serta menggunakan data kualitatif, melalui skema analisis yang bersifat diskripsi infersial dengan bersumberkan dokumen-dokumen, buku, dan Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukan bahwa skema impeachment antara Negara Republik Indonesia dan Negara Federal Jerman memiliki persamaan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan di dalam proses mengadili dalam memproses mekanisme pemakzulan, meskipun terdapat perbedaan teknis mendasar dimana Mahkamah di Jerman tidak memiliki peran langsung dalam pemberhentia Kepala Negara melainkan berfokus pada pengujian konstitutional Undang-Undang, sedangkan di Indonesia Mahkamah terlibat secara integral terkait verifikasi substantif dakwaan terhadap presiden dan wakil presiden. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk menjalakan proporsionalitas dakwaan terhadap presiden dan wakil presiden dari adanya ketegangan secara normative dengan ketegangan politis. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga obyektifitas penyelesaian perkara, tanpa adanya intervensi politis dan kekaburan norma yang dipermasalahkan sebagaimana konsep tujuan hukum dalam menjaga kepastian, keadilan, dan kemanfaata
Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Siber di Era Digital dalam Sistem Hukum di Indonesia
Full text linkThis research discusses aspects of legal protection and prevention of cybercrime in the digital era in the Indonesian legal system. The purpose of the research is to evaluate the effectiveness of criminal provisions in the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law) and the role of the Personal Data Protection Law (PDP Law) as a preventive instrument. The research method used is a normative research model with a statutory approach to examine the text of the law and a philosophical approach to outline the urgency of legal protection related to cybercrime, as well as a conceptual approach to assess the suitability of norms against the legal objectives of justice, legal certainty, and expediency in the context of cyber resilience. The data analysis technique is carried out using a descriptive-qualitative model. The results show that the development of the digital world through technology and information has had an impact on the development of data security issues and the orderly use of internet technology. In Indonesia, the ITE Law has established various cyber offences with criminal sanctions, there are still overlapping norms, cross-border jurisdictional constraints, and still faced with limited digital forensic capacity of law enforcement officials. Meanwhile, the PDP Law provides a foundation for institutions and risk mitigation mechanisms through data protection, but has not been systemically integrated with criminal instruments. Thus, the main challenge of legal protection against cyber crime in the digital era is the synchronisation and optimisation of regulations and supporting tools in order to achieve cyber resilience and security.
Abstrak
Penelitian ini membahas aspek perlindungan hukum dan pencegahan kejahatan siber di era digital dalam sistem hukum di Indonesia. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi efektivitas ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai instrumen preventif. Metode penelitian yang digunakan adalah model penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah teks undang-undang dan pendekatan filosofis (philosophical approach) untuk menguraikan urgensi perlindungan hukum terkait cybercrime, serta pendekatan konseptual untuk menilai kesesuaian norma terhadap tujuan hukum keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam konteks ketahanan siber. Teknik analisis data dilakukan menggunakan model deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan dunia digital melalui teknologi dan informasi telah berdampak pada berkembangnya masalah keamanan data dan tata tertib penggunaan teknologi internet. Di Indonesia telah ada UU ITE telah menetapkan berbagai delik maya dengan sanksi pidana, masih terdapat tumpang tindih norma, kendala yurisdiksi lintas negara, dan masih dihadapkan keterbatasan kapasitas forensik digital aparat penegak hukum. Sementara itu, UU PDP memberikan landasan tentang kelembagaan dan mekanisme mitigasi risiko melalui perlindungan data, namun belum terintegrasi secara sistemik dengan instrumen pidana. Degan demikian tantangan utama perlindungan hukum terhadap kejahatan cyber di era digital adalah sinkronisasi serta optimalisasi regulasi dan perangkat pendukung yang mumpuni dalam rangka mencapai ketahanan dan keamanan cybe
Menimbang Moralitas dan Rasionalitas: Studi Kritis Fenomena Tren Nikah Muda dan Penundaan Perkawinan melalui Perspektif Maqashid Syariah dan Teori Tindakan Sosial Max Weber
Full text linkThis study aims to analyze the phenomenon of early marriage and marriage postponement trends in Indonesia from the perspectives of maqashid sharia and social aspects, with a focus on social implications and the impact on public policy. Early marriage is often promoted as a moral solution to avoid zina, while marriage postponement is more commonly chosen by the younger generation who prioritize education, career, and financial stability. However, both phenomena pose challenges related to the mental, economic, and social readiness of the individuals involved, which can potentially affect the well-being of families and society. This research adopts a normative-sociological approach with Max Weber’s theory of social action to understand the motivations behind the decisions to marry early or postpone marriage. Data was obtained through semi-structured interviews with young couples and young people who chose to delay marriage. The results of the study show that, although there are good intentions behind the promotion of early marriage, marriages carried out without adequate readiness can lead to social and economic problems, and contradict maqashid sharia, which emphasizes the importance of stability and well-being in marriage. On the other hand, postponing marriage provides advantages in terms of financial and psychological readiness, but also brings negative impacts, such as a decline in birth rates and changes in social structure. The limitations of this study lie in its narrow geographical scope and its focus on the perspectives of Islamic law and sociology.
Penelitian ini mengkaji fenomena ajakan menikah muda dan tren penundaan perkawinan di Indonesia dengan menganalisis perspektif sosial, budaya, dan hukum Islam. Nikah muda sering kali dipromosikan sebagai solusi masalah moral dan jalur untuk membangun keluarga harmonis, didorong oleh narasi media sosial dan dorongan agama. Sebaliknya, penundaan perkawinan semakin umum terjadi pada generasi muda yang memprioritaskan pendidikan, karier, dan stabilitas finansial. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif-Sosiologis teori Tindakan sosial Max Webber dan pendekatan Maqasid Syariah dengan metode kajian pustaka dan wawancara semi-terstruktur untuk menganalisis motivasi mendasar dan dampak sosial dari kedua tren ini. Hasil penelitian menunjukkan implikasi signifikan terhadap kesejahteraan individu, struktur keluarga, dan kebijakan publik, dengan menekankan pentingnya kesiapan dan keseimbangan dalam pengambilan keputusan pernikahan. Studi ini juga menyoroti relevansi maqashid syariah dalam menjembatani fenomena ini, serta memberikan rekomendasi praktis melalui pendidikan, kebijakan, dan pemberdayaan komunitas
The Impact of Contract Blending on Sharia Compliance and Social Trust in Islamic Banking: Dampak Pencampuran Akad terhadap Kepatuhan Syariah dan Kepercayaan Sosial Perbankan Syariah
No full textAbstract: This study analyzes the implementation of Murābahah financing at BPRS Bhakti Sumekar, focusing on compliance with Sharī‘a principles, the role of social trust, and practical solutions to address observed challenges. The background of this research lies in the importance of maintaining the integrity of Sharī‘a principles in Islamic banking operations to build customer trust. The study aims to identify procedural violations, emerging risks, and strategic measures to enhance Sharī‘a compliance. A qualitative approach involving in-depth interviews and observations was employed. Data were analyzed using Social Trust Theory as the conceptual framework. The findings reveal that blending Wakālah and Murābahah contracts, although intended to expedite administrative processes, violates Fatwā DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 and undermines the bank’s credibility. Furthermore, weak post-financing monitoring triggers side-streaming risks, where customers use funds for purposes beyond the initial agreement. Transparency and education are proven to be key factors in building social trust, influencing customer loyalty and adherence to Sharī‘a principles. The study recommends the adoption of Mu‘allaq contracts for enhanced supervision, the use of digital-based technology for monitoring, and comprehensive customer education programs. Although limited to a single Islamic financial institution, these findings provide significant contributions to the development of social trust-based Sharī‘a financing practices in the Islamic banking sector.
Abstrak: Penelitian ini menganalisis implementasi pembiayaan Murābahah di BPRS Bhakti Sumekar dengan fokus pada kepatuhan terhadap prinsip syariah, peran kepercayaan sosial, dan solusi praktis untuk mengatasi tantangan yang ditemukan. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya menjaga integritas prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah untuk membangun kepercayaan nasabah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pelanggaran prosedural, risiko yang muncul, dan langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi. Data dianalisis menggunakan Teori Social Trust sebagai kerangka konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencampuran akad Wakālah dan Murābahah, meskipun bertujuan mempercepat proses administrasi, melanggar Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan menurunkan kredibilitas bank. Selain itu, monitoring pasca-pembiayaan yang lemah memicu risiko side-streaming, yang mana nasabah menggunakan dana untuk tujuan di luar kesepakatan awal. Transparansi dan edukasi terbukti menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan sosial yang memengaruhi loyalitas nasabah dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian ini merekomendasikan penerapan akad Mu‘allaq untuk meningkatkan pengawasan, penggunaan teknologi berbasis digital untuk monitoring, dan program edukasi nasabah secara komprehensif. Meskipun penelitian ini terbatas pada satu lembaga keuangan syariah, temuan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan praktik pembiayaan syariah berbasis kepercayaan sosial di sektor perbankan Islam
From Regulation to Transparency: Policy Implementation of Public Information Disclosure in Indonesian State Religious Universities within the SDG 16 Framework
Full text linkPublic information disclosure is a cornerstone of transparent, accountable, and participatory governance in higher education. This study examines the implementation of public information disclosure (PID) in State Religious Higher Education Institutions (PTKN) under Law No. 14/2008 and its derivative regulations. It aims to identify the gap between regulatory frameworks and institutional practices and to propose strategies for optimizing disclosure.
The analysis employs Mazmanian’s policy implementation theory, focusing on three dimensions: problem characteristics, policy characteristics, and external environment. Data were drawn from the 2024 Monitoring and Evaluation (Monev) conducted by the Central Information Commission, complemented by a review of regulatory instruments and institutional practices in PTKN.
The results indicate that most PTKN are still categorized as “less informative” or “non-informative.” Implementation barriers include limited administrative capacity, inadequate digital infrastructure, weak monitoring systems, and entrenched bureaucratic cultures. These factors collectively prevent PTKN from fully realizing the objectives of the Public Information Disclosure Law.The study proposes strategies to overcome these barriers, including enhancing the competence of Information and Documentation Management Officers (PPID), developing integrated digital platforms, strengthening leadership commitment, and institutionalizing rigorous monitoring and evaluation mechanisms. Collaboration with external stakeholders and improved public literacy on the right to information are also essential. Optimizing PID is not only a matter of legal compliance but also a governance tool and a moral responsibility aligned with religious values. Successful implementation will enhance public trust, institutional accountability, and the global relevance of Indonesia’s religious higher education sector while contributing to Sustainable Development Goal (SDG) 16
From Custodians to Bystanders: Tigo Tungku Sajarangan's Responses to Unregistered Marriages Practices in Minangkabau
Full text linkThe phenomenon of unregistered marriage in Tanah Datar, West Sumatra, reflects the complex interplay between customary traditions (adat), Islam, and the state within contemporary Minangkabau society. This article investigates how the traditional triadic authority—Tungku Tigo Sajarangan, consisting of ninik mamak (customary leaders), alim ulama (religious scholars), and cadiak pandai (intellectuals)—understands and responds to the increasing prevalence of unregistered marriage. Employing a qualitative approach through in-depth interviews and field observations, the study reveals that unregistered marriage is perceived not merely as a bureaucratic irregularity due to its absence in the state legal registry, but also as a deviation from both communal norms and the socio-cultural structure of the Minangkabau. This practice signals a broader shift in societal authority, wherein the influence of Tungku Tigo Sajarangan has diminished amid the rise of individualistic religious interpretations, the pressures of modernity, and the weakening of customary mechanisms of social control. The article argues that unregistered marriage serves as an indicator of the delegitimation of local cultural values, contributing to social fragmentation within the community. Addressing this issue necessitates a revitalization of customary institutions to restore their mediating role in balancing customary norms, Islamic principles, and national legal frameworks. Reinforcing local authority is thus imperative to counteract social disintegration and reestablish harmony within the marital order of Minangkabau society.
[Fenomena nikah siri di Tanah Datar, Sumatera Barat, merupakan cerminan dari kompleksitas relasi antara adat, agama, dan negara dalam masyarakat Minangkabau kontemporer. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana Tungku Tigo Sajarangan—yakni ninik mamak (pemimpin adat), alim ulama (otoritas agama), dan cadiak pandai (kaum intelektual)—memahami dan merespons praktik nikah siri yang kian marak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh adat dan observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri tidak semata-mata dianggap sebagai pelanggaran administratif karena tidak dicatatkan dalam sistem hukum negara, melainkan juga sebagai bentuk penyimpangan terhadap norma adat dan struktur sosial komunal. Praktik ini menandai terjadinya pergeseran otoritas dalam masyarakat: peran Tungku Tigo Sajarangan semakin terpinggirkan akibat dominasi tafsir individual atas ajaran agama, pengaruh modernitas, serta melemahnya fungsi pengawasan sosial dari institusi adat. Lebih jauh, artikel ini mengemukakan bahwa nikah siri merupakan salah satu indikator delegitimasi terhadap nilai-nilai kultural lokal, yang berdampak pada disintegrasi sosial dalam komunitas Minangkabau. Situasi ini menuntut adanya revitalisasi peran lembaga adat agar dapat menjalankan fungsi mediasi antara kepentingan adat, syariat Islam, dan regulasi negara secara seimbang. Dengan demikian, penguatan otoritas lokal menjadi langkah strategis dalam menanggulangi fragmentasi sosial dan mengembalikan harmoni dalam tatanan perkawinan masyarakat Minangkabau.
Pembaharuan Politik Islam di Indonesia: Relevansi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid
Full text linkStudi ini mengkaji pembaharuan politik Islam di Indonesia dengan fokus pada relevansi pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain historis-komparatif, penelitian ini menganalisis konvergensi dan divergensi pemikiran kedua tokoh intelektual Muslim yang berpengaruh tersebut dalam konteks sosial-politik Indonesia dari masa Orde Baru hingga era Reformasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berangkat dari latar belakang intelektual yang berbeda Nurcholish Madjid dengan tradisi modernisme dan Abdurrahman Wahid dengan tradisi pesantren kedua tokoh ini mencapai titik temu paradigmatik dalam beberapa aspek fundamental, yakni: desakralisasi politik Islam, reinterpretasi tradisi Islam untuk modernitas, kompatibilitas Islam dengan demokrasi dan hak asasi manusia, serta pluralisme sebagai nilai esensial. Perbedaan signifikan terdapat dalam pendekatan dan strategi perubahan: Madjid lebih tekstual-doktrinal dengan preferensi pada pembaharuan kultural, sementara Wahid lebih kontekstual-praksis dengan keterlibatan langsung dalam aktivisme politik. Kontribusi utama penelitian ini adalah mengidentifikasi bagaimana dialektika pemikiran kedua tokoh telah membentuk diskursus politik Islam moderat di Indonesia, serta menawarkan kerangka konseptual untuk menghadapi tantangan kontemporer seperti kebangkitan konservatisme, populisme berbasis identitas keagamaan, dan pengaruh Islam transnasional. Studi ini menyimpulkan bahwa sintesis kreatif antara elaborasi doktrinal Madjid dan kepekaan kontekstual Wahid dapat menghasilkan kerangka pemikiran yang lebih komprehensif untuk mengembangkan politik Islam yang demokratis, pluralis, dan berkeadilan di Indonesia kontemporer
Dinamika Regulasi dan Peran Hakim Perempuan Terhadap Perkara Nusyuz Dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia
Full text linkAbstract: This article examines how female judges in Indonesia’s religious courts handle nusyuz (disobedience) cases by employing the Ethic of Care approach and legal political theory. Based on an analysis of several court decisions and interviews with female judges, the study finds that judicial interpretations of nusyuz vary significantly. While some judges continue to apply textual-normative approaches based on the Compilation of Islamic Law (KHI), others adopt more relational methods that consider social context, emotional dynamics, and gender power imbalances in marriage. The Ethic of Care critique highlights the limitations of a purely formalistic legal approach, advocating instead for a justice model that is empathetic, contextual, and substantively fair—especially in cases involving women. From a political legal perspective, the implementation of Islamic family law in Indonesia remains influenced by patriarchal legal structures, yet there is an increasing space for progressive reinterpretation. This study underscores the urgent need for reconstructing family law politics in Indonesia to better promote gender justice and the protection of women's rights within the judicial process.
Abstrak
Artikel ini membahas penanganan perkara nusyuz oleh hakim perempuan di lingkungan peradilan agama di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Ethic of Care dan teori politik hukum. Berdasarkan analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan agama serta wawancara dengan hakim perempuan, ditemukan bahwa terdapat variasi pendekatan dalam memaknai dan memutus perkara nusyuz. Sebagian hakim masih menerapkan pendekatan normatif-tekstual berdasarkan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sementara sebagian lainnya mulai mengedepankan pendekatan relasional yang mempertimbangkan kondisi sosial, emosional, dan ketimpangan relasi suami-istri. Pendekatan Ethic of Care mengkritisi praktik peradilan yang hanya fokus pada pembuktian formal, dan menawarkan paradigma alternatif yang lebih empatik, kontekstual, dan berpihak pada keadilan substantif, khususnya dalam perkara-perkara yang menyangkut perempuan. Di sisi lain, analisis politik hukum menunjukkan bahwa implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia masih terikat pada konstruksi patriarkal, namun memiliki ruang untuk diubah melalui pembacaan progresif oleh aktor yudisial, khususnya hakim perempuan. Temuan ini menegaskan pentingnya rekonstruksi politik hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan sosial, perlindungan perempuan, dan keseimbangan gender dalam rumah tangga.