UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, Yogyakarta: E-Journal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Not a member yet
1161 research outputs found
Sort by
Law Enforcement Againts Corruption Crimes (A Case Study of Village Land Misuse in Sleman Regency)
Full text linkCorruption is a significant crime requiring extraordinary measures for its eradication. The legal framework for addressing corruption in Indonesia is provided by Law No. 31 of 1999, amended by Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Despite this, corruption is frequently perpetrated by government officials who are expected to avoid corruption, collusion, and nepotism. An example of this can be observed in Sleman Regency, where government officials have been implicated in the misuse of village land. This land, intended as a source of village income, is often exploited, becoming a focal point for corruption. This research focuses on the law enforcement mechanisms and the challenges encountered by the Yogyakarta High Prosecutor's Office in addressing corruption cases related to village land in Sleman Regency. This study employs a field research design with a juridical-empirical approach. Data collection was conducted through structured interviews. The analysis method is qualitative, involving a detailed descriptive analysis of the data collected from the field, which is then correlated with existing legal regulations. Furthermore, the research utilizes two theoretical frameworks for analysis: the law enforcement theory and the fraud triangle. The result of this study is a law enforcement effort carried out by Kejati DIY on the criminal offences of corruption cases of land abuse in the village district of Sleman was done through preventive and repressive efforts. The repressive attempt was to conduct investigations, investigations and prosecutions in accordance with both the Constitution and the Criminal Code of Corruption. Although the implementation of the DIY is still impressed by the "repressive" attempt, given that the case has not yet been jurisprudent. This is characterized by differences in the views of law enforcement agencies, insufficient processes of handling by supervisors, and lack of public attention to the legal issues surrounding them.
Tindak pidana korupsi merupakan jenis kejahatan luar biasa yang harus dilakukan penindakan secara luar biasa. Tindak pidana korupsi telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada praktiknya, tindak pidana korupsi seringkali dilakukan oleh aparatur pemerintahan yang seharusnya menjalankan kewajibannya dalam hal tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sleman, terdapat tindak pidana korupsi dalam hal pemanfaatan tanah desa yang menyangkut aparatur pemerintahan. Pemanfaatan tanah desa seharusnya digunakan sebagai sumber pemasukan desa, namun sering disalahgunakan dan menjadi ladang tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal itu penelitian ini mempunyai pokok masalah mengenai penegakan hukum dan hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Tinggi DIY dalam menangani tindak pidana korupsi tanah desa di Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (filed research) dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan melakukan analisis deskripsi data yang diperoleh dari lapangan dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini juga digunakan dua kerangka teori sebagai bahan analisis berupa teori penegakan hukum dan fraud triangle. Hasil dari penelitian ini adalah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejati DIY pada tindak pidana korupsi kasus penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan cara mealukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat maupun aparatur pemerintah desa dalam hal tindak pidana korupsi yang dapat terjadi di lingkungan terdekat, seperti halnya tindak pidana korupsi dalam hal penyalahgunaan tanah desa. Sedangkan upaya represif yang dilakukan adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan KUHAP maupun UU Tindak Pidana Korupsi. Meskipun pada pelaksanaannya Kejati DIY masih terkesan “meraba-raba” dalam melakukan upaya represif, mengingat kasus ini belum ada yurisprudensinya. Hal tersebut ditandai berupa perbedaan pendapat aparat penegakan hukum, proses penanganan yang kurang tegas oleh aparat pengawas, serta kurangnya kepedulian masyarakat mengenai isu hukum di sekitarnya
Penerapan Smart Contract Berbasis Blockchain Terhadap Mekanisme Penyaluran Dana Kampanye Dalam Rangka Pemberantasan Praktik Politik Uang di Indonesia
Full text linkIndonesia is a country that adheres to the principle of democracy, which is manifested through the implementation of general election as a means to elect members of the House Of Representatives (DPR), Regional Representatives (DPRD), Regional Heads, and Deputy Regional Heads directly, universally, freely, and confedentially, in accordance with the article 22E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945). However, in practice, weakness have been identified, such as a lack of oversight over the flow of campaign funds, which opens the door to potential vote-buyinh practice. The purpose of this scientific paper is to examine the existing condition of the campaign fund distribution mechanism in Indonesia and the application of blockchain-based smart contract in the campaign fund distribution system. This research employs a doctrinal legal research method. The result show that the current campaign fund distribution has not been optimally implemented, as evidence by data on widespread vote-buyinh in previous election periods. The recomendation from this scientific paper is to integrate the concept of bloackchain-based smart contract into the campaign fund distribution system to achieve transparancy and accountinility in campaign fund management.
Indonesia merupakan negara yang menganut asas demokrasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan pemilihan umum sebagai sarana untuk memilih DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, DPRD, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, dan rahasia selaras dengan Pasal 22E UUD NRI 1945. Namun, dalam prosesnya ditemukan kelemahan berupa kurangnya pengawasan terhadap alur dana kampanye sehingga membuka peluang terjadinya praktik politik uang. Penulisan karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui kondisi exsisting mekanisme penyaluran dana kampanye di Indonesia dan penerapan smart contract berbasis blockchain pada sistem penyaluran dana kampanye. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana kampanye saat ini belum dilaksanakan secara optimal dibuktikan dengan data temuan politik uang yang marak terjadi pada periode pemilu sebelumnya. Adapun rekomendasi dari karya tulis ilmiah ini adalah mengintegrasikan konsep smart contract berbasis blockchain dalam sistem penyaluran dana kampanye dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye
Kesadaran Gen Z terhadap Dinamika Sosial-Politik di Indonesia: Perspektif Teori Ashabiyyah Ibnu Khaldun
Full text linkThis article analyzes the political consciousness of Indonesia’s Generation Z (Gen Z) within the context of digital socio-political dynamics by employing Ibn Khaldun’s theory of ashabiyyah (social solidarity). Gen Z, defined as the digital-native cohort born between 1997 and 2012, exhibits unconventional and digitized patterns of political participation, primarily through social media platforms such as Instagram, X (Twitter), and TikTok. This study adopts a qualitative approach involving textual analysis and literature review of scholarly works, digital content, and survey reports. The findings indicate that the ashabiyyah of Gen Z no longer rests upon primordial ties but rather on digital solidarities that are temporary and project-based. From Ibn Khaldun’s perspective, such solidarities represent a new form of ashabiyyah that plays a significant role in shaping socio-political power. This study offers a reinterpretation of the classical ashabiyyah theory in the context of digital-generation politics and highlights the importance of value-based social cohesion in strengthening political participation and democracy amid the information disruption era. The article contributes to the advancement of Islamic political theory and generational studies within Indonesia’s contemporary political landscape.
Abstrak
Artikel ini menganalisis kesadaran politik Generasi Z (Gen Z) Indonesia dalam konteks dinamika sosial-politik digital dengan menggunakan teori ashabiyyah (solidaritas sosial) Ibnu Khaldun. Gen Z, sebagai generasi digital yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, menunjukkan pola partisipasi politik yang tidak konvensional dan terdigitalisasi, terutama melalui media sosial seperti Instagram, X (Twitter), dan TikTok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis teks dan studi pustaka terhadap literatur, konten digital, serta laporan survei. Temuan menunjukkan bahwa ashabiyyah Gen Z tidak lagi berbasis pada ikatan primordial, melainkan pada solidaritas digital yang bersifat temporer dan berbasis proyek. Dalam perspektif Ibnu Khaldun, solidaritas semacam ini mencerminkan bentuk ashabiyyah baru yang berperan dalam pembentukan kekuatan sosial-politik. Studi ini menawarkan pembacaan ulang atas teori klasik ashabiyyah dalam konteks politik generasi digital, serta menyoroti pentingnya kohesi sosial berbasis nilai dalam memperkuat partisipasi politik dan demokrasi di era disrupsi informasi. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan teori politik Islam dan studi generasi dalam lanskap politik kontemporer Indonesi
Menakar Ulang Kedudukan TAP MPR dalam Konstelasi Peraturan Perundang Undangan Pasca Amandemen
Full text linkThe amendment of the Constitution does not only change the authority and position of the MPR in the constitutional system but also has an impact on its legal products. The placement of MPR Decree in the hierarchy of laws and regulations raises norm conflicts that lead to legal uncertainty, this research aims to examine how the ideal position of MPR Decree in the hierarchy of laws and regulations. This research uses normative juridical method with conceptual approach and statute approach. The results of the study found that there are several norm conflicts due to the inclusion of TAP MPR in the hierarchy, namely the issue of content material, the role of the consideration, the status of validity and constitutional testing which causes legal uncertaint. The author offers two alternative recommendation to the legislators. First, it is necessary to reassess to determine which provisions are still relevant to be maintained, so that a definite number is agreed upon. Then the content material is moved into the law. So that all MPR Decrees can still be used in the form of laws. Then revise the hierarchy of laws and regulations. Secondly, the lawmakers can just leave the MPR Decrees that are still recognised as MPR Decrees, with the legal status of laws and regulations. Whatever the lawmakers' choice, the MPR Decree must be removed from the hierarchy.
Amandemen Undang Undang Dasar tidak hanya mengubah wewenang dan kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan namun juga berimbas pada produk hukum nya. Penempatan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang undangan menimbulkan konflik norma yang berujung pada ketidakpastian hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana idealnya kedudukan TAP MPR dalam hirrarki peraturan perundang undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kajian literatur . hasil penelitian menemukan terdapat beberapa konflik norma karena masuknya TAP MPR dalam hierarki yaitu masalah materi muatan, peran konsideran, status keberlakuan dan pengujian konstitusional yang menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga TAP MPR harus dikeluarkan dari hierarki melalui revisi UU no.12/201
Hybridity, Intersection, and Challenge: Navigating the History of Customary and Islamic Family Law in Moluccan Marriages
Full text linkThe relationship between local traditions and Islamic family law primarily revolves around marriage, kinship, inheritance, and female’s roles within the family. However, this focus tends to emphasize gender roles, family authority, and individual rights, overlooking the intricate negotiations of values between Islamic traditions and local norms. This raises important questions about how these negotiations occur, the points of convergence, and the challenges faced in establishing a unique local Islamic family identity and legal framework. This study, which examines cases in Negeri Morella, Central Moluccas, aims to address these questions. The findings indicate that the negotiation process has been ongoing for a significant period, heavily influenced by the maternal-oriented Austronesian culture, which has contributed to a distinct Islamic identity within the community. This development has been shaped by the Sufism movement, which emphasizes human excellence (ihsān) at the family level. The negotiations occur at the intersection of customary values and Islamic marriage norms, significantly influenced by the clan (soa), which plays a crucial role as both a customary and religious authority. Although there is apparent harmony, the Morella community faces significant challenges, including tensions between orthodoxy and heterodoxy of religiosity, socio-cultural conflicts, the marginalization of women’s roles during spiritual transitions, and the predominance of Islamic law practices over customary law. This research provides valuable insights into the discussion surrounding the hybridity debate of Islamic family law, particularly regarding the perspectives of puritanical Muslims who often decline indigenous practices of Islamic law.
[Interaksi antara tradisi lokal dan hukum keluarga Islam umumnya terfokus pada pernikahan, kekerabatan, warisan, dan posisi perempuan dalam keluarga. Namun, persinggungan tersebut hanya menyoroti peran gender, otoritas keluarga, dan hak-hak individu, sehingga mengabaikan kompleksitas negosiasi norma antara keaadatan dan keislaman. Hal ini mengundang perdebatan lanjutan tentang bagaimana proses negosiasi, titik temu, dan tantangan yang berlangsung dalam pembentukan identitas Muslim Maluku. Melalui eksplorasi kasus di Negeri Morella, Maluku Tengah, studi ini berusaha mencari jawaban atas tiga perdebatan tersebut. Fakta menunjukkan bahwa proses negosiasi telah terjalin cukup lama yang sangat erat dipengaruhi oleh Austronesian culture yang lebih bersifat maternal, dengan membentuk sebuah identitas Islam yang khas bagi komunitas lokal. Ini terjadi karena pengaruh gerakan Sufism yang membentuk human excellence (ihsān) ke dalam unit kecil, seperti keluarga. Dasar negosiasi ini berlanjut pada titik temu antara nilai-nilai adat dengan norma pernikahan Islam. Perjumpaan ini sangat kuat dibentuk oleh pengaruh clan (soa), dengan peran pentingnya sebagai tokoh adat dan agama sekaligus. Meskipun tampak harmonis, komunitas Morella masih menghadapi tantangan serius, seperti ketegangan antara ortodoksi dan heterodoksi keagamaan, konflik sosial-budaya, marginalisasi peran perempuan dalam transisi spiritual, serta dominasi praktik hukum Islam atas hukum adat. Studi ini menawarkan kontribusi penting dalam perdebatan hibriditas hukum keluarga Islam, terutama terhadap sikap kelompok Muslim puritan yang cenderung menolak praktik-praktik indigenisasi hukum Islam.
Legal Protection of Sharia Investors in Indonesia: A Maqāṣid-Based Critique and Comparative Study of Malaysia’s System: Perlindungan Hukum Investor Syariah di Indonesia: Studi Kritis Maqāṣid dan Perbandingan Sistem Malaysia
No full textAbstract: This study analyzes the effectiveness of legal protections for Sharia sukuk investors in Indonesia, particularly in the Sukuk Tabungan ST012 instrument, based on the newly issued Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 22 of 2023. The research is under a normative legal method combined with conceptual analysis using the Maqāṣid Ash-Sharīʿah framework developed by Auda. The findings indicate that the regulation introduces key elements such as strengthened literacy, transparency, and governance. However, the regulation’s effectiveness remains limited in safeguarding investor capital, ensuring rational decision-making, and providing psychological security. The Maqāṣid-based analysis reveals that the dimension of ḥifẓ al-māl (protection of wealth) is not yet fully integrated into policy design. A comparative analysis with Malaysia highlights Indonesia’s structural weaknesses, particularly the non-binding nature of fatwa authorities and the lack of legal certainty in Sharia supervision. This study recommends strengthening Sharia authority systems and integrating Maqāṣid values into the national regulatory framework. The study is limited by its non-empirical approach and narrow focus on a single instrument. Future research could consider quantitative methods and undertake broader cross-country regulatory comparisons.
Abstrak: Studi ini menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi investor sukuk syariah di Indonesia, khususnya pada instrumen Sukuk Tabungan ST012, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 22 Tahun 2023 yang baru diterbitkan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang dikombinasikan dengan analisis konseptual menggunakan kerangka Maqāṣid Ash-Sharīʿah yang dikembangkan oleh Auda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tersebut memperkenalkan unsur-unsur kunci seperti peningkatan literasi, transparansi, dan tata kelola. Namun, efektivitas peraturan tersebut masih terbatas dalam melindungi modal investor, memastikan pengambilan keputusan yang rasional, dan memberikan keamanan psikologis. Analisis berbasis Maqāṣid mengungkapkan bahwa dimensi ḥifẓ al-māl (pelindungan harta) belum sepenuhnya terintegrasi dalam desain kebijakan. Analisis perbandingan dengan Malaysia menyoroti kelemahan struktural Indonesia, terutama sifat tidak mengikat dari otoritas fatwa dan ketidakpastian hukum dalam pengawasan syariah. Studi ini merekomendasikan penguatan sistem otoritas syariah dan integrasi nilai-nilai Maqāṣid ke dalam kerangka regulasi nasional. Studi ini dibatasi oleh pendekatan non-empiris dan fokus yang sempit pada instrumen tunggal. Penelitian masa depan dapat mempertimbangkan metode kuantitatif dan melakukan perbandingan regulasi lintas negara yang lebih luas
A Loose Legal Protection: Women Consumers’ Losses in Digital Commerce
Full text linkThe losses suffered by women consumers in the purchase of cosmetics and skincare products through e-commerce transactions have emerged as a critical legal issue amid the rapid expansion of digital commerce. This situation undermines public trust, particularly as women consumers often do not receive adequate legal protection due to unclear and fragmented regulatory frameworks. Examining the issue from its root causes, this study analyzes existing legal protection mechanisms for women consumers against negligence by cosmetic and skincare sellers in e-commerce transactions. The analysis draws on consumer complaints reported across various media platforms, responses from business actors, and legal actions undertaken by affected women consumers. Data were collected through documentation of printed and online media reports, court decisions, and in-depth interviews. The findings reveal that women consumers frequently suffer losses resulting from sellers’ negligence, including misleading product information, unsafe cosmetic products, and ineffective complaint-handling mechanisms. These losses are further exacerbated by the absence of clear and effective regulations governing consumer legal remedies. This article argues that the current legal framework has not yet provided optimal protection for women consumers in digital commerce. Accordingly, it recommends strengthening regulatory provisions on consumer remedies in a clearer and more concrete manner to ensure effective legal protection for women consumers in e-commerce transactions.
[Kerugian yang dialami oleh konsumen perempuan dalam pembelian produk kosmetik dan perawatan kulit melalui transaksi e-commerce sering kali menjadi isu krusial seiring dengan pesatnya perkembangan perdagangan dalam dunia digital. Namun, kepercayaan publik terhadap trasaksi itu terlukai, terutama, karena konsumen perempuan kerap tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai akibat regulasi yang tidak jelas dan terfragmentasi. Dengan menelusuri akar permasalahan tersebut, penelitian ini menganalisis mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen perempuan terhadap kelalaian pelaku usaha kosmetik dan perawatan kulit dalam transaksi e-commerce. Analisis ini didasarkan pada pengaduan konsumen yang dilaporkan melalui berbagai platform media, tanggapan dari pelaku usaha, serta upaya hukum yang ditempuh oleh konsumen perempuan yang dirugikan. Data dikumpulkan melalui dokumentasi laporan media cetak dan daring, putusan pengadilan, serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen perempuan kerap mengalami kerugian akibat kelalaian pelaku usaha, antara lain berupa informasi produk yang menyesatkan, peredaran produk kosmetik yang tidak aman, serta mekanisme penanganan pengaduan yang tidak efektif. Kerugian tersebut semakin diperparah oleh ketiadaan pengaturan yang jelas dan efektif mengenai upaya hukum bagi konsumen. Artikel ini berpendapat bahwa kerangka hukum yang berlaku saat ini belum memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen perempuan dalam perdagangan digital. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan pengaturan hukum terkait mekanisme pemulihan hak konsumen secara lebih jelas dan konkret guna menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen perempuan dalam transaksi e-commerce.
Intertextuality of Dhawabith Fiqhiyah in Mahram Breastfeeding: A Study of Article 8 of the 1974 Marriage Law and Article 39 of KHI
Full text linkAr-radhā’ah (breastfeeding) that establishes mahram status—a kinship relationship prohibiting marriage—must meet specific conditions in Islamic law, such as the child being under two years old and breastfed at least five times by a woman capable of pregnancy. These conditions are based on the Qur’an, hadith, and scholarly opinions. However, Indonesian family law, including Marriage Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI), does not explicitly specify who becomes mahram through breastfeeding or the criteria involved, creating a legal gap. This study uses a qualitative, normative-empirical approach and a literature review. Julia Kristeva’s intertextuality theory is applied to analyze how classical Islamic legal texts have influenced and been transformed within Indonesian national law. The results show that although Indonesian family law does not explicitly regulate breastfeeding as a basis for mahram status, there are traces of intertextuality indicating that Islamic legal principles have been absorbed into the national legal framework, both consciously and unconsciously. Mahram relationships from breastfeeding affect marriage prohibitions and certain social interactions, but do not impact other legal aspects such as inheritance or testimony. The study recommends updating legal interpretations to fill this gap and provide legal certainty for judicial practice regarding breastfeeding-based mahram status in Indonesia.
Ar-radhā’ah (penyusuan) yang menyebabkan status mahram—yaitu hubungan kekerabatan yang mengharamkan pernikahan—harus memenuhi syarat tertentu menurut hukum Islam, seperti anak disusui di bawah usia dua tahun dan disusui minimal lima kali oleh perempuan yang dapat hamil. Ketentuan ini didasarkan pada Al-Qur’an, hadis, dan pendapat para ulama. Namun, hukum keluarga di Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak secara eksplisit mengatur siapa yang menjadi mahram karena penyusuan dan syarat-syaratnya, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-empiris dan kajian kepustakaan. Teori intertekstualitas dari Julia Kristeva digunakan untuk menganalisis bagaimana teks hukum nasional menyerap dan mentransformasikan makna dari sumber hukum Islam klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum nasional tidak secara eksplisit mengatur penyusuan sebagai sebab mahram, terdapat jejak intertekstualitas yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam telah terserap dalam sistem hukum Indonesia. Hubungan mahram akibat penyusuan berdampak pada larangan pernikahan dan interaksi sosial, namun tidak memengaruhi aspek hukum lain seperti waris atau kesaksian. Diperlukan pembaruan tafsir hukum untuk mengisi kekosongan ini dan memberikan kepastian hukum dalam praktik peradilan
Implications of Movement Limitation During the 1965-1966 Tragedy on Indonesian Exiles Citizenship Rights
Full text linkThe political turmoil that occurred in 1965-1966 led the government at that time to impose limitation in freedom of movement with the aim of maintaining security and public order. However, these limitation affected the citizenship status of the Indonesian diaspora. This research aims to analyze and elaborate on the extent to which limitations on freedom of movement in the 1965–1966 tragedy can have implications for the citizenship rights of the Indonesian diaspora. The analysis of these problems is carried out through normative legal research methods with a conceptual approach. The results show that the substance of limitation in freedom of movement in international human rights instruments requires clarity on the purpose of limitation and the principle of proportionality and does not negate rights. This contrasts with the limitations on freedom of movement in the 1965–1966 tragedy, which were carried out disproportionately. As a result, many Indonesian diasporas at that time lost their citizenship status and its rights. Those who lost their citizenship status were then referred to as Indonesian exiles
Boycott, Intention, and Purchase Decisions among Generation Z: A PLS-SEM Analysis Based on Qawāʿid Fiqhiyyah
Full text linkAbstract: Purchase or avoidance decisions regarding fast-food brands associated with pro-Israel affiliations among Generation Z university students in Banten Province are examined through two complementary lenses: PLS-SEM modeling and reasoning grounded in Qawāʿid Fiqhiyyah. The sample comprises 125 respondents, all active social-media users. Findings indicate that consumer animosity does not affect either purchase intention or purchase decision. Religiosity exerts a positive and statistically significant direct effect on purchase decisions, but not on intentions. Exposure to and participation in social-media boycott campaigns have positive and significant effects on both intention and decision, while the indirect pathway via intention is observed only from boycott to decision and is small in magnitude. Purchase intention itself significantly predicts purchase decisions, also with a small effect. Document analysis links these estimates to three legal maxims. Al-umūr bi maqāṣidihā explains value-driven execution that can bypass the intention phase, clarifying why religiosity operates at the decision point. Al-‘ādah muḥakkamah accounts for the persistence of habit, store proximity, and promotions that attenuate the move from animosity to action. Al-yaqīn lā yazūlu bi al-shakk underscores the need for credible evidence of brand affiliation so that intention and decision are not stalled by doubt. Practical implications include evidence-based value education, accessible halal substitutes, competitive pricing, and supply-chain transparency to foster yaqīn and stabilize ethical compliance in everyday choices. The study enriches Islamic Business Law with an auditable, replicable normative-empirical bridge.
Abstrak: Keputusan membeli atau menghindari merek fast food yang diasosiasikan pro-Israel pada mahasiswa Generasi Z di Provinsi Banten dibaca melalui dua lensa yang saling melengkapi, yakni pemodelan PLS-SEM dan penalaran Qawāʿid Fiqhiyyah. Sampel berjumlah 125 responden yang seluruhnya pengguna media sosial. Hasil menunjukkan consumer animosity tidak berpengaruh terhadap intensi maupun keputusan. Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan langsung pada keputusan, namun tidak pada intensi. Paparan serta partisipasi pada gerakan boikot di media sosial berpengaruh positif dan signifikan pada intensi dan keputusan, sementara pengaruh tidak langsung yang melalui intensi hanya terbukti pada jalur boikot menuju keputusan dan berukuran kecil. Intensi sendiri berpengaruh signifikan terhadap keputusan dengan efek yang juga kecil. Analisis dokumen menautkan angka tersebut pada tiga kaidah. Al-umūr bi maqāṣidihā menjelaskan eksekusi nilai yang dapat memintas fase niat sehingga religiusitas bekerja pada titik keputusan. Al-‘ādah muḥakkamah menerangkan daya lekat kebiasaan, kedekatan gerai, dan promosi yang menetralkan dorongan menjauh sehingga animosity tidak otomatis menjadi aksi. Al-yaqīn lā yazūlu bi al-shakk menegaskan pentingnya kepastian afiliasi merek agar intensi dan keputusan tidak tertahan oleh keraguan. Implikasi praktis mengarah pada edukasi nilai yang berbasis bukti, penyediaan substitusi halal yang mudah diakses, penyesuaian harga yang kompetitif, serta transparansi rantai pasok agar yaqīn terbentuk dan kepatuhan etis lebih stabil pada level keputusan sehari-hari. Temuan ini memperkaya Hukum Bisnis Islam dengan jembatan normatif-empiris yang dapat diaudit dan direplikasi